Ditemukan 496 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 50476 50760 50767 50786 54076 50176 5046 5026 506 576
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
Register : 08-10-2019 — Putus : 12-02-2020 — Upload : 19-02-2020
Putusan PN MANOKWARI Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk
Tanggal 12 Februari 2020 — Penuntut Umum:
MUSLIM, SH
Terdakwa:
AMUS YANTO IJIE, S.T.
163 — 100
  • danSertifikat No.M.16.22; SU.456/1997; LU.1000 M2 dari 2.000 M2, tanggal7 November 2015.1 (satu) bundel dokumenpelayananSertiifkat pengganti karena hilang hm 01621 dengan nomor berkas5076/2015, tanggal 16 November 2015 atas nama JOHANISBALUBUN bertindak untuk atas nama SARJONO, dengan lampiran:a. 1 (Satu) lembar fotocopy surat tanda terima dokumen dengannomor berkas 5076/2015, tanggal 16 November 2015;b. 1 (satu) lembar fotocopy surat perintah setor dengan nomorberkas 5076/2015, tanggal 16 November
    dari 2.000 M2, tanggal 7 November2015.halaman 196 dari 319 Putusan Nomor 13/Pid.SusTPK/2019/PN.Mnk32.33.1 (satu) bundel dokumenpelayanansertiifkat pengganti karena hilang hm 01621 dengan nomor berkas5076/2015, tanggal 16 November 2015 atas nama JOHANIS BALUBUNbertindak untuk atas nama SARJONO, dengan lampiran:a. 1 (satu) lembar fotocopy surat tanda terima dokumen dengan nomorberkas 5076/2015, tanggal 16 November 2015;. 1 (satu) lembar fotocopy surat perintah setor dengan nomor berkas5076/2015, tanggal
    dari 2.000 M2,tanggal 7 November 2015.32. 1 (satu) bundel dokumen pelayanansertiifkat pengganti karena hilang hm 01621 dengan nomor berkas5076/2015, tanggal 16 November 2015 atas nama JOHANISBALUBUN bertindak untuk atas nama SARJONO, dengan lampiran:a. 1 (satu) lembar fotocopy surat tanda terima dokumen dengannomor berkas 5076/2015, tanggal 16 November 2015;b. 1 (Satu) lembar fotocopy surat perintah setor dengan nomorberkas 5076/2015, tanggal 16 November 2015;c. 1 (satu) lembar fotocopy surat permohonan
    dari 2.000 M2,tanggal 7 November 2015.32. 1 (satu) bundel dokumen pelayanansertiifkat pengganti karena hilang hm 01621 dengan nomor berkas5076/2015, tanggal 16 November 2015 atas nama JOHANISBALUBUN bertindak untuk atas nama SARJONO, dengan lampiran:a. 1 (satu) lembar fotocopy surat tanda terima dokumen dengannomor berkas 5076/2015, tanggal 16 November 2015;b. 1 (satu) lembar fotocopy surat perintah setor dengan nomorberkas 5076/2015, tanggal 16 November 2015;c. 1 (satu) lembar fotocopy surat permohonan
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 16-06-2017 — Putus : 08-08-2017 — Upload : 15-07-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 21/PID.TPK/2017/PT DKI
Tanggal 8 Agustus 2017 — Pembanding/Terdakwa : FERIALDY NOERLAN
Terbanding/Penuntut Umum : T.M PAKPAHAN, SH., MH.
227 — 382
  • RKS Teknis Semula MenjadiA.Kapasitas 65 TonCabin Dguble single dan double/singl@quble/singlePanjang Boom Min 19 m, 22 m, 24m+3m (full9+24 (full extended)extended)Traveling SpeedHigh Speed 14 km/jam, 18 km/jam 14 km/jam, 18 km/jam Low Speed 5 km/jam 5 km/jamLuffing time 21 detik, 32 detik 21132 detikGradeability 10P30Hagist speedEmpty 110m/min,135m/min 110m/min,135m/min Rated 50m/min,76 m/min 5076 m/minTurn Radius 8m,12 m 812 mAuxiliary winch AdaSpeeader AdaB.Kapasitas 25 TonCabin Daguble dan double
    PI.Il11 tanggal 9 September 2011 untuk penyeragamandata spesifikasi teknis, dengan rincian sebagai berikut : RKS Teknis Semula MenjadiA.Kapasitas 65 TonCabin Double single dan Double/singledouble/single Panjang Boom Min 19 m, 22 m, 24m+3m 1924 (full extended)(full extended) Traveling Speed High Speed 14 km/jam, 18 km/jam 14 km/jam, 18 km/jamLow Speed 5 km/jam 5 km/jamLuffing time 21 detik, 32 detik 2132 detikGradeability 1030Hoist speedEmpty 110m/min,135m/min 110m/min,135m/minRated 50m/min,76 m/min 5076
Pengadilan PA BEKASI Perdata Agama
Register : 18-06-2020 — Putus : 26-10-2020 — Upload : 26-10-2020
Putusan PA BEKASI Nomor 1677/Pdt.G/2020/PA.Bks
Tanggal 26 Oktober 2020 — Penggugat melawan Tergugat
21 — 8
  • Bahwa sebagaimana identitas Penggugat dalam Gugatan Perceraianmenyebutkan bahwa Penggugat atas nama XXXxXxX binti Iwan lahir diBekasi, 05 April 1986 (umur 34 tahun), agama Islam pendidikan terakhirSD, pekerjaan ibu rumah tangga, nomor Handphone 0813 8018 5076,tempat tinggal di Pasar Kecapi, XXXXxX;3.
Pengadilan PT SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 07-02-2013 — Upload : 03-04-2013
Putusan PT SAMARINDA Nomor 01/PID.TPK/2013/PT.KT.SMDA
Tanggal 7 Februari 2013 — Ir. TATIEK SUGIHARTININGRUM,MT Binti SUMANGGI
61 — 47
  • Auramatra Jaya Enginering ;5076.qi.78.79,80.81.82.83.84.85.Dokumen Kegiatan Kerangka Acuan (AMDAL) pembangunan pelabuhanterpadu Kota Bangun PT. Auramatra Jaya Enginering ;Dokumen Detail Enginering Design (DED) Laporan Topigrafi & Batimetripembangunan pelabuhan terpadu Kota Bangun PT. Auramatra JayaEnginering ;Dokumen Detail Enginering Design (DED) Laporan Pendahuluanpembangunan pelabuhan terpadu Kota Bangun PT.
Pengadilan PN GRESIK Pidana Umum Penghinaan
Register : 03-04-2014 — Putus : 11-02-2014 — Upload : 03-04-2014
Putusan PN GRESIK Nomor 278/PID/2013/PN.GS
Tanggal 11 Februari 2014 — S U G I Y A N T O
45 — 12
  • MahkamahKonstitusi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun2011 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 24 Tahun 2003 tentangMahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnyadisebut UU Mk), Pasal 29 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun532009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076
Pengadilan PN KENDARI Perdata Wanprestasi
Register : 16-12-2020 — Putus : 05-05-2021 — Upload : 03-10-2021
Putusan PN KENDARI Nomor 134/Pdt.G/2020/PN Kdi
Tanggal 5 Mei 2021 — PT. MEGA FINANCE LAWAN MUHAMMAD ISMAIL. M, S.P
149 — 44
  • Marwati DT. 5076 PH Merek Yamaha Warna Abu-Abu (28). Ranti Idrus DT. 4326 PF Merek Yamaha Warna Biru (29).
Pengadilan PN PURWODADI Pidana Umum Pencurian
Register : 30-09-2013 — Putus : 19-12-2013 — Upload : 09-05-2014
Putusan PN PURWODADI Nomor 141/ Pid. B/ 2013/ PN. Pwi.
Tanggal 19 Desember 2013 — ACHMAD SADLOLI Bin KAMDUN
41 — 3
  • .: K-5076-MZ, Noka. MH1JF8116CK596937, Nosin. JF81E-1594734 a.n. Triana Ayu Hapsari alamat: Kampung Randusari RT. 03/ 05, Kel. Kuwaron, Kec. Gubug, Kab. Grobogan; ----------dikembalikan kepada PT. Adira Finance Cab.
Pengadilan PN KISARAN Pidana Khusus
Register : 14-05-2018 — Putus : 03-07-2018 — Upload : 12-08-2019
Putusan PN KISARAN Nomor 2/Pid.Pra/2018/PN Kis
Tanggal 3 Juli 2018 — Pemohon:
Suyanto
Termohon:
Kepala Kepolisian Resor Asahan
72 — 32
  • dari tindakan kesewenangwenanganyangdilakukan oleh penegak hukum;15) Tentunya,hakim tidak dapat menolak hanya dengan alasankarena tidak ada dasarhukumnya atau karena tidak diatur olehperaturan perundangundangan.Dalam hal ini, peranan hakimuntuk menemukan hukum memperoleh tempatyang seluasluasnya.Sebagaimana amanat UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 48 Tahun 2009tentang KekuasaanKehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5076
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 27-03-2017 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 10-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 27 P/HUM/2017
Tanggal 20 Juni 2017 — SUTARNO, DKK VS MENTERI PERHUBUNGAN RI;
58 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • pada tingkat kasasi,menguji peraturan perundangundangan di bawah undangundangterhadap undangundang dan mempunyai wewenang lainnya yangdiberikan oleh undangundang;Bahwa kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji peraturanperundangundangan di bawah undangundang tersebut diatur lebihlanjut dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076
Pengadilan PN SIMALUNGUN Pidana Khusus
Register : 25-08-2020 — Putus : 09-09-2020 — Upload : 10-09-2020
Putusan PN SIMALUNGUN Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN Sim
Tanggal 9 September 2020 — Pemohon:
Reni Leliana Purba
Termohon:
POLRES SIMALUNGUN
53 — 14
  • Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomorhalaman 31 dari 46 Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN Sim24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5226), dan UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-09-2015 — Putus : 02-02-2016 — Upload : 29-02-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 62 /PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG
Tanggal 2 Februari 2016 — ADAM HEREWILA, S.Sos
78 — 38
  • Kwitansi Nomor BKU: 5076 senilai Rp.794.472.250 . tertanggal 30 Desember 2010;16). SPM tertanggal 13 Desember 2010 dari Dana DAU senilai Rp.529.472.250;17). SPM tertanggal 23 Nopember 2010 dari Dana DAU senilai Rp.1.600.000.000,-18). SPM tertanggal 14 Oktober 2010 dari Dana DAU senilai Rp.1.250.000.000,-19). SPM tertanggal 21 Oktober 2010 dari Dana DAU senilai Rp.750.000.000,-20). SPM tertanggal 02 Nopember 2010 dari Dana DAU senilai Rp.1.000.000.000,-21).
    Kwitansi Nomor BKU : 5076 senilai Rp.794.472.250 . tertanggal 30Desember 2010;16). SPM tertanggal 13 Desember 2010 dari Dana DAU senilai Rp.529.472.250;17). SPM tertanggal 23 Nopember 2010 dari Dana DAU senilaiRp.1.600.000.000,18). SPM tertanggal 14 Oktober 2010 dari Dana DAU senilai Rp.1.250.000.000,19). SPM tertanggal 21 Oktober 2010 dari Dana DAU senilai Rp.750.000.000,20). SPM tertanggal 02 Nopember 2010 dari Dana DAU senilaiRp.1.000.000.000,21).
    tanggal 2 Nopember 2010 kwitansi nomor 4006 sebesar Rp900.000.000,yang menerima Henry Sede;Bahwa tanggal 23 Nopember 2010 kwitansi nomor 4346, sebesar Rp1.175.000.000,yang menerima Henry Sede;Bahwa tanggal 16 Desember 2010 kwitansi nomor 4898, sebesar Rp1.260.000.000,yang menerima Henry Sede (cek tsb. saksi serahkan ke Jefta Bengu di sertaikwitansi, kemudian saksi menerima kembali kwitansi tsb. dari Kabag Umum yangtelah di tanda tangani oleh Henry Sede);Bahwa tanggal 30 Desember 2010 kwitansi nomor 5076
    Kwitansi Nomor BKU : 5076 senilai Rp.794.472.250 . tertanggal 30 Desember2010;16). SPM tertanggal 13 Desember 2010 dari Dana DAU senilai Rp.529.472.250;17). SPM tertanggal 23 Nopember 2010 dari Dana DAU senilai Rp.1.600.000.000,18). SPM tertanggal 14 Oktober 2010 dari Dana DAU senilai Rp.1.250.000.000,19). SPM tertanggal 21 Oktober 2010 dari Dana DAU senilai Rp.750.000.000,20). SPM tertanggal 02 Nopember 2010 dari Dana DAU senilai Rp.1.000.000.000,21).
    Kwitansi Nomor BKU: 5076 senilai Rp.794.472.250 . tertanggal 30 Desember2010;16). SPM tertanggal 13 Desember 2010 dari Dana DAU senilai Rp.529.472.250;17). SPM tertanggal 23 Nopember 2010 dari Dana DAU senilai Rp.1.600.000.000, 18). SPM tertanggal 14 Oktober 2010 dari Dana DAU senilai Rp.1.250.000.000,19). SPM tertanggal 21 Oktober 2010 dari Dana DAU senilai Rp.750.000.000,20). SPM tertanggal 02 Nopember 2010 dari Dana DAU senilai Rp.1.000.000.000,21).
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Materiil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Tahun 2019
7315 — 8932
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
  • Mahkamah Konstitusisebagaimana telah diubah dengan 2.UndangUndang Nomor 8 Tahun 2011 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MahkamahKonstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU Mk), danPasal 29 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076
    Tahun 1945,UndangUndang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5226), dan UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009125tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Formil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XIV/2016 Tahun 2016
3186 — 1269
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
  • tentangMahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 24 Tahun 2003tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226,selanjutnya disebut UU Mk), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5076
    Tahun1945, UndangUndang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2011 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MahkamahKonstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70,Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5226), serta UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaaan Kehakiman (LembaranNegara Republik Indoensia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran NegeraRepublik Indonesia Nomor 5076
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 15-03-2018 — Putus : 06-09-2018 — Upload : 26-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 148/Pdt.G/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 6 September 2018 — Penggugat:
PAUSTINUS SIBURIAN, SH., MH.
Tergugat:
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
Turut Tergugat:
1.Presiden Republik Indonesia,
2.Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
3.Lembaga Advokasi Halal Indonesia Halal Watch
89 — 47
  • TERGUGAT samasekali tidak menyebutkan dalam putusannya adanya hak ingkar tersebut.Boleh jadi karena tidak ada hukum yang mengatur mengenai hak ingkardalam UU MK membuat TERGUGAT menolak perkara hak ingkar tersebut;Bahwa Pasal 10 ayat (1) UU No. 48 tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009NOMOR 157; TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIANOMOR 5076) berbunyi:Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili,dan memutus suatu perkara yang diajukan
Pengadilan PN SIMALUNGUN Pidana Khusus
Register : 25-08-2020 — Putus : 09-09-2020 — Upload : 10-09-2020
Putusan PN SIMALUNGUN Nomor 6/Pid.Pra/2020/PN Sim
Tanggal 9 September 2020 — Pemohon:
Mey Asna Sijabat
Termohon:
POLRES SIMALUNGUN
47 — 14
  • Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republikhalaman 31 dari 46 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2020/PN SimIndonesia Nomor 5226), dan UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076
Pengadilan PN SIMALUNGUN Pidana Khusus
Register : 25-08-2020 — Putus : 09-09-2020 — Upload : 10-09-2020
Putusan PN SIMALUNGUN Nomor 7/Pid.Pra/2020/PN Sim
Tanggal 9 September 2020 — Pemohon:
Yentina Sanjelia Tambunan
Termohon:
POLRES SIMALUNGUN
48 — 13
  • Tahun 1945, UndangUndang Nomor 24 Tahun 2003tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5226), dan UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 22-10-2020 — Putus : 11-02-2021 — Upload : 29-04-2024
Putusan PN PONTIANAK Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PN Ptk
Tanggal 11 Februari 2021 — Penuntut Umum:
KADEK AGUS AMBARA WISESA, S.H., M.H.
Terdakwa:
AYU FITRI INDRA SARI
27 — 12

    • Dikembalikan pada Desa Semerangkai Kabupaten Sanggau;

    1. 1 (satu) unit Sepeda Motor, STNK dan BPKB Merk Kawasaki Ninja RR Warna Hitam Lis Putih KB 5076 UM noka : MH4KR150PCKP03490, nosin : KR150KEP74988 an. YOHANES EDDY;

    Dirampas untuk Negara kemudian dilelang dan hasil lelang dikonpensasikan sebagai pembayaran uang pengganti tambahan dalam putusan .

Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 15-02-2021 — Putus : 01-12-2021 — Upload : 06-12-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 183/Pdt.Bth/2021/PN Dps
Tanggal 1 Desember 2021 — Penggugat:
PT Arta Sedana Singaraja
Tergugat:
1.Ary Ayu Sekti Anggereini,S.Psi
2.J.Suryobono Prabowo
3.Harun Gerson Matindas
4.I Made Suriana Agus Wijaya
5.Benny R
6.Devi Rahma Sari,STP.
7.Apostolos Yeremia Valentino L
8.Ni Made Sulastri
66 — 38
  • SNR DS LT2 Backmesh 240/85 cm 14361 SNR SM Backmesh T 194 cm 2062 SNR DS LT2 Backmesh T 194 x 85 cm 7763 SNR SM Backmesh T 238 cm 10964 SNR DS LT2 Backmesh T 240 cm 27965 SNR DS LT2 Backmesh T 240 cm 5566 SNR SM Backmesh T100cm 3867 SNR SM Backmesh T100cm 3168 SNR DS LT2 Backmesh T100cm 869 SNR DS LT2 Backmesh T100cm 470 SNR DS LT2 Backmesh T100cm 371 SNR DS LT2 Backmesh T100cm 372 SNR DS LT2 Backmesh T100cm 173 SNR SM Backmesh T120cm 1074 SNR SM Backmesh T150cm 2875 SNR DS LT2 Backmesh T150cm 5076
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 22-10-2020 — Putus : 11-02-2021 — Upload : 29-04-2024
Putusan PN PONTIANAK Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2020/PN Ptk
Tanggal 11 Februari 2021 — Penuntut Umum:
KADEK AGUS AMBARA WISESA, S.H., M.H.
Terdakwa:
HENDRI KURNIAWAN
26 — 12
  • 1 (satu) unit Sepeda Motor, STNK dan BPKB Merk Kawasaki Ninja RR Warna Hitam Lis Putih KB 5076 UM noka : MH4KR150PCKP03490, nosin : KR150KEP74988 an. YOHANES EDDY;
  • 1 (satu) unit HP MERK OPPO A3S;
  • 1 (satu) unit HP SAMSUNG J7 PRIM;

    • Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Ayu Fitri Indra Sari ;

    Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Pengadilan PN KUALA KAPUAS Perdata
Register : 07-09-2018 — Putus : 12-03-2019 — Upload : 24-05-2019
Putusan PN KUALA KAPUAS Nomor 37/Pdt.G/2018/PN Klk
Tanggal 12 Maret 2019 — Penggugat:
1.Ir. H. MUHAMMAD MAWARDI, MM.,M.Si
2.Ir. H. MUHAJIRIN, MP
Tergugat:
1.H. PAHMI, S.Sos
2.MOHAMAD AMIN, S.E
3.BARDIANSYAH, S.E
4.SUPRIANTO
5.SUHARDI, S.Pd.I.,MA
6.ADIRESIDO, A.Md
7.BUDI PRAYITNO, S.Pd.I
8.KPU REPUBLIK INDONESIA Cq KPU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Cq KPU KABUPATEN KAPUAS
9.Ir. BEN BRAHIM S. BAHAT, MM.,MT
10.Drs. H. NAFIAH IBNOR, MM
11.DPP PDIP Cq DPD PDIP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Cq DPC PDIP KABUPATEN KAPUAS
12.DPP PARTAI GOLONGAN KARYA Cq DPD PARTAI GOLONGAN KARYA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Cq DPD PARTAI GOLONGAN KARYA KABUPATEN KAPUAS
13.DPP PARTAI GERINDRA Cq DPD PARTAI GERINDRA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Cq DPC PARTAI GERINDRA KABUPATEN KAPUAS
14.DPP PAN Cq DPW PAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Cq DPD PAN KABUPATEN KAPUAS
15.DPP PKB Cq DPW PKB PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Cq DPC PKB KABUPATEN KAPUAS
16.DPP PARTAI NAS.DEMOKRAT Cq DPW PARTAI NAS. DEMOKRAT PROV. KALTENG Cq DPD PARTAI NAS. DEMOKRAT KAB. KAPUAS
17.DPP PPP Cq. DPW PPP PROV. KALTENG Cq. DPC PPP KAB. KAPUAS
161 — 20
  • Bahwa, bagian Konsideran Menimbang huruf a, Pasal 1 butir ke1, Pasal 10Ayat (1), dan Pasal 18 UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentangHalaman 5 dari 58 Putusan Nomor 37/Padt.G/2018/PN KIkKekuasaan Kehakiman Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076,berbunyi :bahwa kekuasaan kehakiman menurut UndangUndang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yangdilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan