Ditemukan 5512 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kapolda kapolres
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-05-2016 — Putus : 17-01-2017 — Upload : 01-08-2017
Putusan PN AMBON Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2016/PN Amb
Tanggal 17 Januari 2017 — MUHAMAD IMAM BADIL TAMHERWARIN, SH
108 — 24
  • Menkopolhukam telah melakukan sosialisasi ke daerah bersamadengan Jaksa Agung, Kapolri, ketua KPK, kepala BPKP untukmenjelaskan upayaupaya terobosan dalam rangka pelaksanaanpembangunan dan penyerapan anggaran.b. Tim pengawal dan pengamanan pemerintah dan pembangunan(TP4) telah disusun oleh Jaksa Agung untuk membantu mengurangikemungkinan adanya tuduhan korupsi, contoh 60 hari sejak hasilaudit BPK setelah selesai dilakukan maka dapat dilakukan klarifikasimengenai hasil audit tersebut.
    Polisi dan Kejaksaan tidak akanmengganggu atau melakukan interfensi hingga prosesnya selesai,hal ini penting agar tidak akan ketakutan untuk melakukanpenyerapan anggaran.Halaman 156 dari 284 Putusan Nomor 18/Pid.SusTPK/2016/PN AmbPresiden mengharapkan para Gubernur, Bupati, Walikota tidak melakukantindakan penyelewengan dan Presiden telah memerintahkan Jaksa Agungdan Kapolri agar permasalahan yang bersifat administrasi dapat dikenakansanksi ganti rugi namun Presiden tidak akan meniolerir para kepala
Pengadilan PN SAMPIT Perdata
Register : 16-09-2010 — Putus : 12-07-2011 — Upload : 12-10-2015
Putusan PN SAMPIT Nomor 47/PDT.G/2010/PN.Spt
Tanggal 12 Juli 2011 — PT. LONGFIRE IRON MINING (PT.LIM) Vs PT. MENTAYA IRON ORE MINING (PT.MIOM), Dkk
156 — 46
  • LIM) kepada Preddy NorchamT.253 P144 : Fotokopy Surat Izin Kapolri Nomor: SI/1236/III/2010 untuk Pembelian danPenggunaan Bahan Peledak.
Pengadilan PT MANADO Perdata
Register : 17-07-2024 — Putus : 21-08-2024 — Upload : 21-08-2024
Putusan PT MANADO Nomor 95/PDT/2024/PT MND
Tanggal 21 Agustus 2024 — K E P A L A KANTOR PERTANAHAN KOTA MANADO
Terbanding/Turut Tergugat I : KAPOLRI cq. Kabareskrim cq. Direktorat II Ekonomi Khusus/Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus)
Terbanding/Turut Tergugat II : Jaksa Agung RI cq. Kepala Kejaksaam Tinggi DKI Jakarta cq. Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan
Terbanding/Turut Tergugat III : Ny. M. A. L. Putong-Ekel
Terbanding/Turut Tergugat IV : PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk cq. PT.
23 — 19
  • K E P A L A KANTOR PERTANAHAN KOTA MANADO
    Terbanding/Turut Tergugat I : KAPOLRI cq. Kabareskrim cq. Direktorat II Ekonomi Khusus/Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus)
    Terbanding/Turut Tergugat II : Jaksa Agung RI cq. Kepala Kejaksaam Tinggi DKI Jakarta cq. Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan
    Terbanding/Turut Tergugat III : Ny. M. A. L. Putong-Ekel
    Terbanding/Turut Tergugat IV : PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk cq. PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Perusakan
Putus : 19-10-2016 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 871 K/PID/2016
Tanggal 19 Oktober 2016 — SUKISARI
150 — 428 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 TentangManajemen Penyidikan Tindak Pidana, yang berbunyiPenyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam haldan menurut cara yang diatur dalam undangundang ini untukmencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itumembuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan gunamenemukan tersangkanya.
Pengadilan PN SURAKARTA Pidana Khusus
Register : 19-09-2017 — Putus : 24-10-2017 — Upload : 31-10-2017
Putusan PN SURAKARTA Nomor 4/Pid.Pra/2017/PN Skt
Tanggal 24 Oktober 2017 — Pemohon:
Drs. Rudy Indijarto , S.Akt
Termohon:
Kementerian Keuangan R.I Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II
134 — 55
  • Kemudian bukti permulaan ituditafsirkan dalam keputusan Kapolri/ Perkap tahun 1984, cukup 1 alatbukti ditambah laporan.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 04-08-2011 — Putus : 10-01-2013 — Upload : 06-08-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 434 /PDT.G /2011/PN.JKT.Sel
Tanggal 10 Januari 2013 —
221 — 172
  • Untuk peradilandalam perkara pidana atas permintaan Kapolri, Jaksa Agung atau MA dan setelahdiberikan ijin Pimpinan BI (pasal 42), 4. Untuk perkara Perdata antara Bank dengannasabahnya atas permintaan Pengadilan dan setelah diberikan ijin Direksi Bank ybs(pasal 43), 5. Untuk tukarmenukar informasi antar bank atas permintaan bank lainnyadan setelah diberikan ijin oleh Direksi Bank ybs (pasal 44), 6. Atas permintaan,persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan (pasal 44A ayat 1) dan 7.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 02-06-2020 — Putus : 21-10-2020 — Upload : 22-12-2020
Putusan PN PEKANBARU Nomor 544/Pid.Sus/2020/PN Pbr
Tanggal 21 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
AULIA RAHMAN, SH
Terdakwa:
PANDAPOTAN SIMANJUNTAK Als PANDAPOTAN
208 — 48
  • Tenayan Raya sebagai anggota buser yang bertugasdilapangan dan dalam hal ini saksi baru bergabung di dalam team buserlebih Kurang 6 (enam) bulan belakangan ini;Bahwa tugas saksi sebagai anggota polisi bertugas sebagai anggotabuser yang bertugas di lapangan adalah melakukan penyelidikan danpenyidikan terhadap dugaan tindak pidana;Bahwa dasar hukum dari melakukan penyelidikan dan penyidikanterhadap dugaan tindak pidana adalah UU RI Nomor 2 Tahun 2002tentang Kepolisian kemudian berdasarkan peraturan kapolri
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Khusus Pidsus Pra Peradilan
Register : 19-06-2017 — Putus : 17-07-2017 — Upload : 31-07-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 69/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel
Tanggal 17 Juli 2017 — 1. Nama Drs. H. ADENG ZAKARIA KARTADIMADJA, Umur 78 tahun, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan PNS, Tempat tinggal di Kampung Tagog RT. 003 RW. 002 Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Kadipaten Kabupaten Tasikmalaya Propinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON I; 2. Nama ADANG ALI WIRAGUNA, Umur 42 Tahun, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Jl. Cipinang Jaya JJ No. 11 RT. 002 RW. 07 Kelurahan Cipinang Besar Selatan Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON II;
251 — 162
  • Sel.10.Dengan alat bukti tersebut Selanjutnya TERMOHON melakukan gelarperkara sesuai pasal 70 ayat 2 huruf d Peraturan Kapolri no. 14 tahun2012 guna meningkatkan status PARA PEMOHON sebagaiTersangka.Bahwa terhadap tersangka Adang Ali Wiraguna dilakukanpenangkapan namun tidak dilakukan penahanandengan sebelumnyaTERMOHON membuat surat perintah penangkapan, berita acarapenangkapan dan berita acara pelepasan tersangka.Bahwa terhadap tersangka Drs. A.
Pengadilan PN Pulau Punjung Pidana Umum
Register : 14-06-2021 — Putus : 02-09-2021 — Upload : 24-09-2021
Putusan PN Pulau Punjung Nomor 50/Pid.B/2021/PN Plj
Tanggal 2 September 2021 — Penuntut Umum:
1.RIESKI FERNANDA, SH
2.SAUT BENHARD, SH
3.ASRI YETTI,SH
4.EFRIZA LASYERSI, SH
Terdakwa:
KHONDIRIN panggilan RIN alias AHOK bin SUHERI Alm
60 — 26
  • Dan disamping itu bahwa tindakan pinjam meminjamkendaraan bermotor tersebut tidaklah dibingkai dalam karangka hukum yangketat atau pidana malainkan dalam bingkai hukum perdata sebagaiaman telahkami jelaskan dalam bahagian eksepsi dan karena itu penyelesaian yang tepatterhadap hal tersebut adalah melalui mekanisme hukum perdata sebagaimanadiamanatkan dalam azas hukum Pidana yakni ULTIMUM REMIDIUM dankebijakan Kapolri yakni restorative justice karena kendaran Honda merek technotersebut belum beralih
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Register : 02-09-2021 — Putus : 30-09-2021 — Upload : 30-09-2021
Putusan PT SEMARANG Nomor 378/Pdt/2021/PT SMG
Tanggal 30 September 2021 — Pembanding/Penggugat : PT. INTER WHEELLER DUNIA Diwakili Oleh : PT. INTER WHEELLER DUNIA
Terbanding/Tergugat : BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
Terbanding/Turut Tergugat I : BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN PURWOREJO
Terbanding/Turut Tergugat II : PT. Bank BPD Jateng
Terbanding/Turut Tergugat III : TUSIMAN TORO
Terbanding/Turut Tergugat XXI : PT. Bank Danamon Tbk., Up. Bank Danamon Kantor Cabang Utama
Terbanding/Turut Tergugat XXII : PT. BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO, Tbk. Kantor Cabang Purworejo
Terbanding/Turut Tergugat XXIII : YAN SUDARYANTO
Terbanding/Turut Tergugat XXIV : DEBY SETYA KUMALAWATI
Terbanding/Turut Tergugat XXV : OLIVIA MONICA
Terbanding/Turut Tergugat XXVI : LUSIANTO BUDOSENO
Terbanding/Turut Tergugat XXVII : HERMAN PRATIKNO
Terbanding/Turut Tergugat XXVIII : MUDZAKIR
Terbanding/Turut Tergugat XXIX : KOSIYAH
Terbanding/Turut Tergugat XXX : YAN WIBOWO SANTOSO
Terbanding/Turut Tergugat XXXI : PT. BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta
Terbanding/Turut Tergugat XXXII : LUKMAN SANTORO
Terbanding/Turut Tergugat XXXIII : AMIR FAISAL
Terbanding/Turut Tergugat XXXIV : CHEN DJOO SIANG
Terbanding/Turut Tergugat XXXV : CHEN DJOO OEE ING
Terbanding/Turut Tergugat XXXVI : NYOO KWI THAIJ
Terbanding/Turut Tergugat XXXVII : TAN LANG ING
76 — 51
  • Bahwa surat taguran Ill Tergugat bernomor : 303/3637/2020tanggal 13 April 2020 yang akan melaksanakan eksekusi berupapembongkaran ruko plaza purworejo pada tanggal 23 Apri 2020, selaintidak berdasarkan ketentuan hukum, juga nyata nyata sikap Tergugat yangdemikian TIDAK MENGINDAHKAN Intruksi Presiden agar masyarakat#DirumahSaja #WFH #PSBB dll, juga MAKLUMAT Kapolri Nomor :Mak/2/III/2020 agar kegiatan yang menyebabkan berkumpulnya massadalam jumlah banyak baik ditempat umum dan dilingkungan sendiriditiadakan
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 04-04-2016 — Putus : 12-07-2016 — Upload : 09-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 165/PDT/2016/PT BDG
Tanggal 12 Juli 2016 — Pembanding/Penggugat : Yeti Herawati Diwakili Oleh : HENRI SIAGIAN, S.H
Terbanding/Tergugat : Departemen Pertahanan dan Keamanan/ Angkatan Bersenjata Republik Indonesia cq. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Komando Daerah Militer III/ Siliwangi
Terbanding/Tergugat : ADE HERIAWAN
Terbanding/Tergugat : Pemerintah Republik Indonesia Cq. Markas Besar TNI AD, Cq. KODAM III Siliwangi Cq. KOREM 062 TARUMANEGARA
Terbanding/Tergugat : Pemerintah Rl, Cq. Badan Pertanahan Nasional, Cq. Kanwil Badan Pertanahan Nasional Jawa Barat, Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GARUT,
Terbanding/Tergugat : Pemerintah Rl Cq. Pemerintah Propinsi Jawa Barat, Cq. Pemerintah Kabupaten Garut Cq. KANTOR KECAMATAN TAROGONG KALER
Terbanding/Tergugat : Pemerintah Rl Cq. Pemerintah Propinsi Jawa Barat, Cq. Pemerintah Kabupaten Garut Cq. Kantor Kecamatan Garut Cq. KANTOR KEPALA DESA RANCABANGO
Turut Terbanding/Penggugat : Eli Winarti
Turut Terbanding/Penggugat : Ida farida
Turut Terbanding/Penggugat : Bebe
41 — 19
  • B/2488/6/3/0/Set tanggal 13September 1975 tentang Penyelesaian tanahtanahyang dahulu diambil oleh Jepang dimana surat iniditujukan kepada Kasad, Kasal, Kasau dan Kapolri.5) Surat Kepala StafTNIADNo B/1939/XII/1975 tanggal6Desember1975 tentang Penyelesaian tanahtanahyang dahulu diambil oleh Jepang, dimana surat iniditujukan kapada Pangdam s.d. X dan PangdamPutusan Nomor 165/Pdt/2016/PT.Bdg, Halaman 37 dari 11515.Xll s.d.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Umum
Register : 03-03-2016 — Putus : 22-11-2016 — Upload : 28-02-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 345/Pid.B/2016/PN JKT.PST
Tanggal 22 Nopember 2016 — Pidana - AHMAD AZMIR SAHARA Bin SUWARYONO, Dkk
210 — 66
  • tapibalik berkumpul lagi;Bahwa tidak ada pembiacaraan sebelum ada penangkapan dan tidakpemukulan, penamparan terhadap buruh yang ditangkap, tidak ada barangyang saksi ambil ataurampas.Bahwa tidak ada perlawanan dari orang yang Saksi tangkap;Bahwa tugas Saksi saat di lapangan yang spesifik adalah menerimatangkapan dan dibawa ke mobil tahanan;Bahwa hanya Terdakwa Hasyim yang Saksi bawa ke mobil tahanan ;Hal 25 dari 76 hal Putusan No.345/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst.Bahwa Saksi belum pernah baca Peraturan Kapolri
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 03-10-2016 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 432 K/PID.SUS/2016
Tanggal 3 Oktober 2016 — Pemohon Kasasi II/Terdakwa : dr. Hj. Ida Lisnurida, Mars binti H. Mulyadi ; Pemohon Kasasi I : Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karawang
71 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nota Kesepahaman antara Jaksa Agung RI, Kapolri danBPKP Nomor : Kep109/A/J A/09/2007. Nopol : B/2718/IX/2007 danNomor : Kep1093/K/D6/2007 tanggal 28 September 2007 tentangKerjasama dalam Penanganan Kasus Penyimpangan PengelolaanKeuangan Negara yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi termasukDana Budgeter jo. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara(PAN) Nomor PER/220/M.
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus
Register : 31-03-2021 — Putus : 19-04-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN TERNATE Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Tte
Tanggal 19 April 2021 — Pemohon:
REZA, S.T
Termohon:
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA Cq. KEJAKSAAN TINGGI MALUKU UTARA
90 — 61
  • ,C.L.ABahwa Ahli adalah sebagai ahli pada bidang ilmu forensik pidana dan saatini adalah sebagai staf ahli Kapolri sudah selama sekitar 30 tahun;Bahwa Ahli sudah banyak memberikan pendapat dalam persidanganperkara pidana di seluruh Indonesia;Bahwa lembaga pra peradilan masuk ke dalam sistem peradilan diIndonesia dengan tujuan untuk melakukan pegawasan dan kontrolterhadap penyidik yang melakukan proses penyelidikan dan penyidikanagar tidak melanggar prosesproses yang telah di atur di dalam KUHAP;Halaman
Pengadilan PT KUPANG Pidana Umum
Register : 08-02-2021 — Putus : 31-03-2021 — Upload : 31-03-2021
Putusan PT KUPANG Nomor 25/PID/2021/PT KPG
Tanggal 31 Maret 2021 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
223 — 141
  • Peningkatan dari penyelidikan ke penyidikan dan dari penyidikan kePenetapan Tersangka tidak dilakukan mekanismes gelar perkarasebagaimana ketentuan Pasal 9 dan pasal 10 Peraturan Kapolri Nomor6 Tahun 2019;Gelar perkara yang dilakukan sebagaimana bukti 21 menunjukkan bahwa2.5.para peserta yang hadir pada tanggal 23 September dalam gelarperkara dari penyelidikan ke penyidikan adalah sama dengan pesertayang hadir dalam gelar perkara Penetapan Ridolf Djami Bili/Terdakwasebagai Tersangka, sehingga gelar
Pengadilan PA BEKASI Perdata Agama
Register : 14-05-2018 — Putus : 17-09-2019 — Upload : 17-09-2019
Putusan PA BEKASI Nomor 1686/Pdt.G/2018/PA.Bks
Tanggal 17 September 2019 — Penggugat melawan Tergugat
73 — 82
  • pemeriksaan perkara perdata tentang adanyaatau tidak adanya suatu hak perdata tadi.Pasal 4Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 1956.Bahwa atas hal tersebut di atas, memiliki pemahaman SEMA tidakmempunyai kekuatan mengikat untuk melarang Penyidik POLRI memprosesHalaman 51 dari 96 halaman Putusan No. 1686/Pdt.G/2018/PA.Bkssuatu laporan pidana tanpa harus menunggu ada atau tidaknya suatu hakperdata, dengan kata lain Penyidik POLRI, bisa melanjutkan prosesPenyidikan berdasarkan Peraturan Kapolri
Pengadilan PT KUPANG Perdata
Register : 19-08-2019 — Putus : 25-09-2019 — Upload : 15-10-2019
Putusan PT KUPANG Nomor 135/PDT/2019/PT KPG
Tanggal 25 September 2019 — Pembanding/Penggugat : PT JEHOVAH RAFA
Terbanding/Tergugat I : Sunarta
Terbanding/Tergugat II : Umbu Lage Woleka
Terbanding/Tergugat III : Herman R Deta
Terbanding/Tergugat IV : Godlief Hae
Terbanding/Tergugat V : Conny Novita Sahetapy Engel
Terbanding/Tergugat VI : Moch Choirul Anam
82 — 30
  • Bahwa dalam kasus salah tembak di Sumatera menjadi tanggungjawab oknum polisi tersebut bukan tanggung jawab Kapolres, Kapolda,Kapolri;24. Bahwa dalam kasus OTT hakim di Indonesia yang dilakukan KPKbukan tanggung jawab ketua PN, Ketua Pt, Ketua Ma tetapi tanggungjawab pribadi hakim tersebut;25. Bahwa dalam kasus OTT jaksa di Indonesia yang dilakukan KPKbukan tanggung jawab kajati, Jaksa Agung tetapi tanggung jawab pribadihakim tersebut;26.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum
Putus : 13-07-2015 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 24 PK/PID/2015
Tanggal 13 Juli 2015 — BOY YANTO TAMBUNAN
365 — 373 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menurut Instruksi Kapolri Nomor Pol.INS/E/20/IX/75 tentang TataCara Pemeriksaan Mayat Optopsi, mengharuskan disaksikan olehPetugas POLRI ketika seorang Dokter melakukan bedah mayat;f. Sedemikian, jika kKeadaan baru (Novum1) tersebut sudah diketahuiketika Judex Juris memerika perkara Boy, maka tentunya Judex Jurisakan berpendapat lain dan akan memahami adanya rekayasa iniHal. 58 dari 75 hal. Put.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 24-04-2018 — Putus : 07-01-2019 — Upload : 30-07-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 345/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel
Tanggal 7 Januari 2019 — Aprilliani Dewi, beralamat di Jalan H. Wahab II RT 007 RW 003 Kelurahan Jati Bening Baru, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tambos Athur Sidauruk, S.H., dan kawan-kawan., para Advokat Legal consultants, beralamat di Komp. Maya Indah, Jl. Kramat Raya No. 3 N, Jakarta Pusat 10450, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2018, selanjutnya disebut sebagai Penggugat; Lawan: 1. PT Astra Sedaya Finance, beralamat di Gedung ACC, Jl. TB. Simatupang Kav. 90 Jakarta 12530, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Djuli Suratmoko, S.H., dan kawan-kawan., para Advokat, berkantor di Rahmat Djuli & Partners (RDP), Jl. KH. Agus Salim No. 53, Bekasi Timur, Bekasi 17112, berdasarkan surat kuasa khusus No. 28/CLLD-LLSD/SK-PN/EX/V/18 tanggal 9 Mei 2018, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I; 2. Idris Hutapea, beralamat di ACC Kelapa Gading, Jalan Raya Barat Boulevard Blok XB/7, Kelapa Gading, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II; 3. M. Halomoan Tobing, beralamat di Jl. Cendrawasih V Blok B No. 148 RT 003 RW 007, Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat , selanjutnya disebut sebagai Tergugat III; Tergugat II dan Tergugat III dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Djuli Suratmoko, S.H., dkk., para Advokat, berkantor di Rahmat Djuli & Partners (RDP), Jl. KH. Agus Salim No. 53, Bekasi Timur, Bekasi 17112, berdasarkan surat kuasa khusus No. K-1/RDP-IH/VII/18 tanggal 19 Juli 2018; 4. Otoritas Jasa Keuangan, berkedudukan di Menara Radius Prawiro, Jalan M. H. Thamrin No. 2. Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sere Yordan, dan kawan-kawan., para Pegawai Otoritas Jasa Keuangan, alamat Gedung Sumitro Djojohadikusumo, Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1-4, Jakarta 10710, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Juni 2018, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;
298 — 236
  • terjadi sengketa antarapelaku usaha dan konsumen didalam prakteknya tugas daripada pelakuusaha adalah menjamin, Undangundang memerintahkan menjaminkeamanan dan kenyaman konsumen dalam mengkonsumsi dan ataumenggunakan jasa daripada pelaku usaha tersebut dalam hal ini didalamprakteknya ketika pelaku usaha mematikan lampu, memakimaki,mengancam dll menurut kami tidak perlu ada putusan pengadilan ;Bahwa apabila tidak melanggar peraturan lainnya bukan merupakanpelanggaranBahwa melanggar daripada Perkap Kapolri
Pengadilan PN SAMPIT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 16-04-2018 — Putus : 12-12-2018 — Upload : 02-01-2019
Putusan PN SAMPIT Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Spt
Tanggal 12 Desember 2018 — MINSOR Alias MINSOR JAHAN Bin JAHAN RAMPAI; Melawan 1. PT. KATINGAN INDAH UTAMA; 2. 2. DEWAN ADAT DAYAK KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR; 3. 3. MAJELIS HAKIM KARAPATAN MANTIR PERDAMAIAN ADAT KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR;
123 — 34
  • Laporan tentang penindakan dan penghentian kegiatansebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) sudah harus diterima olehGubernur Kalteng paling lambat tanggal 24 Juli 2013, denganHalaman 19 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Spt22.tembusan kepada KAPOLRI, KAPOLDA KALTENG danKAPOLRES setempat.Gubernur yang karena jabatannya berkedudukan sebagai wakilPemerintah di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Suratdengan Nomor : 540/647/EK, tanggal 28 Juni 2013 seperti tersebutdiatas telah