Ditemukan 5809 data
258 — 567 — Berkekuatan Hukum Tetap
Banding ternyata tanpa mempelajari seluruhian dakwaan serta tuntutan Jaksa Penuntut Umum, secara langsung dan tanpambangan hukum didalam putusannya justru menguatkan putusan Judex Facti tingkatpertama,;Bahwa seharusnya Judex Facti tingkat banding harus memeriksa secara cermat dudukualannya, sehingga bisa melihat lebih jelas alasanalasan apa yang patmenyebabkanJudex Facti tingkat banding memberikan putusan yang adil, karena lam memoribanding sebelumnya Pemohon Kasasi telah mencoba menguraikan fakta kum
Terbanding/Terdakwa : Drs.H.ABDUL WAHID HK, MM., M.Si
662 — 119
BB
Uraian Barang Bukti
1 (satu) bundel fotokopi dokumen Surat Keputusan Pengguna Anggaran Nomor 600/62/DPUPRP/2021 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2021
1 (satu) bundel printout dokumen Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 188.45/585/KUM/2020 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Pembantu
Ahmad Gifari, di cap stempel basah
1 (satu) bundel foto copy Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 188.45/585/KUM/2020 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2021 yang di tanda tangani oleh Bupati Hulu Sungai Utara Abdul Wahid HK, di cap stempel basah
1 (satu) bundel print
stempel basah
1(satu) lembar fotocopy Surat Penugasan Kelompok Kerja (SPKK) Nomor :027/Sekr.UKPBJ-HSU/2021, Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ), di cap stempel basah
1 (satu) lembar printout Daftar Pekerjaan Paket Tender Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum,Penataan Ruang dan Pertanahan Kab.HSU Tahun Anggaran 2019,di cap stempel basah
1 (satu) bundel foto copy Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 188.45/910/KUM
NOVIANA PERMANASARI, SH
Terdakwa:
DIA UDINI, S.Pd. MM Bin MANSYUR
235 — 117
Tahun 2013 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Lampiran II Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor : 1 Tahun 2013 Tanggal 25 Januari 2013 (Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2013);
- Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 188.44/036/KUM/2013 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dan Rancangan Peraturan
Terbanding/Penggugat : PT. RICKIM MAS JAYA
Terbanding/Turut Tergugat VI : NOVA HERAWATI, SH
Terbanding/Turut Tergugat IV : KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAMBI
Terbanding/Turut Tergugat II : DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAMBI
Terbanding/Turut Tergugat V : BUPATI MUARO JAMBI
Terbanding/Turut Tergugat III : GUBERNUR PROVINSI JAMBI
Terbanding/Turut Tergugat I : KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
239 — 156
;yang kesemuanya adalah Pegawai KementerianLingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia yang beralamat di Gedung ManggalaWanabhakti, Blok VII Lantai 3, Jalan GatotSubroto, Senayan, Jakarta Pusat, berdasarkanSurat Kuasa Khusus dengan hak substitusi NomorKS.2/Menlhk/Setjen/KUM.5/1/2018 tanggal 10Januari 2018, selanjutnya disebut sebagaiHal 2 dari 221 Hal Put. 92/PDT/2018/PT JMBPEMBANDING II semula disebut sebagai TurutTergugat ;Lawan:PT.
;yang kesemuanya adalah Pegawai KementerianLingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesiayang beralamat di Gedung Manggala Wanabhakti, Blok VIILantai 3, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat,berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan hak substitusiHal 224 dari 221 Hal Put. 92/PDT/2018/PT JMBNomor KS.2/Menlhk/Setjen/KUM.5/1/2018 tanggal 10Januari 2018, selanjutnya disebut sebagai Turut TergugatI;3.
MASDEN KAHFI, SH
Terdakwa:
MULYADI BIN UDIN
68 — 61
Surat inspektorat pemantauan setoran pembayaran tanggal 15 februari 2018;
- Surat dinas pertanian tentang laporan setoran pembayaran tanggal 2 januari 2018;
- Daftar hadir penyelesaian tunggakan 17 april 2018;
- Notulen rapat tim teknis 11 januari 2018;
- Surat dinas pertanian perihal laporan DPKUP;
- SK bupati no 188.45/068/kum
ROBIN ABDI KETAREN, S.H.,M.Hum.
Terdakwa:
Dr. Ir. HADO HASINA, MT.
190 — 148
(LS) Uang Muka(Tahap I) 20% senilai Rp. 49.000.000, (empat puluh Sembilan juta rupiah) dan itupunsaksi tidak menerima uangnya karena ditanda tangani alasannya sebagai saksikanakan diajukan pencairan anggaran serta selebihnya itu bukan tandatangan saksi dantandatangan saksi itu dipalsukan namun saksi tidak ketahui siapa yang memalsukan.Bahwa benar, Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup diatur dalamPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia NomorP.102/Menlhk/Setjen/Kum
100 — 10
. : 188.44/0571/KUM/2010 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu Satuan Kerja Perangkat Daerah Prov. Kalsel TA 2011;5 Keputusan Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 188.47/01/KUM/2010 tanggal 04 Januari 2010 tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2010;6 Nota Dinas dari Kepala Biro Kesra kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Prov. Kalsel.
Copy Keputusan gubernur Kalimantan Selatan nomor : 188.44/07/KUM/2010 tanggal 04 Januari 2010 tentang penunjukan kuasa pengguna anggaran/ kuasa pengguna barang satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah provinsi Kalimantan selatan tahun anggaran 2010. Lengkap368.
Copy keputusan pengguna anggaran sekretariat daerah provinsi Kalimantan selatan nomor 188.47/01/KUM/2010 tanggal 04 Januari 2010 tenteng penujukan pejabat pelaksana teknis (PPTK) di lingkungan sekretariat daerah provinsi Kalimantan selatan tahun anggaran 2010. Lengkap369.
Copy keputusan gubernur Kalimantan selatan nomor 188.44/071/KUM/2010 tanggal 29 januari 2010 tentang pemberian bantuan keuangan atas beban anggaran 2010 pada belanja daerah provinsi Kalimantan selatan tahun anggaran 2010 pada kegiatan bantuan pembinaan keagamaan, bantuan untuk peningkatan kerukunan umat beragama dan bantuan sosial kemasyarakatan. Lengkap370.
Copy keputusan gubernur Kalimantan selatan nomor 188.44/0571/KUM/2010 tanggal 30 Desember 2011 tentang penunjukan Bendahara pengeluaran pembantu satuan kerja perangkat daerah dilingkungan pemerintah provinsi Kalimantan selatan tahun anggaran 2011. Lengkap371. Copy DPA-SKPD tahun anggaran 2010 Biro Kesejahteraan Rakyat no reg. DPA 1.20.03.05-041/2010 tanggal 03 Desember 2010 Rp. 57.219.000.000,-. Lengkap372.
291 — 0
B/1092/16/7/3/Kum tanggal 19 Desember 1990; Fotokopi legalisir Berita Acara (pengecekan lapangan) tanggal 6-12-1991 dari Kantor Pertanahan Kota Madya Bandung; Fotokopi legalisir Pengumuman No. 38/peng/1991 tanggal 1-4-1991; Fotokopi legalisir Akta Hibah No. 08/cicendo/I/1991 yang dibuat oleh NANAG DAMIRI, BA Camat selaku PPAT Kec. Cicendo; Foto copy legalisir Dokumen yang dijadikan dasar penerbitan SHGB 257/Kel. Sukaraja an. PT.
183 — 72
SuratKepuiuisan Kepala Desa, aki t22nnn2nennnnnnnannannnnnnnsSurat Keputusan Kepala Desa Kou Nomor : 118/KPTS/DAMS/2016 tanggal02 April 2016 tentang pengangkatan panitia/ tim pelaksana kegiatan ;Surat Keputusan Kepala Desa Kou Nomor : 140/78/DSKMT/2017 tanggal 14Maret 2017 tentang pembentukan panitia pelaksana kegiatan pembinaankeamanan dan ketertiban ;Surat Keputusan Kepala Desa Kou Nomor : 140/83/DSKMT/2017 tanggal 21April 2017 tentang pembentukan panitia pelaksana kegiatan pembinaansosialisasi kader HU KUM
ROBIN ABDI KETAREN, S.H.,M.Hum.
Terdakwa:
LAODE MUHAMMAD NURRAKHMAD ARSYAD, ST.,MT.
173 — 123
Putusan Perkara No.34/Pid.SusTPK/2021/PN.Kdiakan diajukan pencairan anggaran serta selebihnya itu bukan tandatangan saksi dantandatangan saksi itu dipalsukan namun saksi tidak ketahui siapa yang memalsukan.Bahwa benar, Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup diatur dalamPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia NomorP.102/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2016 Tentang Pedoman Penyusunan DokumenLingkungan Hidup Bagi Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Telah Memiliki Izin UsahaDan/Atau
Melur K,SH
Terdakwa:
DRS. H . AGUS DARMADI DARMONO
194 — 41
B/1092/16/7/3/Kum tanggal 19 Desember 1990;
- Fotokopi legalisir Berita Acara (pengecekan lapangan) tanggal 6-12-1991 dari Kantor Pertanahan Kota Madya Bandung;
- Fotokopi legalisir Pengumuman No. 38/peng/1991 tanggal 1-4-1991;
- Fotokopi legalisir Akta Hibah No. 08/cicendo/I/1991 yang dibuat oleh NANAG DAMIRI, BA Camat selaku PPAT Kec. Cicendo;
- Foto copy legalisir Dokumen yang dijadikan dasar penerbitan SHGB 257/Kel. Sukaraja an. PT.
214 — 185
8November TRANSFER EBANKING CR KIM JEE YOUNG 5,750,000201753 10November SWITCHING CR TRANSFER LEE JUNG HAI 3,700.000201754 15November TRANSFER EBANKING CR KIM SEONG JIN 7,100,000201755 15November TRANSFER EBANKING CR NAM SANG IL 8.250,000201756 17November TRANSFER EBANKING CR KWANG SHIK PARK 500,000201757 20November KR OTOMATIS KIM HYEONMI 2,900,000201758 21November SWITCHING CR TRANSFER YEON SU ILL 2,300,000201759 21November KR OTOMATIS DONG GYU OH 2,900,000201760 22November TRANSFER EBANKING CR KUM
1351 — 715
Telaahan Staf Nomor : 180/148/KUM tanggal 26 April 2007 perihal Permasalahan Penambahan Toko, Kios. Los di Pasar Induk Sentra Antasari Banjarmasin.------------------------------------134.Surat PT. Giri Jaladhi Wana (GJW) Nomor : 001/GJW/A/VI/2007 tanggal 12 Juni 2007 tentang Pengelolaan Sentra Antasari.--------------------------------------------------------------135.Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor 11 tahun 1996 tentang Sewa Toko, Kios, Bak dan Los.-136.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : M. REZEKI KURNIAWAN, S.H.
110 — 34
Atas Surat Perjanjian Kerja Sama ( SPK ) Nomor : 018 / SATKERPIP-SPK / DPP / 2019 Tanggal 27 Agustus 2019;
- Monev Progres Fisik Nomor : 51 / SATKERPIP / DPP / 2019 Tanggal 31 Oktober 2019;
- Surat Direktur Pengembangan Kawasan Pemukiman Direktorat Jenderal Cipta Karya Nomor : PW.09 01-CK/68 Tanggal 12 Februari 2019 Hal Lokasi Dan Alokasi Bantuan Pemerintah Untuk Masyarakat (BPM) Kotaku Tahun 2019;
- Surat Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor : 188.45/249/KUM
432 — 334 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sedangkanuntuk memungut biaya retribusi Pemohon Izin Mendirikan Bangunan(IMB) Perorangan menggunakan standar harga/biaya satuan bangunanyang nilainya sesuai dengan ketentuan yang ditetapbkan dalam SuratKeputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tabalong Tahun2010 dan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor188.44/0562/KUM/2011 tanggal 31 Oktober 2011;Bahwa dari hasil pemeriksaan ditemukan beberapa bukti berupadokumen Surat Keputusan Camat Murung Pudak Kabupaten Tabalongyang dikeluarkan
BASTIAN SUBUH, SH.,MH
Terdakwa:
WIWIN DARISE Alias WIWIN
232 — 17
Rully Remi Kum tanggal 18-06-2020 sebesar Rp240.000,00(dua ratus empat puluh ribu rupiah)/Hari;
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Tabungan Mikro/Harian a.n. Yuyun Pakaya tanggal 18-06-2020 sebesar Rp175.000,00(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)/Hari;
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Tabungan Mikro/Harian a.n.
Arditya Bima Yogha, S.H.
Terdakwa:
DARMANSYAH, SE Bin (Alm) MUHAMMAD ARDI
124 — 42
yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 1 ( satu ) tahun dan 6 bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
1. 1) 2 (dua) exemplar Fotocopy Keputusan Bupati Nomor 188.45/560/KUM
/2020 tentang Penetapan Pejabat Penandatanganan Surat Pemerintah Membayar, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2021;
2) 1 (satu) exemplar Asli Keputusan Bupati Nomor 188.45/559/KUM/2020 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan
Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2021;
3) 1 (satu) exemplar Fotocopy Keputusan Bupati Nomor 188.45/01/KUM/2020 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2021;
4) 1 (satu) Bundel Asli Kuitansi belanja bahan bakar minyak/ gas (bbm truk sampah, tossa, & alat berat tanggal 23 s.d 29 September 2020) keperluan kegiatan pemeliharaan
rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, sebagaimana nota terlampir, BKU No. 1847 tahun anggaran 2020;
5) 2 (dua) exemplar Asli Keputusan Bupati Nomor 188.47/012/DLH/2020 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2021;
6) 1 (satu) exemplar Fotocopy Keputusan Bupati Kotabaru Nomor 188.45/19/KUM/2020 tentang Penetapan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar
143 — 51
PD BPR Angkinang sebesar Rp.9.000.000,Tahun 2009 sesuai Perda No.16 tahun 2009 tentang Penambahan ModalPemerintah Provinsi Kalsel pada BPR di Provinsi Kalsel, PD BPRKandangan sebesar Rp. 130.000.000,Tahun 2010 sesuai Perda Pemerintah Provinsi Kalsel No.5 Tahun 2010tentang penyertaan modal Pemerintah Provinsi Kalsel pada Koperasi danUsaha Kecil menengah di Provinsi Kalsel serta penambahan penyertaanmodal pemerintah daerah kepada BPR Tahun anggaran 2010 dan sesuaiSK Gubernur Kalsel No.188.44/0338/KUM
PT Digital Commerce Indonesia
Tergugat:
PT Andiarta Muzizat Ninja Xpress
643 — 458
Bukti P18 :Putusan Mahkamah Agung No. 1284.K/Pdt/1998tertanggal 18 Desember 2000 dalam perkara antara PTDua Berlian (sebagai Pemohon Kasasi, dahuluPenggugat/Terbanding) melawan Lee Kum Kee Co.
RAHMAT HIDAYAT, SH
Terdakwa:
ALWI OMRI HARAHAP
711 — 234
mengetahui terjadinya kebakaran hutan danatau lahan;b. alat pencegahan kebakaran hutan dan atau lahan;Cc. prosedur operasi standar untuk mencegah dan menanggulangi terjadinyakebakaran hutan dan atau lahan;d. perangkat organisasi yang bertanggung jawab dalam mencegah danmenanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan;e. pelatinan penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan secaraberkala.Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum