) Nomor : 90/APHT/VI/2009, tertanggal 03 Juni2009, sebagaimana teruraikan dalam butir 2 dan 3 di atas secara jelas dantegas adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan pihakPENGGUGAT sebagai salah satu pihak yang berperikatan hukum terkait,tidak terkecuali, atas tindakannya tersebut telah ternyata pula tidakdidasarkan pada kepatutan selaku notaris, dan dengan demikian, makaketidaksediaan pihak TERGUGAT untuk memberikan fotocopy berkas AktaPemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor : 90/APHT

Bahwa, sebagai relevansi hukum atas Perbuatan Melawan Hukum yangtelah dilakukan oleh pihak TERGUGAT sebagai notaris atas diri pihakPENGGUGAT sebagai salah satu pihak yang berperikatan hukumsehubungan dengan tidak diberikannya terhadap permintaan pihakPENGGUGAT berupa fotocopy berkas Akta Pemberian Hak Tanggungan(APHT) Nomor : 90/APHT/VV2009, tanggal 03 Juni 2009, sebagaimanadimaksud dalam butir 3 di atas, maka sekaligus pada kesempatan ini pulapihak PENGGUGAT memohon kepada Yth.

Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)Nomor : 90/APHT/VV2009, tertanggal 03 Juni 2009 kepada pihakPENGGUGAT sebagai salah satu pihak yang berperikatan hukum, dan olehkarenanya, mewajibkan pihak TERGUGAT untuk memberikan fotocopyberkas Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor : 90/APHT/VI/2009,tertanggal 03 Juni 2009 terkait sesuai yang telah dimintakan pihakPENGGUGAT kepada pihak TERGUGAT sebagaimana tersebut dalam butir2 di atas;.

Bahwa, secara khusus, apabila telah ternyata dalam waktu paling lambat 1(satu) hari sebelum tanggal jadual sidang pertama pihak PENGGUGAT telahmenerima fotocopy berkas Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor: 90/APHT/ VV/2009, tertanggal 03 Juni 2009 terkait dari pihak TERGUGAT(dilegalisir oleh pihak TERGUGAT, dalam hal ini), maka atas alasan itikadbaik, adalah beralasan PENGGUGAT untuk gugatan ini dinyatakan dicabut;8.

Mewajibkan pihak TERGUGAT sebagai notaris berdasarkan ketentuanhukum pasal 15 ayat (1) Undangundang Republik Indonesia Nomor : 30Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 5/Pat.G/2017/PN KDRtahun 2004, tentang Jabatan Notaris, untuk memberikan fotocopy berkasAkta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor : 90/APHT/VV/2009,tertanggal 03 Juni 2009, kepada pihak PENGGUGAT sebagai salah satupihak yang berperikatan hukum sebagaimana yang telah dimintakannya;4.

Manik Aksara) tidak mewakilkan kepadasiapapun dan dalam bentuk kuasa apapun terkait dengan proses pembuatan APHTtersebut di atas, sehingga APHT tersebut di atas yang dibuat oleh Ni WayanStarningsih,sH (TERGUGAT II ) adalah obscur/ kabur karena badan Akta tentangKomparisi (tindakan, kedudukan para pihak dalam / untuk membuatmenandatangani Akta ) tidak memenuhi syarat subyektif sebagaimana pasal 1320KUHPerdata, APHT tersebut jels kurang pihak ( dapat dilihat di lembar terakhir /hal 11 APHT, di kolom

NGURAH WICAKSANA ( TergugatIT);Bahwa dengan kurangnya pihak/subyek hukum dalam APHT tersebut atau tidakdiikutinya I GUSTI NGURAH MANIK AKSARA ( Tergugat II ) dalam perbuatanHukum pembuatan APHT No. 07/2014, tanggal 10/02/2014, maka APHT tersebutadalah cacat dan batal demi hukum atau setidaktidaknya dinyatak tidak berlakudan tidak memiliki kekuatan hukum ;Batasan Waktu dari APHT SHT daluarsa ;Bahwa APHT No. 07/2014, tanggal 10/02/2014 adalah cacat Hukum karena terbittidak sesuai dengan batasan waktu

yang telah dipersyaratkan / ditentukan olehUndangundang ;Bahwa berdasarkan pasal 13,BAB IV , UU No. 4 tahun 1996 Tentang HakTanggungan mensyartkan Bahwa APHT selama kurang waktu 7 hari kerja harussudah didaftarkan di Kantor Pertanahan untuk diproses menjadi Sertipikat HakTanggungan sehingga tanggal buku tanah Hak Tanggungan adalah tanggal ke 7 daritanggal APHT ;Bahwa yang terjadi adalah tanggal terbitnya APHT sampai dengan terbitnya SHTtelah melebihi 7 hari kerja / hari yang ditentukan oleh UndangUndang

yaitu APHTtertanggal 10 Februari tahun 2014 dan SHT tanggal 10 Maret tahun 2014 ;Bahwa dengan tidak dipenuhinya limitasi waktu dalam proses APHT menjadi SHTmaka dapat dipastikan bahwa APHT No. 07/2014, tanggal 10/02/2014 yang dibuattergugat Vi ( Ni Wayan Starningsih,SH) selaku PPAT adalah cacat hukum atausetidaktidaknya dinyatakan tidak berlaku dan tidak memiliki kekuatan hukum ;Dalam APHT tidak memberikan uraian Obyek HT secara jelasBahwa UU no. 4 Tahun 1996 dalam BAB IV pasal 11 mensyaratkan bahwa

APHTwajib dicantumkan uraian yang jels mengenai Obyek Hak Tanggungan.;123036373839Bahwa APHT No. 07/2014 tanggal 10/02/2014 tidak memberikan uraian yang jelsmengenai Obyek Hak Tanggungan, dalam APHT tersebut hanya menyebutkan No.SHM, NIB dan alamat obyek saja sedangkan Nama Pemilik yang tercatat dalamSertipikat Hak Milik No. 3673, dengan luas 1.350 M2, atas nama yang terletak diDesa Mengwitani, Kec.

Menyatakan Akta Hak Tanggungan No. 83/APHT/BackNI/2005dan Akta Hak Tanggungan No. 321/APHT/BackNI/2005 sertasegala surat surat sehubungan dengan peralihan hak baikdari Tergugat kepada Tergugat III maupun kepada TergugatIV atau siapapun adalah tidak sah dan batal demi hukum ;9. Menyatakan ParaTergugat tidak terikat denganperjanjian kredit antara Tergugat dengan Tergugat III danTergugat IV ;10.

Menyatakan bahwa perbuatan ParaTergugat Rekonvensi yangmenggugat Penggugat Rekonvensi dalam perkara Konvensisebagai telah melakukan perbuatan melanggar/melawan hukumterkait dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan No.83/APHT/Back/II1/2005 tertanggal18 Maret 2005 dan AktaPemberian Hak Tanggungan No. 324/APHT/UjgNI/2005 tertanggal30 Juni 2005, padahal apa yang dilakukan oleh PenggugatRekonvensi tersebut telah menurut ketentuan perundangundangan yang berlaku adalah perbuatan melawan hukum(onrechtmatige

H.Halide ;Menyatakan tanah dan = bangunan yang terdaftar dalamSertifikat Hak Milik No. 325/Kampung Baru Gambar Situasi No.50/1976 itanggal 8 April 1976 adalah harta bersamaAlm.H.Halide dengan Penggugat ;Menyatakan bahwa ParaPenggugat berhak atas obyek sengketa ;Menyatakan Akta Pemberian Hak Tanggungan No.83/APHT/Bck/II1/2005 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No.321/APHT/BckIV1/2005 serta segala surat surat yangberhubungan dengan peralihan hak baik dari Alm.

Hal ituberarti bahwa hakim tidak boleh menerima keterangan darisalah satu pihak sebagai benar, bila lawan tidak didengaratau tidak diberi kesempatan untuk mengeluarkanpendapatnya ;Bahwa Judex Factie (Pengadilan Tinggi Makassar dan atauPengadilan Negeri Parepare) telah salah dalam menerapkanhukumnya dengan memberikan putusan yang menyatakan AktaPemberian Hak Tanggungan No. 83/APHT/BcK/III/2005 dan AktaPemberian Hak Tanggungan No. 321/APHT/Bck/VI/2005 sertasegala surat surat yang berhubungan dengan

peralihan hakbaik = dari alm Ashad bin Halide kepada Tergugat IVmaupunTergugat V dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum ;Bahwa Karena bukti yang mendukung untuk membatalkanAkta Pemberian Hak Tanggungan No. 321/APHT/Bck/VI/2005 sertasegala surat surat yang berhubungan dengan peralihan hakbaik dari (Alm) Ashad bin Halide kepada fTergugat VHal. 15 dari 18 hal.

Sarjana Hukum, PejabatPembuat Akta Tanah (PPAT) yang menerbitkan AktaPemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor : 63/2003,Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor20/PK/2006 dengan obyek yang dibebani yaituSertifikat Hak Milik (SHM) No. 28 atas nama EndahHariati (Penggugat), Akta Pemberian Hak Tanggungan(APHT) Nomor : 1/2004, Akta Pemberian HakTanggungan (APHT) Nomor :19/PK/2006 dengan obyek yang dibebani yaituSertifikat Hak Milik (SHM) No. 190 atas namaLusihono Dianto serta Djatining Tjahyani, Sarjana

Hukum, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yangmenerbitkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)Nomor : 105/MGR/2006, dengan obyek yang dibebaniyaitu.

Dalam dokumenpengikatan jaminan yang merupakan lampiran permohonanpelaksanaan lelang yang diajukan oleh terlawan Ilmelalui Terlawan IV, atas obyek sengketa yaitu AktaPemberian Hak Tanggungan (APHT) No. : 63/2003, AktaPemberian Hak Tanggungan (APHT) No. : 20/PK/2006,Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No.105/MGR/2006 dengan obyek = yang dibebani yaituSertifikat Hak Milik (SHM) No. 28 atas nama EndahHariati (Penggugat), Akta Pemberian Hak Tanggungan(APHT) No. : 1/2004, Akta Pemberian Hak Tanggungan

(APHT) No. : 19/PK/2006, Akta Pemberian HakTanggungan (APHT) No. : 109/PK/2006 dengan obyek yangdibebani yaitu Sertifikat Hak Milik No. 190 atas namaLusihono Dianto, dengan jelas' pihak Pelawan menandatangani baik sebagai pihak pertama atau pemberi HakTanggungan untuk obyek sengketa (SHM) No. 28 maupunsebagai pihak yang menyetujui untuk obyek sengketaSHM No. 190.

Jadi jelas bahwa dengan ikutmenandatangani APHT obyek sengketa berarti Pelawanmengetahui dan menyetujui baik penyerahan maupunpengikatan obyek sengketa menjadi jaminan atasfasilitas kredit yang diterima oleh Terlawan dariterlawan II;Bahwa Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) ~~ yangditerbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah adalahakta autentik yang tidak diragukan kebenarannya.

/2012/PNTng tanggal tanggal 18 Juni 2012 juncto Penetapan Nomor 24/Pen.Eks/APHT/2012/PN Tng tanggal 16 Oktober 2012, dengan Surat PemberitahuanPelaksanaan Sita Eksekusi Nomor W.29.DE.

Menyatakan Perlawanan Pelawan Eksekusi atas Penetapan Nomor24/Pe.Eks/APHT/2012/PN Tng tanggal 18 Juni 2012 juncto PenetapanNomor 24/Pen.Eks/APHT/2012/PN Tng tanggal 16 Oktober 2012, denganSurat Pemberitahuan Pelaksanaan Sita Eksekusi Nomor W.29.DE.HT.04.05214/2012 dan Penetapan Nomor 24/Pen.Eks/APHT/2012/PN Tngtanggal 8 Oktober 2012, dengan Surat Pemberitahuan Pelaksanaan SitaEksekusi, Nomor W.29.DE.HT. 04.05231, tanggal 7 November 2012,dengan beserta berita acaranya, tersebut adalah beralasan;5.

Menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 24/Pen.Eks/APHT/2012/PN Tng tanggal 18 Juni 2012 juncto Penetapan Nomor24/Pen.Eks/APHT/2012/PN Tng tanggal 16 Oktober 2012, dengan SuratPemberitahnuan Pelaksanaan Sita Eksekusi Nomor W.29.DE.HT.04.05214/2012 dan Penetapan Nomor 24/Pen.Eks/ APHT/2012/PN Tng tanggal 8Oktober 2012, dengan Surat Pemberitanuan Pelaksanaan Sita Eksekusi,Nomor W.29.DE.HT.04.05231, tanggal 7 November 2012, dengan besertaberita acaranya tidak sah dan cacat hukum dengan

Nomor 1128 K/Pdt/201424/Pen.Eks/APHT/2012/PN Tng tanggal 16 Oktober 2012, dengan SuratPemberitahuan Pelaksanaan Sita Eksekusi Nomor W.29.DE.

Nomor 1128 K/Pdt/2014memilin Pengadilan tertentu yang akan berwenang menyelesaikan sengketayang timbul dari perjanjian;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 Perjanjian Kredit dan dihubungkandengan ketentuan Pasal 118 HIR/142Rbg angka 6 a quo Pengadilan NegeriTangerang telah melanggar kompetensi kewenangan relatif dalam menerimadan menetapkan Permohonan Eksekusi Nomor 24/Pen.Eks/APHT/2012/PNTng tanggal 18 Juni 2012 juncto Penetapan Nomor 24/Pen.Eks/APHT/2012/PN Tng tanggal 16 Oktober 2012 dengan Surat

) Notariil yaitu) APHT No. 84/ES/APHT/IX/2002dan APHT No. 85/ES/APHT/IX/2002 ;Bahwa TERGUGAT II (INTERVENSI) mohon kepadaMajelis Hakim yang terhormat untuk tidak tertipuoleh pernyataan kosong PENGGUGAT aquo, karenaTERGUGAT II (INTERVENSI) mampu membuktikan adanyadokumen dokumen yang berbentuk akta dibawah tanganmaupun akta otentik yang mengesahkan peristiwatersebut ; Bahwa berdasarkan dokumen yang ada pada TERGUGAT II(INTERVENSI) bahwa PENGGUGAT sendiri yang telahmenandatangani surat tanda terima

No. 84/ES/APHT/IX/2002tanggal 13 September 2002 dan APHT No.

APHTNo. 85/ES/APHT/IX/2002 tanggal 13. September 2002menunjukkan bahwa SHM No. 99 tgl 18072002 dan SHMNo. 183 tgl 12062002 an.

Bukti P 1. a: Foto copy Akta Pemberian HakTanggungan Nomor : 84/ES/APHT/IX/2002 (Copydari copy) ; 2. Bukti P 1. be: Foto copy Akta Pemberian HakTanggungan Nomor : 85/ES/APHT/IX/2002 (Copydari copy) ; 3. Bukti P 2. a: Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor387, tertanggal 6 Februari 1998 (Copy dari4.

) Nomor : 84/ES/APHT/IX/2002,tertanggal 13 September 2002 (sesuai denganaslinya)TIIl 8 : Foto copy Akta Pemberian HakTanggungan (APHT) Nomor : 85/ES/APHT/IX/2002,tertanggal 13 September 2002 (sesuai denganaslinya)TII 9 : Foto copy Buku Tanah HakTTTanggungan Nomor 92/2002 Peringkat 1 (satu),tertanggal 25 September 2002 (sesuai denganaslinya) 3; II 10 : Foto copy Sertipikat HakTanggungan Nomor 93/2002 Peringkat 1 (satu),tertanggal 25 September 2002 (sesuai denganaslinya) 3; II 11 : Foto copy Surat

April 2010 berdasarkan APHT (Akta Pemberian HakTanggungan) No : 54/APHT/SRG/III/2010 tanggal 23 Maret2010.SHM No. 128/Bulaksari atas nama Srimonto, yang telah diikatdan dibebani dengan Hak Tanggungan peringkat I dan telahditerbitkan Sertifikat Hak Tanggungan No : 83/1997 tanggal 03Februari 1997 berdasarkan APHT (Akta Pemberian HakTanggungan) No : 02/1/APHT/SG/1997 tanggal 17 Januari 1997.Telah diikat dan dibebani dengan Hak Tanggungan peringkat IIdan telah diterbitkan Sertifikat Hak Tanggungan No

April 2010 berdasarkan APHT (Akta Pemberian HakTanggungan) No : 57/APHT/SRG/III/2010 tanggal 23 Maret2010.SHM No. 00330/Bulaksari atas nama Sri Monto yang telah diikatdan dibebani Hak Tanggungan peringkat I dan telah diterbitkanSertifikat Hak Tanggungan No : 00518/2010 tanggal 13 April2010 berdasarkan APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan) No :55/APHT/SRG/III/2010 tanggal 23 Maret 2010.SHM No. 00317/Kwigaran atas nama Sri Monto yang telah diikatdan dibebani Hak Tanggungan peringkat I dan telah diterbitkanSertifikat

No : 0029/2006 tanggal 19 Januari 2006berdasarkan APHT No : 04/HT/SRG/I/2006 tanggal 04 Januari 2006.

/SG/1997 tanggal 17 Januari1997, Nomor:4/SRG/HT/I 2004 tanggal 9 Januari 2004, Nomor:03/HT/SRG/I/2006 tanggal4 Januari 2006, Nomor: 18/HT/Kss/1 2008 tanggal 29 Januari 2008, Nomor:64/APHt/SRG/IV/2009 tanggal 22 April 2009, Nomor:55/APHT/SRG/IIl/2010 tangggal23 Maret 2010, Nomor:56/APHT/SRG/III/2010 Tanggal 22 Maret 2010, Nomor:54/APHT/SRG/II/2010 tanggal 23 Maret 2010 dan Nomor:57/APHT/SRG/III/2010tangggal 23 Maret 2010 jo.

/SG/1997 tanggal 17 Januari 1997, Nomor:4/SRG/HT/I/2004 tanggal 9 Januari 2004,Nomor:03/HT/SRG/I/2006 tanggal 4 Januari 2006, Nomor: 18/HT/Kss/ 2008 tanggal 29Januari 2008, Nomor:64/APHt/SRG/IV/2009 tanggal 22 April 2009, Nomor:55/APHT/SRG/I1/2010 tangggal 23 Maret 2010, Nomor:56/APHT/SRG/III/2010 tanggal 22Maret 2010, Nomor:54/APHT/SRG/III/2010 tanggal 23 Maret 2010 dan Nomor:57/APHT/SRG/I1/2010 tangggal 23 Maret 2010 yang berbunyi:"Jika debitur tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi hutangnya,

Jo.Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat (Pertama) No. 1178/2010 tersebut telahmemenuhi tahaptahap dan prosedur sewajarnya sesuai hukum sehinggaKetua Pengadilan Tangerang telah mengeluarkan Penetapan Aanmaningtertanggal 30 Mei 2013 No.32/PEN.EKS/APHT/2013/PN.TNG. Jo Berita AcaraTegoran tanggal 26 Juni 2013 No.32/PEN.EKS/APHT/ 2013/PN.TNG. Jo.Penetapan Sita Eksekusi tanggal 11 Juli 2013 No.32/ PEN.EKS/ APHT/ 2013/PN.TNG. Jo.

Putusan Perdata Nomor 118/PDT/2015/PT BTN1411.12.PEN.EKS/ APHT/ 2013/ PN.TNG. Jo.

Penetapan Sita Eksekusi tertanggal 11 Juli 2013 No.32/PEN.EKS/APHT/2013/PN.TNG. beserta Berita Acara Sita Eksekusi tanggal 25 Juli 2013No.32/PEN.EKS/APHT/ 2013/PN.TNG. Jo.

/2013/ PN.TNG.beserta Berita Acara Tegoran tertanggal 26 Juni 2013 No.32/PEN.EKS/APHT/2013/PN.TNG.

Penetapan Sita Eksekusi tertanggal 11 Juli 2013 No.32/PEN.EKS/ APHT/2013/PN.TNG. beserta Berita Acara Sita Eksekusi tanggal 25Juli 2013 No.32/PEN.EKS/APHT/2013/PN.TNG. Jo.

AktaPembebanan Hak Tanggungan (APHT) Nomor 298/APHT/MTG/V/2012.Kemudian pada tanggal 24 Mei 2013, Alm.

Akta Pembebanan Hak Tanggungan(APHT) Nomor: 288/APHT/MTG/V/2011;Halaman 12 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2016/PN Sdrb)C)d)13Kemudian pada tanggal 24 Mei 2012, Alm.

AktaPembebanan Hak Tanggungan (APHT) Nomor 298/APHT/MTG/V/2012.Kemudian pada tanggal 24 Mel 2013, Alm.

Akta Pemberian HakTanggungan (APHT) No. 288/APHT/MTG/V/2011; dan Sertifikat HakTangungan (SHT) Peringkat 11 No.905/HT/2012 Jo. Akta Pemberian HakTanggungan (APHT) No. 298/APHT/MTG/V/2012; dan Sertifikat HakTangungan (SHT) Peringkat II (Ketiga) No.1119/HT/2014 Jo. Akta PemberianHak Tanggungan (APHT) No. 329a/MTG/V/2013 atas sebidang tanah danbangunan berdasarkan SHM No. 323/Wala tercatat atas nama MASITA BTSETTUANG;6.

Foto copy Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Peringkat I No. 785/HT/2011, JoAkta pemberian Hak Tanggungan (APHT) No.288/APHT/MTG/V/2011,selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T 7 ;. Foto copy Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Peringkat II No. 905/HT/2012, danAkta pemberian Hak Tanggungan (APHT) No.298/APHT/MTG/V/2012,selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T 8 ;.

BANK PERKREDITANRAKYAT (BPR) NUSAMBA NGUNUT, berkedudukan danberkantor di Jalan Raya Pulosari No.18 Ngunut KabupatenTulungagung 1 Jawa Timur, yang telah mencantumkan LaranganUU RI No.8 TH 1999 sesuai yang dimaksud dalam pasal 18 Ayat(1) atas Perjanjian Kredit Nomor : APHT/BPR NSB/NT/PK/I/2014dan Akta Addendum dengan nomer : 125 atas nama MUSTAQORIQAULA yang dibuat oleh TERGUGAT pada tanggal 22 Desember2015 untuk ditandatangani oleh PENGGUGAT ;Bahwa, oleh karena Perjanjian Kredit Nomor: APHT/BPRNSB

menyatakan agar Pasal 12,13, 14 dan 16 Perjanjian Kredit Nomor APHT/BPR NSB/NT/PK/IV/2014tertanggal 26 Pebruari 2014 dan Akta Addendum Nomor : 125tertanggal 22 Desember 2015 agar batal demi hukum.e.

MKn, Notarisdi Tulungagung, dan menurut hukum telah dibebankan APHT Nomor :94/2014 tertanggal 26 Maret 2014, sebagaimana diatur oleh UURI Nomor4 Tahun 1999 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta BendaBenda Yang Berkaitan Dengan Tanah..

Bahwa adalah tidak benar, PENGGUGAT mendalilkan bahwaTERGUGAT telah membuat Perjanjian Kredit Nomor APHT/BPRNSB/NT/PK/IV2014 tertanggal 26 Pebruari 2014 dan Akta AddendumNomor : 125 tertanggal 22 Desember 2015 yang sebagian isinyabertentangan dengan Pasal 18 Ayat (1) UURI Nomor 8 Tahun 1999tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) karena sebelummenandatangani Perjanjian Kredit Nomor APHT/BPR NSB/NT/PK/I/2014tertanggal 26 Pebruari 2014 beserta segala addendumnya, PENGGUGAT(Debitur) dan Marista Kristiana

Bahwa adalah tidak benar, PENGGUGAT mendalilkan bahwaTERGUGAT telah membuat Perjanjian Kredit Nomor APHT/BPRNSB/NT/PK/IV2014 tertanggal 26 Pebruari 2014 dan Akta AddendumNomor : 125 tertanggal 22 Desember 2015 yang sebagian isinyabertentangan dengan Pasal 18 Ayat (1) UURI Nomor 8 Tahun 1999tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) karena sebelummenandatangani Perjanjian Kredit Nomor APHT/BPR NSB/NT/PK/IV2014tertanggal 26 Pebruari 2014 beserta segala addendumnya, karenaperjanjian kredit tersebut tunduk

Bahwa Perjanjian Kredit No. 31 tanggal 12/11/2013 danperubahannya Perjanjian Kredit No 01 tanggal 04/08/2014 besertapengikatan jaminannya dengan APHT No : 244/2013 tanggal09/12/2013, APHT No : 140/2014 tanggal 08/08/2014, APHT No :138/2014 tanggal 08/08/2014, APHT No : 139/2014 tanggal08/08/2014, APHT No : 107/2014 tanggal 29/08/2014 danPerjanjian Kredit No : 32 tanggal 12 November 2013 besertapengikatan jaminannya merupakan satu kesatuan dan tidak dapatdipisahkan masingmasing, keseluruhan jaminan

Bahwa Akad Perjanjian Kredit Perjanjian Kredit No : 31 tanggal 12November 2013 dan perubahannya Perjanjian Kredit No : 01 tanggal04/08/2014 beserta pengikatan jaminannya dengan APHT No : 244/2013tanggal 09/12/2013, APHT No : 140/2014 tanggal 08/08/2014, APHT No :138/2014 tanggal 08/08/2014, APHT No : 139/2014 tanggal 08/08/2014,APHT No : 107/2014 tanggal 29/08/2014 dan Perjanjian Kredit No : 32tanggal 12 November 2013 beserta pengikatan jaminannya merupakansatu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan

Akta Pemberian HakTanggungan (APHT) APHT No : 244/2013 tanggal 09/12/2013, APHTNo : 140/2014 tanggal 08/08/2014, APHT No : 138/2014 tanggal08/08/2014, APHT No : 139/2014 tanggal 08/08/2014, APHT No :107/2014 tanggal 29/08/2014 dan Sertipikat Hak Tanggungan No :8085/2013 tanggal 18/12/2013, No : 05196/2014 tanggal 01/09/2014,No : 05198/2014 tanggal 01/09/2014, No : 05197/2014 tanggal01/09/2014, No : 5916/2014 tanggal 10/09/2014 serta mempunyaikekuatan hukum yang mengikat Para Tergugat Rekonvensi denganPenggugat

Akta Pemberian Hak Tanggungan(APHT), APHT No: 244/2013 tanggal 09/12/2013, APHT No. 140/2014tanggal 08/08/2014, APHT No. 138/2014 tanggal 08/08/2014, APHT No.139/2014 tanggal 08/08/2014, APHT No: 107/2014 tanggal 29/08/2014dan Sertifikat Hak Tanggungan No: 8085/2013, tanggal 18/12/2013, No:05196/2014 tanggal 01/09/2014, No: 05198/2014 tanggal 01/09/2014,No:05197/2014 tanggal 01/09/2014, No: 5916/2014 tanggal 10/09/2014serta mempunyai kekuatan hukum yang mengikat Para TergugatRekonvensi dengan Penggugat

AktaPemberian Hak Tanggungan (APHT) APHT No : 244/2013 tanggal09/12/2013, APHT No : 140/2014 tanggal 08/08/2014, APHT No :138/2014 tanggal 08/08/2014, APHT No : 139/2014 tanggal08/08/2014, APHT No : 107/2014 tanggal 29/08/2014 dan SertifikatHak Tanggungan No : 8085/2013 tanggal 18/12/2013, No05196/2014 tanggal 01/09/2014, No : 05198/2014 tanggal01/09/2014, No : 05197/2014 tanggal 01/09/2014, No : 5916/2014tanggal 10/09/2014 serta mempunyai kekuatan hukum yangmengikat Para Tergugat Rekonvensi dengan

oleh pelaku usaha besar (i.c JasaHalaman 3 Penetapan Nomor: 77/Pdt.G.Plw/2020/PN Sda4)5)Keuangan / Perbankan) dan dalam pelaksanaan lelang Pasal 6 UUHT terhadapObyek Sengketa sebagai obyek barang lelang setelan LPKSM INPROF yangkami pimpin berdasarkan pengawasan yang dilakukan bertahuntahun (9 tahun)ditemukan dokumen yang terdapat katakata kuasa menjual mutlak untukperalihnan hak pertanahan yang umum (baku) dipakai Bank MANDIRI yaitutercantumkan dalam suatu Akta Pemberian Hak Tanggungan disingkat APHT

Dimana APHT dimaksud termasuk dokumen lelangyang sekarang berada ditangan Terlawan, mohon selanjutnya disebut sebagaiconcn nenenennns Obyek Sengketa ;Bahwa terlepas dokumen lelang berupa APHT sebagaimana teruraikan padadalil poin 3 di atas juga umumnya Pemberi Hak Tanggungan dalam hal ini paracalon konsumen yang kredit tidak menanda tangani di atas materai yang cukupdan tidak menghadap PPAT / Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai pihak yangkerjasama dengan Kreditur Bank MANDIRI, dan selanjutnya APHT

/dokumen lelang / Obyek Sengketa , yang berbunyi Jika Debitor tidakmemenuhi kewajiban untuk melunasi utangnya, berdasarkan perjanjianutangpiutang tersebut di atas, oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua selakuPemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama dengan akta ini diberi danmenyatakan menerima kewenangan dan untuk itu kuasa, untuk tanpapersetujuan terlebih dahulu) dari Pihak Pertama: mengatur danmenetapkan waktu, tempat, cara, dan syaratsyarat penjualan pada poin 3(tiga) di atas ; atau APHT / dokumen

rasakeadilan di dalam masyarakat dan bertentangan dengan perundangundanganyang berlaku atau Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksudpengertian rumusan Pasal 1365 KUH perdata, yaitu :(1) Perbuatan melawan hukum;(2) Kerugian;(3) Kesalahan dan(4) Hubungan causal antara perbuatan melawan hukum tersebut dengankerugian;Dengan demikian Obyek Sengketa I, mohon agar Pengadilan Negeri Malangdapatnya menyatakan tidak memiliki kKekuatan hukum yang mengikat / tidak sah/ batal demi hukum,;Bahwa mengenai APHT

Menyatakan Obyek Sengketa (APHT) tidak memiliki Kekuatan hukum yangmengikat / cacat formal / tidak sah / batal demi hukum;5. Menyatakan Obyek Sengketa (APHT) suatu akte dalam bentuk apapun didugapalsu oleh sebab itu pelaksanaannya ditangguhkan (i.c lelang a quo dan lelangseterusnya);6. Menyatakan Obyek Sengketa II (Koran Pengumuman Lelang Ulang EksekusiHak Tanggungan) tidak memiliki Kekuatan hukum yang mengikat / cacat formal /tidak sah / batal demi hukum;7.

Bahwa Penggugat I telah menandatangani Akta Pemberian HakTanggungan (APHT) atas 2(dua) sertifikatnya tersebut, yaitu : Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) No.34/HT/2004 dan AktaPemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 76/2004 tanggal 13April 2004 dengan Obyek Hak Tanggungan Sertipikat HGB No. 402an. Drs.

Gatot Bowonseetbersamasama dengan para pemilik sertifikat (termasuk Yosep De Bahwa sebelum menandatangani APHT kepada debitur dan kepadapara pemilik sertifikat dibacakan Perjanjian Kredit dan APHT,antara lain tentang besarnya kredit dan besarnya nilai masingMaSing jaMinan; ++ += one on ene nee ro cnn re mene cen ene none Setelah pemilik jaminan menandatangani APHT juga diberikanpenjelasan mengenai risikorisiko apabila sertifikat tersebutmenjadi agunan kredit, bahwa sertifikat tersebut akan disimpanoleh

Yulius Wairisal, yang pada persidangan tanggal 11 Februari2015 menyangkal atau membantah menandatangani APHT, setelahditunjukan asli APHT dan melihat tandatangannya ternyata dengantegas mengakui tandatangan yang tertera diatas namanya di APHT PUTUSAN NO: 04/P dt.G/2015/PN.Sru Hal. 37tersebut adalah tandatangannya dan yang bersangkutan benar telahmenandatangani APHT tersebut; Bahwa dengan adanya pengakuan dari Sdr.

Bahwa Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dibuat oleh PejabatPembuat Akta Tanah (PPAT) yang karena jabatannya berwenang membuatAPHT.

Bahwa didalam Undangundang Nomor 4 Tahun 1996 tentang HakTanggungan Atas Tanah Beserta Bendabenda Yang Berkaitan DenganTanah, tidak ada satu pasal pun yang mengatur tentang ketentuanpembatalan APHT, karena APHT yang sudah didaftarkan di KantorPertanahan dan diterbitkan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) mempunyaikekuatan yang sama dengan Putusan Pengadilan yang mempunyaikekuatan hukum tetap; ++ = = +Bahwa kekuatan pembuktian APHT yang telah didaftarkan dan disahkandengan SHT oleh Badan Pertanahan Nasional

tersebut diperoleh penjelasan sebagaiberikut :Bahwa, sertifikat yang dibebani hak tanggungan adalah sertifikat kedua, yaitu sertifikatpengganti yang hilang ;Bahwa, APHT yang digunakan sebagai dasar terbitnya Sertifikat Hak TanggunganNomor 2056/2007 adalah APHT Nomor 32/2007, tanggal 9 Maret 2007 ;Bahwa, penerbitan sertifikat kedua sebagai pengganti yang sertifikat hilang atas namaPenggugat adalah telah dikeluarkan melalui prosedur ???

Nomor 276/2004 yang dilaporkan danditandatangani oleh Tergugat III dengan menggunakan nama Penggugat seolaholahbenar Penggugat merasa kehilangan, padahal secara de facto Penggugat tidak pernahmerasa kehilangan APHT tersebut ;Mengenai proses dibuatnya dua buah APHT, yaitu Nomor 276/2004 dan Nomor32/2007 oleh Tergugat II tanpa adanya pembatalan maupun pemberitahuan terlebihdahulu atas APHT Nomor 276/2004 ;Mengenai proses pendaftaran Hak Tanggungan atas Perjanjian Kredit Nomor 31,tanggal 23 Desember

) Nomor 32 Tahun 2007, sedangkan telah terungkap fakta hukum bahwatelah diterbitkan juga APHT Nomor 276 Tahun 2004 dan hingga saat ini masihberlaku, jadi dalam perjanjian KPR antara Pemohon Peninjauan Kembali denganTermohon Peninjauan Kembali (BCA) terdapat 2 (dua) APHT, yaitu APHT Nomor276 Tahun 2004 dan APHT Nomor 32 Tahun 2007, selanjutnya berdasarkanketentuan Pasal 13 ayat (2) UndangUndang Nomor 4 Tahun 1996, seharusnyaAPHT Nomor 276 Tahun 2004 yang harus diberlakukan sebagai accessoirPerjanjian

No.285 PK/PDT/2013(APHT) adalah telah sesuai dengan hukum karena penghitungan waktu menurutundangundang adalah selambatnya dalam tenggang waktu 7 hari sejakpenandatanganan APHT bukan sejak perjanjian kredit, justru Pemohon PeninjauanKembali mempermasalahkan tentang waktu 3 tahun 3 bulan adalah terhitung sejakpenandatanganan APHT Nomor 276/Tahun 2004 yang jika dihitung secara benar,maka waktunya adalah 3 tahun 3 bulan dan kontradiktif yang terjadi adalah dengansecara mudahnya Judex Facti menunjuk

pada APHT Nomor 32/ Tahun 2007 adalahsah secara hukum, sedangkan secara hukum Judex Facti menyatakan benar adanyaPerjanjian Kredit Nomor 31 Tahun 2003, jika konsisten dengan pertimbanganhukum tersebut, maka seharusnya yang berlaku adalah APHT Nomor 276/Tahun2004 karena APHT tersebut merupakan accessoir dari Perjanjian Kredit Nomor 31Tahun 2003 dan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Bandung yangmenyatakan APHT Nomor 32/Tahun 2007 sah adalah sangat keliru karena yangmendasarinya adalah Perjanjian

Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor 30/HT/2004 dan AktaPemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 74/2004 tanggal 13 April2004 dengan Obyek Hak Tanggungan Sertifikat Hak Milik Nomor B.265/Tarau an. Melkias Payawa;Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor 32/HT/2004 dan AktaPemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 79/2004 tanggal 13 April2004 dengan Obyek Hak Tanggungan Sertifikat HGB No. B. 259/Tarauan. Edy Erari;.

Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) No.27/HT/2004 dan Akta PemberianHak Tanggungan (APHT) Nomor 69/2004 tanggal 7 April 2004 denganObyek Hak Tanggungan Sertifikat HGB Nomor B. 557/SK an. TientjeWairisal;. Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor 31/HT/2004 dan AktaPemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 77/2004 tanggal 13 April2004 dengan Obyek Hak Tanggungan Sertifikat Hak Milik M. 32/Banawaan.

Edy Erari;e Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor 27/HT/2004 dan AktaPemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 69/2004 tanggal 7 April2004 dengan Obyek Hak Tanggungan Sertifikat HGB Nomor B.557/SK an. Tientje Wairisal;e Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor 31/HT/2004 dan AktaPemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 77/2004 tanggal 13 April2004 dengan Obyek Hak Tanggungan Sertifikat Hak Milik M.32/Banawa an.

Bahwa Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang dipermasalahkandalam surat gugatan yang diajukan oleh penggugat dengan menyatakanAkta tersebut tidak memenuhi syarat Pasal 1820 KUH Perdata adalah AktaPemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor. 35/2004 dan Nomor 76/2004,padahal APHT yang dibuat oleh Tergugat Ill adalah APHT Nomor 75/2004dan APHT Nomor 76/2004, bukan APHT Nomor 35/2004 dan 76/2004;c.

Bahwa Pengguggat dalam posita angka 9 mempersoalkan Akta PemberianHak Tanggungan (APHT) Nomor 35/2004 dan Nomor 76/2004, yang dibuatoleh Tergugat Ill dan dalam Petitumnya Penggugat meminta kepadaPengadilan untuk membatalkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)Nomor 35/2004 dan Nomor 76/2004.

2006berdasarkan APHT No : 620/APHT/XII/2005 tanggal 9Desember 2005.Hak Tanggungan peringkat III dan telah diterbitkan SertifikatHak Tanggungan No : 08691 tanggal 31 Oktober 2006berdasarkan APHT No : 599/APHT/2006 tanggal 29September 2006.b SHM No: 00656/Bulakamba atas nama Solikin suami Sairoh. 11 e SHM tersebut dibebani Hak Tanggungan peringkat I dan telahditerbitkan Sertifikat Hak Tanggungan No : 6027/c/HT/05tanggal 17 Februari 2005 berdasarkan APHT (Akta PemberianHak Tanggungan) No : 03/APHT/

I/2005 tanggal 6 Januari2005.e Hak Tanggungan peringkat II dan telah diterbitkan SertifikatHak Tanggungan No : 08689 tanggal 31 Oktober 2006berdasarkan APHT No : 597/APHT/2006 tanggal 29September 2006.e Hak Tanggungan Peringkat III dan telah diterbitkan SertifikatHak Tanggungan No : 08690 tanggal 31 Oktober 2006berdasarkan APHT No : 598/APHT/2006 tanggal 29September 2006.c SHM No: 685/Bulakamba atas nama Solikin dan Sairah.e SHM tersebut dibebani Hak Tanggungan peringkat I dan telahditerbitkan Sertifikat

Hak Tanggungan No : 08692 tanggal 31Oktober 2006 berdasarkan APHT No : 600/APHT/2006tanggal 29 September 2006.e Hak Tanggungan peringkat II dan telah diterbitkan SertifikatHak Tanggungan No : 10968 tanggal 14 Januari 2008berdasakan APHT No : 821/2007 tanggal 12 Desember 2007.Dengan demikian terlihat jelas bahwa pengikatan atas SHMSHM tersebut adalah sah dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Foto... eeeFoto Copy Sertifikat Hak Tanggungan No : 7442/c/HT/06 tanggal 20 Januari 2006berdasarkan APHT No : 620/APHT/XII/2005, tertanggal 9 Desember 2005,selanjutnya diberi tanda T.13 ;14.15.16.17.18.19.20.21.22.2%21Foto Copy Sertifikat Hak Tanggungan No : 08691/2006 tanggal 31 Oktober 2006berdasarkan APHT No : 599/APHT/2006, tertanggal 29 September 2006, selanjutnyadiberi tanda T.14 5Foto Copy Sertifikat Hak Tanggungan No : 08689/2006 tanggal 31 Oktober 2006berdasarkan APHT No : 597/APHT/2006,

tertanggal 29 September 2006, selanjutnyadiberi tanda T.15 ; = 22 ==Foto Copy Sertifikat Hak Tanggungan No : 08690/2006 tanggal 31 Oktober 2006berdasarkan APHT No : 598/APHT/2006, tanggal 29 September 2006, selanjutnyadiberi tanda T.16 5Foto Copy Sertifikat Hak Tanggungan No : 08692/2006 tanggal 31 Oktober 2006berdasarkan APHT No : 600/APHT/2006, tertanggal 29 September 2006, selanjutnyadiberi tanda T.17 ;Foto Copy Sertifikat Hak Tanggungan No : 10968 tanggal 14 Januari 2008berdasakan APHT No :

Bahwa sesuai pasal 2 point 6 Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)No.103/III/2015 tanggal 27 Maret 2015 Jo APHT No. 384/XI/2015 tanggal19 September 2015 Jo APHT No. 124/IV/2016 tanggal 13 April 2016 JoAPHT No. 255/2015 tanggal 4 Desember 2015 Jo APHT No. 104/III/2015tanggal 27 Maret 2015, telah diatur bahwa tanpa persetujuan tertulisterlebih dahulu dari pihak kedua, pihak pertama tidak akan melepaskanhaknya atas Objek Hak Tanggungan atau mengalihkannya secaraapapun untuk kepentingan pihak ketiga;f

Suriyanto, yang telah diikatdan dibebani dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama (I) sesuaiAkta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 103/III/2015 tanggal 27Hal 8 dari 17 Hal Putusan Nomor 135/PDT/2019/PT JMB2)3)4)Maret 2015 Jo Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) No. 758/HT/2015 tgl.11 Mei 2015, Peringkat Kedua (Kedua) sesuai Akta Pemberian HakTanggungan (APHT) No. 364/IX/2015 tanggal 19 September 2015 JoSertifikat Hak Tanggungan (SHT) No. 2236/HT/2015 tgl. 16Desember 2015;Sertifikat Hak Milik (SHM) No

Surianto, yang telah diikatdan dibebani dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama (I) sesuaiAkta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 124/IV/2016 tanggal13 April 2016 Jo Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) No. 900/2016tanggal 24 Mei 2016;.

Bahwa sesuai Pasal 2 point 5 Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)No.103/III/2015 tanggal 27 Maret 2015 Jo APHT No. 384/XI/2015 tanggal19 September 2015 Jo APHT No. 124/IV/2016 tanggal 13 April 2016 JoAPHT No. 255/2015 tanggal 4 Desember 2015 Jo APHT No. 104/III/2015tanggal 27 Maret 2015, telah diatur bahwa "Jika debitur tidak memenuhikewajiban untuk melunasi hutangnya, berdasarkan peranjian hutangpiutang tersebut diatas, oleh pihak pertama, pihak kedua selakupemegang hak tanggungan peringkat pertama

) tertanggal 27 Maret 2015 Jo APHT tanggal19 September 2019 Jo APHT tanggal 27 Maret 2015 ( Vide bukti T11.T12,.T13,T14,T15,T16, T17T18, T19);Menimbang, Pembanding semula Penggugat telah menerima salinanperjanjian Kredit Modal kerja dengan No.CDO.JBI/0020/KMK/2015 danPembanding semula Penggugat juga telah menandatangani AddendumAddendum Perubahan kredit dan telah ternyata perjanjian Kredit modal kerjatersebut telah memenuhi persyaratan suatu kredit Sesuai kredit dan ketentuanyang berlaku dan dalam

OKU Timur ternyata pengurusan pengikatan APHT ( AktaPemberian Hak Tanggungan ) AJB ( Akta Jual Beli ) Cek Sertifikat, Roya /Penghapusan Hak Tanggungan, Pemecahan Sertifikat, Pembuatan SertifikatRutin berikut dengan 103 ( seratus tiga ) persil sertifikat dan 2 ( dua ) persil SPHtidak disetorkan oleh terdakwa ke kantor BPN Kab.

OKU TimurBahwa pengurusan pengikatan APHT ( Akta Pemberian Hak Tanggungan ) AJB( Akta Jual Beli ) Cek Sertifikat, Roya / Penghapusan Hak Tanggungan,Pemecahan Sertifikat, Pembuatan Sertifikat Rutin ke kantor BPN Kab.

WAYAN DANE / KarangAnyar, pada tanggal 19 November 2014Bahwa terdakwa adalah pelaku yang dulunya sebagai pegawai dari NotarisELLAN BRAKSAN, SH, M.Kn ) untuk mengurus pengikatan APHT ( AktaPemberian Hak Tanggungan ) AJB ( Akta Jual Beli ) Cek Sertifikat, Roya /Penghapusan Hak Tanggungan, Pemecahan Sertifikat, Pembuatan SertifikatRutin dan Perubahan Arah Mata Angin ke kantor Pertanahan Kab.

., tanggal 21 Februari 2006, besertaAPHT Nomor 87/PJ/APHT/11/2006., Addendum Perjanjian KreditNomor 29., tanggal 9 Oktober 2007, beserta APHT. Nomor 02/PJ/APHT/V/2007., dan APHT. Nomor 18/PJ/APHT/V2007., dan AddendumPerjanjian Kredit Nomor 4., tanggal 4 Januari 2008, APHT. Nomor 1648/ARJ/APTH/X1/2008;b. Adanya Pemblokiran Rekening atas nama Penggugat AC, Nomor009001500924155., secara sepihak oleh Tergugat , atas permohonanTergugat Il;c.

,tanggal 4 Januari 2008, beserta APHT. Nomor 87/PJ/APHT/11/2006.,tanggal 21.02.2006., APHT. Nomor 02/PJ/APHT/V2007., tanggal 04.01.2007., APTH.

Addendum Perjanjian Kredit Nomo 04., tanggal 4 Januari 2008;beserta seluruh APHT.

Nomor:1. 87/PJ/APHT/11/2006., tanggal 21 Februari 2006;2. 02/PJ/APHT/V2007., tanggal 4 Januari 2007;3. 18/PJU/APHT/V2007., tanggal 25 Januari 2007;4. 1648/ARJ/APHT/X1V/2008., tanggal 10 Desember 2008;dan hasil lelang yang tertuang dalam risalah lelang Hak Tanggungan padabutir penjelasan Nomor 33 tersebut di atas, batal demi hukum, dandinyatakan tidak sah;Bahwa oleh karena itu, dengan adanya dalil dalil dan alasan ssebagaiberikut:A.

Addendum Perjanjian Kredit Nomor 04., tanggal 4 Januari 2008;beserta selurun Akta Pengikatan Hak Tanggungan (APHT) Nomor:a. 87/PJ/APHT/11/2006., tanggal 21 Februari 2006;b. 02/PJ/APHT/V2007., tanggal 4 Januari 2007;c. 18/PJ/APHT/I/2007., tanggal 25 Januari 2007;d. 1648/ARJ/APHT/XI/2008., tanggal 10 Desember 2008;Yang telah dijadikan dasar oleh Tergugat , untuk melakukan Blokir rekeningPinjaman Nomor 9001500924155., atas nama Drs. H.

Sertifikat Hak Tanggungan peringkat (pertama) Nomor1601/2010 juncto Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)Nomor 127/2010 tanggal 29 September 2010 yang dibebankanatas Hak Milik Nomor 280/Gendangkiwo seluas 740M 2.b. Sertifikat Hak Tanggungan peringkat (pertama) Nomor1602/2010 juncto Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)Nomor 128/2010 tanggal 29 September 2010 yang dibebankanatas Hak Milik Nomor 278/Gendangkiwo seluas 1.240M 2.c.

Sertifikat Hak Tanggungan peringkat (pertama) Nomor1798/2010 juncto Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)Nomor 162/2010 tanggal 15 Nopember 2010 yang dibebankanatas Hak Milik Nomor 02892/Suryodiningratan seluas 90M 2.d. Sertifikat Hak Tanggungan peringkat (pertama) Nomor1803/2010 juncto Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)Nomor 163/2010 tanggal 15 November 2010 yang dibebankanatas Hak Milik Nomor 02893/Suryodiningratan seluas 92M 2.e.

Sertifikat Hak Tanggungan peringkat (pertama) Nomor1799/2010 juncto Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)Nomor 164/2010 tanggal 15 November 2010 yang dibebankanatas Hak Milik Nomor 02894/Suryodiningratan seluas 116M 2.f. Sertifikat Hak Tanggungan peringkat (pertama) Nomor1801/2010 juncto Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)Nomor 165/2010 tanggal 15 November 2010 yang dibebankanatas Hak Milik Nomor 02895/Suryodiningratan seluas 93M 2.g.

Sertifikat Hak Tanggungan peringkat (pertama) Nomor1800/2010 juncto Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)halaman 12 dari 20 Putusan nomor.10/PDT/2017/PT YYKNomor 166/2010 tanggal 15 November 2010 yang dibebankanatas Hak Milik Nomor 02896/Suryodiningratan seluas 93 M 2.h. Sertifikat Hak Tanggungan peringkat (pertama) Nomor1802/2010 juncto Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)Nomor 167/2010 tanggal 15 November 2010 yang dibebankanatas Hak Milik Nomor 02897/Suryodiningratan seluas 112M 2.6.

14 Februari 2011 juncto Akta Pemberian Hak Tanggungan(APHT) Nomor 09/2011 tanggal 14 Januari 2011 yang dibebankanatas Hak Milik Nomor 02897/Suryodiningratan seluas 112 M 2..