Ditemukan 5012 data
FARHAENI
Tergugat:
BUPATI DOMPU
86 — 52
menandatangani Surat Keputusan tersebutpada tanggal 5 Oktober 2016;Bahwa saksi menyatakan tahu proses pendistribusian Surat KeputusanBupati Dompu yaitu setelah Surat Keputusan Bupati Dompu ditandatangani,Bupati Dompu selanjutnya memerintahkan untuk mendistribusikan SuratKeputusan tersebut dari pihak BKD dan selanjutnya BKD menyerahkankepada Pimpinan masingmasing, kemudian dari Pimpinan masingmasingmenyerahkan kepada yang bersangkutan;Bahwa saksi menyatakan ada beberapa peserta Calon Pegawai Negeri Sipilyang
88 — 38
dalam satu Propinsi; dan2) Antar Kabupaten/Kota dan Daerah Propinsi.Pejabat pengajuan usul sebagaimana dimaksud angka 4)dilampirkan:a) Surat pertimbangan persetujuan;b) Surat pernyataan persetujuan pindah;Halaman 72 dari halaman 94 Putusan Nomor: 23/G/2015/PTUN.BJM.c) Salinan fotocopy sah keputusan dalam pangkat terakhir.6) Berdasarkan usul tersebut, Kepala Badan Kepegawaian Negaraatau pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi menetapkansurat Keputusan pemindahan antar instansi Pegawai Negeri Sipilyang
AKHMAD SAIKHU, S.Sos, M.Si
Tergugat:
BUPATI BLITAR
128 — 56
Pasal 18 Undangundang Republik IndonesiaNomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20 tahun 2001tentang Perubahan atas Undangundang Republik Indonesia Nomor 31 tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 197 KUHAP(bukti P16=T2) ; 222222 nena nnn nnn nnn nn nnn neeMenimbang, bahwa selanjutnya terdapat permasalahan hukum yangakan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yaitu apakah Pegawai Negeri Sipilyang telah terbukti
NURRAHMAN
Tergugat:
BUPATI DOMPU
39 — 23
menandatangani Surat Keputusan tersebutpada tanggal 5 Oktober 2016;Bahwa saksi menyatakan tahu proses pendistribusian Surat KeputusanBupati Dompu yaitu setelah Surat Keputusan Bupati Dompu ditandatangani,Bupati Dompu selanjutnya memerintahkan untuk mendistribusikan SuratKeputusan tersebut dari pihak BKD dan selanjutnya BKD menyerahkankepada Pimpinan masingmasing, kemudian dari Pimpinan masingmasingmenyerahkan kepada yang bersangkutan;Bahwa saksi menyatakan ada beberapa peserta Calon Pegawai Negeri Sipilyang
88 — 59
tetapiTerdakwa2 membela diri lalu Terdakwa2 memukul salah seorang warga tersebutyang tidak diketahui identitasnya dengan ciri memakai kaos biru menggunakantangan mengepal sebanyak satu kali mengenai bagian punggungnya, setelah ituTerdakwa2 naik lagi ke atas truk.Bahwa setelah itu truk meninggalkan tempat kejadian dengan membawa 3 (tiga) orang warga sipilyang dalam keadaan lukaluka yaitu satu orang mengalami luka dibagian hidung berdarah, satu oranglagi mengalami luka pecah bibir dan satu orang lagi
LUQMAN EDY,SH
Terdakwa:
1.IGO ADRI HERNANDI Bin RENDRO ADI WIDIGDO
2.MUKHAMMAD AKHRU MUFLIKHUN Bin ZUMRI
130 — 53
Perkumpulan HuMa : HuMa merupakan organisasi masyarakat sipilyang beranggotakan akademisi dan praktisi hukum yang fokus pada isupembaharuan hukum pada bidang sumber daya alam dengan nilai nilai hakasasi manusia, keadilan sosial, keberagaman budaya, kelestarian ekosistem,penghormatan terhadap kemampuan rakyat dan kolektivitas.4.
DARWIS. B
Tergugat:
Bupati Aceh Barat Daya
278 — 236
Bahwa Penggugat secara administrasi tidak dapat bertindak selakuPenggugat karena Penggugat adalah Mantan Pegawai Negeri Sipilyang telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindakpidana korupsi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tapaktuandengan Nomor 201/Pid.B/2010/PN.Ttn tertanggal 09 Desember 2010,Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 30/Pid/2011/Pt.Bnatertanggal 19 Juli 2011 serta Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 372K/Pid.Sus/2013 tertanggal 21 Agustus 2013;3.
83 — 53
Pasal 4 ayat (2) huruf a Peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun1979:Pasal 4(2) Perpanjangan batas usia pensiun sebagaimanadimaksud dalam ayat (1), adalah sampai dengan:65 (enam puluh lima) tahun bagi Pegawai Negeri Sipilyang memangku jabatan:1. Ahli Peneliti dan Peneliti yang ditugaskan secarapenuh di bidang penelitian;Halaman 37 dari 96 Halaman Putusan Perkara Nomor :31/G/201 7/PTUNJKT2. Guru Besar, Lektor Kepala, Lektor yang ditugaskansecara penuh pada perguruan tinggi;3.
17 — 8
Penduduk (KTP) atasnama pemohon dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama pemohon Ilyang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.10)dan (P.11) serta keterangan 2 (dua) orang saksi dihadapan majelis hakim yangsaling bersesuaian yang menerangkan bahwa para pemohon telah memelukagama Islam dan calon anak angkatnya telah beragama Islam sebagaimanaagama orang tua kandungnya, sebagaimana Pasal 1 ayat 13 PeraturanPresiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Pendaftaran Sipilyang
Nusirwan, S.Sos
Tergugat:
BUPATI KARIMUN
275 — 106
Negara; Yang bunyinya adalah : Pasal 53 Ayat 1 : Orang atau badan hukum perdata yang merasakepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negaradapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yangberwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negarayang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atautanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.Bertentangan dengan , Pasal 248 Peraturan Pemerintah Nomor 11Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang
243 — 102
Grt.Asep pergi kerumah Terdakwa kemudian saksi bersama anggota Polrilainnya melakukan penyelidikan dan penggeledahan ternyata benarHandphone korban ada di rumah Terdakwa dan dalam penguasaanTerdakwa dan setelah kami interogasi kemudian Terdakwa mengakuiperbuatannya telah melakukan pembunuhan terhadap Fahmi NisaNurbayani ;Bahwa saksi tidak mengetahui tentang keberadaan kedua orang sipilyang yang menurut Saksi Asep mengantarkan Terdakwa kerumahnyadan juga mengantarkan anggota polisi kerumahnya karena
103 — 45
Belitung tahun anggaran 2008beserta lampiran Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan BangkaBelitung Nomor : 188.4 / 75/ VIll / 2007, tanggal 07 April 2008.30.Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan keramba jaring apung(KJA) Nomor : 523/2053/KDP/2008, tanggal 23 Desember 2008.Halaman 102 Putusan Nomor : 32/Pid.SusTPK/2016/PN Pgp31.1 (satu) lembar Harga perkiraan sendiri (OE) yang terdapat tandatangan SdrSUHADI.32.1 (satu) lembar Daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan Pegawai Negeri Sipilyang
pelaksanaan sensusbarang daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun anggaran 2008beserta lampiran Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan BangkaBelitung Nomor : 188.4 /75/ VIll / 2007, tanggal 07 April 2008.30.Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan keramba jaring apung(KJA) Nomor : 523/2053/KDP/2008, tanggal 23 Desember 2008.31.1 (satu) lembar Harga perkiraan sendiri (OE) yang terdapat tandatangan SdrSUHADI.32.1 (satu) lembar Daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan Pegawai Negeri Sipilyang
113 — 64
pelaksanaan sensusbarang daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun anggaran 2008beserta lampiran Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan BangkaBelitung Nomor : 188.4/75/ VIll / 2007, tanggal 07 April 2008.30.Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan keramba jaring apung(KJA) Nomor : 523/2053/KDP/2008, tanggal 23 Desember 2008.31.1 (satu) lembar Harga perkiraan sendiri (OE) yang terdapat tandatangan SdrSUHADI.32.1 (satu) lembar Daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan Pegawai Negeri Sipilyang
pelaksanaan sensusbarang daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun anggaran 2008beserta lampiran Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan BangkaBelitung Nomor : 188.4 / 75/ VIll / 2007, tanggal 07 April 2008.30.Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan keramba Jjaring apung(KJA) Nomor : 523/2053/KDP/2008, tanggal 23 Desember 2008.31.1 (satu) lembar Harga perkiraan sendiri (OE) yang terdapat tandatangan SdrSUHADI.32.1 (satu) lembar Daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan Pegawai Negeri Sipilyang
Terbanding/Terdakwa : M. YASIRWAN Bin M. YUSUF
146 — 59
YUSUF selaku Pegawai Negeri Sipilyang menjabat sebagai Kepala Seksi Peralatan pada Bidang Bina TeknikHalaman 2 dari 177 Halaman Putusan Nomor 18/PID.SUSTPK/2021/PT PBRDinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan berdasarkan KeputusanBupati Pelalawan Nomor KPTS.821.2/BKD/567/2015tanggal 08 Juni 2015tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai NegeriSipil Dalam Jabatan Struktural Eselon IV di Lingkungan PemerintahKabupaten Pelalawan yang bertindak selaku Pejabat Pelaksana TeknisKegiatan Rehabilitasi
YUSUF selaku Pegawai Negeri Sipilyang menjabat sebagai Kepala Seksi Peralatan pada Bidang Bina TeknikDinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan berdasarkan KeputusanHalaman 22 dari 177 Halaman Putusan Nomor 18/PID.SUSTPK/2021/PT PBRBupati Pelalawan Nomor KPTS.821.2/BKD/567/2015 tanggal O8 Juni2015tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PegawaiNegeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Eselon IV di Lingkungan PemerintahKabupaten Pelalawanyang bertindak selaku Pejabat Pelaksana TeknisKegiatan Rehabilitasi
26 — 13
Rustam )Hal 74 dari 13 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2016/PA.Bmpada tanggal 4 Desember 2015 agar hidup rukun kembali dalam membinarumah tangganya namun tetap tidak berhasil;Bahwa oleh karena Pemohon berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipilyang tunduk pada PP No.10 tahun 1983 sebagaimana telah diubah danditambah dengan PP Nomor 45 tahun 1990, maka Majelis Hakim telahmemberi kesempatan yang cukup kepada Penggugat untuk mengurus suratizin dari pemerintah Kabupaten Bima, namun sampai batas waktu yang telahdiberikan
NOORHAYATI SALEH, IR
Tergugat:
Bupati Banjar
131 — 100
Tahun2018 dan Nomor 153/ KEP/ 2018 tanggal 13 September 2018tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil YangTelah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan YangBerkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak PidanaKejahatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada HubungannyaDengan Jabatan, dilakukan dalam rangka sinergitas dankoordinasi Kementerian/ lembaga dalam rangka penegakanhukum = khususnya terkait penjatuhan sanksi berupapemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
112 — 30
KPUDuntukmenyelenggarakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepaladaerah paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak ditetapkannyapenjabat kepala daerah ;4 Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Daerah dan WakilKepalaDaerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3),Sekretaris Daerah melaksanakan tugas seharihari kepala daerahsampai dengan Presiden mengangkat penjabat kepala daerah ;Pasal 132I Penjabat Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130ayat (3) dan Pasal 131 ayat (4), diangkat dariPegawai Negeri Sipilyang
52 — 23
Setelah melangsungkanpernikahan antara Termohon dengan Pemohon tidak langsung tinggal dirumah sendiri.Akan tetapi berpindahpindah, karena Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang selalu dipindahtugaskan. Termohon selalu dengan setia mendampingi Pemohonkemanapun Pemohon pindah tugas. Setelah beberapa tahun selalu berpindahpindahtugas dan akhirnya Termohon dan Pemohon tinggal dirumah sendiri di Jalan GunungKerinci No. 22A RT. 57 RW.
40 — 22
Bahwa.......Bahwa saat itu) Saksi sempat menanyakan kepada Saksi17Ill Serka Agus Prihatin dari mana Saksi IIISerka Agus Priatin mendapatkan shabu tersebutdan dijawab oleh Saksi III Serka Agus Priatinbahwa shabu tersebut diperoleh dari orang sipilyang Saksi lupa namanya.Bahwa selanjutnya pada akhir bulan Desember 2009pada malam tahun baru, Saksi bersama Saksi IIPraka Budi Pitoyo berangkat lagi ke Bukittinggiuntuk mengecek anggota Yonif 131/Brs yangmelaksanakan tugaS pengamanan di GudmulapBukittinggi.Bahwa
81 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal ini dapat dilinat dari tidakadanya nama PENGGUGAT tercantum pada Objek Gugatan 3;Bahwa TERGUGAT 3 kembali tidak memberikan tugas mengajar padaSemester Akhir 2011 2012 kepada PENGGUGAT sebagaimana dapatdilihat dari tidak adanya nama PENGGUGATtercantum pada ObjekGugatan 5;Bahwa PENGGUGAT diperiksa oleh Tim Pemeriksa yang dibentuk olehTERGUGAT 2 pada tanggal 24 November 2011 atas dugaan pelanggaranPasal 4 Ayat 3, PP No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang dilakukan oleh PENGGUGAT