Aparat Pemerintahan Kampung (TPAPK) se-Kecamatan Banjar Margo untuk Bulan Januari s/d Maret 2012 Triwulan I (satu).22) Asli Surat Bukti Kas Pengeluaran sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintahan Kampung (TPAPK) se-Kecamatan Menggala Timur untuk Bulan Januari s/d Maret 2012 Triwulan I (satu)23) Asli Surat Bukti Kas Pengeluaran sebesar Rp. 63.600.000,- (Enam puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Tunjangan

Penghasilan Aparat Pemerintahan Kampung (TPAPK) se-Kecamatan Meraksa Aji untuk Bulan Januari s/d Maret 2012 Triwulan I (satu)24) Asli Surat Bukti Kas Pengeluaran sebesar Rp. 82.950.000,- (Delapan puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintahan Kampung (TPAPK) se-Kecamatan Banjar Agung untuk Bulan Januari s/d Maret 2012 Triwulan I (satu).25) Asli Surat Bukti Kas Pengeluaran sebesar Rp. 68.550.000,- (enam puluh delapan juta lima ratus

lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintahan Kampung (TPAPK) se-Kecamatan Penawar Aji untuk Bulan Januari s/d Maret 2012 Triwulan I (satu).26) Asli Surat Bukti Kas Pengeluaran sebesar Rp. 102.300.000,- (Seratus dua juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintahan Kampung (TPAPK) se-Kecamatan Penawar Tama untuk Bulan Januari s/d Maret 2012 Triwulan I (satu).27) Asli Surat Bukti Kas Pengeluaran sebesar Rp. 78.000.000,-

,- (enam puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintahan Kampung (TPAPK) se-Kecamatan Rawa Pitu untuk Bulan Januari s/d Maret 2012 Triwulan I (satu).30) Asli Surat Bukti Kas Pengeluaran sebesar Rp. 84.450.000,- (delapan puluh empat juta empat ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintahan Kampung (TPAPK) se-Kecamatan Gedung Meneng untuk Bulan Januari s/d Maret 2012 Triwulan I (satu).31) Asli Surat Bukti

).33) Asli Surat Bukti Kas Pengeluaran sebesar Rp. 25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintahan Kampung (TPAPK) se-Kecamatan Menggala untuk Bulan April s/d Mei 2012 Triwulan II (dua).34) Asli Surat Bukti Kas Pengeluaran sebesar Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) untuk pembayaran Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintahan Kampung (TPAPK) se-Kecamatan Banjar Baru untuk Bulan April s/d Mei 2012 Triwulan II (dua).35)

Aparat PemerintahanKampung (TPAPK) seKecamatan Banjar Margo untuk BulanJanuari s/d Maret 2012 Triwulan I (satu).Asli Surat Bukti Kas Pengeluaran sebesar Rp. 75.000.000,(Tujuh puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran TunjanganPenghasilan Aparat Pemerintahan Kampung (TPAPK) seKecamatan Menggala Timur untuk Bulan Januari s/d Maret2012 Triwulan I (satu)Asli Surat Bukti Kas Pengeluaran sebesar Rp. 63.600.000,(Enam puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaranTunjangan Penghasilan Aparat Pemerintahan

Penghasilan Aparat Pemerintahan Kampung(TPAPK) seKecamatan Menggala untuk Bulan April s/d Mei2012 Triwulan IT (dua).Asli Surat Bukti Kas Pengeluaran sebesar Rp. 52.000.000,(lima puluh dua juta rupiah) untuk pembayaran TunjanganPenghasilan Aparat Pemerintahan Kampung (TPAPK) seKecamatan Banjar Baru untuk Bulan April s/d Mei 2012Triwulan II (dua).Asli Surat Bukti Kas Pengeluaran sebesar Rp. 62.600.000,(enam puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaranTunjangan Penghasilan Aparat Pemerintahan

Penawar Aji untuk BulanApril s/d Mei 2012 Triwulan I (dua).Asli Surat Bukti Kas Pengeluaran sebesar Rp. 68.200.000,(enam delapan juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaranTunjangan Penghasilan Aparat Pemerintahan Kampung(TPAPK) seKecamatan Penawar Tama untuk Bulan April s/dMei 2012 Triwulan II (dua).Asli Surat Bukti Kas Pengeluaran sebesar Rp. 52.000.000,(lima puluh dua juta rupiah) untuk pembayaran TunjanganPenghasilan Aparat Pemerintahan Kampung (TPAPK) seKecamatan Gedung Aji untuk Bulan April

s/d Mei 2012Triwulan II (dua).Asli Surat Bukti Kas Pengeluaran sebesar Rp. 45.700.000,(empat puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) untukpembayaran Tunjangan Penghasilan Aparat PemerintahanKampung (TPAPK) seKecamatan Gedung Aji Baru untukBulan April s/d Mei 2012 Triwulan II (dua).Asli Surat Bukti Kas Pengeluaran sebesar Rp. 46.700.000,(empat puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) untukpembayaran Tunjangan Penghasilan Aparat PemerintahanKampung (TPAPK) seKecamatan Jitu Selatan untuk BulanApril

April s/dMei 2012 Triwulan IT (dua).Asli Surat Bukti Kas Pengeluaran sebesar Rp. 60.600.000,(enam puluh juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaranTunjangan Penghasilan Aparat Pemerintahan Kampung(TPAPK) seKecamatan Dente Teladas untuk Bulan April s/dMei 2012 Triwulan II (dua).Asli Surat Bukti Kas Pengeluaran sebesar Rp. 35.400.000, (tigapuluh lima juta empat ratus ribu rupiah) untuk pembayaranTunjangan Penghasilan Aparat Pemerintahan Kampung(TPAPK) seKecamatan Rawa Jitu Timur untuk Bulan April

.- Menyatakan Hukum tanah sengketa beserta 2 (dua) rumah parmanen di atas tanah sengketa adalah milik sah Penggugat;- Memerintahkan Tergugat segera mengosongkan rumah dan tanah sengketa dalam waktu 1 bulan sejak Keputusan ini memiliki Kekuatan Hukum tetap kalau perlu dengan melibatkan kekuatan Aparat keamanan Negara;- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara sebesar Rp. 1.221.000,- (satu juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Menetapkan Tergugat segera mengosongkan rumah dan tanah sengketa dalamwaktu 1 bulan sejak Keputusan ini memiliki Kekuatan Hukum tetap kalau perludengan melibatkan kekuatan Aparat keamanan Negara;Hal 3 dari 25 hal Putusan No.177/Pdt.G/2016/PN.Kpg4.

AcaraPemeriksaan setempat, maka Petitum poin dua gugatan Penggugat beralasanhukum untuk dikabulkan.Menimbang, bahwa terhadap petitum poin ketiga , oleh karena Penggugatadalah pemilik sah dari tanah sengketa tersebut maka Penggugat berhak untukmeminta siapapun yang menguasai tanah tersebut untuk mengosongkan rumahserta meninggalkan tanah sengketa tersebut dan menyerahkannya kepadaPenggugat agar dapat digunakan secara bebas oleh Penggugat, dan bila diperlukandilakukan dengan paksa dengan bantuan aparat

Menyatakan Hukum tanah sengketa beserta 2 (dua) rumah parmanen di atastanah sengketa adalah milik sah Penggugat; Memerintahkan Tergugat segera mengosongkan rumah dan tanah sengketadalam wakiu 1 bulan sejak Keputusan ini memiliki Kekuatan Hukum tetap kalauperlu dengan melibatkan kekuatan Aparat keamanan Negara;Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara sebesar Rp.1.221.000, (Satu juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis

Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk meyerahkan secara sukarela, aman dan tanpa syarat kepada Penggugat Rekonvensi berupa kewajiban sebagaiman dalam dictum Nomor 2 putusan ini dan apabila putusan ini tidak dapat dilaksanakan secara sukarela, aman dan tanpa syarat maka akan dilaksanakan upaya paksa dengan bantuan aparat kepolisian atau aparat lain yang terkait;Dalam Konvensi Dan RekonvensiMembebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untukmembayar biaya perkara ini sejumlah Rp366.000,-

(dua gram);Menimbang, bahwa untuk terlaksananya putusan ini, maka kepadaTergugat Rekonvensi dihukum untuk meyerahkan secara sukarela, aman dantanpa syarat kepada Penggugat Rekonvensi berupa kewajiban nafkah idah,mutah dan nafkah madiyah, dan apabila putusan ini tidak dapat dilaksanakansecara sukarela, aman dan tanpa syarat maka akan dilaksanakan upaya paksadengan bantuan aparat kepolisian atau aparat lain yang terkait;Dalam Konvensidan RekonvensiMenimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam

(dua gran) atau uang sebesar Rp1.000.000, (satu juta rupiah);1.Menolak gugatan Penggugat Rekonvesi untukselain dan selebihnya;Menghukum Tergugat Rekonvensi untukmeyerahkan secara sukarela, aman dan tanpasyarat kepada Penggugat Rekonvensi berupakewajiban sebagaiman dalam dictum Nomor 2putusan ini dan apabila putusan ini tidak dapatdilaksanakan secara sukarela, aman dan tanpasyarat maka akan dilaksanakan upaya paksadengan bantuan aparat kepolisian atau aparatlain yang terkait;Dalam Konvensi Dan RekonvensiMembebankan

Menghukum Tergugat untuk segera mengosongkan tanah sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat secara sukarela dan tanpa syarat, bila perlu dengan bantuan aparat keamanan (Kepolisian). 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.846.000,- (Delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah)6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya

Oleh karena itu Tergugat diperintahkanuntuk segera mengosongkan tanah sengketa dan diserahkan kepada Penggugatsecara sukarela dan tanpa syarat dan bila perlu dengan bantuan aparat kemanan(Kepolisian).11.

merugikanPenggugat sebagai pemilik sah atas obyek sengketa, dengan demikian Majelisberpendapat bahwa tuntutan Penggugat pada petitum angka 2 (dua), beralasan hukum dandapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena terbukti bahwa tanah sengketa adalah milikPenggugat oleh karena itu maka kepada Tergugat yang menempati tanah sengketa tanpaalas hak yang sah diperintahkan untuk segera mengosongkan tanah sengketa tersebutdan diserahkan kepada Penggugat secara sukarela dan tanpa syarat dan bila perlu denganbantuan aparat

Menghukum Tergugat untuk segeramengosongkan tanah sengketa danmenyerahkan kepada Penggugat secarasukarela dan tanpa syarat, bila perluHalaman 21 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 224/Pat.G/2015/PN.Kpgdengan bantuan aparat keamanan(Kepolisian).Menghukum Tergugat untuk membayarbiaya perkara sejumlah Rp.846.000,(Delapan ratus empat puluh enam riburupiah)Menolak gugatan Penggugat untukselain dan selebihnya ;Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim PengadilanNegeri Kupang, pada

Menghukum PARA TERGUGAT Dalam REKONPENSI atau pihak lain yang diberi kuasa olehnya untuk mengosongkan rumah di Perumahan KAPUK PERMAI Blok H. 37 Desa Kedawung - Kecamatan Kedawung - Kabupaten Cirebon tanpa syarat apapun juga, bila perlu dengan bantuan Aparat Kepolisian ;

7.

Menghukum PARA TERGUGAT Dalam REKONPENSI atau pihak lain yang diberi kuasa olehnya untuk mengosongkan tanah dan rumah di Perumahan PURI INDAH REGENCY Kav. 10 Desa Kedungjaya - Kecamatan Kedawung - Kabupaten Cirebon tanpa syarat apapun juga, bila perlu dengan bantuan Aparat Kepolisian ;

8.

Menghukum PARA TERGUGAT Dalam REKONPENSI atau pihak lain yang diberi kuasa olehnya untuk mengosongkan tanah dan bangunan penggilingan padi di Blok Jabolor Desa Ujungsemi - Kecamatan Kaliwedi - Kabupaten Cirebon tanpa syarat apapun juga, bila perlu dengan bantuan Aparat Kepolisian ;

9.

PARA TERGUGAT DalamREKONPENSI untuk menempati tanah dan bangunan penggilingan padi diBlok Jabalor Desa Ujungsemi Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebontelah berakhir pada tanggal 6 April 2012 . maka sangatberalasan kiranya menurut hukum untuk :* Menghukum PARA TERGUGAT Dalam REKONPENSI ataupihak lain yang diberi kuasa olehnya untuk mengosongkantanah dan bangunan penggilingan padi di Blok Jabalor DesaUjungsemi Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon tanpasyarat apapun juga, bila perlu dengan bantuan Aparat

Menghukum PARA TERGUGAT Dalam REKONPENSI atau pihak lainyang diberikuasa olehnya untuk mengosongkan tanah dan rumah diPerumahan PURI INDAH REGENCY Kav. 10 Desa Kedungjaya Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon tanpa syarat apapun juga. bilaperlu dengan bantuan Aparat Kepolisian ;7.

Dalam REKONPENSI atari pihak lain7syang diberi kuasa olehnya untuk mengosongkan rumah di PerumahanKAPUK PERMAIT Blok H. 37 Desa Kedawung Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon tanpa syarat apapun juga. bila perlu dengan bantuanAparat Kepolisian ;Menghukum PARA TERGUGAT Dalam REKONPENSI atau pihak lainyang diberi kuasa olehnya untuk mengosongkan tanah dan rumah diPerumahan PURI INDAH REGENCY Kav. 10 Desa Kedungjaya KecamatanKedawung Kabupaten Cirebon tanpa syarat apapun juga, bila perlu denganbantuan Aparat

., 2.2. dan 2.3.putusan ini, dan apabila putusan ini tidak dapat dilaksanakan secara sukarela, aman dan tanpa syarat maka akan dilaksanakn upaya paksa dengan bantuan aparat kepolisian atau aparat lain yang terkait;DALAM KONVENSI DAN REKONVENSIMembebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untukmembayar biaya perkara ini sejumlah Rp526.000,- (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);

nafkah madiyah (lampau) selama 1 (satu) tahunkepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah);Menimbang, bahwa untuk terlaksananya putusan ini, maka kepada TergugatRekonvensi dihukum untuk meyerahkan secara sukarela, aman dan tanpa syaratkepada Penggugat Rekonvensi berupa kewajiban nafkah idah, mutah dan nafkahmadiyah, dan apabila putusan ini tidak dapat dilaksanakan secara sukarela, amandan tanpa syarat maka akan dilaksanakan upaya paksa dengan bantuan aparatkepolisian atau aparat

Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk meyerahkan secara sukarela, amandan tanpa syarat kepada Penggugat Rekonvensi berupa kewajibansebagaimanatersebut dalam dictum nomor 2.1., 2.2. dan 2.3.putusan ini, danapabila putusan ini tidak dapat dilaksanakan secara sukarela, aman dan tanpasyarat maka akan dilaksanakn upaya paksa dengan bantuan aparat kepolisianatau aparat lain yang terkait;Hal. 21 dari 20hal.

Bilamana para Tergugat tidak mau memenuhi isi putusan pengadilan dalam perkara ini secara sukarela, maka dilakukan eksekusi putusan perkara ini oleh Pengadilan Negeri Klas 1B Raba Bima yang dibantu oleh aparat kepolisian dan aparat lain ;7. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.2.596.000,00 (dua juta juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

itu,lalupenggugat sempat melaporkan peristiwa perbuatan tergugat dan Ilsebagaimana terurai diatas kepada polisi Polsek Monta,namun tidak adaahirdan kesudahannya ; Bahwa melalui Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Klas B, penggugatmeminta kepada tergugat dan Il dan atau siapapun juga yang mendapatkanhak darinya untuk secara sukarela keluar dari tanah dan rumah sengketa ; Bahwa Bila para tergugat tidak mentaati isi putusan dalam perkara ini,makaputusan pengadilan ini mohon dijalankan /dieksekusi oleh aparat

pengadilannegeri Klas B Raba Bima yang dibantu oleh aparat kepolisian dan aparatlainnya; Bahwa patut kiranya kepada para tergugat untuk dihukum membayar uangpaksa ( Dwangsoom ) sebesar Rp.100.000. setiap hari dariketerlambatannya memenuhi isi putusan ini,terhitung sejak putusan perkaraini mempunyai kekuatan hukum tetap ; Dan kepada para tergugat dihukum dan diperintahkan pula untuk membayarbiaya perkara yang timbul akibat perkara ini.Berdasarkan segala sesuatu yang telah dikemukakan oleh penggugat

Bilamana para tergugat tidak mau memenuhi isi putusan pengadilan dalamperkara ini secara sukarela , maka dilakukan eksekusi putusan perkara inioleh Pengadilan Negeri Klas 1B Raba Bima yang dibantu oleh aparatkepolisian dan aparat lain ;7. Menghukum dan memerintahkan para tergugat untuk membayar uang paksa( Dwangsoom ) sebesar Rp. 100.000.untuk setiap hari keterlambatannyamemenuhi isi putusan ini ;8.

Rbioleh Pengadilan Negeri Klas 1B Raba Bima yang dibantu oleh aparatkepolisian dan aparat lain ;7. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hariini ditetaokan sejumlah Rp.2.596.000,00 (dua juta juta lima ratus sembilanpuluh enam ribu rupiah);8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Raba Bima, pada hari Rabu, tanggal 7 Mei 2019, oleh kami,Y.

Menghukum kedua pihak (pihak-I dan pihak-II) untuk mentaati dan melaksanakan Perjanjian Perdamaian yang telah disetujui dan apabila di antara kedua pihak ada yang mengingkari terhadap perjanjian perdamaian tersebut dapat dilaksanakan putusan ini dengan paksa, baik dibagi secara natura maupun dijual dengan Lelang Negara dan jika perlu disertai Aparat Keamanan/Kepolisihan Negara Republik Indonesia.-------------------------------2.

Menghukum kedua pihak (pihakI dan pihakII) untuk mentaati dan melaksanakanPerjanjian Perdamaian yang telah disetujui dan apabila di antara kedua pihak adayang mengingkari terhadap perjanjian perdamaian tersebut dapat dilaksanakanputusan ini dengan paksa, baik dibagi secara natura maupun dijual dengan LelangNegara dan jika perlu disertai Aparat Keamanan/Kepolisihan Negara RepublikIndonesia.2.

Menghukum Tergugat untuk menyerahkan secara sukarela, aman dan tanpa syarat kepada Penggugat berupa kewajiban sebagaimana tersebut dalam diktum Nomor 2 putusan ini dan apabilan putusan ini tidak dapat dilaksanakan secara sukarela, aman dan tanpa syarat, maka akan dilaksanakan upaya paksa dengan bantuan aparat kepolisian atau aparat keamanan lain yang terkait;DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI: Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 401.000,- (empat ratus satu ribu

sejumlah Rp. 3.000.000, (lima juta rupiah);3 Nafkah Madiah (lampau) sejumlah Rp. 2.700.000, (dua juta tujuh ratus riburupiah);3 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;4 Menghukum Tergugat untuk menyerahkan secara sukarela, aman dan tanpa syaratkepada Penggugat berupa kewajiban sebagaimana tersebut dalam diktum Nomor 2putusan ini dan apabilan putusan ini tidak dapat dilaksanakan secara sukarela, amandan tanpa syarat, maka akan dilaksanakan upaya paksa dengan bantuan aparatkepolisian atau aparat

MT
4.AMRIZAL, ST
5.DONNY EKA PUTRA, ST
6.TOMMY PRIMA PUTRA, ST
7.NOVI ERIANTO, ST
8.APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH atau APIP
9.Ketua LKPP atau Lembaga Kebijakan Barang dan Jasa Pemerintah

., 3.2.dan 3.3. putusan ini, dan apabila putusan ini tidak dapat dilaksanakan secara sukarela, aman dan tanpa syarat maka akan dilaksanakan upaya paksa dengan bantuan aparat kepolisian atau aparat lain yang terkait;DALAM KONVENSI DAN REKONVENSIMembebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untukmembayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

bulan sejumlah Rp. 1.500.000,(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan harus dibayar kepada PenggugatRekonvensi sejumlah sejumlah Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratus riburupiah);Menimbang, bahwa kepada Tergugat Rekonvensi dihukum untukmeyerahkan secara sukarela, aman dan tanpa syarat kepada PenggugatRekonvensi berupa kewajiban nafkah idah, mutah dan nafkah madiyah, danapabila putusan ini tidak dapat dilaksanakan secara sukarela, aman dan tanpasyarat maka akan dilaksanakan upaya paksa dengan bantuan aparat

kepolisianatau aparat lain yang terkaitDALAM KONVENSI DAN REKONVENSIMenimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sebagaimana maksudPasal 89 ayat 1UndangUndangNomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama yang jumlahnya akan disebutkan dalamamar putusan ini;Mengingat segala

Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk meyerahkan secara sukarela,aman dan tanpa syarat kepada Penggugat Rekonvensi berupa kewajibansebagaiman dalam dictum nomor 3.1., 3.2.dan 3.3. putusan ini, dan apabilaputusan ini tidak dapat dilaksanakan secara sukarela, aman dan tanpasyarat maka akan dilaksanakan upaya paksa dengan bantuan aparatkepolisian atau aparat lain yang terkait;DALAM KONVENSI DAN REKONVENSIMembebankan kepada Pemohon Konvensi/T ergugat Rekonvensiuntukmembayar biaya perkara ini sejumlah Rp

., 2.3. dan 2.4. putusan ini, dan apabila putusan ini tidak dapat dilaksanakan secara sukarela, aman dan tanpa syarat maka akan dilaksanakn upaya paksa dengan bantuan aparat kepolisian atau aparat lain yang terkait;DALAM KONVENSI DAN REKONVENSIMembebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untukmembayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah);

., 2.3. dan 2.4. putusan ini,dan apabila putusan ini tidak dapat dilaksanakan secara sukarela, aman dantanpa syarat maka akan dilaksanakn upaya paksa dengan bantuan aparatkepolisian atau aparat lain yang terkait;DALAM KONVENSI DAN REKONVENSIMembebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensiuntukmembayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 401.000, (empat ratus satu riburupiah);Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis padahari Selasa tanggal 3 Juni 2014 Masehi, bertepatan

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Faisal Budi alias Faisal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kekerasan terhadap aparat;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan;

   Lembeh Utara Kota Bitung telah terjaditindak pidana pemotongan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi Yonkypinontoan;Bahwa terdakwa melakukan pemotongan pada saksi karena saksi maudibawa kekantor polisi;Bahwa saksi adalah aparat kepolisian;Bahwa terdakwa memotong saksi dengan parang yang ada di pinggangbelakang terdakwa;Bahwa akibat pemotongan tersebut mengenai lengan saksi;Bahwa terdakwa Saat itu sedang mabuk;Bahwa terdakwa dan saksi sudah bermaafan;Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang

   Lembeh Utara Kota Bitung telah terjaditindak pidana pemotongan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi Yonkypinontoan; Bahwa terdakwa melakukan pemotongan pada saksi karena saksi maudibawa kekantor polisi; Bahwa saksi adalah aparat kepolisian; Bahwa terdakwa memotong saksi dengan parang yang ada di pinggangbelakang terdakwa; Bahwa akibat pemotongan tersebut mengenai lengan saksi; Bahwa terdakwa saat itu sedang mabuk;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan

MENGADILI:

1. Menyatakan para Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Memerintahkan kepada para Tergugat atau kepada siapa saja yang masih menguasai tanah tersebut untuk menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan secara sukarela, bila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian;
5. Menolak gugatan Penggugat

ribu rupiah) untuk pembayaran TunjanganPenghasilan Aparat Pemerintahan Kampung (TPAPK) seKecamatanRawa Pitu untuk Bulan Januari s/d Maret 2012 Triwulan (satu).Asli Surat Bukti Kas Pengeluaran sebesar Rp. 84.450.000, (delapanpuluh empat juta empat ratus lima puluh juta rupiah) untukpembayaran Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintahan Kampung(TPAPK) seKecamatan Gedung Meneng untuk Bulan Januari s/dMaret 2012 Triwulan (satu).Asli Surat Bukti Kas Pengeluaran sebesar Rp. 90.900.000, (Sembilanpuluh juta

sembilan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran TunjanganHalaman 24 dari 115 Putusan Nomor 2/Pid.SusTPK/2014/PT TJK.32)33)34)35)36)37)38)25Penghasilan Aparat Pemerintahan Kampung (TPAPK) seKecamatanDente Teladas untuk Bulan Januari s/d Maret 2012 Triwulan (Satu).Asli Surat Bukti Kas Pengeluaran sebesar Rp. 53.100.000, (limapuluh tiga seratus ribu rupiah) untuk pembayaran TunjanganPenghasilan Aparat Pemerintahan Kampung (TPAPK) seKecamatanRawa Jitu Timur untuk Bulan Januari s/d Maret 2012 Triwulan (

. 42.400.000, (empatpuluh dua juta empat ratus ribu rupiah) untuk pembayaran TunjanganPenghasilan Aparat Pemerintahan Kampung (TPAPK) seKecamatanMeraksi Aji untuk Bulan April S/d Mei 2012 Triwulan II (dua).Asli Surat Bukti Kas Pengeluaran sebesar Rp. 53.300.000, (limapuluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pembayaran TunjanganPenghasilan Aparat Pemerintahan Kampung (TPAPK) seKecamatanBanjar Agung untuk Bulan April s/d Mei 2012 Triwulan II (dua).Halaman 25 dari 115 Putusan Nomor 2/Pid.SusTPK

/2014/PT TJK.39)40)41)42)43)44)45)46)26Asli Surat Bukti Kas Pengeluaran sebesar Rp. 45.700.000, (empatpuluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembayaran TunjanganPenghasilan Aparat Pemerintahan Kampung (TPAPK) seKecamatanPenawar Aji untuk Bulan April s/d Mei 2012 Triwulan II (dua).Asli Surat Bukti Kas Pengeluaran sebesar Rp. 68.200.000, (enamdelapan juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran TunjanganPenghasilan Aparat Pemerintahan Kampung (TPAPK) seKecamatanPenawar Tama untuk Bulan April

II (dua).Asli Surat Bukti Kas Pengeluaran sebesar Rp. 46.700.000, (empatpuluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembayaran TunjanganPenghasilan Aparat Pemerintahan Kampung (TPAPK) seKecamatanJitu Selatan untuk Bulan April s/d Mei 2012 Triwulan II (dua).Asli Surat Bukti Kas Pengeluaran sebesar Rp. 44.700.000, (empatpuluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembayaran TunjanganPenghasilan Aparat Pemerintahan Kampung (TPAPK) seKecamatanRawa Pitu untuk Bulan April s/d Mei 2012 Triwulan

di persidangan, tidak hadir ;

Menghukum para Tergugat untuk mengosongkan tanah objek perkara secara suka rela dan bila perlu dengan bantuan aparat kepolisian.5. Menolak gugatan penggugat selebihnya.6. Menghukum para tergugat untuk membayar ongkos perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp.2.071.000.-( dua juta tujuh puluh satu ribu rupiah ).

diletakkan Sita Jaminan (conservatoir Beslag) atas tanah objek perkara aquo sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht vangewisjde);6 Bahwa oleh karena tanah objek perkara a quo merupakan tanah milik Penggugat yangdikuasai oleh Para Tergugat secara tanpa hak dan melawan hukum, maka Penggugatmemohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Padang untuk memerintahkankepada Para Tergugat agar mengosongkan tanah objek perkara secara sukarela dan bilaengkar dengan bantuan aparat

x Rp.3.000.000, (harga tanah per meter) = Rp. 180.000.000,(Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah);Menyatakan sah, kuat dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) atas tanah objekperkara a quo;6 Menghukum Para Terggugat untuk mengosongkan tanah objek perkara a quo secarasukarela, dan bila engkar dengan bantuan aparat kepolisian;7 Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,(satu juta rupiah) per hari keterlambatan terhitung semenjak putusan ini memilikikekuatan hukum

ini.MENGADILI1 Menerima gugatan Penggugat sebahagian.2 Menyatakan tanah objek perkara adalah termasuk dalam tanah milik Penggugatsebagaimana tercantum dalam sartifikat Hak Milik Nomor. 586 tanggal 12 Maret 2004Surat Ukur Nomor. 167/BLP/2002 seluas 268 M2.3 Menyatakan perbuatan para Tergugat menguasai tanah objek perkara secara tanpa hakmerupakan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad).4 Menghukum para Tergugat untuk mengosongkan tanah objek perkara secara suka reladan bila perlu dengan bantuan aparat

Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk meyerahkan secara sukarela, aman dan tanpa syarat kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi berupa kewajiban sebagaiman dalam dictum Nomor 1 putusan ini dan apabila putusan ini tidak dapat dilaksanakan secara sukarela, aman dan tanpa syarat maka akan dilaksanakn upaya paksa dengan bantuan aparat kepolisian atau aparat lain yang terkait.

Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan secara suka rela aman dan tanpa syarat kepada Penggugat Rekonvensi berupa kewajiban sebagaimana tersebut dalam diktum Nomor 3 angka 3.1,3.2,3.3 putusan ini dan apabila putusan ini tidak dapat dilaksanakan secara sukarela, aman dan tanpa syarat, maka akan dilaksanakan upaya paksa dengan bantuan aparat kepolisian atau aparat keamanan lain yang terkait;DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar

terhitungsejak ikrar talak diucapkan sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurusdiri sendiri (usia 21 tahun ) atau telah kawin;Menimbang, agar putusan ini dapat dijalankan, maka Tergugatrekonvensi harus dihukum untuk menyerahkan secara sukarela, aman dantanpa syarat kepada Penggugat rekonvensi berupa kewajiban sebagaimanadisebutkan dalam dictum putusan ini dan apabila putusan ini tidak dapatdilaksanakan secara suka rela, aman dan tanpa syarat, maka akandilaksanakan upaya paksa dengan bantuan aparat

Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan secara suka relaaman dan tanpa syarat kepada Penggugat Rekonvensi berupakewajiban sebagaimana tersebut dalam diktum Nomor 3 angka3.1,3.2,3.3 putusan ini dan apabila putusan ini tidak dapat dilaksanakansecara sukarela, aman dan tanpa syarat, maka akan dilaksanakan upayapaksa dengan bantuan aparat kepolisian atau aparat keamanan lainyang terkait;DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untukmembayar biaya

Menetapkan barang bukti berupa- 1 buku data aparat Desa Pemerintahan Desa Keboromo Kec. Tayu Kab. Pati Tahun 2015;- 1 buku Data Aparat Pemerintahan Desa Keboromo Kec. Tayu Kab. Pati tahun 2016;Barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada Pemerintah Desa Keboromo melalui saksi MASDUQI Bin AHMAD AMIN (Alm);- 1 lembar surat pernyataan Sdr. Mohamad Rifki tanggal 28 Oktober 2016 tentang keanggotaan menjadi pengurus LPMD Desa Keboromo Kec. Tayu Kab.

Tayu Kab.Pati Tahun 2015 susunan LPMD Desa Keboromo berjumlah 8 (delapan)orang, sedangkan pada buku Data Aparat Pemerintahan Desa KeboromoKec. Tayu Kab.

Pati;1 (satu) buku data aparat Desa Pemerintahan Desa Keboromo Kec. TayuKab. Pati Tahun 2015;1 (satu) buku Data Aparat Pemerintahan Desa Keboromo Kec. Tayu Kab.Pati tahun 2016;3 (tiga) lembar keputusan Kepala Desa No 141.32/22 Tahun 2016 tentangpengangkatan Sdr.

Tayu Kab.Pati Tahun 2015 susunan LPMD Desa Keboromo berjumlah 8 (delapan)orang, sedangkan pada buku Data Aparat Pemerintahan Desa KeboromoKec. Tayu Kab. Pati Tahun 2015 susunan LPMD Desa Keboromo berjumlah5 (lima) orang, hal ini dikarenakan ada 3 (tiga) orang yang meninggal danmengundurkan diri serta belum diganti;Bahwa ada 3 orang pengurus atau anggota LPMD yang mengundurkan diriatau sudah meninggal sampai sekarang belum diganti;Bahwa isi pada buku Data Aparat Pemerintahan Desa Keboromo Kec.

Bin DWIJO ADMOJO yang memberikanpendapat Surat keterangan apabila dinyatakan palsu maka jelas tidak sah,Halaman 36 dari 44 Putusan nomor 139/Pid.B/2017/PN Ptitetapi apabila surat atau keterangan apabila dinyatakan tidak sah maka belumtentu itu palsu;Menimbang, bahwa mengenai buku Data Aparat Pemerintahan DesaKeboromo Kec. Tayu Kab. Pati Tahun 2015 susunan LPMD Desa Keboromoberjumlah 8 (delapan) orang, sedangkan pada buku Data Aparat PemerintahanDesa Keboromo Kec. Tayu Kab.

Menetapkan barang bukti berupa1 buku data aparat Desa Pemerintahan Desa Keboromo Kec. Tayu Kab.Pati Tahun 2015; 1 buku Data Aparat Pemerintahan Desa Keboromo Kec. Tayu Kab. Patitahun 2016;Barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada Pemerintah DesaKeboromo melalui saksi MASDUQI Bin AHMAD AMIN (Alm); 1 lembar surat pernyataan Sdr. Mohamad Rifki tanggal 28 Oktober 2016tentang keanggotaan menjadi pengurus LPMD Desa Keboromo Kec.Tayu Kab.