Bahwa kemudian memperhatikan esensi dari ketentuan pasal 20sampai dengan pasal 27 Undang Undang Pokok Agraria nomor 5tahun 1960, diperoleh pengertian hukum tentang isi dan sifat dariHalaman 6 dari 45 halaman Putusan Perdata Nomor 35/PDT/2017/PT BTNsertifikat/ouku tanah hak milik nomor 1108, yaitu suatu hak yangbersifat turun temurun, terkuat dan terpenuh. Artinya, pemeganghak milik atau pemilik tanah itu mempunyai hak untuk berbuatbebas, dengan hak untuk mewariskannya..

Dijelaskandalam pasal 20 ayat (1) bahwa hak milik adalah hak turunmenurun,terkuat ( indefesiable) dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atastanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6 (hak atas tanahmemiliki fungsi sosial);Kontruksi hukum sertipikat hak atas tanah dan kekuatanpembuktiannya dapat dicermati dalam beberapa ketentuanperundangan.

TENTANG PENGERTIAN HAK SUBYEKTIFBahwa memperhatikan esensi dari ketentuan pasal 20 sampai denganpasal 27 Undang Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 1960,diperoleh pengertian hukum tentang isi dan sifat dari sertifikat/ bukutanah hak milik nomor 1108, yaitu suatu hak yang bersifat turuntemurun, terkuat dan terpenuh.

Oleh karena bukti surat tanah disimpan olehTergugat Rekonvensi, dan meskipun sertifikat tanah merupakan bukti terkuat tentangkepemilikan tanah, namun sertifikat tanah bukan satusatunya bukti kepemilikan tanah(probationis causa), maka Penggugat Rekonvensi telah mengajukan saksisaksi dan buktisurat berupa akta dibawah tangan;Menimbang, bahwa surat bukti T5 yaitu pernyataan Kardiman diatas kertasbermeterai cukup, dan T6 yaitu pernyataan dari Selamat Ananda Nasution diatas kertasbermeterai cukup, menerangkan

hak atas tanah berhakuntuk mendapatkan perlindungan hukum dari Negara;Bahwa Penggugat selaku pemilik tanah dengan itikad baik mengajukanpermohonan Kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur sesu aidengan prosedur pendaftaran tanah dengan melampirkan persyaratan dankewajiban biaya yang disetor ke kas Negara sehingga Kantor PertanahanKabupaten Lombok Timur setelah melakukan penelitian lapangan danmengkaji alat bukti yang dilampirkan menerbitkan Sertipikat Hak Miliksebagai tanda bukti hak yang terkuat

perlindungan dariancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yangmerupakan hak asasi; Pasal 28H:(4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak miliktersebut tidak boleh diambil alin secara sewenangwenang olehsiapa pun;Bahwa tindakan Tergugat yang secara sepihak mengklaim jika lokasitanah milik Penggugat di Desa Sekaroh termasuk dalam kawasan hutantetap adalah tidak berdasar karena sebelumnya telah terbit Sertipikat HakMilik sebagai tanda bukti hak atas tanah yang turun temurun, terkuat

danterpenuh sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 20 UUPA, yangmenyatakan:Pasal 20:(1) Hak milik adalah hak turunmenurun, terkuat dan terpenuh yang dapatdipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalamPasal 6;Halaman 32 dari 87 halaman Putusan Nomor 99/G/2019/PTUN.

Pertanahan yang daerah kerjanya meliputiletak tanah yang bersangkutan;Bahwa Penggugat selaku pemilik tanah dengan itikad baik mengajukanpermohonan Kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur sesu aidengan prosedur pendaftaran tanah dengan melampirkan persyaratan dankewajiban biaya yang di setor ke kas Negara sehingga Kantor PertanahanKabupaten Lombok Timur setelah melakukan penelitian lapangan danmengkaji alat bukti yang dilampirkan menerbitkan Sertipikat Hak Miliksebagai tanda bukti hak yang terkuat

Dengan demikian Tergugat secarasemenamena merampas hak milik orang lain (Penggugat) yang telahmendapatkan hak milik dari negara, padahal menurut Pasal 20 UUPAmenyatakan Sertipikat Hak Milik sebagai tanda bukti hak atas tanah yangturun temurun, terkuat dan terpenuh;Bahwatindakan Tergugatbertentangan dengan Asas Keterbukaan;Bahwa penjelasan Pasal 10 Ayat (1) Huruff UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahanmenerangkan yang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah

Pasal 20 (1) Hak Mllik adalah Hak turuntemurun, terkuat danterpenuh yang dapat di punyai orang atas tanah, dengan mengingatketentuan dalam Pasal 6; Dalam tindakan hukum berupa jual beli tanah memerlukan aktaotentik, sedangkan akta otentik adalah akta yang dibuat dihadapanpejabat yang berwenang, dalam proses jual beli tanah bangunan,akta tersebut dibuat oleh Notaris/PPAT (Pejabat Pembuat AktaTanah), Jual beli tanah dan bangunan yang dilakukan denganperjanjian di bawah tangan tidaklah sah,dan tidak

pada halaman terakhir dariakta tersebut harusnya ada tanda tangan atau tidasan tandatangan sebagaitanda pengakuan dari masing masing sabjek hukum yang ada di dalamperikatan tersebut, pada halaman akhir dari akta tersebut hanya ada 1tanda tangan dan dibubuhi materai 6.000 tanpa di tulis nama jelas siapapihak yang bertanda tangan di bagian akhir dari akta tersebut, dan sampaidengan digugatnya tergugat kemuka pengadilan, baik Penggugat atau punTergugat masih belum dapat menunjukan alas hukum yang terkuat

., yang pada pokoknyamenyatakan berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdata menyatakanbahwa akta otentik adalah akta yang dibuat di hadapan Notaris sertatidak perlu lagi hadirkan karena sudah terkuat terpenuh dansempurna. Bahwa apabila tidak ada yang mengingkari dan tidakdicabut maka akta tersebut tetap dianggap sah.Bahwa salah satusyarat sahnya peranjian adalah adanya kesepakatan antara penjualdan pembeli.

Kemudian bukti lain yang tidak kalahpentingnya adalah kwitansi yang berbunyi jual beli tanah sehargaRp. 100.000.000., (Vide bukti P.4) yang di tandatangani olehTerbanding/ Tergugat diatas materai 12000.BahwaDalam penjelasan UndangUndang RI No. 30 Tahun 2004 TentangJabatan Notaris pada Romawi Umum paragraph ketiga menjelaskanbahwa Akta Otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh, mempunyaiHalaman 25 dari 33 Halaman Putusan Nomor 46/PDT/2021/PT Mtrperanan penting dalam setiap hubungan hukum dalam

Haruddin;Sebelah Barat berbatasan dengan Kebun La Ane dan La Ode Basaru;Bahwa secara hukum Kekuatan mengikat alas hak atas tanah adalahditentukan oleh riwayat asalusul perolehan haknya, dimana awal perolehanhak para Penggugat adalah bersumber dari pembagian tanah oleh KepalaKampung, sekaligus Ketua Kelompok Tani dalam rangka Pembagian bibitjeruk oleh Pemerintah, dimana hal ini merupakan tindakan kebijakan resmipemerintah, dan secara hukum merupakan perbuatan yang sah dan memilikikekuatan mengikat terkuat

Bahwa pembagian tanah oleh Kepala Kampung serangkaian denganpembagian bibit jeruk dari pemerintah pada tahun 1977 tersebutmenimbulkan hak terkuat dan terpenuh bagi para Penggugat karenabersesuai dan berdasar terminologi Negara (Pemerintah) menurut Pasal 2ayat (1) dan (2) UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang PokokPokok AgrariaNasional pada prinsipnya menyatakan bahwa Ketentuan dalam Pasal 33ayat (3) UUD Tahun 1945 dan halhal yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi,air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam

persetujuan darianggota kaum adalah urusan internal para Tergugat A dan Tergugat B serta tidakterdapat korelasinya terhadap gugatan Penggugat sehingga Tergugat A.1 tidakakan menanggapinya;Bahwa Tergugat A.1 menolak dengan tegas dalil Penggugat pada butir 8 gugatanPenggugat mengingat Tergugat J dalam melaksanakan tugas dan kewenangannyatelah sesuai dengan ketentuan sebagaimana penjelasan umum Bab I UndangUndang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 yang menyatakan:sebagai alat bukti tertulis yang terkuat

, persetujuan darianggota kaum adalah urusan internal para Tergugat A dan Tergugat B serta tidakterdapat korelasinya terhadap gugatan Penggugat sehingga Tergugat C tidakakan menanggapinya;Bahwa Tergugat C menolak dengan tegas dalil Penggugat pada butir 8 gugatanPenggugat mengingat Tergugat J dalam melaksanakan tugas dan kewenangannyatelah sesuai dengan ketentuan sebagaimana penjelasan umum Bab I UndangUndang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 yang menyatakan:sebagai alat bukti tertulis yang terkuat

urusan internal para Tergugat A dan Tergugat B serta tidakterdapat korelasinya terhadap gugatan Penggugat sehingga Tergugat E tidak akanmenanggapinya;Bahwa Tergugat E menolak dengan tegas dalil Penggugat pada butir 8 gugatanPenggugat mengingat Tergugat J dalam melaksanakan tugas dan kewenangannyatelah sesuai dengan ketentuan sebagaimana penjelasan umum Bab I UndangUndang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 yang menyatakan:Putusan No.03/Pdt.G/2013/PN.Pin.4214.15.16.sebagai alat bukti tertulis yang terkuat

, persetujuan darianggota kaum adalah urusan internal para Tergugat A dan Tergugat B serta tidakterdapat korelasinya terhadap gugatan Penggugat sehingga Tergugat G tidakakan menanggapinya;Bahwa Tergugat G menolak dengan tegas dalil Penggugat pada butir 8 gugatanPenggugat mengingat Tergugat J dalam melaksanakan tugas dan kewenangannyatelah sesuai dengan ketentuan sebagaimana penjelasan umum Bab I UndangUndang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 yang menyatakan:sebagai alat bukti tertulis yang terkuat

, persetujuan darianggota kaum adalah urusan internal para Tergugat A dan Tergugat B serta tidakterdapat korelasinya terhadap gugatan Penggugat sehingga Tergugat I tidak akanmenanggapinya;Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat pada butir 8 gugatanPenggugat mengingat Tergugat J dalam melaksanakan tugas dan kewenangannyatelah sesuai dengan ketentuan sebagaimana penjelasan umum Bab I UndangUndang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 yang menyatakan:sebagai alat bukti tertulis yang terkuat

Bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku,sebagaimana ditentukan dalam Pasal 53 ayat (2) huruf aUndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara yaitu :1) Pasal 20 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang PeraturanDasar PokokPokok Agraria (UUPA) yang menentukan bahwa Hakmilik adalah hak turuntemurun, terkuat dan terpenuh yang dapatdipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal6";Dengan dikeluarkannya

Bahwa Objek Sengketa bertentangan dengan peraturanperundangundangan dan asasasas umum pemerintahan yang baik,sebagai berikut :1) Bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku,sebagaimana ditentukan dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a UU Nomor9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu :a) Pasal 20 UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan DasarPokokPokok Agraria (UUPA) yang menentukan bahwa Hakmilik adalah hak turuntemurun, terkuat dan

hukum yang diberikan oleh Judex Facti dalamputusannya tersebut sudah menguatkan putusan Pengadilan NegeriTapaktuan tanggal 20 Mei 2009, Nomor 02/Pdt.G/2009/PN.TTN yangdimohon banding tersebut oleh pembanding adalah suatu putusan yangsangat keliru dan tidak adil karena putusannya tersebut tidak mencerminkanrasa keadilan dalam menegakkan hukum menurut Undangundang dimanahak milik seseorang tidak terlindungi, akibat putusan Pengadilan tidak adilsalah dalam menerapkan hukum dimana hak milik adalah hak terkuat

G/2019/PN.Bgl.pembuktian yang sempurna dan mengikat (terkuat) tentang apa yangtermuat didalamnya, Sempurna dalam arti Hakim tidak memerlukan alatbukti lain untuk memutus perkara berdasarkan alat bukti Akta Otentik,Mengikat dalam arti Hakim terikat dengan alat bukti Akta Otentik, kecualldapat dibuktikan sebaliknya ;Menimbang, bahwa oleh karena yang dibantah oleh Para Tergugatadalah Kebenaran Materiel suatu Akta Otentik (Sertipikat Hak Milik Nomor:01965), dimana terhadap suatu Akta Otentik Hakim terikat

telahdiketahui secara umum bahwa SPPT PBB bukan merupakanbuktikepemilikan namun hanya membuktikan pembayaran pajak semata, makasuratsurat bukti tersebut juga harus dikesampingkan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan diatas,dimana Para Tergugat tidak dapat membuktikan membuktikan adanyaPaksaan, Kekeliruan ataupun Pemalsuan dalam proses pembuatan SertifikatHak Milik atas nama Penggugat (Surat Bukti P.1) yang merupakan AktaOtentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat(terkuat

Nomor 2476 K/Pdt/201310Penjelasan Umum UndangUndang Nomor 30 Tahun 2004 tentangJabatan Notaris: Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuhmempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalamkehidupan masyarakat.

Walaupun sengketatersebut tidak dapat dihindari, dalam proses penyelesaian sengketatersebut, akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis terkuat danterpenuh memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secaramurah dan cepat;Pasal 37 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah:Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susunmelalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaandan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hakmelalui

Objek tanah milik Tergugat telah memiliki alas hak Sertifikat Hak GunaBangunan (SHGB) sebagai alat bukti oetentik dan terkuat, yang dibuat danditerbitkan sesuai prosedur dan peraturan perunddangundangan yangberlaku;c.

Utr.Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum, karenaseluruh kepemilikan tanah oleh Tergugat berdasarkan alat bukti yang sahdan diperoleh sesusi hukum;Objek tanah milik Tergugat telah memiliki alas hak Sertifikat Hak GunaBangunan (SHGB) sebagai alat bukti otentik dan terkuat, yang dibuat danditerbitkan sesuai prosedur dan peraturan perunddangundangan yangberlaku;Objek tanah milik Tergugat bukan berasal dari Girik C 236, melainkanberasal dari pecahan sertifikat induk SHGB Nomor 399/Cilincingseluas

Pasal 20 ayat (1) UUPA Nomor 5 tahun 1960 yang menyatakan:Hak Milik Adalah hak tunmtemurung terkuat dan terpenuh yang dapatdipunyai orangatas tanah, dengan mengikat ketentuan dalam pasal 6. Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI. Nomor 24 Tahun 1997Tentang Pendaftaran Tanah.Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alatalatpembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembuktianHalaman 46 dari 60 halaman Putusan No.543/Pdt.G/2019/PN. Jkt.

Siapa yang beritikat baik menguasainya selama tigapuluh tahun, memperoleh hak milik, dengan tidak dapat dipaksauntuk mempertunjukan alas haknya.Pasal 20 ayat (1) UUPA Nomor 5 tahun 1960 Hak Milik Adalah hakturuntemurun terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atastanah, dengan mengikat ketentuan dalam pasal 6.Bahwa Tergugat III menguasai atas tanah Girik C.236 Persil 89.90.S.Il dari mulai tahun 1973 sampai sekarang yang berdasarkanbuktibukti sebagi berikut;1.

sertipikat atas tanah objek sengketa;Bahwa putusan Pengadilan Negeri Jombang yang dikuatkanoleh putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang dimohonkankasasi halaman 38 berbunyi : Menimbang, bahwa berdasarkanpertimbanganpertimbangan hukum di atas, maka nyatalahbahwa para Penggugat dapat membuktikan dalil pokoksengketa yang ketiga, sehingga petitum keenam dikabulkan ;Bahwa pertimbangan tersebut juga pertimbangan sesat, karenasesungguhnya Sertipikat Hak Milik atas tanah objek sengketaadalah alat bukti yang terkuat

eksistensi keistimewaanSertifikat Hak Milik No. 64 sebagaimana ketentuan Pasal 20 UU No. 5Tahun 1960 tentang Pokok Pokok Agraria.Pemohon Kasasi keberatan terhadap putusan Judex Facti karenaternyata Judex Facti tidak menerapkan ketentuan Pasal 20 UU No. 5Tahun 1960 tentang Pokok Pokok Agraria yang berkaitan dengankeistimewaan dari Sertifikat Hak Milik No. 64 atas nama PEMOHONKASASI yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh Kepala KantorPertanahan Kabupaten Malang yakni Hak milik adalah bersifat Turuntemurun, Terkuat

Apakah benar para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukumkarena menguasai tanah milik Penggugat.Heats Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalildalil Gugatan Penggugat sebagai berikut :Hoe Menimbang, bahwa poin ke1 dalil Gugatannya, pihak Penggugat mendalilkanbahwa tanah objek perkara yang telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik tersebut adalahtanah milik Penggugat.a Menimbang, bahwa Sertifikat Hak Milik adalah tanda bukti terkuat dan terpenuhkecuali bisa dibuktikan

sebaliknya.ae Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hak milik adalah hak turun temurun,terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah (Pasal 20 UndangUndang No.5 Tahun 1960 tentang Pokok Pokok Agraria).eee Menimbang, bahwa Sertifikitat Hak Milik sebagai tanda/ bukti hak milik tidaklahmengurangi hak seseorang untuk membuktikan bahwa sertifikat yang bersangkutan33adalah tidak benar (Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.327 K/Sip?

ketentuan Pasal 16 jo Pasal 53 yaitu :Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Sewa, HakMembuka Tanah, Hak Memungut Hasil Hutan dan Hakhak lain yang tidak termasukdalam hakhak tersebut diatas yang ditetapkan oleh UndangUndang serta hakhakyang sifatnya sementara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 53, dan kemudiankhusus mengenai Hak Milik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 20 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1960 tentang PokokPokok Agrariamerupakan hak turun temurun, terkuat

TERGUGAT yang mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa adalahmilik TERGUGAT secara hukum tidak dapat dibuktikan dan haruslahdikesampingkan ;Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakimbahwa tanah obyek sengketa a quo adalah milik PENGGUGAT yang berasal dariOrangtuanya yang bernama NANDU, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 20UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1960 tentang PokokPokokAgraria yang menentukan bahwa hak milik merupakan suatu hak yang turuntemurun, terkuat

hak atas tanah berhakuntuk mendapatkan perlindungan hukum dari Negara;Bahwa Penggugat selaku pemilik tanah dengan itikad baik mengajukanpermohonan Kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur sesuaidengan prosedur pendaftaran tanah dengan melampirkan persyaratan dankewajiban biaya yang disetor ke kas Negara sehingga Kantor PertanahanKabupaten Lombok Timur setelah melakukan penelitian lapangan danmengkaji alat bukti yang dilampirkan menerbitkan Sertipikat Hak Miliksebagai tanda bukti hak yang terkuat

perlindungan dariancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yangmerupakan hak asasi; Pasal 28H:(4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak miliktersebut tidak boleh diambil alin secara sewenangwenang olehSiapa pun;Bahwa tindakan Tergugat yang secara sepihak mengklaim jika lokasi tanahmilik Penggugat di Desa Sekaroh termasuk dalam kawasan hutan tetapadalah tidak berdasar karena sebelumnya telah terbit Sertipikat Hak Miliksebagai tanda bukti hak atas tanah yang turun temurun, terkuat

danterpenuh sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 20 UUPA, yangmenyatakan:Pasal 20:(1) Hak milik adalah hak turunmenurun, terkuat dan terpenuh yang dapatdipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalamPasal 6;(2) Hak milik dapat beralin dan dialinkan kepada pihak lain;Halaman 32 dari 90 halaman Putusan Nomor 101/G/2019/PTUNJKT.G.

Bahwa Penggugat selaku pemilik tanah dengan itikad baik mengajukanpermohonan Kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur sesuaidengan prosedur pendaftaran tanah dengan melampirkan persyaratan dankewajiban biaya yang di setor ke kas Negara sehingga Kantor PertanahanKabupaten Lombok Timur setelah melakukan penelitian lapangan danmengkaji alat bukti yang dilampirkan menerbitkan Sertipikat Hak Miliksebagai tanda bukti hak yang terkuat dan terpenuh sekaligus memberikanjaminan kepastian hukum terhadap

Dengan demikian Tergugat secara semenamena merampas hak milik orang lain (Penggugat) yang telahHalaman 37 dari 90 halaman Putusan Nomor 101/G/2019/PTUNJKT.mendapatkan hak milik dari negara, padahal menurut Pasal 20 UUPAmenyatakan Sertipikat Hak Milik sebagai tanda bukti hak atas tanah yangturun temurun, terkuat dan terpenuh;94.

Bahwa tindakan Tergugat dengan melakukan pemagaran terhadap tanahobjek sengketa sebagaimana angka 3 posita gugatan adalah tindakan yangdibenarkan oleh hukum, sebagaimana bukti kepemilikan Sertifikat Hak MilikNo. 1117 tertanggal 5 Maret 2009 yang dimiliki oleh Tergugat adalah buktikepemilikan paling kuat sebagaimana Pasal 20 ayat (1) UndangUndangNomor 5 tahun 1960 tentang Pokok Pokok Agraria yang mengatur:"Hak milik adalah hak turunmenurun, terkuat dan terpenuh yang dapatdipunyai orang atas tanah.

Bahwa kepemilikan sertifikat hak atas tanah berupa Sertifikat Hak Milik No.1117 tertanggal 5 Maret 2009 tersebut juga merupakan surat tanda buktikepemilikan hak yang memiliki Kekuatan pembuktian terkuat sebagaimanaketentuan pada Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun1997 tentang Pendaftaran Tanah yang mengatur:"Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagaialatpembuktianyang kuat..."

Sehingga sudah seharusnya hak kepemilikan Tergugat yang dapatdibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik No. 1117 tertanggal 5 Maret 2009adalah hak kepemilikan terkuat dan menjadi dasar pemanfaatan atas tanahyang dilakukan oleh Tergugat , maka dari itu perbuatan Tergugat yangmelakukan pemagaran terhadap tanah objek sengketa merupakan suatuupaya untuk melindungi hak atas tanah dan bukanlah merupakan suatuHalaman 17Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN.Gnspelanggaran hukum sebagaimana diuraikan Penggugat pada

dari tanah Negara atau tanah hak pengelolaan;2) asli akta PPAT yang memuat pemberian hak tersebut oleh pemegang hakmilik kepada penerimaan hak yang bersangkutan apabila mengenai hakguna bangunan dan hak pakai atas tanah hak milik ;Menimbang, bahwa pengertian hak milik menurut pasal 20 ayat (1) dan (2)Undangundang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan DasasrPokokpokok Agraria, menentukan:Halaman 53 dari 53 halaman Putusan No. 21/G/2011/PTUNPLG54I) hak Milik adalah hak turun temurun , terkuat

adalah tanah negara, dimana pengertian tanah negara menurut pasal angka (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanahbahwa Tanah Negara adalah Tanah yang belum dilekatkan oleh suatu hak, Majelis5455Hakim berpendapat berarti Tergugat telah mengakui bahwa sebelumnya ObjekSengketa a quo belum dilekati suatu hak; Menimbang, bahwa, menurut pasal 20 ayat (1) dan (2) undangundangNomor 5 Tahun 1960 tentang undangundang Pokok Agraria (UUPA),Hak milikdiartikan hak turun temurun, terkuat

dan terpenuh yang dipunyai seseorang atastanah, Majelis Hakim berpendapat pengertian Hak Milik yang diatur dalam pasal 20tersebut diatas merujuk kepada sifat hak yang menentukan bahwa hak milik lah yangmempunyai sifat terkuat dibanding dengan hakhak lain dan tidak mengartikan hakmilik dari segi wujud , Mengenai wujud Hak merupakan kewenangan BadanPertanahan Nasional / Kantor Pertanahan untuk menentukannya antara lain; HakMilik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai atas tanah negara dan hakpengelolaan

baik;Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;Ad. 2 Unsur melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, ataumenyediakan Narkotika golongan bukan tanaman;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dan menilai apakahunsur tersebut telah terpenuhi atau tidak, maka sebelumnya Majelis Hakim akanmendefinisikan terlebih dahulu halhal sebagai berikut:Melawan hukum: Adalah suatu keadaan yang berlaku dengan tidak dilandasialas yang sah;Memiliki: Hak milik merupakan hak keperdataan yang terkuat