Ditemukan 5509 data
NURUL ANWAR, SH, MHum
Terdakwa:
AMBYAH PANGGUNG SUTANTO bin SISWO MARTOYO
153 — 74
yang dilidungi;Menimbang, bahwa dilihat didalam Putusan Mahkamah KonstitusiNo.03/PPUIV/2006 tanggal 25 Juli 2006, menyatakan penjelasan ketentuanPasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 Jo UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 yang mengatur perbuatan melawan hukum materiil bertetangan denganUUD 1945 dan telah pula dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikatMenimbang, bahwa pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.03/PPUIV/2006 tanggal 25 Juli 2006, Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya(Putusan MARI No.996
113 — 60
pengertianmelawan hukum materiil tersebut telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum,sehingga yang dimaksud dengan melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1) Undangundang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah denganUndangundang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsiini hanyalah perbuatan melawan hukum formil saja;Menimbang, bahwa sekalipun demikian Mahkamah Agung Republik Indonesiapasca putusan MK tersebut dalam beberapa putusannya, antara lain Putusan No.996
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : VERONIKA SYUKUR. Diwakili Oleh : Dr. Hendrik Jehaman, S.H.,M.H
426 — 1503
Pem. 593/ 559.a/IV/2016 tanggal O01 April 2016 an.ABDULMANAN SIKING, DKK.996. 1 (satu) bundel Dokumen an.
DYMAS ADJI WIBOWO, SH.
Terdakwa:
MAT JA I
133 — 39
SOESILO, mengenai perbuatan berlanjut(voortgezette handeling), hal pertama yang harus dibuktikan adalah adanya beberapaperbuatan berupa kejahatan atau pelanggaran, dimana hukum mensyaratkanperbuatanperbuatan tersebut harus sejenis, perobuatanperbuatannya itu harus samaatau sama macamnya, kedua, berasal dari satu keputusan kehendak (wil/sbesluit)dan ketiga, dilakukan dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama;Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung RI Nomor 02.K/Pid/1995, No.995 K/Pid/2006 dan Nomor 996
SUBHAN ISMAIL
Tergugat:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
Intervensi:
PT. DINAMIKA GRAHA SARANA DIWAKILI OLEH Drs. DJUNAIDI NUR
148 — 72
PLG. hal 114 dari 186991.992.993.994.995.996.997.998.999.1000.Bukti TII.Intv 991 :Bukti TII.Intv 992 :Bukti TII.Intv 993 :Bukti TII.Intv 994 :Bukti TII.Intv 995 :Bukti TII.Intv 996 :Bukti TII.Intv 997 :Bukti TII.Intv 998 :Bukti TII.Intv 999 :Bukti TII.Intv 1000 :Nama Pemilik Lahan Faisal Nomor Surat Pelepasan Hak AtasTanah Desa 593/383/ SPHAT / DesPb / III / 2018 Kecamatan593 / SPHAT / Kec.Tlsp / IIT / 2018 Luasan 2 Ha (Fotokopi sesuaiaslinya) ; Nama Pemilik Lahan Fikriadi Nomor Surat Pelepasan Hak
92 — 27
L 10 m (sheetpileberbentuk W dengan tinggi 325 mm, lebar 996 mm dan panjang 10meter dengan beton K700), dan tiang pancang diameter 50 cm A1.B.L12m.Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 September 2014, PT. WIKASemarang mengajukan harga penawaran kepada PT. HarmonyInternational Technology melalui fax dan email dengan harga satuansheetpile W B.325 A.1000.
112 — 108 — Berkekuatan Hukum Tetap
SHJ paling tidak sejak tanggal 3 Maret2009 berdasarkan Surat Kepala Kepolisian Resor Labuhan Batu NomorB/996/III/2009/Reskrim yang ditujukan kepada Kepala Kantor PertanahanKabupaten Labuhan Batu perihal pemeriksaan lapangan di mana suratnyajuga dikirim kepada PT.
AGUS EKO WAHYUDI, SH
Terdakwa:
SIMSON, SKM., M.Kes
111 — 33
Ptkundangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesualdengan rasa keadilan atau normanorma kehidupan sosial dalam masyarakat, makaperbuatan tersebut dapat dipidana, bertentangan dengan UndangUndang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukummengikat, dalam perkembangannya pada beberapa putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia, setidaknya dalam putusan Nomor 996 K/Pid/2006 Tanggal 16Agustus 2006, Putusan Nomor: 1974 K/Pid/2006 Tanggal 13Oktober
51 — 10
pengertian melawan hukum materiil tersebut telah dinyatakan tidakmempunyai kekuatan hukum, sehingga yang dimaksud dengan melawanhukum dalam pasal 2 ayat (1) Undangundang No. 31 Tahun 1999sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undangundang No. 20Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini hanyalahperbuatan melawan hukum formil saja;Menimbang, bahwa sekalipun demikian Mahkamah Agung RepublikIndonesia pasca putusan MK tersebut dalam beberapa putusannya, antaralain Putusan No. 996
122 — 54
Undangundang No. 20 Tahun 2001 PutusanMahkamah Agung RI tersebut antara lain :a Putusan MA No. 996 K/Pid/2006 tanggal 16 Agustus 2006 atas namaTerdakwa Hamdani Amin.b Putusan MA No. 1974 K/Pid/2006 tanggal 13 Oktober 2006 atas namaTerdakwa Prof. DR.
84 — 9
pengertianmelawan hukum materiil tersebut telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatanhukum, sehingga yang dimaksud dengan melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1)Undangundang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambahdengan Undangundang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi ini hanyalah perbuatan melawan hukum formil saja;Menimbang, bahwa sekalipun demikian Mahkamah Agung RepublikIndonesia pasca putusan MK tersebut dalam beberapa putusannya, antara lainPutusan No. 996
154 — 107 — Berkekuatan Hukum Tetap
/SPPD/PKPRNTT/XII/2013, yang ditandatangani oleh Ir EdoIskandar, MT 996 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Isak Oematan Nomor648/SPT/PKPRNTT/XII/2013 tanggal 30 November 2013 yangditandatangani oleh Ir.
ARIE CHANDRA DINATA NOOR, SH.
Terdakwa:
DWI NURHADI SETIAWAN Bin ASNAWI
144 — 54
(Putusan MARI No.996 K/ Pid/ 2006tanggal 16 Agustus 2006 an.
1.EMAN SULAEMAN, SH.,MH
2.Agus Khairudi, sh.,mh
3.RABANI. HALAWA, SH.,MH
4.RAHMAD ISNAINI, SH.,MH
5.SUSTINE PRIDAWATI, SH.
6.YANTI KRISTINA, SH.
7.ENDAH DWI HASTUTI, SH.
8.I PUTU RUDINA ARTANA, SH
9.INDRA A H SARAGIH, SH
Terdakwa:
FELIX ERWIN SIMANJUNTAK
151 — 46
UndangUndang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945, undangundang tersebut tidak mempunyaikekuatan mengikat;Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, putusan MahkamahKonstitusi tersebut masih memerlukan suatu tindakan dari lembaga legislatif,karena menyangkut norma dalam suatu undangundang;Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia pasca putusanHalaman 199 dari 284 Putusan Nomor 18/Pid.SusTPK/2019/PN PIkMahkamah Konstitusi tersebut dalam beberapa putusannya, antara lain PutusanNomor 996
109 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
. ;485) 1 (satu) lembar slip penarikan simpanan valuta asing dengan bebanNo. rekening 037.007860362.001, tanggal 01 September 2004,nominal USD 804, dengan specimen ;486) 1 (satu) lembar slip penarikan simpanan valuta asing dengan bebanNo. rekening 037.007860362.001, tanggal 25 Oktober 2004, nominalUSD 996, dengan specimen Cahyadi dan Lisna L.
1.JUNITA SAHETAPY, S.H
2.M. YONGEN PANGKEY, S.H
3.AGUSJAYANTO, SH., MH
4.FARIDS DHESTARASTRA MUSA, SH., MH
5.GARUDA CAKTI VIRA TAMA, SH
6.DENNY I. SITUMORANG, SH
Terdakwa:
1.ABDUL ALAM HITIMALA
2.USMAN TUHUITU
210 — 150
tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga yangdimaksud dengan melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1) Undangundang Nomor. 31Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 20Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini hanyalah perbuatanmelawan hukum formil saja;Menimbang, bahwa sekalipun demikian Mahkamah Agung Republik Indonesiapasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 008/PUUIV/2006 tanggal 25 Juli 2006 tersebutdalam beberapa putusannya, antara lain Putusan No. 996
89 — 36
PLN (Persero) PROKITRING JATENG & DIY pernah melakukan survei tanaman di DesaKrakitan sebanyak 2 (dua) kali di tahun 2006;Bahwa Saksi mempunyai lahan tanah yang di lewai SUTET 500 KV di dua tempat berbeda yangpertama seluas 996 m2 dan yang tempat kedua seluas 3.962 m2;Bahwa Jenis tanaman yang di inventarisasi antara lain Jati, Mahoni, Mangga, Mlinjo, Kelapa, AdemAti, Kerdu Keras, Lamtoro, Dondong, dan lainlain;Bahwa pembayaran yang dilakukan oleh PT.
199 — 141 — Berkekuatan Hukum Tetap
pertimbanganpokok oleh Judex Facti ;Hal ini sejalan dengan beberapa yurisprudensi, yaitu :Yurispudensi sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusitanggal 25 Juli 2006 No. 003/PUUIV/2006 ;Putusan Mahkamah Agung RI No. 81 K/KR/1973 tanggal 30Maret 1977 yang mempertegas putusan Mahkamah Agung RIsebelumnya yaitu putusan Mahkamah Agung RI tanggal 08Januari 1966 No. 42 K/KR/1965 ;Yurispudensi setelah adanya putusan MahkamahKonstitusi tanggal 25 Juli 2006 No. 003/PUUIV/2006 ;e Putusan Mahkamah Agung RI No. 996
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : BENFRID C.M. FOEH, SH
283 — 141
MM LINEN INDONESIA; 996.Akta Perjanjian Persetujuan Penambahan Fasilitas Kredit Nomor :102 tanggal 31 Desember 2018 atas nama CV. MM LINENINDONESIA; 997.Cover Note Nomor : 1177/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018terkait proses balik nama atas nama YOHANES SULAYMAN, atasSHGB Np. 604 dan 274 Surabaya. 998.Cover Note Nomor : 399/V/2019 tanggal 8 Mei 2019 terkait proseslanjutan balik nama atas nama YOHANES SULAYMAN, atas SHGBNp. 604 dan 274 Surabaya. 999.Foto kopi kwitansi pembayaran an. CV.
251 — 20
UU Nomor 20 Tahun 2001 yang mengaturperbuatan melawan hukum materiil bertentangan dengan UUD 1945 dan telah puladinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;Menimbang, bahwa pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUUIV/2006 tanggal 25 Juli 2006 Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya(Putusan Mahkamah Agung Nomor 996 K/Pid//2006 tanggal 16 Agustus 2006 atadnama terdakwa Hamdani Amin dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1974 K/Pid/2006 tanggal 13 Oktober 2006) tetap menerapkan ajaran