No. 1655 K/Pid.Sus/20132. Tidak melakukan pembayaran sepenuhnya/sebagian terhadapPegawai yang berhak menerima dengan cara dipotong 10% sampaidengan 20% padahal Kegiatan telah dilaksanakan, antara lainseperti : Kegiatan Biaya Operasional Pengukuran Bidang Tanahsebanyak 75 bidang yang telah dilaksanakan oleh saksi MUHAMMADHELMY FAUZIE S.SIT bin FIRDAUS BARAK, dan Biaya SidangPanitia A yang dilaksanakan oleh saksi JUSUF JAYADI ;.

No. 1655 K/Pid.Sus/20132. Terdapat Blanko SPP dan Blanko Surat Pernyataan Tanggung JawabBelanja (SPTB) dalam keadaan terisi dengan KegiatanKegiatanPRONA namun tidak dilampirkan buktibukti pengeluaran/kuitansi ;e Setelah semua Blanko SPP beserta SPTB ditandatangani olehsaksi H. KASTALANI S.Sos, kemudian Terdakwa membuat/menyiapkan dokumen SPM (Surat Perintah Membayar) danmengajukannya kepada saksi H.

No. 1655 K/Pid.Sus/20132. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentangPedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara padaPasal 12 yaitu :a. Ayat(1) :Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara didasarkan atasprinsipprinsip sebagai berikut :(a) Hemat, tidak mewah, efisien, dan sesuai dengankebutuhan teknis yang disyaratkan ;(6) Efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana,program/kegiatan, serta fungsi setiap Departemen/Lembaga/Pemerintah Daerah ;b.

Penyidik , sejak tanggal 20 Juni 2013 s/d tanggal 09 Juli 20132. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2013 s/dtanggal 29 Juli2013 ;3. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pekanbarusejak tanggal 30 Juli 2013 s/d 15 Agustus 2013 ;4. Penuntut Umum ,sejak tanggal 16 Agustus 2013 s/d tanggal 4September 2013 ;5. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru , sejak tangga/ 28 Agustus 2013s/d 26 September 20136.

Penyidik , sejak tanggal 16 Mei 2013 s/d tanggal 4 Juni 20132. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2013 s/dtanggal 24 Juni 2013 ;3. Penuntut Umum , sejak tanggal 25 Juni 2013 s/d tanggal 15 Juli2013 ;4. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru , sejak tanggal 5 Juli 2013 s/d 3Agustus 2013 ;5.

Tanggal1 738/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46895/PP/M.VI/16/20132 739/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46897/PP/M.VI/16/20133 741/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46893/PP/M.VI/16/20134 742/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46898/PP/M.VI/16/20135 743/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46899/PP/M.VI/16/20136 740/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46894/PP/M.VI/16/2013 Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agungdalam putusanputusan tersebut di atas menyatakan antara lainadalah karena

Bertentangan dengan pasal 26 undangundang haktanggungan no 4 tahun 1996 yang mengharuskaneksekusi hak tanggungan menggunakan pasal 224HIR/258 RBG yang mengharuskan ikut campur ketuapengadilan negeri (bukan peraturan menteri keuangan RlNo. 938/PMK/2010 yo PMK nomor 106/PMK.06/20132. Bertentangan dengan angka 9 penjelasan umum UU haktanggungan UU No 4 tahun 1996 yang menyatakan agarada kesatuan pengertian dan kepastian penggunaanketentuan tersebut.

Tali Asin Tahap Porprov XII tahun 20132.

Berdasarkan Surat KeputusanGubernur Kalimantan Timur samarinda dengan No. 177.3.2.M9095tahun 2013 Tentang Peresmian Pemberhentian dan PengangkatanPengganti Antar waktu Anggota Dewan perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Kutai Timur tertanggal 11 Oktober 20132 Bahwa jika memang demikian halnya maka sangatlah patutdan wajid hukumnya bagi PENGGUGAT untuk menarik adanyapihak lain yaitu dalam hal ini adalah sdr. yaLIANUs PALANGItRAN,Halaman 21 dari 75 halaman Putusan No. 40/PDT/2015/PT.SMRSE sebagai pihak

Tuan Fazrul atas SHM Nomor 7933 tanggal 23 November 2009berdasarkan akta Jual Beli Nomor 192/2013 tanggal 13 Mei 20132. Ny. Lisya Anandita Divayanti atas SHM Nomor 7938 tanggal 23November 2009 berdasarkan akta Jual Beli Nomor 38/2011tanggal 4 Februari 2011 ;3. Ny.Yusniar atas SHM Nomor 7939 tanggal 23 November 2009berdasarkan akta Jual Beli Nomor 40/2011 tanggal 10 Februari2011 ;4. Ny.

Putusan Nomor 509 K/Padt/20132. Bahwapada saat dilakukan pemeriksaan setempat, yaitu pengukuran tanahmilik Para Penggugat 1 sampai dengan 21 yang diperoleh hasil sesuaidengan gugatan dan alat bukti suratsurat dan keterangan para saksi, halmana tanah milik Para Penggugat 1 sampai dengan 21 terletak di DesaTanjung Lay, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, dan luas sertabatasbatasnya masingmasing sesuai dengan bukti surat Para Penggugat1 sampai dengan 21 masingmasing;3.

No. 206 K/AG/20132) Mutiah M. Aliun/Penggugat VII , belum bersertifikat (telah dijual kePerumnas Way Kandis oleh Tergugat Il pada tahun 1986);3) SKT atas nama Rostini/(istri ketiga alm. Hi. M. Aliun), luas + 4 Ha.Saat ini SKT tersebut dikuasai oleh Tergugat Il;Bahwa pada tahun 1973, Abdul Malik (Tergugat Il) ada melakukanpinjaman ke PT. Tri Usaha Bakti dengan jaminan tanah Way Kandis milikorang tua para Penggugat dan para Tergugat;Bahwa untuk perluasan usaha Kopra semasa hidupnyaHi.

Nomor 2870 K/Pdt/20132.

Extension) Gas Turbine GT 2.1 & 2.2 PLTGU Blok 2 BelawanPembayaran Tahap ke3 GT 2.2 Kurs Rp 15.350/EUR (per tanggal30 Agustus 2013) Nilai = Rp 35.421.307.564, (Tiga Puluh LimaMilliar Empat Ratus Dua Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tujuh RibuLima Ratus Enam Puluh Empat Rupiah) 1 (Satu) lembar BERITAACARA PEMBAYARAN No. 325.BA/543/ KITSBU/2013 Tentang :Pengadaan Barang dan Jasa Pekerjaan (Procurement of Goodsand Services Life Time Extension (LTE) Gas Turbine GT 2.1 & 2.2PLTGU Blok 2 Belawan Tanggal 27 Agustus 20132

Extension) Gas Turbine GT 2.1 & 2.2 PLTGU Blok 2 BelawanPembayaran Tahap ke3 GT 2.2 Kurs Rp 15.350/EUR (per tanggal30 Agustus 2013) Nilai = Rp 35.421.307.564, (Tiga Puluh LimaMilliar Empat Ratus Dua Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tujuh RibuLima Ratus Enam Puluh Empat Rupiah) 1 (Satu) lembar BERITAACARA PEMBAYARAN No. 325.BA/543/KITSBU/2013 Tentang :Pengadaan Barang dan Jasa Pekerjaan (Procurement of Goodsand Services Life Time Extension (LTE) Gas Turbine GT 2.1 & 2.2PLTGU Blok 2 Belawan Tanggal 27 Agustus 20132

ke3 GT 2.2 Kurs Rp 15.350/EUR (per tanggal30 Agustus 2013) Nilai = Rp 35.421.307.564, (Tiga Puluh LimaMilliar Empat Ratus Dua Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tujuh Ribu77.38.T1909,77.40.77.41.77.42.77.43.77.44.77.45.77.46.71.47.77.48171Lima Ratus Enam Puluh Empat Rupiah) 1 (Satu) lembar BERITAACARA PEMBAYARAN No. 325.BA/543/KITSBU/2013 Tentang :Pengadaan Barang dan Jasa Pekerjaan (Procurement of Goodsand Services Life Time Extension (LTE) Gas Turbine GT 2.1 & 2.2PLTGU Blok 2 Belawan Tanggal 27 Agustus 20132

Bertentangan dengan pasal 26 undangundang haktanggungan no 4 tahun 1996 yang mengharuskan eksekusihak tanggungan menggunakan pasal 224 HIR/258 RBG yangmengharuskan ikut campur ketua pengadilan negeri (bukanperaturan menteri kKeuangan RI No. 93/PMK/2010 yo PMKnomor 106/PMK.06/20132. Bertentangan dengan angka 9 penjelasan umum UU haktanggungan UU No 4 tahun 1996 yang menyatakan agar adakesatuan pengertian dan kepastian penggunaan ketentuantersebut.

Nomor 2410 K/Pdt/20132.

Fee dari Bulan Januari sampai dengan Bulan April 20132. DP / uang masuk TI Rajuk mulai Bulan April sampai dengan3. Dari Iskandar Muhtar mulai Bulan April sampai dengan Bulan4. Dari penjualan Biji Timah Tanggal 21 April 2013 (29 Kg x Rp5. Dari penjualan Biji Timah Tanggal 06 Mei 2013 (99,6 Kg x Rp6. Dari penjualan Biji Timah Tanggal 10 Juni 2013 (123 Kg x Rp7. Dari penjualan Biji Timah Tanggal 28 Agustus 2013 (260 Kg x Rp8.

CV.Henry dan kawan tertanggal 10 Desember 20132. CV.Madukoro tertanggal 13 Desember 20133. CV.Surya pratama tertanggal 09 Desember 20134. PT.Budi Mulia Utama Sarana tertanggal 15 Desember 20135. PB.Kurnia Jaya tertanggal 05 Desember 20136. CV.Wastu Karya tertanggal 11 Desember 20137. PB.Mentari Jaya tertanggal 16 Desember 20138. CV.Sumber Mulya tertanggal 11 Desember 20139. CV.Gada Inti Perkasa tertanggal 12 Desember 201310. CV.Tri Karya Utama tertanggal 10 Desember 2013Hal. 33 dari 58 hal.

SKM.2 (dua) lembar lampiran Berita Acara Koreksi Aritmatik Nomor:04.A/POKJA V/PAKET 9/20131 (satu) lembar Berita Acara Evaluasi Administrasi Nomor:04.B/POKJAV/PAKET 9/20131 (satu) lembar Berita Acara Evaluasi Teknis Nomor:04.C/POKJAV/PAKET 9/2013Putusan Perkara No. 06/Pid.SusTPK/2015/PN.Pgp Hal. 5 dari hal 1762/.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.39.1 (satu) lembar Berita Acara Evaluasl Harga Nomor:04.D/POKJAV/PAKET 9/20131 (satu) lembar Berita Acara Evaluasi Kualifikasi Nomor:04.E/POKJAV/PAKET 9/20132

JAKSONDAMANIK,SKM.2 (dua) lembar lampiran Berita Acara Koreksi Aritmatik Nomor:04.A/POKJA V/PAKET 9/20131 (satu) lembar Berita Acara Evaluasi Administrasi Nomor:04.B/POKJAV/PAKET 9/20131 (satu) lembar Berita Acara Evaluasi Teknis Nomor:04.C/POKJAV/PAKET 9/20131 (satu) lembar Berita Acara Evaluasl Harga Nomor:04.D/POKJAV/PAKET 9/20131 (satu) lembar Berita Acara Evaluasi Kualifikasi Nomor:04.E/POKJAV/PAKET 9/20132 (dua) lembar Berita Acara Hasil Anwijzing Unit Layanan Pengadaan(ULP) Pokja Pengadaan

JAKSONDAMANIK,SKM.2(dua) lembar lampiran Berita Acara Koreksi Aritmatik Nomor:04.A/POKJA V/PAKET 9/20131(satu) lembar Berita Acara Evaluasi Administrasi Nomor:04.B/POKJAV/PAKET 9/20131(satu) lembar Berita Acara Evaluasi Teknis Nomor:04.C/POKJAV/PAKET 9/20131(satu) lembar Berita Acara Evaluasl Harga Nomor:04.D/POKJAV/PAKET 9/20131(satu) lembar Berita Acara Evaluasi Kualifikasi Nomor:04.E/POKJAV/PAKET 9/20132 (dua) lembar Berita Acara Hasil Anwijzing Unit Layanan Pengadaan(ULP) Pokja Pengadaan, Konsultasi

No. 23 PK/Pid.Sus/20132 (dua) buah tiket Pesawat atas nama H. Hasan Batek dan 1 (satu)lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas, tanggal 6 Desember 2003,atas nama H. Hasan Batek;Tanda Bukti Kas No. 2006/R/2003, senilai Rp2.750.000,00 (dua jutatujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dalam rangka mengikuti DiklatPerpajakan Nasional di Makassar, yang menerima H. M. Gajang, 2(dua) buah tiket Pesawat atas nama H. M.

No. 23 PK/Pid.Sus/20132. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telahmelanggar laranganlarangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkanpidana sebagaimana telah diancamkan;3.

No. 23 PK/Pid.Sus/20132. Berdasarkan ketentuan Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KitabUndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP). PermintaanPeninjauan kembali dilakukan atas dasar:a.

Bertentangan dengan pasal 26 undangundang hak tanggunganno 4 tahun 1996 yang mengharuskan eksekusi hak tanggunganmenggunakan pasal 224 HIR/258 RBG yang mengharuskan ikutcampur ketua pengadilan negeri (bukan peraturan menterikeuangan RI No. 93/PMK/2010 yo PMK nomor 106/PMK.06/20132. Bertentangan dengan angka 9 penjelasan umum UU haktanggungan UU No 4 tahun 1996 yang menyatakan agar adakesatuan pengertian dan kepastian penggunaan ketentuantersebut.

Tanggal1 738/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46895/PP/M.VI/16/20132 739/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46897/PP/M.VI/16/20133 741/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46893/PP/M.V1/16/20134 742/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46898/PP/M.VI/16/20135 743/B/PK/PJK/2014 22Desember 2014 PUT.46899/PP/M.VI/16/20136 740/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46894/PP/M.VI/16/20137 508/B/PK/PJK/2015 23 September 2015 PUT.50645/PP/M.VIA/16/2014v.

.: SP.Han.82/l/2013/Sat Res Narkobasejak tanggal 01 Januari 2013 s/d tanggal 20 Januari 20132. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 10 Januari 2013 No.B70/0.1.14.3/Euh.1/2013 ,Sejak tanggal 21 Januari 2013 s/d tanggal 01 Maret 20133. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 21 Pebruari 2013No.82/Pen.Pid/2013/PN.JktSel , sejak 02 Maret 2013 s/d tanggal 31 Maret 2013 ;4.