Ditemukan 6290 data
88 — 66
., memberikan keterangan di depan persidangan yang padapokoknya sebagai berikut :Bahwa pada tahun 2013 terdapat kegiatan Proyek rehabilitasi Pasar AtasCurup TA. 2013Bahwa saksi kenal dengan Saksi Edi Iskandar dan saksi denganya tidakada hubungan keluargaBahwa saksi sebagai pimpinan di Grup PT Zuty Jaya Mempawah.Bahwa saat Saksi Edi Iskandarmeminjam PT Zuty Jaya Mempawahdilakukan didepan notaris Deni Yohanes , SH,MKn Akta pernyataankeputusan Rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPS LB)perseroaan
225 — 47
JAMSOSTEK (Persero) dari Badan HukumPrivat menjadi Badan Hukum Publik BPJS Ketenagakerjaan yang bertanggungjawab kepada Presiden dan tidak lagi ke RUPS;(Pasal 7 ayat dan 2, UU RI No. 24, Tahun 2011);Transformasi dari PT. JAMSOSTEK (Persero); PT.
301 — 128
visi dan strategi bisnis antara Tergugat IIIdengan Para Tergugat lainnya.Bahwa dalam klasula jual beli saham antara Tergugat III dan Tergugat VIIIpada halaman 3 Pasal disebutkan bahwa segala keuntungan atau kerugianyang didapat atau diderita dengan sahamsaham aquo menjadi milk dandipikul oleh Pihak Kedua.Bahwa dikarenakan telah terjadi pengalihan saham maka berdasarkan Pasal 52jo Pasal 60 UndangUndang No. 40 Tentang Perseroan Terbatas maka beralihpula hak menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS
BUCHARI TUASIKAL, S.H.
Terdakwa:
DEASY ARYANTINA ALS ECI
155 — 49
Gatot Subroto Kav. 52, Jakarta Selatan menjabat sebagai VP InvestorRelation sejak 1 Februari 2015, yang bergerak dalam bidang jasa telekomunikasi, tugasdan tanggung jawab saksi adalah pembuatan laporan tahunan, bertemu denganinvestor, pemegang saham dan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS),dalam pekerjaan saksi bertanggung jawab kepada Direktur Keuangan PT.TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk.Bahwa saksi menerangkan sebagai Karyawan Kontrak yang mengisi jabatan jabatantertentu di PT.
609 — 761
Pasal 4 ayat (1) dan (2) UU LPS), yang dalammenjalankan fungsi tersebut antara lain Tururt Tergugat I melakukanpenanganan bank gagal termasuk penyelamatan bank gagal berdampaksistemik;15.Bahwa pada 21 November 2008 berdasarkan Keputusan KomiteStabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang menetapkan Tergugat sebagaiBank Gagal Berdampak Sistemik dan selanjutnya menyerahkanpenanganan Tergugat pada Turut Tergugat sebagaimana dalamketentaun Pasal 40 UU LPS, yan antara lain mengambil alih segala hakdan wewenang RUPS
84 — 43
Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;b. Menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi;c.
354 — 282 — Berkekuatan Hukum Tetap
ayat 1memuat sekurangkurangnya:a. nama dan tempat kedudukan Perseroan;b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;c. jangka waktu berdirinya Perseroan;d. besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modaldisetor;e. jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlahsaham untuk tiap klasifikasi, hakhak yang melekat pada setiapsaham, dan nilai nominal setiap saham;f. nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris;g. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS
126 — 67
Warmadewa (Hukum Bisnis); Bahwa, ahli tidak ada membawa dokumen yang mendukung keahliannyahanya membawa surat tugas tertanggal 27 Nopember 2015 Nomor085/Pengwil/INIBALI/XI/2015; Bahwa kuasa penggugat keberatan sebagai ahli tidak bisa menunjukkansurat keterangan tentang keahliannya dan kuasa tergugat dan Kuasatergugat III tidak berkeberatan; Bahwa, dalam toeri ada 2 (dua) akta yaitu akta pejabat adalah akte yangdidalam pembuatannya Notaris terlibat langsung didalamnya, misalnyaRapat Umum Pemegang Saham (RUPS
346 — 334
Maka dari itu terlalu dinijika Para Penggugat menganggap Para Tergugat telah melakukan tindakpidana.Bahwa Para Penggugat telah salah menafsirkan Piercing the coorporate(lefting the coorporate veil) dalam dalil gugatannya, sebab asas tersebuthanya dapat dilakukan apabila terdapat tindakan ultra vires (tindakan yangmelebihi dari Kewenangannya) yang dilakukan oleh organ PT (baik Direksi,Komissaris, maupun RUPS) pada saat melakukan tugas dan kewenangannya,bukan dapat dikenakan atas tindakan perusahaan.Bahwa
IDA FARIDA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK
Intervensi:
PT. PAKUAN Tbk
712 — 706
AHUAH.01.030362920,tanggal 25 Agustus 2020 (fotocopy printout);Akta Pernyataan RUPS Luar Biasa PT.
113 — 62
dasar, maka perjanjian tersebut cacatdemi hukum dan dapat dibatalkan melalui gugatan ;Bahwa, kalau ada 2 ( dua ) perjanjian dengan obyek yang sama, makahal ini sudah termasuk hukum perdata internasional, hukum yangberlaku adalah dimana perjanjian dilaksanakan, dimana bendatersebut berada;Bahwa, maka perjanjian ini merupakan perjanjian yang utama, bukanperjanjian acesoir/tambahan, maka perjanjian yang kedua akanmenggugurkan perjanjian yang pertama ;Bahwa, pembubaran badan hukum dilakukan melalui RUPS
137 — 27
Bahwa selainitu, PERJANJIAN PENYEDIAAN sendiri bukanlah suatu perjanjianyang memerlukan persetujuan dari RUPS atau circular resolutionuntuk mengeesahkan' perjanjian ini. Selain itu, direkturHal. 3 dari 160 hal. Putusan Nomor :216/Pdt.G/2017/PN.Bks.TERGUGAT I dan PENGGUGAT samasama telah dewasa dantidak berada dalam suatu pengampuan / pailit sehinggaPERJANJIAN PENYEDIAAN telah memenuhi syarat sahnyaterkait kecakapan pihakpihak yang membuat suatu perjanjiansesuai Pasal 1320 (1) KUHPerdata.b.
199 — 182 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 56 UndangUndang No. 1 Tahun 1995 tentangPerseroan Terbatas menyatakan bahwa dalam waktu limabulan setelah tahun buku perseroan ditutup, Direksimenyusun laporan tahunan untuk diajukan kepada RUPS,yang memuat sekurangkurangnya, antara lain perhitungantahunan terdiri dari neraca akhir tahun buku yang baruHal. 95 dari 105 hal. Put.
Terbanding/Terdakwa : REY ABETH NEGO Alias ABETH Anak dari MARTONO
93 — 57
Notaris Pendirian PT BPR BKK Ungaran Perseroda Nomor 07 tanggal 18 Desember 2019;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0032188.AH.01.02.Tahun 2021 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Ungaran (Perseroda) tanggal 04 Juni 2021;
- 1 (satu) Bundel Fotocopy Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB
) PD BPR BKK UNGARAN KAB SEMARANG Nomor 01;
- 1 (satu) Bundel Fotocopy Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PD BPR BKK UNGARAN KAB SEMARANG;
- 1 (satu) Bundel Fotocopy Keputusan Direksi Nomor 002/Kep.Dir/BPR BKK UNG/I/2021 tentang Struktur Organisasi, tata Kerja dan Petunjuk Teknis Operasional PT BPR BKK Ungaran (Perseroda);
- 1 (satu) Bundel Fotocopy Keputusan Direksi PT Bank Perkreditan Rakyat BKK Ungaran Perseroda Nomor 054/Kep.Dir
YANIH
Tergugat:
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
478 — 363
mengakui dan menyatakandibawah sumpah agamanya: menyatakan bahwa Akta Pengikatan Jual Beli No.11 tanggal 24 Juni2011 dibuat di Jalan Pulo Mas Timur A No. 3 Jakarta Timur pukul10.00 WIB, sedangkan akta sebelumnya yaitu Akta Risalah RUPSNo. 10 tanggal 24 Juni 2011 dibuat di Hotel Santika jalan Aipda KSTubun Nomor 7 Jakarta Barat pukul 10.05 WIB, selanjutnya SriSutiyah mengakui bahwa Akta Pengikatan Jual Beli No.11 tanggal24 Juni 2011 dibuat dan ditandatangani dihadapan saksi,sedangkan Akta Risalah RUPS
Dan Akta Risalah RUPS No. 10 tanggal 24 Juni 2011 jam 10.05WIB yang dibuat dan ditandatangani hanya dihadapan DewiSuryanti jelas juga ilegal dan palsu, fakta ini walaupun tidak adahubungan langsung dengan perkara ini, namun membuktikanbahwa notaris Sri Sutiyah sudah rutin untuk menghalalkan yangharam/palsu untuk melakukan segala perbuatan melawan hukumyang secara rutin dilakukannya.Halaman 20 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN. JKT.
160 — 98
Judul kontrak/perjanjian;Pembukaan;Kompalsi para pihak;Isi KontrakPenutup;Tanda tangan;Perbaikan naskah;Pernbaika naskah akhir;oO ON Pap oO Penandatanganan;Bahwa yang bertanda tangan didalam kontrak adalah para pihak dan saksi;Bahwa bila perjanjian tersebut tidak ada saksi maka azas publisitas pada perjanjiantersebut tidak terpenuhi;Bahwa yang dimaksud dengan direksi adalah orang yang diangkat melalui RUPS(Rapat Umum pemegang Saham), jika 1 orangnya disebut direksi akan tetapi jikalebih dari satu
Terbanding/Tergugat : Rusli Anggra Kusuma
Turut Terbanding/Penggugat II : PERUSAHAAN UMUM PERUM PERIKANAN INDONESIA CABANG BELAWAN
76 — 36
Dalamsewa menyewa, pihak penyewa tidak berhak memaksakan harganyakepada si pemilik; Bahwa tentang ketentuan tarif itu berdasarkan RUPS dan tariffadalah suatu kebijakan dari direksi dan itu dapat dapat berlaku surutkarena di dalam ilmu hukum hanya terhadap web saja yang tidakboleh berlaku surut;Halaman 69 dari 95 halaman Putusan Nomor 124/Pdt/2020PT MDN Bahwa kebijakan yang dikeluarkan berdasarkan keputusan direksitidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan ingkar janji; Bahwa Perjanjian Sewa itu
ANDIKO,SH,MH,DKK
Terdakwa:
GANNOFFAHLIS, S.H.
75 — 87
Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sawahlunto ke Dalam Saham Perseroan Terbatas Wahana Wisata Sawahlunto Tahun 2011 (Dus 1)
- 1 (Satu) Rangkap Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sawahlunto ke Dalam Saham Perseroan Terbatas Wahana Wisata Sawahlunto Tahun 2011 (Dus 1)
- 1 (Satu) Rangkap Salinan Akta Notaris Dan PPAT Zulfahmy, SH, M.Kn Nomor 8 Tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB
Wahana Wisata Sawahlunto Tanggal 15 September 2017 (Dus 1)
- 1 (Satu) Rangkap Salinan Akta Notaris Dan PPAT Zulfahmy, SH, M.Kn Nomor 2 Tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT.
(Dus 1)
- 1 (Satu) Rangkap Salinan Akta Notaris Dan PPAT Zulfahmy, SH, M.Kn Nomor 3 Tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Wahana Wisata Sawahlunto Tanggal 06 Februari 2020. (Dus 1)
- 1 (Satu) Rangkap Salinan Akta Notaris Dan PPAT Zulfahmy, SH, M.Kn Nomor 7 Tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Wahana Wisata Sawahlunto Tanggal 12 Juni 2015.
1.Aldi Rinanda Rijasa, S.H., M.H.
2.M. Syaran Jafizhan, S.H., M.H.
Terdakwa:
DEDEK PRANATA
371 — 191
- Barang bukti yang disita dari Ir AGUS PURNOMO, M.Si sesuai berita Acara Penyitaan tanggal 15 Juni 2020 berupa:
- 4 (empat) lembar foto copy legalisir salinan keputusan menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. RNI nomor: KEP -234/MBU /2007 tanggal 8 Oktober 2007 yang di tanda tangani oleh SOFYAN JALIL selaku menteri BUMN.
- 1 (satu) bundel foto copy legalisir Anggaran Dasar perseroan PT.
- 1 (satu) bundel foto copy legalisir Risalah RUPS pengesahan Laporan Keuangan Tahun buku 2010 PT. Perkebunan Mitra Ogan.
- 1 (satu) bundel foto copy Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2011 beserta Risalah Rapat umum pemegang saham PT Perkebunan Mitra Ogan tentang pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2011.
- 1 (satu) bundel foto copy legalisir akta notaris no 26 dari Notaris NANDA FAUZ IWAN tanggal 27 Februari 2019 Pernyataan Keputusan para pemegang saham di luar RUPS tanggal 27 februari 2019.
- 1 (satu) bundel foto copy legalisir Job Description PT Rajawali Nusantara Indonesia nomor JD/RNI/SekretariatKorporasi/01.1 tentang uraian jabatan sekertaris Korporasi.
- 1 (satu) bundel foto copy legalisir Dokumen Keputusan Para pemegang saham di luar RUPS PT. PMO tentang pengesahan RKASP dan RKA PKBL tahun 2014.
- 1 (satu) bundel foto copy legalisir bahan paparan direksi PT PMO pada RUPS RKAP Tahun Buku 2014.
- 5 (lima) lembar foto copy legalisir Surat DEKOM PT. PMO nomor: 01/MO/DK/I/2014 tanggal 27 Januari 2014 perihal Tanggapan dan rekomendasi atas RKAP PT.
PMO nomor: DIR /PT.RNI- PTPN III /037/I/2014 tanggal 24 Januari 2014 perihal permohonan pengesahan RKAP 2014
- 1 (satu) bundel foto copy legalisir bahan paparan direksi PT PMO pada RUPS RKAP Tahun Buku 2013.
- 1 (satu) bundel foto copy legalisir Risalah RUPS PT. PMO tentang pengesahan RKAP tahun 2013 pada tanggal 15 Februari2013
- 1 (satu) bundel foto copy legalisir Risalah RUPS PT Perkebunan Mitra Ogan Tahun 2016 tentang persetujuan RKAP dan (RKA-PKBL).
88 — 268
Satriacipta Astakencana telah mengadakan perjanjian sewahollow dengan TURUT TERGUGAT II, padahal PENGGUGAT tidak pernahmengangkat TERGUGAT sebagai Direktur seperti yang diatur dalamUndangUndang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas/UUPT,sehingga segala perouatan PENGGUGAT adalah tanggung jawab pribadi(BuktiP6);Kutipan Pasal 94 ayat (1) UUPT menyatakan:Anggota Direksi diangkat oleh RUPS;PERBUATAN TERGUGAT YANG TELAH MENERIMA PEMBAYARAN KEREKENING PRIBADI DAN TIDAK DIPERGUNAKAN UNTUK MEMBAYARPEMBELIAN