Lubuk Naga;Surat Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri dari KetuaBadan Koordinasi Penanaman Nomor 344/I/PMDN/1987 tanggal 28Agustus 1987;Izin Usaha Perikanan (IUP) Nomor IK120/D3.6777/88K tanggal 24September 1988 dari Direktur Jenderal Departemen Pertanian;Surat Keputusan Ketua BKPMD Provinsi Daerah Tingkat SumateraUtara atas nama Bupati Kepala Daerah Tingkat II Deli SerdangNomor 530.8/17/K/BKPMD/Tahun 1988 tanggal 2 Maret 1989tentang Pemberian Izin Bangunan keperluan Pembangunan IndustriBudidaya

/Tambak Udang Terpadu dengan Unit Pembekuannya danMakanan Udang dalam rangka PMDN kepada PT.

Lubuk Naga;Surat Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri dari Ketua BadanKoordinasi Penanaman Nomor 344/I/PMDN/1987 tanggal 28 Agustus1987;Izin Usaha Perikanan (IUP) Nomor IK120/D3.6777/88K tanggal 24September 1988 dari Direktur Jenderal Departemen Pertanian;Surat Keputusan Ketua BKPMD Provinsi Daerah Tingkat SumateraHal. 42 dari 68 Penetapan Nomor. 33 / Pdt. G/ 2020 / PN.

Srh12.13.14.Utara atas nama Bupati Kepala Daerah Tingkat II Deli Serdang Nomor530.8/17/K/BKPMD/Tahun 1988 tanggal 2 Maret 1989 tentangPemberian Izin Bangunan keperluan Pembangunan IndustriBudidaya/Tambak Udang Terpadu dengan Unit Pembekuannya danMakanan Udang dalam rangka PMDN kepada PT.

SrhBudidaya/Tambak Udang Terpadu dengan Unit Pembekuannya danMakanan Udang dalam rangka PMDN kepada PT.

Fotokopi Surat Persetujuan Penggabungan/Peleburan Usaha*) dari KetuaBKPM bagi Wajib Pajak PMA/PMDN; atau Surat Keputusan Izin PrinsipPen ggabungarL/Peleburan Usaha*) dari Departemen Keuangan bagi WajibPajak Bank;5.a. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah yang diterbitkan oleh Kepala KantorPertanahan Kotamadya/Kabupaten dimana tanah dan/atau bangunantersebut berada;b.

Foto copi Surat Persetujuan Penggabungan/Peleburan Usaha dariKetua BKPM bagi Wajib Pajak PMA/PMDN, atau Surat KeputusanIzin Prinsip Penggabungan/Peleburan Usaha dari DepartemenKeuangan bagi Wajib Pajak Bank, dan,5.a. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah yang diterbitkan olehKepala Kantor Pertanahan Kotamadya/Kabupaten dimana tanahdan/atau bangunan tersebut berada;b.

Foto copi Surat Persetujuan Penggabungan/Peleburan Usaha dari KetuaBKPM bagi Wajib Pajak PMA/PMDN; atau Surat Keputusan Izin PrinsipPenggabungan/Peleburan Usaha dari Departemen Keuangan bagi WayibPajak Bank; dan,27iv.5.a. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah yang diterbitkan oleh Kepala KantorPertanahan Kotamadya/Kabupaten dimana tanah dan/atau bangunantersebut berada.b.

Rencana Penggabungan Usaha ini sebelumnya telahmendapat persetujuan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melaluiSurat Persetujuan Penggabungan Perusahaan nomor 80/III/PMDN/2007 tanggal16 Juli 2007 dengan Nomor Proyek 1711/1712/1721/1722/24303203971 ;Bahwa selanjutnya, perubahan Anggaran Dasar PT Nobel Carpets sebagaiakibat dari penggabungan serta perubahan nama dari semula PT Nobel Carpetsmenjadi PT Nobel Industries telah dituangkan dalam Akta Nomor 37 tanggal 22Halaman 2 dari 19 halaman.

Putusan Nomor 1381/B/PK/PJK/2016pemotongan Pajak Penghasilan dari Wajib Pajak yang menerimapengalihan;Bahwa sebagai salah satu persyaratan dalam rangka penggabunganusaha, Terbanding telah mengeluarkan Persetujuan Penggunaan NilaiBuku atas Pengalihan Harta dalam Rangka Penggabungan Usahadengan Nomor KEP305/WPJ.09/BD.0501/2008 tertanggal 26September 2008;Bahwa persetujuan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)melalui Surat Persetujuan Penggabungan Perusahaan Nomor80/III/PMDN/2007 tanggal 16 Juli

Rencana Penggabungan Usaha ini sebelumnya telahmendapat persetujuan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melaluiSurat Persetujuan Penggabungan Perusahaan Nomor 80/III/PMDN/2007 tanggal16 Juli 2007 dengan Nomor Proyek 1711/1712/1721/1722/24303203971 ;Bahwa selanjutnya, perubahan Anggaran Dasar PT Nobel Carpets sebagaiakibat dari penggabungan serta perubahan nama dari semula PT Nobel CarpetsHalaman 2 dari 20 halaman.

dapat dipindahbukukanmenjadi pembayaran, pemungutan, atau pemotonganPajak Penghasilan dari Wajib Pajak yang menerimapengalihan;Bahwa sebagai salah satu persyaratan dalam rangka penggabunganusaha, Terbanding telah mengeluarkan Persetujuan Penggunaan NilaiBuku atas Pengalihan Harta dalam Rangka Penggabungan Usahadengan Nomor KEP305/WPJ.09/BD.0501/2008 tertanggal 26September 2008;Bahwa persetujuan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)melalui Surat Persetujuan Penggabungan Perusahaan nomor80/III/PMDN

PERsedangkan pembuatan jalan yang sepanjang lebih kurang + 71 Km di peruntukan untukpengangkutan Batubara kapasitas 30, ton;e Bahwa ada pihak yang mengaku dariPT.WKS ada PT.WKS, tapi tidak ada suratsuratnya;e Bahwa adapun izin yang sudah di terbitkanuntuk kegiatan pekerjaan Pembangunan Dermaga adalahe Izin prinsip Penanaman Modal Nomor : 07/1500/IP/I/PMDN/2012 tanggal 12Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala BPMP dan PPT. Prop. Jambi An. Dr. H SAYIDSYEKH, SE, M.

PT.PER telah membangunjalan tersebut diatas tanah yang dibeli dari warga penduduk setempat dan pembangunanjalan a quo ternyata telah memberi manfaat kepada warga masyarakat desa setempat,karena dapat digunakan untuk membawa hasil bumi dari desa ke kota;e Bahwa ternyata pihak PT.Permata EnergyResources(PT.PER) telah memiliki dokumen pendukung untuk memulai pekerjaanpembangunan Dermaga dan Jalan berupa ijin prinsip dan rekomendasi yang terdiri dari: Izin prinsip Penanaman Modal Nomor:07/1500/IP/I/PMDN

penduduk setempat dan2627pembangunan jalan a quo juga telah memberi manfaat kepada warga masyarakat desa setempat, karena dapat digunakan untuk membawahasil bumi dari desa ke kota;Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan diatas, pihak PT.PermataEnergy Resources(PT.PER) sebelum memulai pekerjaan pembangunan Jalan sebagaimanadidakwakan dalam perkara a quo ternyata telah memiliki dokumen pendukung berupa ijinprinsip dan rekomendasi yang terdiri dari: Izin prinsip Penanaman Modal Nomor:07/1500/IP/A/PMDN

subjek dalam perkara ini berbeda, dengan ditariknyaBadan Pertanahan Kota Medan sebagai pihak dalam perkara yang diperiksasekarang ini ;Menimbang, bahwa setelah pengadilan tinggi meneliti secara cermatPutusan Pengadilan Negeri Medan tanggal. 18 Juli 2007 Nomor : 434/Pdt.G/2005/PN.MDN jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal. 28 Oktober2008, Nomor : 121/PDT/2008/PTMDN jo Putusan Mahkamah Agung R.Itanggal. 22 September 2010 Nomor: 2318 K/Pdt/2009, jika dihubungkandengan perkara Nomor : 76/Pdt/G/2011/PMDN

Pemohon Banding melakukan penjualan akhir berupa CPO dan Kernel;bahwa berdasarkan penelitian Majelis atas buktibukti yang disampaikan oleh Pemohon Banding,diketahui halhal sebagai berikut :bahwa berdasarkan Surat Persetujuan Penanaman Modal dari BKPM tanggal 20 April 1994 Nomor : 283/I/PMDN/1994, Nomor Proyek :111007011079 diketahui bidang usaha Pemohon Banding adalahPerkebunan Kelapa Sawit dengan lokasi Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara, denganLuas Lahan adalah 2.087,91 Hektar dengan

Pertambahan Nilai;bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas dokumendokumen yang disampaikan TerbanPemohon Banding, fakta hukum yang terungkap dalam persidangan adalah sebagai berikut: bahwa berdasarkan Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan Kantor Pelayanan PajakKetapang No PEM437/WPJ.13/KP.0303/2011 Tanggal 10 Oktober 2011, Klasifikasi Lapang:(KLU) adalah Industri Minyak Kasar (Minyak Makan) dari Nabati dan Hewani;bahwa berdasarkan Surat Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri Nomor: 34/I/PMDN

;tentang Surat Persetujuan Perubahan StatusPerusahaan Non Penanaman Modal DalamNegeri/Penanaman Modal Asing (Non PMDN/PMA) MenjadiPenanaman Modal Asing (PMA) (untuk ~ selanjutnyadisebut Persetujuan PMA) :2.2.

Pemohon Banding melakukan penjualan akhir berupa CPO dan Kernel;bahwa berdasarkan penelitian Majelis atas buktibukti yang disampaikan oleh Pemohon Banding,diketahui halhal sebagai berikut :bahwa berdasarkan Surat Persetujuan Penanaman Modal dari BKPM tanggal 20 April 1994 Nomor : 283/I/PMDN/1994, Nomor Proyek :111007011079 diketahui bidang usaha Pemohon Banding adalahPerkebunan Kelapa Sawit dengan lokasi Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatra Utara, dengan LuasLahan adalah 2.087,91 Hektar dengan

Pemohon Banding melakukan penjualan akhir berupa CPO dan Kernel;bahwa berdasarkan penelitian Majelis atas buktibukti yang disampaikan oleh Pemohon Banding,diketahui halhal sebagai berikut :bahwa berdasarkan Surat Persetujuan Penanaman Modal dari BKPM tanggal 20 April 1994 Nomor : 283/I/PMDN/1994, Nomor Proyek :111007011079 diketahui bidang usaha Pemohon Banding adalahPerkebunan Kelapa Sawit dengan lokasi Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatra Utara, dengan LuasLahan adalah 2.087,91 Hektar dengan

SALIBEtelah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu termuat dalamketentuan UU No. 5 tahun 1960, UU No. 4 tahun 1996, PP No. 10tahun 1961, PMDN No. 6 tahun 1972, PMDN No. 5 tahunPutusan No.43/Pdt.G/2012/PN.Bpp67. Bahwa Turut Tergugat Il akan tunduk dan patuh terhadap putusanpengadilan apabila sepanjang perkara aquo telah berkekuatanhukum yang tetap (in kracht van gewijsde) dan tidakmenyimpang dari putusan pengadilan ;.

SALIBE telah sesuai dengan ketentuan yang berlakuyaitu termuat dalam ketentuan UU No.5 tahun 1960, UUNo.4 tahun 1996, PP No.10 tahun 1961, PMDN No.6 tahun1972, PMDN No.5 tahune Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka TurutTergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksadan mengadili perkara ini,memberikan Putusan yangamarnya menyatakan menolak dalildalil dariPenggugatuntukseluruhnya:; Menimbang, bahwa terhadap dalildalil gugatan yang diajukan olehPenggugat disatu pihak, serta dalildalil

Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri Nomor: 187 / 3271 /IP / PMDN / 2017 tanggal 28 Agustus 2017;12. Keputusan Kadis Kesehatan Kota Bogor Nomor: 800 / 4032 /Yankes, tanggal 10 November 2017 Tentang PemberianRekomendasi Izin Mendirikan RS kepada PT. Muhammad MedikaAbadi untuk mendirikan RS Graha Medika.13. Izin Mendirikan Rumah Sakit Nomor: 445.70006.

Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri Nomor:187/3271/IP/PMDN/2017 tanggal 28 Agustus 2017;12. Keputusan Kadis Kesehatan Kota Bogor Nomor: 800/4032/Yankestanggal 10 November 2017 Tentang Pemberian Rekomendasi IzinMendirikan RS kepada PT. Muhammad Medika Abadi untukmendirikan RS Graha Medika;13.

Siteplan / DPMPTSP Tahun 2017tanggal 06 September 2017 Tentang Keputusan PengesahanRencana Tapak Siteplan Pembangunan RS Graha Medika;IMB Nomor 645.30767DPMPTSPX/2017 tanggal 05 Oktober2017 tentang IMB RS Graha Medika 4 (empat) lantai, 2 (dua)Basement, dan 1 (Satu) TPS Limah Medis;Perluasan IMB Nomor: 645.30909DPMPTSP.XI/2017 tanggal 21November 2017 Tentang Izin memperluas bangunan RS GrahaMedika untuk lantai 5 (lima) dan lantai 6 (enam);Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri Nomor:187/3271/IP/PMDN

Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri Nomor: 187 / 3271 /IP / PMDN / 2017 tanggal 28 Agustus 2017;12. Keputusan Kadis Kesehatan Kota Bogor Nomor: 800 / 4032 /Yankes tanggal 10 November 2017 Tentang PemberianRekomendasi Izin Mendirikan RS kepada PT. Muhammad MedikaAbadi untuk mendirikan RS Graha Medika.13. Izin Mendirikan Rumah Sakit Nomor: 445.70006.

XI/2017Tanggal 21 Navember 2017 tentang Izin Memperluas BangunanRumah Sakit (886 M2);1 (Satu) berkas asli permohonan Izin Prinsip Penanaman MedalDalam Negeri Nomer: 187/3271 /IP/PMDN/2017, Tanggal 28Agustus 2017;1 (satu) berkas asli permohonan Izin Mendirikan Rumah SakitNomor 445.70006.DPMPTSP.XII/2017 Tanggal 8 Desember 2017;1 (Satu) berkas asli permohonan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) denganNomor Pendaftaran : 190620.SLF.00019;1 (satu) berkas asli permohonan Revisi Siteplan dengan.

Berdasarkan PMDN Nomor 1 Tahun 1967 yang telah diganti dengan PMDNNomor 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang, khususnya bagi DIY,PMDN Nomor 6 Tahun 1972 masih ditangguhkan berlakunya denganKeputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1972. Dengan demikianmendasarkan Pasal 1 juncto Pasal 2 PMDN Nomor 1 Tahun 1967, padaprinsipnya kewenangan keagrariaan ada di tangan Gubernur Kepala DaerahDIY dan tidak ada wewenang untuk Bupati maupun Walikota.

Diterbitkan oleh Tergugat III telah memenuhiaturan hukum yang berlaku dengan mengacu pada Peraturan MenteriDalam Negeri (PMDN) No. 5 /1973 tentang Tata Cara Permohonan HakCq Peraturan Menteri Dalam Negeri (PMDN) No. 6/1972 yangmengatur tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian hak Atas Tanah ;Bahwa terhadap obyek sengketa Sertifikat HGB No. 386 seluas 28.275m2 a.n.

Perusahaan Pertambangan Minyak dan gas Bumi Negara( PERTAMINA ) adalah sesuai dengan mekanisme yang diatur dalamPeraturan Menteri Dalam Negeri (PMDN) No. 5 /1973 tentang TataCara Permohonan Hak Cq Peraturan Menteri Dalam Negeri (PMDN)No. 6/1972 yang mengatur tentang Pelimpahan Wewenang76Pemberian hak Atas Tanah :3. Bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 386 seluas 28.275 m2a.n.

Perusahaan Pertambangan Minyak dan gas BumiNegara ( PERTAMINA ) diterbitkan oleh Tergugat Ill telah memenuhiaturan hukum yang berlaku dengan mengacu pada Peraturan MenteriDalam Negeri (PMDN) No. 5 /1973 tentang Tata Cara Permohonan Hak CqPeraturan Menteri Dalam Negeri (PMDN) No. 6/1972 yang mengaturtentang Pelimpahan Wewenang Pemberian hak Atas Tanah =;Bahwa, kemudian terhadap obyek sengketa Sertifikat HGB No. 386seluas 28.275 m2 a.n.

Perusahaan Pertambangan Minyak dan gas BumiNegara ( PERTAMINA ) diterbitkan oleh Tergugat III telah memenuhiaturan hukum yang berlaku dengan mengacu pada Peraturan MenteriDalam Negeri (PMDN) No. 5 /1973 tentang Tata Cara Permohonan Hak CqPeraturan Menteri Dalam Negeri (PMDN) No. 6/1972 yang mengaturtentang Pelimpahan Wewenang Pemberian hak Atas Tanah ; Bahwa, kemudian terhadap obyek sengketa Sertifikat HGB No. 386seluas 28.275 m2 a.n.

Perusahaan Pertambangan Minyakdan gas Bumi Negara ( PERTAMINA ) diterbitkan oleh Tergugat IV DalamGugatan Intervensi II telah memenuhi aturan hukum yang berlaku denganmengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (PMDN) No. 5 /1973tentang Tata Cara Permohonan Hak Cq Peraturan Menteri Dalam Negeri(PMDN) No. 6/1972 yang mengatur tentang Pelimpahan WewenangPemberian hak Atas Tanah ; Bahwa, kemudian terhadap obyek sengketa Sertifikat HGB No. 386seluas 28.275 m2 a.n.

Pertambahan Nilai;bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas dokumendokumen yang disampaikan Terban Pemohon Banding, fakta hukum yang terungkap dalam persidangan adalah sebagai berikut:bahwa berdasarkan Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan Kantor Pelayanan PajakKetapang No PEM437/WPJ.13/KP.0303/2011 Tanggal 10 Oktober 2011, Klasifikasi Lapang:(KLU) adalah Industri Minyak Kasar (Minyak Makan) dari Nabati dan Hewani;bahwa berdasarkan Surat Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri Nomor: 34/I/PMDN

Pertambahan Nilai; bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas dokumendokumen yang disampaikan TerbanPemohon Banding, fakta hukum yang terungkap dalam persidangan adalah sebagai berikut:bahwa berdasarkan Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan Kantor Pelayanan PajakKetapang No PEM437/WPJ.13/KP.0303/2011 Tanggal 10 Oktober 2011, Klasifikasi Lapang:(KLU) adalah Industri Minyak Kasar (Minyak Makan) dari Nabati dan Hewani;bahwa berdasarkan Surat Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri Nomor: 34/I/PMDN

Pemberian Hak dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat Jawa Barat No. 593.5/SK.109BKPMD/92 tanggal 25 Agustus 1992 dantelah diperpanjang masa berlakunya sampai dengan tanggal 7November 2032 berdasarkan Surat Keputusan Kakanwil BPN ProvinsiJawa Barat No. 497/HGB.BPN.32/2011 tanggal 2 Desember2011; Bahwa penerbitan SHGB No. 80/Lambang Jaya telah sesuai denganprosedur dan ketentuan yang berlaku berdasarkan pada SuratKeputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Jawa Barat sesuaiPeraturan Menteri Dalam Negeri (PMDN

Putra Alvita Pratama telah mendapatkan SPT (suratPersetujuan Tetap) dari BKPM sesuai surat tanggal 30 November 1987No. 506/I/PMDN/1987 jo. Tanggal 6 Juni 1988 No. 109/II/PMDN/1988sebagimana uraian dalam Surat Keputusan Gubernur Kepala DaerahTingkat No. 593.5/SK.109BKPMD/92 tanggal 25 Agustus 1992konsideran memperhatikan angka 1 sehingga PT.

Putra Alvita Pratamabisa mengajukan permohonan Hak kepada Gubernur sesuai denganPasal 5 ayat (1) PMDN No. 12 Tahun 1984 yang berbunyi dikutipPermohonan Hak Atas Tanah diajukan kepada Gubernur KepalaDaerah Tingkat cg. Ketua BKPMD menurut prosedur sebagaimana tersebut dalam lampiran III Peraturan ini;Halaman 19 dari 61 Halaman Perkara No. 63/G/2019/PTUNBDG4.

PutraAlvita Pratama cacat hukum dari segi formal, prosedural maupunmaterial substansial dengan tidak mempertimbangkan hak prioritaspenggugat dan tidak pernah melihat adanya proses pengukuran ;Bahwa Tergugat adalah lembaga Pencatat administrasi Pertanahanyang dalam menerbitkan SHGB No. 80/Lambang jaya telahmempertimbangkan aspek hukum yuridis dengan mengacu pada UUPANo. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria, PPNo. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran tanah, Peraturan MenteriDalam Negeri (PMDN

Putra Alvita Pratama dan telah diperpanjang sampaidengan tanggal 7 November 2032 secara administrasi dan yuridis telahsesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sesuai UndangUndang No. 5 Tahun 1960, Peraturan Menteri Dalam Negeri (PMDN)No. 12 Tahun 1984, Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 TentangHalaman 22 dari 61 Halaman Perkara No. 63/G/2019/PTUNBDGPendaftaran Tanah jo.

Jumlah PPN yang masih harus dibayar 1.300.271.491 (1.300.271.491) Bahwa keputusan Terbanding tersebut di atas diterbitkan setelah Terbandingmelakukan koreksi kredit pajak karena terdapat Pajak Masukan yang tidakdapat dikreditkan sesuai Dasar Hukum: Pasal 16 B ayat (3) UndangUndangNomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 42 Tahun 2009;Bahwa Pemohon Banding mengajukan Banding atas koreksikoreksi tersebut diatas dengan alasanalasan sebagai berikut:Bahwa sesuai 39/I/PMDN

/1992 jo.Perubahan terakhir No. 364/III/PMDN/1994 tanggal 30 Agustus 1994dengan persetujuaan BKPM No.Halaman 2 dari 53 halaman Putusan Nomor 922/B/PK/PJK/2017mengenai Izin Usaha Perkebunan dan Izin Usaha Industri Nomor25/1/IU/II/PMDN/PERTANIAN/INDUSTRI/2011 tanggal 30 Juni 2011 dalambidang usaha perkebunan kelapa sawit terpadu dengan unit pengolahannyamenjadi minyak sawit (CPO) dan Inti Sawit;Bahwa kegiatan/bidang usaha Pemohon Banding merupakan kegiatanusaha terpadu/terintegrasi (integrated).

Maksud dari terpadu atau terintegrasi(integrated) di sini adalah bahwa industri pengolahan CPO PemohonBanding menyatu (terintegrasi) dengan usaha perkebunan kelapa sawit(TBS) Pemohon Banding dalam satu entitas usaha, dimana TBS tersebutmerupakan bahan baku untuk diolah menjadi CPO (Crude Palm Oil/Industriminyak kasar);Bahwa berdasarkan catatan dalam Surat Izin Prinsip Perubahan PenanamanModal No. 364/111/PMDN/1994 yang dikeluarkan oleh BKPM tersebut jugaditegaskan bahwa TBS kelapa sawit seluruhnya

telah ada suatu keputusanhukum yang bersifat tetap tentang pembatalan atas kedua Sertifikat Hak milikNomor 37 dan Nomor 38 atas nama Tindak Djioen sebagaimana P15 dan P16 tersebut di atas";Bahwa secara hukum Pasai 22 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria (UUPA)menyatakan bahwa : "terjadinya hak milik ada 3 (tiga) yaitu: Karena Undangundang; Karena Hukum Adat; Karena Penetapan Pemerintah; "Selanjutnya Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri (PMDN

A.P Parlindungan, S.H., dalam bukunya Komentar atas UndangUndang Pokok Agraria menyatakan bahwa:Sebagai alas hak untuk memperoleh hak milik, dapat kita katakan berasal darisuatu keputusan dari pemerintah untuk pemberian hak yang luas danketentuannya terdapat dalam PMDN Nomor 6 Tahun 1972 yang mengaturwewenang untuk pemberianhak milik atau hak tanah";Bahwa secara hukum, Pemohon Kasasi memperoleh tanah dengan hak milikberdasarkan Penetapan Pemerintah yaitu Surat Keputusan Gubernur KepalaDaerah Tingkat

tidak beralasan menurut hukum, sehingga terkait dengan tuntutan ParaPenggugat/Para Terbanding untuk selebihnya tidak perlu dipertimbangakanlagi dan gugatan a quoharus ditolak untuk seluruhnya;Bahwa secara hukum Pasal 22 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria (UUPA)menyatakan bahwa: "terjadinya hak milik ada 3 (tiga) yaitu:e Karena Undangundang;e Karena Hukum Adat;e Karena Penetapan Pemerintah;"Selanjutnya Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri (PMDN