Ditemukan 6290 data
102 — 157
Dengan melihatkondisi perusahaan yang membutuhkan Penyehatan, ataupun atas dasarpertimbangan direksi dengan melihat hasil RUPS ;Bahwa yang dimaksud dengan filosofi efisiensi didalam pasal 164 ayat (3)dalam Undangundang No. 13 Tahun 2003 pendapat ahli bahwa pengertianefisiensi berarti pengurangan Karyawan didalam perusahaan ;Bahwa dengan adanya efisiensi filosofi yang terkandung didalam UndangUndang No. 13 Tahun 2003 akan terwujud karena didalam undangundangketenagakerjaan diupayakan selain adanya
88 — 66
., memberikan keterangan di depan persidangan yang padapokoknya sebagai berikut :Bahwa pada tahun 2013 terdapat kegiatan Proyek rehabilitasi Pasar AtasCurup TA. 2013Bahwa saksi kenal dengan Saksi Edi Iskandar dan saksi denganya tidakada hubungan keluargaBahwa saksi sebagai pimpinan di Grup PT Zuty Jaya Mempawah.Bahwa saat Saksi Edi Iskandarmeminjam PT Zuty Jaya Mempawahdilakukan didepan notaris Deni Yohanes , SH,MKn Akta pernyataankeputusan Rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPS LB)perseroaan
225 — 47
JAMSOSTEK (Persero) dari Badan HukumPrivat menjadi Badan Hukum Publik BPJS Ketenagakerjaan yang bertanggungjawab kepada Presiden dan tidak lagi ke RUPS;(Pasal 7 ayat dan 2, UU RI No. 24, Tahun 2011);Transformasi dari PT. JAMSOSTEK (Persero); PT.
301 — 128
visi dan strategi bisnis antara Tergugat IIIdengan Para Tergugat lainnya.Bahwa dalam klasula jual beli saham antara Tergugat III dan Tergugat VIIIpada halaman 3 Pasal disebutkan bahwa segala keuntungan atau kerugianyang didapat atau diderita dengan sahamsaham aquo menjadi milk dandipikul oleh Pihak Kedua.Bahwa dikarenakan telah terjadi pengalihan saham maka berdasarkan Pasal 52jo Pasal 60 UndangUndang No. 40 Tentang Perseroan Terbatas maka beralihpula hak menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS
BUCHARI TUASIKAL, S.H.
Terdakwa:
DEASY ARYANTINA ALS ECI
155 — 49
Gatot Subroto Kav. 52, Jakarta Selatan menjabat sebagai VP InvestorRelation sejak 1 Februari 2015, yang bergerak dalam bidang jasa telekomunikasi, tugasdan tanggung jawab saksi adalah pembuatan laporan tahunan, bertemu denganinvestor, pemegang saham dan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS),dalam pekerjaan saksi bertanggung jawab kepada Direktur Keuangan PT.TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk.Bahwa saksi menerangkan sebagai Karyawan Kontrak yang mengisi jabatan jabatantertentu di PT.
126 — 67
Warmadewa (Hukum Bisnis); Bahwa, ahli tidak ada membawa dokumen yang mendukung keahliannyahanya membawa surat tugas tertanggal 27 Nopember 2015 Nomor085/Pengwil/INIBALI/XI/2015; Bahwa kuasa penggugat keberatan sebagai ahli tidak bisa menunjukkansurat keterangan tentang keahliannya dan kuasa tergugat dan Kuasatergugat III tidak berkeberatan; Bahwa, dalam toeri ada 2 (dua) akta yaitu akta pejabat adalah akte yangdidalam pembuatannya Notaris terlibat langsung didalamnya, misalnyaRapat Umum Pemegang Saham (RUPS
346 — 334
Maka dari itu terlalu dinijika Para Penggugat menganggap Para Tergugat telah melakukan tindakpidana.Bahwa Para Penggugat telah salah menafsirkan Piercing the coorporate(lefting the coorporate veil) dalam dalil gugatannya, sebab asas tersebuthanya dapat dilakukan apabila terdapat tindakan ultra vires (tindakan yangmelebihi dari Kewenangannya) yang dilakukan oleh organ PT (baik Direksi,Komissaris, maupun RUPS) pada saat melakukan tugas dan kewenangannya,bukan dapat dikenakan atas tindakan perusahaan.Bahwa
IDA FARIDA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK
Intervensi:
PT. PAKUAN Tbk
712 — 706
AHUAH.01.030362920,tanggal 25 Agustus 2020 (fotocopy printout);Akta Pernyataan RUPS Luar Biasa PT.
609 — 761
Pasal 4 ayat (1) dan (2) UU LPS), yang dalammenjalankan fungsi tersebut antara lain Tururt Tergugat I melakukanpenanganan bank gagal termasuk penyelamatan bank gagal berdampaksistemik;15.Bahwa pada 21 November 2008 berdasarkan Keputusan KomiteStabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang menetapkan Tergugat sebagaiBank Gagal Berdampak Sistemik dan selanjutnya menyerahkanpenanganan Tergugat pada Turut Tergugat sebagaimana dalamketentaun Pasal 40 UU LPS, yan antara lain mengambil alih segala hakdan wewenang RUPS
84 — 43
Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;b. Menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi;c.
354 — 282 — Berkekuatan Hukum Tetap
ayat 1memuat sekurangkurangnya:a. nama dan tempat kedudukan Perseroan;b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;c. jangka waktu berdirinya Perseroan;d. besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modaldisetor;e. jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlahsaham untuk tiap klasifikasi, hakhak yang melekat pada setiapsaham, dan nilai nominal setiap saham;f. nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris;g. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS
113 — 62
dasar, maka perjanjian tersebut cacatdemi hukum dan dapat dibatalkan melalui gugatan ;Bahwa, kalau ada 2 ( dua ) perjanjian dengan obyek yang sama, makahal ini sudah termasuk hukum perdata internasional, hukum yangberlaku adalah dimana perjanjian dilaksanakan, dimana bendatersebut berada;Bahwa, maka perjanjian ini merupakan perjanjian yang utama, bukanperjanjian acesoir/tambahan, maka perjanjian yang kedua akanmenggugurkan perjanjian yang pertama ;Bahwa, pembubaran badan hukum dilakukan melalui RUPS
137 — 27
Bahwa selainitu, PERJANJIAN PENYEDIAAN sendiri bukanlah suatu perjanjianyang memerlukan persetujuan dari RUPS atau circular resolutionuntuk mengeesahkan' perjanjian ini. Selain itu, direkturHal. 3 dari 160 hal. Putusan Nomor :216/Pdt.G/2017/PN.Bks.TERGUGAT I dan PENGGUGAT samasama telah dewasa dantidak berada dalam suatu pengampuan / pailit sehinggaPERJANJIAN PENYEDIAAN telah memenuhi syarat sahnyaterkait kecakapan pihakpihak yang membuat suatu perjanjiansesuai Pasal 1320 (1) KUHPerdata.b.
46 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sarandi KaryaNugraha telah menjadi kaya atau bertambah kekayaannya menurutpengertian akuntansi dan keuangan ;e Bahwa menurut Yurisprudensi yang berhak menentukan UntungRugi suatuperusahaan adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan diaudit olehAkuntan Publik.
199 — 182 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 56 UndangUndang No. 1 Tahun 1995 tentangPerseroan Terbatas menyatakan bahwa dalam waktu limabulan setelah tahun buku perseroan ditutup, Direksimenyusun laporan tahunan untuk diajukan kepada RUPS,yang memuat sekurangkurangnya, antara lain perhitungantahunan terdiri dari neraca akhir tahun buku yang baruHal. 95 dari 105 hal. Put.
YANIH
Tergugat:
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
478 — 363
mengakui dan menyatakandibawah sumpah agamanya: menyatakan bahwa Akta Pengikatan Jual Beli No.11 tanggal 24 Juni2011 dibuat di Jalan Pulo Mas Timur A No. 3 Jakarta Timur pukul10.00 WIB, sedangkan akta sebelumnya yaitu Akta Risalah RUPSNo. 10 tanggal 24 Juni 2011 dibuat di Hotel Santika jalan Aipda KSTubun Nomor 7 Jakarta Barat pukul 10.05 WIB, selanjutnya SriSutiyah mengakui bahwa Akta Pengikatan Jual Beli No.11 tanggal24 Juni 2011 dibuat dan ditandatangani dihadapan saksi,sedangkan Akta Risalah RUPS
Dan Akta Risalah RUPS No. 10 tanggal 24 Juni 2011 jam 10.05WIB yang dibuat dan ditandatangani hanya dihadapan DewiSuryanti jelas juga ilegal dan palsu, fakta ini walaupun tidak adahubungan langsung dengan perkara ini, namun membuktikanbahwa notaris Sri Sutiyah sudah rutin untuk menghalalkan yangharam/palsu untuk melakukan segala perbuatan melawan hukumyang secara rutin dilakukannya.Halaman 20 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN. JKT.
628 — 1125
Draf RKAP yang sudah direkomendasi oleh Dekom selanjutnya dikirim kePemegang Saham (BUMN) untuk dibahas dan disetujui oleh RUPS;.
RKAP yang sudah di sahkan oleh RUPS selanjutnya didistribusikan ke semuaUnit untuk dilaksanakan disertai dengan pengalokasian anggaran dan kasmasingmasing Unit;Penarikan kas dilakukan oleh Unit sesuai dengan kebutuhan mingguan/bulanan yang disusun sebelumnya dan pembayaran kepada pegawai/vendordilakukan oleh Unit sesuai dengan pagu mingguan/bulanan yang disediakan.Bahwa saksi tidak mengetahui prosedur pengajuan proyek yang didanai denganAPBN, pengajuan dana APBN dilaksanakan oleh Project Director
Pst.e Bahwa berdasarkan RKAP yang sudah di sahkan oleh RUPS, anggaran investasidialokasikan ke masingmasing Unit.e Unit menyusun estimasi rencana disbursement bulanan sesuaidengan pagu anggaran yang disediakan.e Pencairan/penarikan terhadap pagu disbursement dapat dilakukanoleh Unit sesuai dengan rencana pembayaran yang sudah siap diUnit yang bersangkutan.e PT.
ANDIKO,SH,MH,DKK
Terdakwa:
GANNOFFAHLIS, S.H.
75 — 87
Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sawahlunto ke Dalam Saham Perseroan Terbatas Wahana Wisata Sawahlunto Tahun 2011 (Dus 1)
- 1 (Satu) Rangkap Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sawahlunto ke Dalam Saham Perseroan Terbatas Wahana Wisata Sawahlunto Tahun 2011 (Dus 1)
- 1 (Satu) Rangkap Salinan Akta Notaris Dan PPAT Zulfahmy, SH, M.Kn Nomor 8 Tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB
Wahana Wisata Sawahlunto Tanggal 15 September 2017 (Dus 1)
- 1 (Satu) Rangkap Salinan Akta Notaris Dan PPAT Zulfahmy, SH, M.Kn Nomor 2 Tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT.
(Dus 1)
- 1 (Satu) Rangkap Salinan Akta Notaris Dan PPAT Zulfahmy, SH, M.Kn Nomor 3 Tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Wahana Wisata Sawahlunto Tanggal 06 Februari 2020. (Dus 1)
- 1 (Satu) Rangkap Salinan Akta Notaris Dan PPAT Zulfahmy, SH, M.Kn Nomor 7 Tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Wahana Wisata Sawahlunto Tanggal 12 Juni 2015.
146 — 182
Vivek Panwar baru menjabat / diangkat sebagai Anggota Direksi (in casu DirekturUtama) pada tanggal 5 April 2012, sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris Nomor :2/2012 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Sirkuler Pemegang Saham SebagaiPengganti RUPS ; 202 2 29202 Tidak ada satu ketentuan dalam UU Minerba yang mengatur untuk melaporkan maupunmeminta persetujuan Bupati (in casu Tergugat) atas Pengangkatan seseorang menempatijabatan Anggota Direksi (in casu Direktur Utama) sebuah Perseroan Terbatas PemegangIUP
507 — 145
Surveyor Indonesia berdasarkan Pernyataan RUPS PT. SurveyorIndonesia Nomor: tanggal 09 November 2010; yang berdasarkanKeputusan Direksi PT Surveyor Indonesia No.