jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasarmenentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentangpengambilan keputusan RUPS yang lebih besarSedangkan kourum kehadiran kurang dari 2/3 atau sebanyak 66,7 %karena RUPS tersebut hanya dihadiri oleh 60% pemegang saham.Sehingga keputusan RUPS tidak memenuhi kourum yang ditetapkanoleh Anggaran dasar dan Undangundang Perseroan Terbatas.

Selaku PemegangSaham 60% PT KSE perihal Undangan RUPS Luar Biasa Tanggal 19Agustus 2019, diberi tanda bukti P.17;Fotokopi Notulen RUPS Luar Biasa Tanggal 05 September 2019, diberitanda bukti P18;Fotokopi Surat dari ISNA YUSDIATI Selaku Pemegang Saham 40% PTKSE Ditujukan Kepada YUSTI YUDIAWATI, ST, MT.

denganpengangkatan kembali berdasarkan keputusan RUPS.

dalam Pasal 79 UUPT sejakditerimanya surat tercatat yang memuat permohonan RUPS, Direksi danDewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS.

oleh DewanKomisaris pada tanggal 14 Agustus 2019 dan pelaksanaan RUPSdiselenggarakan pada tanggal 23 Agustus 2019, hal mana bertentangan puladengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) UUPT yangHalaman 37 dari 47 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Bjbmenggariskan bahwa pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu palinglambat 14 hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidakmemperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.

rapat diputuskan bahwa untuk kepentingan operasionalperusahaan menghentikan sementara Terdakwa Ho Choliq Hanafi darijabatan Direktur terhitung mulai tanggal 01 Agustus 2014 dan sejak tanggal01 Agustus 2014 segala tugas dan tanggung jawab direktur sementaradiambil alin oleh Komisaris Utama yakni saksi Hartono Santoso dan dalamrapat komisaris tersebut juga meminta Terdakwa untuk mempersiapkanlaporan pertanggungjawaban kinerja PT Kharisma Jaya Sakti untukdilaporkan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS

) yang akandiselenggarakan;Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2014 diadakan RUPS dengan mengundangpara pemegang saham PT Kharisma Jaya Sakti termasuk di dalamnyaadalah Terdakwa namun Terdakwa tidak menghadiri RUPS yangHal. 2 dari 17 hal.

Putusan Nomor 613 K/PID/2017Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2014 diadakan RUPS denganmengundang para pemegang saham PT Kharisma Jaya Sakti termasuk didalamnya adalah Terdakwa namun Terdakwa tidak menghadiri RUPS yangdiselenggarakan di Purwokerto dan salah satu keputusan dari RUPStersebut adalah menghentikan Ho Choliq Hanafi secara definitive;Bahwa Terdakwa selaku direktur yang telah diberhentikan secaradefinif berkewajiban untuk menyerahkan segala barang, dokumen ataupunasset perusahaan lainnya kepada

Putusan Nomor 613 K/PID/2017mempersiapkan laporan pertanggungjawaban kinerja PT Kharisma JayaSakti untuk dilaporkan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yangakan diselenggarakan;Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2014 diadakan RUPS dengan mengundangpara pemegang saham PT Kharisma Jaya Sakti termasuk di dalamnyaadalah Terdakwa namun Terdakwa tidak menghadiri RUPS yangdiselenggarakan di Purwokerto dan salah satu keputusan dari RUPStersebut adalah menghentikan Ho Choliq Hanafi secara definitif:Bahwa Terdakwa

RUPS Nomor: 003/KOMKJS/VIII/2014;e. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir PN Surabaya Surat Kemenkumham RIDirjen Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU28271.40.22.2014,tanggal 5 September 2014;f. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir PN Surabaya Risalan RUPSLB PTKharisma Jaya Sakti Nomor 2 tanggal 26 Agustus 2014;Hal. 9 dari 17 hal.

Putera Pandawa Asli melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 002/SK.Kom/XII/2017 tertanggal 22 Desember 2017 tanpa ditindaklanjuti dengan pelaksanaan RUPS khusus dan tanpa pernah diberikan kesempatan untuk membela diri dalam forum RUPS melanggar ketentuan Pasal 11 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 106 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan PENGGUGAT :
Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak membayarkan hak Penggugat

Gaji dan Tunjangan Penggugat yang belum dibayarkan selaku Direktur PT.PPA Consultants, sejak diangkat berdasarkan Rapat umum pemegang saham (RUPS), PT.PPA Consultants/saat ini bernama PT.Putera Pendawa Asli tanggal 18 Juli 2017 Jo.

pemegang saham.Anggaran Dasar lebih tinggi dari RUPS.

Dalam perseroan segalahal harus tunduk pada Anggaran Dasar, termasukpenyelenggaraan RUPS.

NotarisAndreas S.H., LL.M., NAMUN RUPS TERSEBUT TIDAK KHUSUSMEMBAHAS MENGENAI PENGHENTIAN PEMBANDING serta Sdr.

Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan ,sebagaimana Akta Nomor 10 tanggal 08 Juli 2008 (bukti P4 ) maka seharusnyaTerbanding semula Tergugat wajib mengadakan RUPS atau RUPS LBuntuk memberi kesempatan kepada Pembanding semula Penggugatuntuk melakukan pembelaan dirinya,Dengan demikian RUPS atau RUPS LB merupakan hak subyektifPembanding semula Penggugat untuk membela diri sekaligus merupakanKewajiban hukum Terbanding semula Tergugat untuk melaksanakan RUPSatau RUPS LB.Menimbang , bahwa dasar pertimbangan

atau RUPS LB yangdilakukan beberapa kali setelan tanggal 22 Desember 2017, tidak terlihatadanya agenda atau acara RUPS yang membahas tentang PemberhentianPembanding semula Penggugat secara sementara sebagai direktur.Dengan demikian Terbanding semula Tergugat tidak melakukan kewajibanhukumnya untuk melaksanakan RUPS atau RUPS LB dengan agendaPembelaan Pembanding semula Penggugat.Menimbang, selanjutnya tentang tuntutan atas gaji dan tunjanganPembanding semula Penggugat ,terhitung sejak bulan Juli

Tetapi Para Tergugat dan Tergugat Ilmemaksa dan menyuruh menandatangani hasil Notulen RUPS tersebut, denganalasan bahwa Penggugat memang benar ikut menghadiri RUPS tersebut ;Bahwa, Penggugat sangat menghawatirkan Para Tergugat, terutamaTergugat Yanto Husen, yang bertindak sebagai Komisaris PT. Daya Mulia,serta merta akan melakukan tindakantindakan yang melanggar hukum :1) Seketika akan memecat Penggugat (Raisman Arofah) sebagai DirekturUtama PT.

Pasal 106 ayat 5 UndangUndang No.40/2007 berbunyi : "Dalam RUPS sebagaimana dimaksudpada ayat (4) anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatanuntuk membela diri"Pasal 92 ayat 6 berbunyi : "RUPS dapat mencabut keputusanpemberhentian sementara tersebut atau memberhentikan anggotaDireksi yang bersangkutan" jo Pasal 106 ayat 6 UndangUndangNo.40/2007 berbunyi : "RUPS mencabut atau menguatkan keputusanpemberhentian sementara tersebut"Artinya : Bahwa para Pemohon Kasasi telah mengundang TermohonKasasi

RUPS/RUPSLB adalah UndangUndang bagi pihakpihak yang mengadakan dan membuatnya ;Seyogyanya yang dapat membatalkan RUPS tadi adalah Rapat UmumPemegang Saham juga. Dalam hal Termohon Kasasi akanmembatalkan RUPS tentang pemberhentian statusnya dari jabatanselaku Direktur Utama perseroan, ianya dapat melakukan Rapat UmumPemegang Saham. Selaku pemegang saham minoritas di PerusahaanPT.

Telah di adakan RUPSLB tanggal 16 Januari 2006 dihadiri semua tidaktermasuk Termohon Kasasi tetapi Termohon Kasasi tidak mengajukanperlawanan dan argumentasi mengapa dia di berhentikan bukan melaluiPenyidikan karena PT ada wadah spesialis yaitu RUPS sesuai Pasal 75 (1)kewenangan eksekutif RUPS sesuai Pasal 80, 91, 92 UndangUndangNo.1/1995 jo Paswal 94, 111 UndangUndang No.40/2007 ;3.

Pemberhentikan Komisaris atau direksi juga digariskan kewenangan ADPT.Daya Mulia, jika ada perselisihan harus diselesaikan RUPS yangmempunyai kekuasaan tertinggi. Jika perselisihanperselisihan kepentingandalam kedudukan komisaris/Direksi/oemegang saham harus di tempuhmelalui penyelesaian intern yaitu RUPS/RUPSLB. Pemegang Sahammenyatakan dapat memanggil RUPS atau minoritas dengan izin pengadilandan dibuatkan BA (Berita Acara).

Garda TriTunggal tidak bersedia menyelenggarakan RUPS Luar Biasa.

Bahwa TERMOHON pernah dengan itikad baik mengadakan RUPSLUAR BIASA / RUPS LB. Pada tanggal 16 Oktober 2018. Namunkarena Notaris tidak dapat hadir dan PEMOHON tidak bersedia jikaRUPS LB tanpa adanya kehadiran Notaris, maka RUPS LB tidakdapat dilaksanakan. TERMOHON menyampaikan bahwa RUPS LBakan di jadwal ulang kembali pada waktu yang akan disepakatibersama.

Sebelumnya TERMOHON pernah menyampaikan kepadaPEMOHON apabila baiknya diadakan pertemuan internal dahuluantara PEMOHON dengan TERMOHON I, Il dan Ill tanpa Notarisguna membahas halhal yang perlu disepakati sebelum RUPS LB,tetapi PEMOHON tidak bersedia jika tidak ada Notaris. NamunKarena Notaris tidak hadir, tidak terjiadi RUPS LB. Padahal sebelumRUPS LB diadakan, ada baiknya diadakan audit keuanganperusahaan terlebih dahulu.(BuktiT!4)..

Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2018, PEMOHON mengirimkansurat yang pada intinya menganggap TERMOHON yangmembatalkan RUPS LB. Padahal justru karena Notaris tidak hadir,maka RUPS LB batal. Karena agar lebih menjamin keabsahan danlebih afdol jika dicatatkan dan dibuatkan ke dalam akta notaris.( BuktiT!I 5).. Bahwa kemudian pada tanggal 23 Oktober 2018 PEMOHONmengirim surat kepadaTERMOHON I, dengan perihal : Permintaankedua untuk melaksanakan RUPS LB PT.

lebih dari /2 ( setengah ) bagian dari jumlahseluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili kKecuali UndangUndang danatau Anggaran Dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar , sehingga jikaada dua kubu yang masingmasing mempunyai saham 50 % dan satu kubumenyatakan tidak hadir dalam RUPS, jelas tidak akan pernah tercapai kuorumdanakibatnya RUPS pasti tidak sah ;Menimbang, bahwa sedangkan di dalam ketentuan Pasal 10 Anggaran DasarPendirian PT.Garda Tri Tunggal disebutkan RUPS dapat dilangsungkan

Bentuk RUPS;Ditinjau dari segi waktu penyelenggaraan RUPS, Pasal 78 ayat (1)mengklasifikasi rapat Perseroan (types of company meeting);a. RUPS Tahunan;Menurut Pasal 78 ayat (2) sifat dan syarat RUPS Tahunan: Sifatnya wajib diadakan setiap tahun; Syarat penyelenggaraannya, diadakan dalam jangka waktu palinglambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir;Bertitik tolak dari ketentuan dimaksud, setiap Perseroan, harusmengadakan RUPS Tahunan setiap tahun kalender. DR.

pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS.

Untuk lebih jelasnya, dibawah ini dikutip isi dari ketentuan hukum dimaksud;Pasal 79 ayat (1) dan (2) huruf a UUPT:(1) Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksud dalamPasal 78 ayat (4) dengan didahului pemanggilan RUPS;(2) Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat dilakukan atas permintaan:a. 1 (satu) orang atau lebin pemegang saham yang bersamasama mewakili1/10 (satu persepuluh) atau lebih

dari jumlah seluruh saham dengan haksuara, kecuali anggaran dasar menentukan jumlah yang lebih kecil;Pasal 78 ayat (1) dan (4) UUPT:(1) RUPS terdiri dari RUPS tahunan dan RUPS lainnya;(4) RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhanuntuk kepentingan Perseroan;Pada bagian penjelasan dari Pasal 78 ayat (1) UUPT dijelaskan bahwa yangdimaksud dengan RUPS lainnya dalam praktik sering dikenal sebagaiRUPS luar biasa;Dengan merujuk kepada ketentuanketentuan hukum tersebut di atas,Penggugat

Secara lengkap bunyi Pasal 79ayat (1) UUPT tersebut adalah sebagai berikut:(1) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnyasebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) dengandidahului pemanggilan RUPS;c.

Bahwa sebagai pemegang saham PT Tato, maka Penggugat berhak untukmeminta diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), yaknimeminta pertanggungjawaban hukum Tergugat dan Tergugat Il yangberkaitan dengan Laporan/Data Keuangan PT Tato. Untuk itu pula makapada tanggal 15 Maret 2010, Penggugat mengirimkan surat teguran kepadaTergugat I, cq Turut Tergugat II dan Tergugat II, vide bukti P2;5.

Bahwa berdasarkan konfirmasi dari Tergugat Il dan Turut Tergugat III diketahuioleh Penggugat bahwa pada awal tahun 2010 yang lalu pihak Tergugat ,Tergugat II dan Turut Tergugat telah mengadakan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) dengan tujuan untuk merombak dan menunjuk susunanpengurus dan pemegang saham baru PT Tato, dengan mengabaikan posisiPenggugat sebagai komisaris atau pemegang saham PT. Tato.

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) danlaporan tahunan, serta mendapatkan salinan risalah RUPS dan salinanlaporan tahunan;Bahwa adalah pasti, dari sejak tahun 2002 hingga tahun 2010 ini Tergugat tidak pernah memberitahu dan memberikan data kepada Penggugat perihalLaporan Keuangan Tahunan PT Tato, Dokumen Keuangan PT Tato danRisalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Tato.

dengan cara mengirim surat teguran kepada Tergugat I, Tergugat Ildan Turut Tergugat Il adalah keliru dan bertentangan dengan hukumperseroan yang berlaku, seharusnya menurut hukum apabila Penggugatselaku pemegang saham hendak meminta diselenggarakannya RapatUmum Pemegang Saham PT Tato, maka Penggugat harus mengirim suratpermintaan agar diadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yangditujukan kepada Direktur Utama perseroan terbatas PT Tato bukan dengansurat teguran.

Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS, makapemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapatmengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerahhukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkanpemberian izin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPStersebut.

Anmad Fauzi menanyakan perihal Surat Risalah Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPS) PT Wei Ling kemudian saksiMuhamad Ukasyah menyampaikan hal tersebut kepada Ki AgusDaud,SH.MKn., lalu Ki Agus Daud,SH.MKn. menyampaikan bahwa RisalahRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS) PT Wei Ling tersebutboleh diperlihatkan/dibaca, namun tidak diperkenankan untuk dibawapulang atau dimiliki, kKemudian sesuai arahan dari Ki Agus Daud,SH.MKn.lalu. saksi Muhamad Ukasyah memperlihnatkan surat tersebut namunsebelumnya

Agil Setiawan Nugroho datang melerai danmembantu saksi Muhamad Ukasyah ternyata sambil membawa RisalahRUPS yang asli pada akhirnya copyan Risalah RUPS berhasil saksiMuhamad Ukasyah rebut namun Risalah RUPS yang Asli dibawa secarapaksa oleh Terdakwa bersama dengan temannya atas kejadian tersebutsaksi Muhamad Ukasyah melapor ke Kantor Polres Semarang gunapengusutan lebih lanjut.

Anmad Fauzi menanyakan perihal Surat Risalah Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPS) PT Wei Ling kemudian saksiMuhamad Ukasyah menyampaikan hal tersebut kepada Ki AgusDaud,SH.MKn., lalu Ki Agus Daud,SH.MKn. menyampaikan bahwa RisalahRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS) PT Wei Ling tersebutboleh diperlihatkan/dibaca, namun tidak diperkenankan untuk dibawapulang atau dimiliki, Kemudian sesuai arahan dari Ki Agus Daud,SH.MKn.lalu. saksi Muhamad Ukasyah memperlihnatkan surat tersebut namunsebelumnya

berkembang dalamPRASYAPAKEL j~nn nne nnn norm teen nenemennnesanananenannansananmnnmnnmannnMenimbang, bahwa Penasehat Hukum terdakwa dalam kontramemori bandingnya pada pokoknya mengemukakan tidak benar bahwapidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan belum memberikan efek jera danbelum memenuhi rasa keadilan, justru sebaliknya pidana yang dijatunkanterhadap terdakwa dirasakan sangat berat dimana terdakwa telahmerasakan dan menjalani penahanan hanya untuk mempertahankanbeberapa lembar fotocopy risalah RUPS

) merupakan salah satu OrganPerseroan disamping Direksi dan Komisaris yang diatur dalam Pasal 75sampai dengan Pasal 91 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas; pengaturan mana menurut pendapat ahli harus dilihatsecara utuh dan merupakan satu kesatuan;e Undangundang menyatakan bahwa RUPS terdiri dari RUPS Tahunan danRUPS Lainnya, akan tetapi dalam praktek istilah RUPS Lainnya disebutdengan RUPS Luar Biasa;e Bahwa disamping RUPS, pemegang saham juga dapat mengambil keputusandiluar

RUPS melalui sistem circular resolution atau Usul Keputusan yangdiedarkan;e Bahwa sebelum dilaksanakannya RUPS, menurut UU No.40 Tahun 2007terlebih dahulu harus dilakukan pemanggilan secara patut kepada pemegangsaham.

Menurut penjelasan Pasal 81 ayat (2) untuk melakukan RUPS, Direksiyang harus melakukan pemanggilan terhadap pemegang saham, namun tidakmenutup kemungkinan pemanggilan untuk melakukan RUPS dari DewanKomisaris atau pemegang saham berdasarkan Penetapan Ketua PengadilanNegeri, dengan ketentuan :1 Pemanggilan RUPS oleh DewanKomisaris :Dewan Komisaris baru berwenang melakukan pemanggilan RUPS berdasarkanketentuan Pasal 79 ayat (6) dan penjelasan Pasal 81 ayat (2) UU No.40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas

dalam keadaan :e direksi tidak melakukan Pemanggilan RUPS dalam tempo 15 hari dari tanggalpermintaan RUPS yang diajukan Dewan Komisaris;2 Pemanggilan RUPS oleh Pemegang SahamPemegang Saham diberikan hak untuk melakukan pemanggilan RUPS, denganterlebih dahulu melakukan dan atau mengajukan permohonan kepada KetuaPutusan No.: 669/Pid.B/2013/PN.PDG, tanggal 10 Februari 2014 Page 23 ofPengadilan Negeri tempat kedudukan perseroan untuk melakukan pemanggilanRUPS, dengan ketentuan Direksi dan Dewan Komisaris

tidak melakukanpemanggilan RUPS dalam jangka waktu 15 hari dari tanggal diterimanya suratpermintaan RUPS dari Pemegang Saham sebagaimana diatur dalam Pasal 81ayat (1).

Notulen RUPS Luar Biasa PT. Samudra Rasaki Teknindo tertanggal 26Mei 2014 di Kantor Notaris Doddy Chandra Eriawan (Turut Tergugat ll)di Ruko Air Mas Blok E No. 16, Batam Centre, kota Batam (Vide Bukti P19 Penetapan PN Batam No. 52/Pdt.P/2015/P.BTM)adalah palsu ataudipalsukan dan sengaja digunakan oleh Tergugat sebagai alat bukti dalampermohonan pembatatalan PT. Samudra Rasaki Teknindo tertanggal 05Februari 2014b. Notulen RUPS Luar Biasa PT.

Bahwa fakta yang terungkap yakni RUPS Luar Biasa yang digunakansebagai syarat utama pembubaran Perseroan yang digunakan oleh Tergugatadalah palsu. Hal ini dibuktikan dengan adanya Surat Keterangan dari DoddyChandra Eriawan, SH (Turut Tergugat Ill) Notaris di kota Batam, tertanggal19 Mei 2015, yang menerangkan bahwa Turut Tergugat Ill tidak pemahmembuat Notulen RUPS Luar Biasa PT. Samudra Rasaki Teknindotertanggal 26 Mei 2014 dan Notulen RUPS tertanggal 5 Juni 2014(Bukti Terlampir) ;7.

Bahwa menurut Pasal 87 ayal (1) dan Pasal 89 UUPT, pembubaranPerseroan dimulai sejak saat yang ditetapbkan dalam keputusan RUPS.Sedangkan RUPS Luar Biasa yang digunakan oleh Tergugat adalah palsuatau sengaja dipalsukan sehingga bisa dignnakan sebagai syarat utamauntuk membubarkan PT. Samudra Rasaki Teknindo. Padahal, Tergugattahu dan sadar bahwa Penggugat sedang berada di dalam penjara,sehingga tidak akan mungkin bisa mengikuti RUPS Luar Biasa.

Dalam hal sebagian besar pemegang saham sudah tidak diketahuialamatnya walaupun telah dipanggil melalui iklan dalam Surat Kabarsehingga tidak dapat diadakan RUPS;c. Dalam hal perimbangan pemilikan saham dalam Perseroan demikianrupa sehingga RUPS tidak dapat mengambil keputusann yang sah,Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 178/PDT/2017/PT PBRmisalnya 2 (dua) kubu pemegang saham memiliki masingmasing 50% (lima puluh persen) saham; atau ;d.

Sebabfaktanya, Penggugat tidak sedang berada di penjara pada waktu yangdimaksud oleh Penggugat adanya RUPS Luar Biasa. Hal ini mengulanglagi sesuai bantahan Tergugat pada poin 4 di atas;. Bahwa dalil Penggugat pada angka 11 dalam gugatan Penggugat adalahasumsi negatif semata dari Penggugat dan tidak berdasarkan faktahukum.

Cipto Mangunkusumo, KelurahanPeninggilan Utara, Kecamatan Ciledug Tangerang tertanggalTangerang 17022012;2. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) PT. Kesatria Wicaksana, hari : Jumat tanggal 17 Pebruari2012.

Putusan Pidana No. 17/PID/2015/PT BTN1414Bahwa saksi TARKIM tidak pernah menandatangani daftar hadir RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) PT. Kesatria Wicaksana tanggal17 Pebruari 2012.Bahwa berdasarkan keterangan para saksi Rismanto, Tarkim,Yuni Setyawati, Abdul Hafid Soekardi, menerangkan bahwa PT.

Cipto Mangunkusumo KelurahanPeninggilan Utara Kecamatan Ciledug Tangerangtertanggal Tangerang 17022012;2. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) PT. Kesatria Wicaksana hari Jumat tanggal 17 Pebruari2012.

Putusan Pidana No. 17/PID/2015/PT BTN1616Asli 1 (satu) lembar berita acara Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) PT. Kesatria Wicaksana tertanggal 17 Pebruari 2012.Asli 1 (satu) Lembar Daftar Hadir Umum Pemegang Saham(RUPS) PT.

Asli 1 (satu) lembar berita acara Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) PT. Kesatria Wicaksana tertanggal 17 Pebruari 2012.2. Asli 1 (satu) Lembar Daftar Hadir Umum Pemegang Saham(RUPS) PT. Kesatria Wicaksana tertanggal 17 Pebruari 2012.3. Fotocopy 1 (satu) bundel Akta Pendirian Perseroan TerbatasNo. 6 tanggal 25 April 2002 yang dibuat dari Notaris WIWIKASRIWAHUNINGSIH SANTOSA, SH.4. Fotocopy 1 (satu) Akta Pernyataan Keputusan Rapat PemegangSaham Perseroan Terbatas PT.

Bahwa RUPS Luar Biasa di Hotel Pangeran Beach tanggal 11 Juli 2011tersebut dipimpin oleh Drs. Ibrahim Hassan (almarhum) dan NotulenRUPS Luar Biasa dibuat oleh Setiawan, S.H., in casu Tergugat III;4. Bahwa kemudian hasil RUPS Luar Biasa PT AMT, tanggal 11 Juli 2011oleh RUPS Luar Biasa dikuasakan kepada Tergugat untuk diaktanotariskan yang kemudian oleh Tergugat Ill diterbitkan Akta Nomor 4,tanggal 9 Agustus 2011.

Bahwa pada Notulen RUPS Luar Biasa PT AMT tanggal 15November 2010 yang dibuat oleh Drs. Hamzah (versi Hamzah) incasu Tergugat II halaman 2 butir 2 antara lain disebutkan bahwa YBSsedang menghadapi kesulitan likuiditas berat dalam membiayaikelangsungan hidup STIEPI dan semakin berat karena PT AMT tidaklagi mampu membantu YBS dalam hal pendanaan.:c. Bahwa pada Notulen RUPS Luar Biasa tanggal 11 Juli 2011 yangdibuat oleh Drs.

Bahwa pada Notulen RUPS Luar Biasa PT AMT, tanggal 11 Juli 2011yang dibuat oleh Drs. H.

Bahwa dasar RUPS Luar Biasa PT AMT tanggal 30 Juli 2012 adalah AktaNomor 8, tanggal 5 Mei 2009 yang dibuat di hadapan Yenita Asmawel,S.H., Notaris di Padang, bukan Akta Nomor 4, tanggal 9 Agustus 2011:2. Bahwa RUPS Luar Biasa PT AMT pada tanggal 30 Juli 2012 diadakandengan agenda:a.

Bahwa peristiwa rapat tersebut terjadi pada tanggal 11 Juli2011 diadakan RUPS Luar Biasa PT Andalas Merapi Timber bertempat diHotel Pangeran Beach Jalan Ir. H.

sejak tanggal permintaandiadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa diterima, yaitusejak tanggal 17 Juli 2020, tidak juga diadakan pemanggilan RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa pada Termohon (PT CahayaKarunia Persada).Bahwa merujuk pada Pasal 79 ayat (6) UUPT, dalam hal Direksi tidakmelakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15(lima belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan penyelenggaraanRUPS, permohonan penyelenggaran RUPS diajukan kembali kepadaDewan Komisaris.Bahwa

Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud padaayat (2) huruf a diajukan kembali kepada Dewan Komisaris; ataub. Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS,sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.Bahwa agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yangdimohonkan oleh Pemohon kepada Termohon Ill (Dewan Komisaris) PTCahaya Karunia Persada adalah sama dengan agenda yang dimohonkankepada Termohon II (Direktur) PT Cahaya Karunia Persada, yaitu sbb:a.

dalam jangka waktu yang telah ditentukan sesuai Pasal 79 ayat(5) dan ayat (7) UUPT, maka pemegang saham yang memintapenyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada KetuaPengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi kedudukanPerseroan, yaitu di Jakarta Barat, untuk menetapkan pemberian izinkepada pemohon untuk melakukan sendiri pemanggilan RUPS.Pasal 80 UUPT dikutip sbb:(1) Dalam hak Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukanpemanggilan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalamPasal

79 ayat (5) dan ayat (7), pemegang saham yang memintapenyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada ketuapengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukanPerseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohonmelakukan sendin pemanggilan RUPS.Bahwa tempat kedudukan perseroan Termohon (PT Cahaya KaruniaPersada) adalah di Jakarta Barat (Vide Bukti P3, P4 dan P5).

(4)UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, padapokoknya mengatur permintaan penyelenggaraan RUPS diajukan kepadaDireksi dengan Surat Tercatat disertai alasannya.

Pada RUPS Pertama;Bahwa, sehubungan dengan belum adanya ijin usaha dari Otoritas JasaKeuangan untuk PT.

Pengawas menyelenggarakan RUPS";Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, kKewenangan untuk mengajukanpenyelenggaraan RUPS = adalah merupakan kewenangan DewanPengawas yang diajukan kepada pemilik modal.

tentuakan menimbulkan pertanyaan:Bagaimana kekuatan hukum dari Rapat Koordinasi dibandingkan denganRapat Umum Pemegang Saham (RUPS)?

melaksanakan RUPS padatanggal28 September 2015, kalau Kabupaten Bogor Saksi tidak tahu; Bahwa saksi tidak tahu adanya Surat Keputusan Kabupaten Bogor; Bahwa Akta Notaris adalah wewenang Direksi; Bahwa RUPS Luar Biasa adalah dihadiri oleh pemegang saham dankomisaris harian;2.

Hal ini berarti Kehendak bersama parapemegang saham merupakan kehendak RUPS. Hasil RUPS merupakankehendak PT yang paling tinggi dan tidak dapat ditentang oleh pihak manapunkecuali keputusan RUPS tersebut melanggar undangundang atau melanggarakta pendirian PT/anggaran dasar;Menimbang, bahwa tindakan Tergugat !

Tergugat 11 melalui RUPS LB tanggai7 Nopember 2007, Meski telahdicantumkan didalam akta No. 10 tanggai 3 Desember 2007, haruslah dibuktikandengan sebuah Akta Penjualan dan Pembelian Saham dihadapan Notaris yangterkena pajak Negara atas saham ;Bahwa pada tanggai 17 Nopember 2007, Tergugat 9 yang menjabat sebagai Komisarissesuai hasil RUPS LB tanggai 12 April 2007 pada Tergugat 15 membuat undanganuntuk mengadakan RUPS LB yang direncanakan tanggai 28 Nopember 2007bertempat di Jl.

Dan dilakukan secara melawan hukum dan melanggarketentuan Pasal 77 ayat (4) UU RI No. 40 tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas, kaidah hukumnya : Setiap penyelenggaraan RUPSsebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuatkan risalah rapatyang disetujui dan ditandatangani oleh semua perserta RUPS;Bahwa pelaksanaan RUPS LB tertanggal 28 Nopember 2007 atasundangan dari Tergugat 9 sebagai pemilik 125 saham dan masihmenjabat sebagai Komisaris sesuai hasil RUPS LB tertanggal 12 April2007, di mana tindakan

pasal1320 KUHPidana ; Bahwa benar perjanjian saham nominee antara Bong Kon Ho denganElsini Tirta, dan perjanjian saham nominee antara Bong Kon Ho denganH Suharno adalah sah ; Bahwa suatu Keputusan RUPS hanya dapat dibatalkan oleh KeputusanRUPS yang lain, karena RUPS adalah suatu lembaga tertinggi dalamsuatu Perseroan Terbatas, jadi bila muncul suatu Akta Pembatalan RUPSyang hanya dilakukan oleh seorang Kuasa Hukum PT tanp amealui suatuRUPS maka, Akta Pembatalan RUPS tersebut tidak sah ; Bahwa benar

Akta Pembatalan RUPS yang dibuat oleh MichaelHutagalung dan diaktakan oleh Notaris Grace Parulian untukmembatalkan Hasil RUPS tanggai 27 April 2007 adalah tidak sah ; Bahwa suatu kuasa bisa secara tertulis atau secara lisan baik kuasalisan dan kuasa tertulis adalah sah menurut KUHPerdata pasal 1793 ; Bahwa suatu hasil RUPS adalah sah menurut tanggai terjadinyakeputusan RUPS bukan menurut tanggai pengaktaan atau tanggaipengesahan dari Departemen Hukum dan HAM ;Bahwa bila muncul dua RUPS yang berbeda

Dan hasil dari rapat RUPS LB tersebut yaknimemberikan persetujuan kepada Tergugat 1 dan 9 untuk menjualsahamnya kepada Tergugat 11 dan 10 ;Bahwa kemudian Tergugat 9 yang menjabat sebagai Komisaris sesuaihasil RUPS LB tanggai 12 April 2007 telah memberikan persetujuan ataspenjualan saham kepada Tergugat 10 dan 11 melalui RUPS LB tanggai 7Nopember 2007, yang kemudian dikuatkan dengan Akta Notaris danTergugat 14 ;Bahwa tindakan Para Tergugat tersebut sangat merugikan Penggugatsebagai pemegang saham

Penerbitan keputusan tersebut mengesahkan HasilRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Bumi Aspalindo Aceh (untukselanjutnya disebut RUPS PT BAA) tanggal 26 Juli 2010 yang dituangkandalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bumi Aspalindo Aceh Nomor02 tanggal 03 Agustus 2010 yang dibuat oleh H.

Putusan Nomor 63 K/TUN/2015UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatasyang berbunyi: ayat (4) dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari setelan tanggal pemberhentian sementara harusdiselenggarakan RUPS ayat (8) dalam hal setelah lewat waktu 30(tiga puluh) hari RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 4 tidakdiselenggarakan, atau RUPS tidak mengambil keputusan,pemberhentian sementara itu menjadi batal;.RUPS PT BAA tanggal 26 Juli 2010 yang diselenggarakan/dilaksanakan oleh Komisaris

Utama PT Bumi Aspalindo Aceh cacathukum, karena dilaksanakan oleh organ perseroan yang belumberhak menyelenggarakan RUPS, di mana semestinya organperseroan yang berwenang menyelenggarakan RUPS adalah Direksisesuai ketentuan Pasal 79 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yangberbunyi:Ayat (1):Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksudPasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksud dalamPasal 78 ayat (4) dengan didahului

Hal ini terkaitdengan pihak yang berwenang menyelenggarakan RUPS tanggal26 Juli 2010 tersebut;g.

Zamri, SH., MH., di mana memuat informasimengenai hasil RUPS PT Bumi Aspalindo Aceh yang diselenggarakanpada tanggal 26 Juli 2010;c.

TD Pardede (Vide bukti T.I s/d VIl7) terjadi ambivalensi yakni apakah maksud dari undangan rapattersebut adalah untuk mengadakan RUPS ataukah untuk mengadakanrapatahli waris Alm. DR. TD Pardede;Bahwa menggabungkan antara panggilan RUPS dengan panggilanrapat ahli waris adalah bertentangan dengan UU.

Danau Tobayang berhak atau berwenang menyelenggarakan RUPS tahunanmaupun RUPS lainnya atau RUPS luar biasa termasukmelakukan panggilan untuk mengadakan masingmasing RUPStersebut adalah Direksi dan bukanlah Komisaris sebagaimana yangdilakukan oleh Ny.

HDTI termasuk mengadakan RUPS luar biasa danmelakukan Panggilan RUPS luar Biasa (Vide Pasal 82, 83 UU No.1/1995), sehingga seharusnya Panggilan/Undangan RUPS luar biasa PT.Hal. 20 dari 31 hal. Put. No 609 K/Pdt/2011HDTI dilakukan oleh Direksi yang lain bukan oleh Ny. Sariaty Pardede(Termohon Kasasi l) selaku Presiden Komisaris PT. HDT1;Bahwa tindakan Ny.

Sariaty Pardede(Termohon Kasasi lI) selaku Presiden Komisaris (Vide bukti T. s/d VIII7) tersebut adalah tidak sah yang mengakibatkan RUPS dankeputusan RUPS tersebut juga tidak sah;3.

UndangUndang Nomor40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas maka RUPS tersebut tetap sah;Bahwa Akte Surat Kuasa Nomor: 11 tanggal 16 Januatri 1991 telahberakhir sejak diadakannya RUPS tanggal 20 Maret 2007, yang dibuat dihadapan Mutiara S.P.M.

Falahindo adalahZULKIFLI dansemuapengurus yang ada sebelumnya, Dan itudidasarkandengan Berita acara Rapat RUPS Pengurus sebelum Akta Perubahan.b.

Yang mana pada saat itu telah dilakukanRapat oleh pengurus yang lama sebagai mana tertuangdalamBeritaacara RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) yang mana perubahantersebut telah di setujui dan disepakati oleh seluruh pengurustermasuk Penggugat dengan ditandatanganinya berita acara RUPS(Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham).

RUPS Luar biasa yang di lakukan 1 Maret 2016 tidak benar ada kuasakepada tuan Zulkifli ,Jobahwa penggugat hadir langsung menghadap danmenanda tangani baik RUPS ,akta pernyataan keputusan rapat No.03 tg!08 Maret 20165. Tidak benar RUPS di laksanakan pada tgl 02 Desember 2016,yang benardilakukan tgl 01 Desember 2016.Dan benar dilakukan perubahan aktaPT.Falahindo di kantor notaries tergugat 6 atas persetujuan RUPSPT.Falahindo.6.

Yang sebenarnya RUPS Luar Biasa dilakukan pada tanggal 01Maret 2016.

Pengurus PT.FALAHINDO. ...dan seterusnya.Halaman 18 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pat.G/2019/PN PdgDisini Perlu Tergugat 6 JelaskanBahwa memang RUPS tersebut tanpa dihadiri oleh Penggugat, akantetapi RUPS Luar Biasa tersebut dihadiri Zulkifli, Nawirman ( Tergugat 2),dan Tergugat 1 (ROSMAN MUCHTAR ) juga hadir, dan Tergugat 4( Fatrul Manzidi ) juga hadir, dan saham Penggugat yang tertera padaakta tersebut telah disetujui oleh Penggugat untuk dilepaskan di RUPS,dan keterangan Penggugat

serta pemegang sahamTerguat III pada kepengurusan yang sebelumnya, yang dianggap hadir hadirdalam RUPS LB Tergugat III pada Tanggal 25 Maret 2017, yangmelepaskan sahamnya kepada Tergugat dan tidak lagi menjabat sebagaiKomisaris Tergugat III;Bahwa TURUT TERGUGAT III adalah Notaris yang ditunjuk oleh Tergugat IIuntuk membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat dimana Agenda RUPSLB Tergugat Il adalah Persetujuan atas penghibahan/peralihan sahamdalam perseroan, dan Persetujuan perubahan susunan anggota

dilakukan RUPS LB Tergugat IIIyang dihadiri oleh Tergugat selaku undangan dan Tergugat II selakuDirektur dan Pemilik 24.775 (dua puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluhlima) saham Tergugat Ill, serta Tn.

LB Tergugat III Tanggal 25 Maret 2017 tidak pernahsungguhsungguh diadakan, Penggugat dan Il tidak pernah menerimaundangan RUPS LB Tergugat III bahkan sepngetahuan Penggugat dan IItidak pernah ada pertemuan antar pemegang saham (tidak pernah adarapat) dalam artian RUPS LB Tergugat III tidak pernah ada, sehingga haltersebut dapat diajukan pembatalannya sebagaimana yag diatur dalampasal 1449 KUHPerdata yang berbunyi : perikatanperikatan yang dibuatdengan paksaan, kekhilafan atau penipuan, menerbitkan

Bahwa agenda RUPS Tergugat Ill Tanggal 25 Maret 2017 adalah 1).Persetujuan atas penghibahan/peralinan saham dalam perseroan, 2).Persetujuan perubahan susunan anggota dewan komisaris dan anggotadewan direksi perseroan, sehingga pengurus Tergugat III menjadi :Direktur Utama : Ny.

Bukti PI.Il1, Akta RUPS LB PT. Surya Sukmana Leather No. 24 tanggal 25Maret 2017 yang dibuat oleh Notaris Susanti Kusuma Dewi, SH. (copy daricopy);2. Bukti P.I.Il2, Keputusan Menteri Hukum dan Ham RI. No. AHU0007563.AH.01.02 Tahun 2017 tertanggal 30 Maret 2017 beserta lampiran,(copy dari copy);3. Bukti P.I.Il3, Tiket Pesawat dari Jakarta ke Brisbane Australia tanggal 25Pebruari 2017 (print asli dari email);4.

Sampang Mandiri Perkasa(selanjutnya disebut PT.SMP) yang diangkat berdasarkan hasil RUPS PT.

ditolak;e Bahwa saksi diangkat komisaris utama adalah hasil RUPS, pada RUPS luar biasasaksi mendapat rekomendasi dari Bupati secara tertulis No. 500/504/434/2011tentang pengangkatan Badan Usaha Milik Daerahy, namun saat RUPS saksi tidakhadir;Halaman 83 dari 220 Putusan No: 05/Pid.Sus/TPK/2015/PN.SBy8484Bahwa RUPS tanggal 29 saksi tidak datang, dalam perjalanan ada perubahansetelah akta No. 15;Bahwa saksi pernah bertemu saudara Hari Utomo, pertama di RUPS bulan April2012, kemudian di RUPS 20 Mei

yang mengundang PT GSM, RUPS di Pendopo;e Bahwa dalam RUPS ada laporan keuangan 2012 atau tidak saksi lupa;e Bahwa tahun 2012 PT.

ada pint deviden jangan dibagi dullu, saat RUPS belumdibagi karena ada keputusan tersebut, point 4 minta dana talangan yang esensinyapinjaman yang nantinya akan diperhitungkan, karena PT GSM pemegang saham 51% semenamena naruk orang tidak bisa dan itu tertera dalam RUPS dan muncul 3nama maupun RUPS tangga 30 Desember yang memecat jawahir, kami menaruhdireksi juga tidak boleh, kami sebagai minoritas tidak bisa apaapa;Bahwa dana pinjaman dari PT Asa itu adalah setelah RUPS;Bahwa saksi tidak pernah

Sampang MandiriPerkasa (selanjutnya disebut PT.SMP) yang diangkat berdasarkan hasil RUPS PT.