Ditemukan 521 data
PT. PRIMA BANGUN PERSADA NUSANTARA
Termohon:
Gubernur Sulawesi Tengah
159 — 113
Kompetensi Absolut Pengadilan1. Bahwa adapun yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quoadalah keberatan atas sikap diam Termohon in casu Gubernur SulawesiTengah terhadap SuratPermohonan Pemohon Nomor : 12/PT.PBPN600/65/X/2020 tanggal 18 November 2020 Perihal PermohonanPeningkatan Izin Usaha Pertambangan IUP Operasi Produksi PT. PrimaBangun Persada Nusantara :2.
89 — 31
Dengan demikianpengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 harisebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 UndangUndang Nomor : 9Tahun 201 4)KEWENANGAN PENGADILAN1.
PT. BANGGAI KENCANA PERMAI
Termohon:
1.Gubernur Sulteng
2.Gubernur Sulteng
236 — 296
KEWENANGAN PENGADILAN1. Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2020 PEMOHON ielahmengajukan Surat No.003/Dir.BKP/0820 Perihal:PermohonanPeningkatan IUP EKSPLORASI menjadi IUP OPERASI PRODUKSIPT.BANGGAI KENCANA PERMAI yang objek lokasinya terletak diKecamatan Batui, Moilong dan Batui Selatan, Kabupaten Banggai,Provinsi Sulawesi Tengah, Luas lokasi: 8.000 Ha, yang ditujukankepada Gubernur Sulawesi Tengah (TERMOHON);2.
335 — 195
Salinan Resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan1.Negeri Jakarta Pusat Nomor 87/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst. tanggal 26Oktober 2017, yang amarnya sebagai berikut:MENGADILIMenyatakan Terdakwa Ir. Wahyudin Akbar telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersamasama sebagai perbuatan berlanjut dan Tindak Pidana Pencucian Uang;Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ir.
PT. NUSA SARANA MANDIRI
Termohon:
GUBERNUR SULAWESI TENGAH
231 — 96
Dalam EksepsiA.Kompetensi Absolut Pengadilan1. Bahwa adapun yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquo adalah terhadap sikam diam Termohon in casu GubernurSulawesi Tengah terhadap SuratPermohonan Pemohon Nomor :09/PNSM/IX/2020 tanggal 9 September 2020 ~ TentangPermohonan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan IUPEksplorasi PT. Nusa Sarana Mandiri Menjadi Izin UsahaPertambangan IUP Operasi Produksi;2.
SUGIARTO
Tergugat:
Bupati Kutai Kartanegara
198 — 76
tanggal 17 Oktober 2019 dengan Register perkaraNomor :61/G/2019/PTUNSMD dan diperbaiki pada tanggal 21 Nopember2019, dengan mengemukakan dalildalil sebagai berikut :Adapun yang menjadi Obyek Sengketa adalah :Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 888j/Ill.1148/A.SK /IV/BKPSDM/2019, tanggal 30 April 2019 tentang Pemberhentian KarenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatanyang ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Drs.Sugiarto,MM, NIP :19631231198903 1143;KEWENANGAN PENGADILAN1
72 — 26
BAHWA DI ATAS HAK TANGGUNGAN TIDAK DAPAT DILAKUKANSITA JAMINAN OLEH PENGADILAN1. Bahwa TERGUGAT Il menolak dengan tegas tuntutan PENGGUGATangka 8 halaman 8 surat gugatan dalam perkara a quo yang menuntut:Meletakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaq) atas 1 (satu) unitbangunan rumah tinggal yang terletak di Komplek Perumahan PuriPamulang Jl.
223 — 123
terbatas yang di pimpin olehKapolda Banten dengan dihadiri oleh Pejabat Utama Polda Bantenbeserta Kapolres Lebak, menyatakan bahwa 6 (enam) anggota POLRIPolda Banten yang mendapat rekomendasi untuk di PTDH, semuanyapeserta rapat terbatas menyetujui untuk di PTDH, yaitu:1) BRIPTU FERNANDOS ROLEH , S.E, kasus yang dilanggar:v melakukan Tindak Pidana penyalahgunakan Narkotika golongan bagi dirinya sendiri dan divonis dengan Pidana Penjara selama 1Tahun;v Menerima suap guna melarikan tahanan dengan vonis Pengadilan1
1.FAOGOZIDUHU AMAZIHONO
2.USAMA AMAZIHONO
3.BAZANOLO ZILIWU
Tergugat:
KEPALA DESA SINAR BARU DARO-DARO KECAMATAN LAHUSA KABUPATEN NIAS SELATAN PROVINSI SUMATERA UTARA.
180 — 283
Bazanolo Ziliwu;Bahwa berdasarkan uraian diatas, tergugat menerbitkan objek sengketasudah melalui proses dan mekanisme yakni Kepala Desa memberhentikanPerangkat desa setelah berkonsultasi dengan Camat, maka dengandemikian gugatan para Penggugat patuh untuk ditolak dan tidak dapatditerima (niet ontvankelijke verklaard).KEWENANGAN PENGADILAN1.
MAHMUD RUDIYANTI, Amd, S. Komp
Tergugat:
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA (P2KD) DESA GEGER KECAMATAN GEGER KABUPATEN MADIUN
89 — 41
Kewenangan Pengadilan1.
1.AFRIZAL
2.AFRIYENI
3.AFRI DAFETRA
Tergugat:
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
Intervensi:
1.HAMZAR
2.ASNIDAR
280 — 144
KEWENANGAN PENGADILAN1. Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa aquomerupakan tindakan hukum pejabat tata usaha negara yang bersifatkonkrit, individual, dan final sehingga keputusan Tergugat dapat dituntutpembatalannya atau dinyatakan tidak sah;2.
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK MANDIRI Persero Tbk. di Jakarta Cq. PT. BANK MANDIRI Persero Tbk. Kantor Cabang Makassar
Terbanding/Tergugat II : KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA dan LELANG KPKNL Makassar
Terbanding/Tergugat III : LAHIWADIFRA, SH, selaku Kurator PT. ASPALINDO SEJAHTERA MANDIRI
Terbanding/Tergugat IV : PT. Bank Internasional Indonesia Tbk. sekarang bernama May Bank
263 — 152
BAHWA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR TIDAK BERWENANGDALAM MEMERIKSA, MENGADILI DAN MEMUTUS PERKARA A QUOTERKAIT DENGAN KEWENANGAN ABSOLUT PENGADILAN1.
1.Krismianto.
2.Romy Aprilandau
3.Maryam
4.Henry Mangopo
5.Edy Sud.
6.Muawanah
7.Siti Julaiha
8.Siti Fatimah
Tergugat:
Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin
110 — 51
DIAN UMI MUJIANTIHalaman 5 dari 67 halaman Putusan Nomor 27/G/2018/PTUN.BJMSelanjutnya disebut Objek Sengketa II;Menimbang, bahwa dasar dan alasan gugatan Para Penggugat terhadappermohonan pembatalan dan/atau tidak sahnya kedua obyek sengketa tersebut,pada pokoknya adalah sebagai berikut:KEWENANGAN PENGADILAN1.
Vreddy
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang
178 — 100
KEWENANGAN PENGADILAN1.
Terbanding/Tergugat I : H. Sukarman
Terbanding/Tergugat II : Kementerian Agraria dan Tata ruang Badan Pertanahan Nasional Kota Palembang
78 — 39
MENGENAI KOMPETENSI RELATIF PENGADILAN1.
Terbanding/Penggugat : RICKY GUNARDI
Terbanding/Tergugat : Ir. ANNY GUNAWAN
Turut Terbanding/Turut Tergugat II : KANTOR PERTANAHAN KOTA BALIKPAPAN
91 — 61
No.55/PDT/2018/PT.SMRrekonpensinya pada pokoknya memohon agar pengadilan1. Mengabulkan gugatan Pembanding dahulu Tergugat I/Penggugat rekonpensiseluruhnya;2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang telahdilakukan Pengadilan Negeri Baikpapan dalam perkara ini;3.
1.John Hutapea
2.Netty Duma Sari Hutapea
3.Marisitua Hutapea
4.Ronaldo Haris Hutapea, SH
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Tengah
Intervensi:
ANGDESY MEILYNDA NABABAN
148 — 50
KEWENANGAN PENGADILAN1.
1.KRISMAN SIREGAR
2.TETTY SIREGAR
Tergugat:
1.PT. NUSA LAND
2.PT. NUSA INTI PRIMA PRATAMA
3.UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
173 — 48
Eksepsi tentang Kompetensi Absolut Pengadilan1. Bahwa jika dicermati dalil posita gugatan Para Penggugat pada halaman 5 s/dhalaman 6 angka 20, ternyata Para Penggugat mengakui secara terangbahwa tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3913/HGB/HELVETIAtanggal 20 Desember 2005 terdaftar a/n PT. Nusa Inti Pratama (ic. Tergugat II)dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3927/HGB/HELVETIA tanggal 14Desember 2009 terdaftar a/n PT. Nusa Inti Pratama (ic.
165 — 87
Dengan demikian pengajuan gugatan inimasih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal55 UndangUndangNomor : 9 Tahun 2014:KEWENANGAN PENGADILAN1.
Terbanding/Tergugat I : PT BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK KANTOR CABANG PERDAGANGAN
Terbanding/Tergugat II : ELDI LEDELSA Kepala PT BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK KANTOR CABANG PERDAGANGAN
Terbanding/Turut Tergugat : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PEMATANG SIANTAR
45 — 24
Tanggapan Turut Tergugat Terhadap Dalil Penggugat Yang MenyatakanPelelangan Objek Sengketa A Quo Tidak Berdasarkan Fiat Dari Pengadilan1. Bahwa Turut Tergugat menolak dalil Penggugat pada halaman 4 angka 21yang pada pokoknya menyatakan pelelangan objek sengketa a quo tidakberdasarkan fiat dari pengadilan negeri setempat.2.