bahwa obyek gugatan adalah obyekjaminan yakni sebuah Sertipikat Hak Milik Nomor 04120/Sukoreno, seluas1.042m2, SU No. 02198/Sukoreno/2006, tanggal 30112006 yang terletak diDesa Sukoreno, Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, DaerahIstimewa Yogyakarta atas nama Sugiyo dengan batasbatasUtara : milik SULASTRI,Selatan : milik SURONO,Barat : jalan kampung,Timur : milik SUPARNO=Bahwa berdasar gugatan PENGGUGAT, PENGGUGAT hanya menyebutkansertipikatnya dengan batasbatas tanah yang tidak jelas (vide simak

PENGGUGATObyek gugatan adalah obyek jaminan yakni sebuah Sertipikat Hak MilikNomor 04120/Sukoreno, seluas 1.042, SU No. 02198/Sukoreno/2006, tanggal30112006 yang terletak di Desa Sukoreno, Kecamatan Sentolo, KabupatenKulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta atas nama SUGIYO dengan batasbatasUtara : milik SULASTRI,Selatan 2 milik SURONO,Barat : jalan kampung,Timur : milik SUPARNO=Bahwa berdasar gugatan PENGGUGAT, PENGGUGAT hanya menyebutkansertipikatnya dengan batasbatas tanah yang tidak jelas (vide simak

2014 jo Penetapan Ketua PengadilanNegeri Tanjungbalai Nomor: 4/Pen.Eks/Pdt.G/2016/PN.Tjb tanggal10November 2016 adalah sebidang tanah luas 1.137 M2 (Seribu SeratusTiga Puluh Tujuh Meter Persegi) yang terletak di Jalan Cokroaminoto No.49 tanjung Balai, dahulu dikenal dengan Jalan Sultan Tanjung Balai,Propinsi Sumatera Utaramerupakan Barang Milik Negara.Bahwa obyek dalam perkara a quo adalah Barang Milik Negara yang telahtercatat dalam Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang MilikNegara (SIMAK

DALAM POKOK PERKARA:Bahwa benar obyek dalam perkara a quo adalah Barang Milik Negara yangtelah tercatatdalam Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang MilikNegara (SIMAK BMN) padaUnit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB)KP2KP Tanjungbalai dengan kodeUAKPB 015.04.03.568931.000.

Rumah negara tersebut tercatat dalam SIMAK BMN Nomor kodeUAKPB: 018.03.01.238251.000.KP yang setiap tahunnya dilaporkan kepadaKementerian Keuangan, hal ini sesuai amanat UndangUndang Nomor 1 Tahun2004 tentang Perbendaharaan Negara jo. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.Bahwa dalil Para Penggugat pada halaman 1 yang menyatakan PenggugatPensiunan PNS Kementerian Pertanian, hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut: Sdr. Ir.

Direktorat JenderalPertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura juga Ssudah tercatat sebagaiasset Kementerian Keuangan berdasarkan SIMAK BMN Nomor kodeUAKPEB : 018.03.01.238251.000.KP.Keputusan yang demikian itu merupakan produk / obyek Tata Usaha Negarayang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara.Dengan demikian secara yuridis penyelesaian hukum atas gugatan ParaPenggugat yang mendasarkan sengketa hukum kepada penerbitan keputusan /jin pembelian atas obyek sengketa tersebut harus dilakukan dan diselesaikandalam

tiga koma duapuluh empat hektar), terletak diParit Nenas, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara,Kota Pontianak;Dan pada petitum angka 2 dalam perkara gugatan para Penggugat ini jugameminta/memohon: Menyatakan bahwa para Penggugat adalah parapemilik yang berhak dan satusatunya yang sah atas sebidang tanah seluas3,24 Ha (tiga koma dua puluh empat hektar), yang terletak di Jalan 28Oktober, Parit Nenas, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan PontianakUtara, Kota Pontianak;Kalau diperhatikan dan simak

keterlambatan pembayaran angsuranselama 2 bulan atau lebih secara berturut turut,Bahwa apabila yang dijadikan dasar Tergugat dan tergugat Ilmelakukan lelang eksekusi hak tanggungan terhadap tanah dan rumahyang dijadikan jaminan hutang penggugat karena penggugat mengalamiketerlambatan pembayaran selama 2 bulan atau lebih secara berturutturut maka hal tersebut harus ada putusan pengadilan yang menyatakanbahwa Penggugat telah melakukan wanprestasi/ingkar janji terhadap diriTergugat Bahwa apabila kita simak

danberalasan kiranya menurut hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara menyatakan gugatan penggugat ditolak atau setidaktidaknya gugatanpenggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijke verklaard):B.EKSEPSI TENTANG KABUR (OBSCUUR LIBELS);Bahwa berdasarkan hukum acara perdata yang berlaku di peradilan kita, setiap gugatanyang diajukan oleh penggugat haruslah sempurna dan cermat, serta isi gugatan harusterperinci secara jelas dan sistematis serta factual;Bahwa apabila kita simak

Kitab, coba kita simak kesaksian sar.Jayo pada halaman 13 dari putusan a quo, terungkap dalam faktapersidangan dimana kesaksian sdr. Jayo adalah di bawah sumpah dan tidakmungkin berdusta; oleh karenanya dalil Pembanding a quo haruslahdikesampingkan karena tidak sesuai fakta hukum dalam persidangan> ...bahwa dalil Pembanding yang lain mengatakan pada halaman ke3 alineatitik hitam tebal keempat belas bahwa Terdakwa, saksi H. Salim, saksiH.

No. 2408 K/Pdt/2013Pemindahtanganan Barang Milik Negara, karena objek sengketatelah terdaftar dalam Inventaris Kekayaan Negara/SIMAK BMN;5. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa nona Roswipah Warjanidan ahli waris alm. H. Hasim/alm. Ny. Hodhijah tidak berhak menjual tanahyang terletak di objek sengketa karena tanah tersebut adalah milik Negaradalam penguasaan TNI AU cq.

Plurium LitisConsortium), karena:1) Kodam Jaya/Jayakarta.a) Bahwa dalam posita gugatan Para Penggugat yangintinya menyatakan Para Penggugat adalah wargayang menghuni dan berdomisili di perumahan yangHalaman 154 Putusan Nomor 706/PDT/2021/PT.DKIb)d)berlokasi di RT. 01 dan RT. 02/RW. 012, KelurahanCililitan, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timurdengan total luas + 4.381 m2.Bahwa obyek sengketa adalah Barang Milik Negarabagian dari Asrama Benteng Siliwangi (BS) Cililitantercatat dalam Buku Inventaris SIMAK

Kodam Jaya tercatat dalamBuku Inventaris SIMAK BMN TNI AD di KementerianKeuangan selaku Pengelola Barang Milik NegaraHalaman 155 Putusan Nomor 706/PDT/2021/PT.DKIb)d)e)dengan register tananh Nomor: 30505005,bersertipikat Hak Pakai Nomor 00099 tanggal 5Agustus 2015 atas nama Kementerian Pertahanan RIseluas 50.552 m2.Berdasarkan Pasal 42 ayat (1) Undang UndangNomor 1 Tahun 2004 tentang PerbendaharaanNegara, menyebutkan Menteri Keuangan mengaturpengelolaan barang milik negara.Pengelolaan dalam ketentuan

Bahwa obyek sengketa adalah Barang Milik Negara bagian dariAsrama Benteng Siliwangi (BS) Cililitan tercatat dalam BukuInventaris SIMAK BMN TNI AD atas nama Kemhan cq. TNI AD cq.Kodam Jaya di Kementerian Keuangan selaku Pengelola BarangMilik Negara dengan register tanah Nomor: 30505005, bersertipikatHak Pakai Nomor 00099 tanggal 5 Agustus 2015 atas namaKementerian Pertahanan RI seluas 50.552 m2 diperoleh daripenyerahan dari Belanda (KNIL).b.

Bahwa tindakan sebagian Para Penggugat yang memperolehpenguasaan bidang tanah dan bangunan dengan cara pengoperanhak garap dari pihak pendahulunya adalah tindakan yang tidak sahdan batal demi hukum, obyek sengketa adalah Barang Milik Negara(BMN) tercatat dalam Buku Inventaris SIMAK BMN TNI AD atasnama Kemhan cq. TNI AD cq. Kodam Jaya di Kementerian Keuanganselaku Pengelola Barang Milik Negara.Halaman 160 Putusan Nomor 706/PDT/2021/PT.DKIc.

Nyoman Febri Arisanthi ( IstriTergugat ) yaitu Pokok pinjaman Rp. 341.700.000 ( Tiga Ratus Empat PuluhSatu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah ) sesuai rincian pinjaman yangdisodorkan oleh Penggugat.Bahwa, kalau Tergugat simak jalan cerita daripada gugatan Penggugat,adalah sangat tidak masuk akal dan sangat disayangkan bila sebuahLembaga Keuangan yang berbadan Hukum dan bernama KOPERASIMAYA MERTA ASIH dengan BADAN HUKUM NO.01/BH/PAD/XXVII/DISKOPPERINDAGI/IV/2015 untuk melakukanperbuatan yang tidak sesuai

Bahwa Pengadilan Negeri Kls IA Bale Bandung mutlak harusmenyatakan diri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadiliperkara ini, dikarenakan apabila kita simak secara teliti dalildalilgugatan Penggugat dalam materi posita/fundamentum petendi padahalaman 4 dan 5 menyatakan:Proses jual beli dan terbitnya SHM Nomor 638/Desa Bojongsoang danterbitnya SHM Nomor 639/Desa Bojongsoang., didasari oleh hal yangtidak sah karena dalam proses jual belinya tidak sepengetahuan ParaPenggugat*;2.

Bahwa yurisprudensi standaard telah menegaskan,bahwa gugatan harus ditujukan terhadap Badan HukumHalaman 9 dari 31 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor :179/Pdt.G/2014 PN.Pbr(mohon simak : putusan Mahkamah Agung Rl.No.419.K/Pdt/1988 tanggal 20 Januari 1993; termuatdidalam Majalah Hukum VARIA PERADILAN, Tahun VIIINo.96, September 1999, halaman 9 10).

Perlawanan diajukan dengan suatu pemanggilan untukmenghadap sidang terhadap semua pihak yang telah mendapat keputusan danperaturan umum mengenai cara berperkara berlaku dengan perlawanan ini.Apabila kita simak kembali ketentuan tersebut, maka terkandung suatu isyaratadanya efisiensi dan efektifitas dalam pemeriksaan suatu Perlawanan yangdilakukan oleh Pengadilan atau Hakim dimana Perkara yang dilawan tersebutdiperiksa dan diputus karena penyelesaiannya dilakukan oleh Pengadilan yangtelah memahami

Perintah Kerja (SPK) Nomor : 03/641.3/APBK/V1I/2010tanggal O08 Juni 2010 pada Berkas Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor03/641.3/APBK/V1/2010e. 3 (tiga) lembar surat Penyerahan Lapangan Nomor : 03/SPL/APBKCK/VI/2010tanggal 15 Juni 2010 pada Berkas Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 03/SPL/APBKCK/V1/2010f. 1 (satu) lembar Surat Permohonan untuk dikeluarkannya Surat PenyerahanLapangan Nomor : 03/PCPEC/VI/2010 pada Berkas Surat Perintah Kerja (SPK)Nomor : 03/641.3/APBKCK/VI/2010g. 1 (satu) lembar Daftar Simak

Perintah Kerja (SPK) Nomor : 03/641.3/APBK/VI/2010tanggal 08 Juni 2010 pada Berkas Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 03/641.3/APBK/VI/2010.e. 3 (tiga) lembar surat Penyerahan Lapangan Nomor : 03/SPL/APBKCK/VI/2010tanggal 15 Juni 2010 pada Berkas Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 03/SPL/APBKCK/VI/2010.f. 1 (satu) lembar Surat Permohonan untuk dikeluarkannya Surat PenyerahanLapangan Nomor : 03/PCPEC/VI/2010 pada Berkas Surat Perintah Kerja (SPK)Nomor : 03/641.3/APBKCK/VI/2010.g. 1 (satu) lembar Daftar Simak

Perintah Kerja (SPK) Nomor : 03/641.3/APBK/VI/2010tanggal 08 Juni 2010 pada Berkas Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 03/641.3/APBK/V1/2010e. 3 (tiga) lembar surat Penyerahan Lapangan Nomor : 03/SPL/APBKCK/VI/2010tanggal 15 Juni 2010 pada Berkas Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 03/SPL/APBKCK/V1/2010f. 1 (satu) lembar Surat Permohonan untuk dikeluarkannya Surat PenyerahanLapangan Nomor : 03/PCPEC/VI/2010 pada Berkas Surat Perintah Kerja (SPK)Nomor : 03/641.3/APBKCK/VI/2010g. 1 (satu) lembar Daftar Simak

Bukti T5 Buku Barang Tidak Bergerak (BTB) Daftar Nominatif Tanahyang dimiliki/dikuasai Mabes TNI Nomor register 20203069 berupa tanahdan bangunan yang terletak di JIn Mampang Prapatan Warung BuncitJakarta Selatan (Sesuai dengan asli) ;Bukti T6 Buku Kartu Investaris Barang (KIB) pada nomor 20203033dalam Simak BMM Denma Mabes TNI ( sesuai dengan asili) ;Menimbang, bahwa untuk Turut Tergugat telah mengajukan buktibuktisurat berupa foto copy yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikandengan

Nadjamuddin bernilai sebagai alat bukti yang sah menurutUndang undang;Menimbang, bahwa saksi Nadjamudin yang menyangkali akan tandatangan yang ada pada SKPT (sebagai bukti) Kemudian kenapa tidak bisa hadirdi persidangan, kalau kita simak pada perinsipnya bahwa keterangan saksiharus diberikan di depan persidanagn sebagaimana ditentukan di dalam pasal185 ayat (1) KUHAP. Akan tetapi bagi ketentuan ini ada pengecualiannya yaituketentuan pasal 162 KUHAP.

bahwa kerugian materil Penggugat Rp 500.000.000,(lima ratus juta rupiah) dengan tanpa terlebin dahulu menguraikansecara rinci, dan konkrit, serta individual tentang kerugianPenggugat adalah merupakan gugatan yang nyatanyata melanggarsyarat fundamental yang ditentukan secara imperatif oleh hukumacara perdata yang berlaku; bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I pada pokoknyamenegaskan bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidakdapat diterima, karena tidak dirinci kerugian yang dituntutPenggugat, (Simak

bahwa kerugian materil Terbanding Rp 500.000.000,(lima ratus juta rupiah) dengan tanpa terlebin dahulu menguraikansecara rinci, dan konkrit, serta individual tentang kerugianTerbanding adalah merupakan gugatan yang nyatanyatamelanggar syarat fundamental yang ditentukan secara imperatifoleh hukum acara perdata yang berlaku;bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I pada pokoknyamenegaskan bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidakdapat diterima, karena tidak dirinci kerugian yang dituntutPenggugat, (Simak

Surat Keterangan belum memiliki data SIMAK BMN;Hal. 31 dari 50 hal. Putusan Nomor 2803 K/PID.SUS/201538).39).AO).41).42)..

Surat Pernyataan tentang Kewajiban Menyampaikan Laporan Keuangandan BMN;Surat Pernyataan Kebersediaan Menyelesaikan Pengadaan Alkes;Surat Keterangan belum memiliki data SIMAK BMN;Daftar Tiga Pembanding Harga Pengadaan Alat Kesehatan;Kerangka Acuan Kerja/TOR Pengadaan Alkes RSU Masohi Tahun2013;. Rekapan Usulan Kebutuhan Peralatan Kesehatan User/Unit Tahun2013;. Rencana Anggaran Biaya Pengadaan Alat Kesehatan;. Spesifikasi Peralatan;.

No. 354 K/Pid.Sus/2015banding bagian B nomor 3 : Bahwasanya Penasihat Hukum Terdakwatidak ada menjelaskan dalam kontra memori banding Penasihat HukumTerdakwa bagian B nomor 3 telah menunjukkan bahwa antara Terdakwadan saksi Muhammad Satria alias Tia terjalin hubungan dalam peredaranNarkotika, untuk itu marilah kita simak kembali apa yan diuraikan olehPenasihat Hukum Terdakwa pada huruf B nomor 3, yaitu :Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran dalammemutuskan hukuman yang dijatuhkan

meminta dibuatkan perikatan jual beli saja;Bahwa yang menjadi inti permasalahan utama adalah Hakim Judex Facti baikdi Tingkat Pertama maupundi Tingkat Banding telah keliru menerapkanhukum Perjanjian Jual Beli tanggal 14 Januari 2009 yang jelas pada Pasal 9berbunyi Apabila Perjanjian ini menjadi batal karena alasan apapun juga,sehingga pihak penjual harus mengembalikan jumlah uang yang telah terimanyakepada pembeli, maka jumlah uang itu dengan ini diakui oleh Penjual sebagaihutangnya kepada Pembeli (simak