Ditemukan 1067 data
8 — 0
yang bernamaRistyaningsih;Menimbang bahwa berdasarkan buktibukti P.1 tersebut diatas, telahterbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayan KabupatenCilacap sehinggaperkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Cilacap,Menimbang, bahwa berdasarkan, bukti P.2 Pemohon terikat olehsuatu perkawinan, maka sesai pasal 49 UndangUndang nomor 7 tahun 1989yang diubah dengan UndangUndang nomor 3 tahun 2006 jo UndangUndangnomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkawanan ini menajdikewenangan Absolud
119 — 26
Eksepsi Gugatan Pengqugat Salah Kompetensi Absolud: Bahwa sebagaimana surat gugatan Penggugat yakni pada halaman 3,dan halaman 4, Penggugat telah mempermasalahkan SHM No. 414Halaman 5 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2017/PN Lbpdimana menyebutkan bahwa : dalam Sertifikat Hak Milik No. 414termasuk tanah Penggugat seluas + 294,6 M; Bahwa berkaitan dengan Sertifikat Hak Milik beserta denganpengukurannya adalah merupakan perbuatan/ keputusan administrasinegara yang bersifat final, individual
dan kongkrit, sehingga berdasarkankepada UU No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah dengan UUNo. 9 Tahun 2004 dan Perubahan kedua UU No. 51 Tahun 2009 TentangPeradilan Tata Usaha Negara, maka seharusnya keberatan/ sengketateradap suatu keputusan pejabat adminsitrasi negara ada merupakankompetensi Absolud Pengadilan Tata Usaha Negara dalam hal iniPengadilan Tata Usaha Negara Medan bukan kewenangan AbsoludPengadilan Negeri; Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas sangatlah beralasan agargugatan
Penggugat dinyatakan salah kompetensi absolud dan karenanyadinyatakan tidak dapat diterima (N.O);2.
DALAM EKSEPSI:1.2.UP em F Menerima dan mengabuikan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;Menyatakan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Tidak berwenangsecara absolud memeriksa dan mengadili perkara aquo karenamerupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;Menyatakan gugatan Penggugat telah daluarsa;Gugatan Penggugat kabur (Obscuurilibelli);Gugatan Penggugat kurang pihak;Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karenanya;ALAM POKOK PERKARA:Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;ll.
Pengadilan Tata UsahaNegara dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Medan bukankewenangan Absolud Pengadilan Negeri;2.
175 — 708
Pasal 10 ayat (2) undang undang No. 4 tahun 2004 dn undang undang no. 6tahun 1986 tentang peradilan TUN), gugatan TUN secara absolud merupakankewenangan Peradilan TUN sedangkan sengketa hak milik dan PMH menjadiyuridiksi absolud Peradilan Umum (PN).
. ;5 Bahwa, sebagaimana sudah diuraikan dalam point 1 s/d 4 diatas maka dapatdisimpulkan, bahwa; sertifikat tanah adalah merupakan suatu Keputusan TataUsaha Negara, oleh karena itu bukan yuridiksi Pengadilan Negeri untukmembatalkannya, melainkan merupakan yuridiksi Absolud Peradilan TataUsaha Negara.
Dengan demikian terbukti gugatan Penggugat dalamperkara ini telah melanggar Kompetensi Absolud, oleh karenanya itu sudahsepatutnya gugatan Penggugat dalam perkara ini DINYATAKAN DITOLAKATAU SETIDAKNYA DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (NIETONTVANKELIJKE VERKLAARD) ;B.
Pasal 10 ayat (2) undang undang No. 4 tahun 2004dn undang undang no. 6 tahun 1986 tentang peradilan TUN), gugatan TUNsecara absolud merupakan kewenangan Peradilan TUN sedangkansengketa hak milik dan PMH menjadi yuridiksi absolud Peradilan Umum(PN).
Dengan demikian terbukti gugatanPenggugat dalam perkara ini telah melanggarKompetensi Absolud, oleh karenanya itu sudahsepatutnya gugatan Penggugat dalam perkara iniDINYATAKAN DITOLAK ATAU SETIDAKNYADINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (NIETONTVANKELIJKE VERKLAARD) jB.
11 — 1
Dengan demikian pemeriksaanperkara a quo telah memenuhi maksud ps 82 (1) UndangUndang Nomor 7 tahun1989 jo pasal 2 ayat (2) dan pasal 7 ayat (1) perma tahun 2008;Menimbang, bahwa putusan ini mengenai cerai talak yang diajukan olehpihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan pasal 49 (a) UndangUndangNomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 50tahun 2009, maka perkara a quo merupakan kewenangan absolud Peradilan Agama;Menimbang, bahwa ternyata Kuasa Pemohon tidak
INDAH PUJIATI,S.H.
Terdakwa:
1.MUHMMAD FAHRI Als. JEK Ak. USMAN MUSTAFA
2.WAHID ALS JAGAD AK. WALID
18 — 18
WAHID memasukan besitersebut kedalam gembok dan kami hentakan dengan keras secarabersama sama dan dengan satu kali hentakan gembok tersebutlangsung terbuka setelah itu Terdakwa langsung melihat Compresor danTerdakwa dengan WAHID menyisihkan Compresor tersebut kemudianTerdakwa langsung mengambil helm balap dan ada camera action yangnempel di helm kemudian helm langsung Saksi pake dikepala dan 1buah hp Asus warna hitam setelah itu Terdakwa dan WAHID mengangkatcompresor tersebut ke atas motor Revo Absolud
milik Terdakwa danHalaman 9 dari 25 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Sbwyang mengendarai sepeda motor Terdakwa sementara WAHIDdibelakang dan Compresornya ditengah kemudian Terdakwa dan WAHIDlangsung pulang;Bahwa Terdakwa mengangkut 1 buah Compresor warna orange polos,1 buah hp merek Asus Zenfone Live warna hitam, Camera Action merekkogan dan ibuah helm cross merek GM warna hitam motif biru putihdengan menggunakan sepeda motor Honda Revo Absolud warna hitam;Bahwa Terdakwa dan WAHID mengambil 1 buah
WAHID memasukan besi tersebut kedalamgembok dan kami hentakan dengan keras secara bersama sama dandengan satu kali hentakan gembok tersebut langsung terbuka setelah ituTerdakwa langsung melihat Compresor dan Terdakwa dengan WAHIDmenyisinkan Compresor tersebut kemudian Terdakwa langsungmengambil helm balap dan ada camera copro yang nempel di helmkemudian helm langsung Terdakwa pake dikepala dan 1 buah hp Asuswarna hitam setelah itu Terdakwa dan WAHID mengangkat compresortersebut ke atas motor Revo Absolud
ANDHY DJUNAEDY Bin HALIM MULYONO
20 — 3
diuraikan di atas;Menimbang bahwa berdasarkan buktibukti P.1 tersebut diatas, sertatelah terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum KabupatenCilacap sehingga perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan AgamaCilacap,Menimbang, bahwa berdasarkan, bukti P.2 Pemohon terikat olehsuatu perkawinan, maka sesai pasal 49 UndangUndang nomor 7 tahun 1989yang diubah dengan UndangUndang nomor 3 tahun 2006 jo UndangUndangnomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkawanan ini menajdikewenangan Absolud
SITI MUNASIAH alias MUNSIAH binti Sanmuhidi
15 — 0
kelahiran anakanya ;Menimbang bahwa berdasarkan buktibukti P.1 dan P. 2 tersebutdiatas, telah terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah KabupatenCilacap sehingga perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan AgamaCilacap,Menimbang, bahwa berdasarkan, bukti P. 3 Pemohon terikat olehsuatu perkawinan, maka sesai pasal 49 UndangUndang nomor 7 tahun 1989yang diubah dengan UndangUndang nomor 3 tahun 2006 jo UndangUndangnomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkawanan ini menajdikewenangan Absolud
15 — 1
berdasarkan buktibukti P.1 tersebut diatas, telahterbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Cilacap sehinggaperkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Cilacap,Menimbang, bahwa berdasarkan, bukti P.2 Pemohon terikat oleh suatuperkawinan, maka sesai pasal 49 UndangUndang nomor 7 tahun 1989 yangdiubah dengan UndangUndang nomor 3 tahun 2006 jo UndangUndang nomor50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Peraturan Menteri Agama Nomor11 tahun 2007 maka perkara ini menjadi kKewenangan Absolud
11 — 0
penyesuaian dokumendokumen ;Menimbang bahwa berdasarkan buktibukti P.1 tersebut diatas, telahterbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Cilacap sehinggaperkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Cilacap;Menimbang, bahwa berdasarkan, bukti P.2 Pemohon terikat oleh suatuperkawinan, maka sesai pasal 49 UndangUndang nomor 7 tahun 1989 yangdiubah dengan UndangUndang nomor 3 tahun 2006 jo UndangUndang nomor50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkawanan ini menajdikewenangan Absolud
9 — 0
bernamaAnak 2 dan Anak 3 ;Menimbang bahwa berdasarkan buktibukti P.1 tersebut diatas, telahterbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Cilacap sehinggaperkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Cilacap,Menimbang, bahwa berdasarkan, bukti P.2 Pemohon terikat oleh suatuperkawinan, maka sesai pasal 49 UndangUndang nomor 7 tahun 1989 yangdiubah dengan UndangUndang nomor 3 tahun 2006 jo UndangUndang nomor50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkawanan ini menajdikewenangan Absolud
26 — 2
danmenerangkan tidak akan mengajukan alatalat bukti maupun keteranganlagi, selanjutnya mohon putusan j Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuksegala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaanperkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dariputusan ini, f nnn nnn nn nn nnn nnn nn nnnTENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa isi gugatan Penggugat selengkapnya adalahsebagaimana telah diuraikan di atas ;~~~==== =Menimbang, setelah memeriksa Kompetensi Absolud
15 — 1
berdasarkan buktibukti P.1 tersebut diatas, telahterbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Cilacap sehinggaperkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Cilacap,Menimbang, bahwa berdasarkan, bukti P.2 Pemohon terikat oleh suatuperkawinan, maka sesai pasal 49 UndangUndang nomor 7 tahun 1989 yangdiubah dengan UndangUndang nomor 3 tahun 2006 jo UndangUndang nomor50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Peraturan Menteri Agama Nomor11 tahun 2007 maka perkara ini menjadi kKewenangan Absolud
Terbanding/Tergugat I : PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. Cabang Syariah Surabaya
Terbanding/Tergugat II : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
Terbanding/Turut Tergugat : Badan Pertanaham Nasional
Turut Terbanding/Penggugat II : Samin Marta Kusuma
83 — 53
Mengabulkan Eksepsi Absolud dariTergugat ;2. Menyatakan Pengadilan Negeri Gresik tidak berwenang memeriksa danmengadili perkara Aquo;3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalamperkara ini sebesar Rp.931.000,00 ( sembilan ratus tiga puluh satu riburupiah) ;Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor108/Pdt.G/2019/PN.
208 — 187
Berkaitan Kewenangan Mengadili dari Pengadilan Tata UsahaNegara (kompetensi Absolud) karena dalam gugatan Penggugatmaterinya tentang masalah Kepemilikan dan Penguasaan tanah,sehingga seharusnya mengajukan gugatan melalui PengadilanNegeri;2. Berkaitan dengan Tenggang waktu mengajukan gugatan karenagugatan telah melewati tenggang waktu sebagaimana diaturHalaman 75 dari 87.
telah melewati tenggang waktu 90 hari sebagaimana diaturyurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor Reg 5 K/TUN/1992tanggal 21 Januari 1993;Menimbang bahwa dalam Surat Jawaban, Tergugat Il Intervensi 2 telahmengajukan 2 (dua) poin eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut ;1.Berkaitan Kewenangan Mengadili dari Pengadilan Tata UsahaNegara (kompetensi Absolud) karena dalildalil Penggugat yangpada pokok materinya tentang permasalahan kepemilikan danpenguasaan tanah;.
Berkaitan dengan Tenggang wakitu mengajukan gugatan karenagugatan telah melewati tenggang waktu 90 hari sebagaimana diaturyurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Noimor Reg 5 K/TUN/1992tanggal 21 Januari 1993;Menimbang bahwa dalam Surat Jawaban, Tergugat Il Intervensi 3telah mengajukan 3 (tiga) poin eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut;1.Berkaitan Kewenangan Mengadili dari Pengadilan Tata UsahaNegara (kompetensi Absolud) karena dalam gugatan Penggugatunsur kepemilikan adalah faktor yang dominan
Eksepsi Kewenangan Mengadili dari Pengadilan Tata UsahaNegara (kompetensi Absolud);2. Eksepsi lewat waktu mengajukan gugatan;3. Eksepsi Gugatan kabur dan premature;Menimbang, bahwa Penggugat telah membantah eksepsieksepsitersebut di atas dalam Replik atas Jawaban Tergugat, Tergugat Il Intervensi1 dan Tergugat Il Intervensi 2 pada tanggal 29 Nopember 2016, dan ReplikAtas Jawaban Tergugat Il Intervensi 3 pada tanggal 20 Desember 2016 yangHalaman 77 dari 87.
Dalam Pokok Perkara;Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat, Tergugat IllIntervensi 1, Tergugat Il Intervensi 2, dan Tergugat Il Intervensi 3 terkaitkewenangan mengadili atau Kompetensi absolud telah diterima makaterhadap pokok Perkara dalam perkara ini tidak perlu dipertimbangkan lagi;Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak berwenangsecara absolud mengadili perkara a quo maka Majelis Hakim berpendapatbahwa terhadap gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;Menimbang, bahwa oleh
13 — 1
diuraikan di atas;Menimbang bahwa berdasarkan buktibukti P.1 tersebut di atas, telah terbuktibahwa Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Purwokerto sehingga perkara inimenjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Purwokerto;Menimbang, bahwa berdasarkan, bukti P.2 Pemohon terikat oleh suatuperkawinan, maka sesai pasal 49 UndangUndang nomor 7 tahun 1989 yang diubah denganUndangUndang nomor 3 tahun 2006 jo UndangUndang nomor 50 tahun 2009 tentangPeradilan Agama, maka perkara ini menjadi kewenangan Absolud
14 — 0
putusan ini termuat dalam beritaMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana telah diuraikan diatas ; Menimbang, bahwa perkara aquo tidak layak mediasi karena Termohon tidakhadir dalam persidangan, selanjutnya Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohondengan cara menasehati Pemohon agar hidup rukun kembali dengan Termohon akantetapi tidak berhasil ; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) terbukti Pemohon dan Termohonadalah suamiisteri sah, karenanya termasuk kompetensi absolud
10 — 1
akta kelahiran anakanya ;Menimbang bahwa berdasarkan buktibukti P.1 tersebut diatas, telahterbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Cilacap sehinggaperkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Cilacap,Menimbang, bahwa berdasarkan, bukti P.2 Pemohon terikat oleh suatuperkawinan, maka sesai pasal 49 UndangUndang nomor 7 tahun 1989 yangdiubah dengan UndangUndang nomor 3 tahun 2006 jo UndangUndang nomor50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkawanan ini menajdikewenangan Absolud
21 — 1
Motor Honda Revo Absolud tanpa plat nomor polisiDikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa M. ARIFIN DALIMUNTHE- 1 (satu) buah keranjang gandeng; Dimusnakan;5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;
Motor Honda Revo Absolud tanpa plat nomor polisiDikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa M.
14 — 1
bernamaNURUL KHOLIFAH PRAMESTIA;Menimbang bahwa berdasarkan buktibukti P.1 tersebut diatas,telah terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Cilacapsehingga perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Cilacap,Menimbang, bahwa berdasarkan, bukti P.2 Pemohon terikat olehsuatu perkawinan, maka sesai pasal 49 UndangUndang nomor 7 tahun 1989yang diubah dengan UndangUndang nomor 3 tahun 2006 jo UndangUndangnomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkawanan ini menajdikewenangan Absolud
107 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kompetensi Absolud;2. Error in Person/Diskulifikasi;3. Gugatan Obscuur Libel;4.