/2012/PNTng tanggal tanggal 18 Juni 2012 juncto Penetapan Nomor 24/Pen.Eks/APHT/2012/PN Tng tanggal 16 Oktober 2012, dengan Surat PemberitahuanPelaksanaan Sita Eksekusi Nomor W.29.DE.

Menyatakan Perlawanan Pelawan Eksekusi atas Penetapan Nomor24/Pe.Eks/APHT/2012/PN Tng tanggal 18 Juni 2012 juncto PenetapanNomor 24/Pen.Eks/APHT/2012/PN Tng tanggal 16 Oktober 2012, denganSurat Pemberitahuan Pelaksanaan Sita Eksekusi Nomor W.29.DE.HT.04.05214/2012 dan Penetapan Nomor 24/Pen.Eks/APHT/2012/PN Tngtanggal 8 Oktober 2012, dengan Surat Pemberitahuan Pelaksanaan SitaEksekusi, Nomor W.29.DE.HT. 04.05231, tanggal 7 November 2012,dengan beserta berita acaranya, tersebut adalah beralasan;5.

Menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 24/Pen.Eks/APHT/2012/PN Tng tanggal 18 Juni 2012 juncto Penetapan Nomor24/Pen.Eks/APHT/2012/PN Tng tanggal 16 Oktober 2012, dengan SuratPemberitahnuan Pelaksanaan Sita Eksekusi Nomor W.29.DE.HT.04.05214/2012 dan Penetapan Nomor 24/Pen.Eks/ APHT/2012/PN Tng tanggal 8Oktober 2012, dengan Surat Pemberitanuan Pelaksanaan Sita Eksekusi,Nomor W.29.DE.HT.04.05231, tanggal 7 November 2012, dengan besertaberita acaranya tidak sah dan cacat hukum dengan

Nomor 1128 K/Pdt/201424/Pen.Eks/APHT/2012/PN Tng tanggal 16 Oktober 2012, dengan SuratPemberitahuan Pelaksanaan Sita Eksekusi Nomor W.29.DE.

Nomor 1128 K/Pdt/2014memilin Pengadilan tertentu yang akan berwenang menyelesaikan sengketayang timbul dari perjanjian;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 Perjanjian Kredit dan dihubungkandengan ketentuan Pasal 118 HIR/142Rbg angka 6 a quo Pengadilan NegeriTangerang telah melanggar kompetensi kewenangan relatif dalam menerimadan menetapkan Permohonan Eksekusi Nomor 24/Pen.Eks/APHT/2012/PNTng tanggal 18 Juni 2012 juncto Penetapan Nomor 24/Pen.Eks/APHT/2012/PN Tng tanggal 16 Oktober 2012 dengan Surat

.064/PK/015/11 tanggal 25 Juni 2011 sebagai alas hak untukpembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dan AktaAktaJaminan Fiducia oleh Tergugat bersama sama dengan Tergugatlldan TergugatlIll, nampak jelas iktikad buruk dari Tergugatl;Hal 3 dari 20 hal putusan Nomor 276/Padt/2017/PT SMG11.

Bahwa pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yangberalaskan Akta Perjanjian Kredit di bawah tangan adalahbertentangan dengan ketentuan PeraturanPeraturan yang berlaku;12. Bahwa pembuatan AktaAkta Jaminan Fiducia yang beralaskan AktaPerjanjian Kredit di bawah tangan adalah bertentangan denganketentuan perundangundangan yang berlaku;13.

Bahwa pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yangberalaskan Akta Perjanjian Kredit di bawah tangan secara hukumsangat merugikan Para Penggugat, karena kedudukan hukum AktaPemberian Hak Tanggungan tidak sama dengan kedudukan hukumAkta Perjanjian Kredit di bawah tangan;14.

Bahwa karena pembuatan akta Perjanjian kredit di bawah tanganNo.064/PK/015/11 tanggal 25 Juni 2011 yang dilakukan oleh ParaPenggugat dengan TergugatI dijadikan alas hak oleh Tergugatlluntuk pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) adalahbertentangan dengan ketentuan PeraturanPeraturan yang berlaku,oleh karenanya secara hukum Akta Pemberian Hak Tanggungan(APHT) yang dibuat oleh Tergugatll bersamasama Tergugatladalah tidak sah dan batal demi hukum;16.

AKTAAKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN ( APHT ) DANAKTAAKTA JAMINAN FIDUCIA MANA YANG DIMOHONKANUNTUK DINYATAKAN TIDAK SAH DAN BATAL DEMI HUKUMTIDAK JELAS.1.

Manik Aksara) tidak mewakilkan kepadasiapapun dan dalam bentuk kuasa apapun terkait dengan proses pembuatan APHTtersebut di atas, sehingga APHT tersebut di atas yang dibuat oleh Ni WayanStarningsih,sH (TERGUGAT II ) adalah obscur/ kabur karena badan Akta tentangKomparisi (tindakan, kedudukan para pihak dalam / untuk membuatmenandatangani Akta ) tidak memenuhi syarat subyektif sebagaimana pasal 1320KUHPerdata, APHT tersebut jels kurang pihak ( dapat dilihat di lembar terakhir /hal 11 APHT, di kolom

NGURAH WICAKSANA ( TergugatIT);Bahwa dengan kurangnya pihak/subyek hukum dalam APHT tersebut atau tidakdiikutinya I GUSTI NGURAH MANIK AKSARA ( Tergugat II ) dalam perbuatanHukum pembuatan APHT No. 07/2014, tanggal 10/02/2014, maka APHT tersebutadalah cacat dan batal demi hukum atau setidaktidaknya dinyatak tidak berlakudan tidak memiliki kekuatan hukum ;Batasan Waktu dari APHT SHT daluarsa ;Bahwa APHT No. 07/2014, tanggal 10/02/2014 adalah cacat Hukum karena terbittidak sesuai dengan batasan waktu

yang telah dipersyaratkan / ditentukan olehUndangundang ;Bahwa berdasarkan pasal 13,BAB IV , UU No. 4 tahun 1996 Tentang HakTanggungan mensyartkan Bahwa APHT selama kurang waktu 7 hari kerja harussudah didaftarkan di Kantor Pertanahan untuk diproses menjadi Sertipikat HakTanggungan sehingga tanggal buku tanah Hak Tanggungan adalah tanggal ke 7 daritanggal APHT ;Bahwa yang terjadi adalah tanggal terbitnya APHT sampai dengan terbitnya SHTtelah melebihi 7 hari kerja / hari yang ditentukan oleh UndangUndang

yaitu APHTtertanggal 10 Februari tahun 2014 dan SHT tanggal 10 Maret tahun 2014 ;Bahwa dengan tidak dipenuhinya limitasi waktu dalam proses APHT menjadi SHTmaka dapat dipastikan bahwa APHT No. 07/2014, tanggal 10/02/2014 yang dibuattergugat Vi ( Ni Wayan Starningsih,SH) selaku PPAT adalah cacat hukum atausetidaktidaknya dinyatakan tidak berlaku dan tidak memiliki kekuatan hukum ;Dalam APHT tidak memberikan uraian Obyek HT secara jelasBahwa UU no. 4 Tahun 1996 dalam BAB IV pasal 11 mensyaratkan bahwa

APHTwajib dicantumkan uraian yang jels mengenai Obyek Hak Tanggungan.;123036373839Bahwa APHT No. 07/2014 tanggal 10/02/2014 tidak memberikan uraian yang jelsmengenai Obyek Hak Tanggungan, dalam APHT tersebut hanya menyebutkan No.SHM, NIB dan alamat obyek saja sedangkan Nama Pemilik yang tercatat dalamSertipikat Hak Milik No. 3673, dengan luas 1.350 M2, atas nama yang terletak diDesa Mengwitani, Kec.

SuharaYang telah diikat dan dibebani Hak Tanggungan peringkat berdasarkan SHT No. 00419/2009 tanggal 6 Mei 2009berdasarkan APHT No. 55/APHT/KDW/IV/2009 tanggal 8April 2009.c. SHM No. 691/Podo atas nama 1. Sukoro 2. NahdiyahYang telah diikat dan dibebani Hak Tanggungan peringkat berdasarkan SHT No. 00419/2009 tanggal 6 Mei 2009berdasarkan APHT No. 55/APHT/KDW/IV/2009 tanggal 8April 2009.d. SHM No. 141/Surobayan atas nama 1.

Sukoro 2.Hajjah NahdiyahYang telah diikat dan dibebani Hak Tanggungan peringkat berdasarkan SHT No. 00415/2009 tanggal 6 Mei 2009berdasarkan APHT No. 54/APHT/WNG/IV/2009 tanggal 8April 2009.Juga telah diikat dan dibebani Hak Tanggungan peringkat IIberdasarkan SHT No. 00654/2010 tanggal 29 April 2010berdasarkan APHT No. 76/APHT/WNG/IV/2010 tanggal 7April 2010.Dengan demikian terlihat jelas bahwa pengikatan atasagunan kredit adalah sah dan sesuai ketentuan hukumyang berlaku.Dalam perkembangannya Penggugat

54/APHT/WNG/IV/2009 tanggal 08 April 2009Nomor 00419/2009 tanggal 06 Mei dan APHT 55/APHT/KD/IV/2009 tanggal 08 April 2009Nomor 00507/2011 tanggal 22 Maret 2011 dan APHT 21/WNP/HT/I/2011 tanggal 26 Januari 2011c) Salinan/fotocopy Sertifikat Hak Atas Tanah yang dibebaniHak TanggunganSatu bidang tanah dan bangunan berikut segalasesuatu diatasnya tersebut dalam Sertifikat hak milikNo 141 luas 930m?

T.1I10: Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 00419/2009 tanggal 6 Mei 2009berdasarkan APHT No. 55/APHT/KDW/IV/2009 tanggal 8 April2009. 11. TI11: Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 00415/2009 tanggal 6 Mei 2009berdasarkan APHT No. 54/APHT/WNG/IV/2009 tanggal 8 April2009. 12. TI12: Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 00654/2010 tanggal 29 April2010 berdasarkan APHT No. 76/APHT/WNG/IV/2010 tanggal 7 April2010. 13. TI13: Surat No. B. 702/KCPVII/ADK/12/2011 tanggal 12 Desember 2011perihal Peringatan I. 14.

54/APHT/WNG/IV/2009 tanggal 08 April 2009T ll4c Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama yang berkepala "DEMIKEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" NomorNomor 00419/2009 tanggal 06 MeiT ll4d APHT 55/APHT/KD/IV/2009 tanggal 08 April 2009T ll4e Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama Nomor 00507/2011 tanggal 22Maret 2011T ll4f APHT 21/WNP/HT/1/2011 tanggal 26 Januari 2011T ll4g Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama Nomor 00654/2010 tanggal 29April 2010T ll4h APHT 76/APHT/WNG/IV

IVberdasarkan SHT No. 01676/2008 tanggal 18 Desember 2008berdasarkan APHT No. 164/APHT/KDW/XI/2008 tanggal 21 November2008 Hak Tanggungan peringkat V berdasarkan SHT No. 00965/2009 tanggal20 Agustus 2009 berdasarkan APHT No. 132/APHT/KDW/VII/2009 tanggal30 Juli 2009d.

Hak Tanggungan Peringkat Pertama:1 Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor: 475/2003.2 Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor: 117/APHT/KDWA/II/2003.b. Hak Tanggungan Peringkat Kedua:1 SHT Nomor: 00048/2006.2 APHT Nomor: 04/HT/KDW/1/2006.c. Hak Tanggungan Peringkat Ketiga:1 SHT Nomor: 00319/2008.2 APHT Nomor: 10/APHT/KDW/TI/2008.d. Hak Tanggungan Peringkat Keempat:1 SHT Nomor: 01676/2008.2 APHT Nomor: 164/APHT/KDW/XI/2008.e.

Hak Tanggungan Peringkat Kelima:1 SHT Nomor: 00965/2009.2 APHT Nomor: 132/APHT/KDWA/II/2009.8. Bahwa walaupun H.

Hak Tanggungan No. 475/2003 tanggal 20Agustus 2003 berdasarkan APHT No. 117/APHT/KDW/VII/2003 tanggal 24 Juli 2003,diberi tanda T.II 21 A: foto copy dari copy Sertifikat Hak Tanggungan No. 48/2006 tanggal 26 Januari 2006berdasarkan APHT No. 04/APHT/KDW/I/2006 tanggal 12 Januari 2006,diberi tanda21B foto copy dari copy Sertifikat Hak Tanggungan No. 319/2008 tanggal 04 Maret 2008berdasarkan APHT No. 10/APHT/KDW/II/2008 tanggal 11 Februari 2008,diberi tandaTIL21C. foto copy dari copy Sertifikat Hak

Tanggungan No. 1676/2008 tanggal 18 Desember2008 berdasarkan APHT No. 164/APHT/KDW/XI/2008 tanggal 21 November2008, diberi tanda T II 21 D. foto copy dari copy Sertifikat Hak Tanggungan No. 965/2009 tanggal 20 Agustus 2009berdasarkan APHT No. 132/APHT/KDW/VII/2009 tanggai 30 Juli 2009 degan obyekhak tanggungan SHM 57/Pajomblangan,diberi tanda T I21 E.22. foto copy sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Tanggungan No. 480/2003 tanggal 20Agustus 2003 berdasarkan APHT No. 116/APHT/KDW/VII/2003 tanggal

Bahwa sesuai pasal 2 point 6 Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)No.103/III/2015 tanggal 27 Maret 2015 Jo APHT No. 384/XI/2015 tanggal19 September 2015 Jo APHT No. 124/IV/2016 tanggal 13 April 2016 JoAPHT No. 255/2015 tanggal 4 Desember 2015 Jo APHT No. 104/III/2015tanggal 27 Maret 2015, telah diatur bahwa tanpa persetujuan tertulisterlebih dahulu dari pihak kedua, pihak pertama tidak akan melepaskanhaknya atas Objek Hak Tanggungan atau mengalihkannya secaraapapun untuk kepentingan pihak ketiga;f

Suriyanto, yang telah diikatdan dibebani dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama (I) sesuaiAkta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 103/III/2015 tanggal 27Hal 8 dari 17 Hal Putusan Nomor 135/PDT/2019/PT JMB2)3)4)Maret 2015 Jo Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) No. 758/HT/2015 tgl.11 Mei 2015, Peringkat Kedua (Kedua) sesuai Akta Pemberian HakTanggungan (APHT) No. 364/IX/2015 tanggal 19 September 2015 JoSertifikat Hak Tanggungan (SHT) No. 2236/HT/2015 tgl. 16Desember 2015;Sertifikat Hak Milik (SHM) No

Surianto, yang telah diikatdan dibebani dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama (I) sesuaiAkta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 124/IV/2016 tanggal13 April 2016 Jo Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) No. 900/2016tanggal 24 Mei 2016;.

Bahwa sesuai Pasal 2 point 5 Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)No.103/III/2015 tanggal 27 Maret 2015 Jo APHT No. 384/XI/2015 tanggal19 September 2015 Jo APHT No. 124/IV/2016 tanggal 13 April 2016 JoAPHT No. 255/2015 tanggal 4 Desember 2015 Jo APHT No. 104/III/2015tanggal 27 Maret 2015, telah diatur bahwa "Jika debitur tidak memenuhikewajiban untuk melunasi hutangnya, berdasarkan peranjian hutangpiutang tersebut diatas, oleh pihak pertama, pihak kedua selakupemegang hak tanggungan peringkat pertama

) tertanggal 27 Maret 2015 Jo APHT tanggal19 September 2019 Jo APHT tanggal 27 Maret 2015 ( Vide bukti T11.T12,.T13,T14,T15,T16, T17T18, T19);Menimbang, Pembanding semula Penggugat telah menerima salinanperjanjian Kredit Modal kerja dengan No.CDO.JBI/0020/KMK/2015 danPembanding semula Penggugat juga telah menandatangani AddendumAddendum Perubahan kredit dan telah ternyata perjanjian Kredit modal kerjatersebut telah memenuhi persyaratan suatu kredit Sesuai kredit dan ketentuanyang berlaku dan dalam

Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor 30/HT/2004 dan AktaPemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 74/2004 tanggal 13 April2004 dengan Obyek Hak Tanggungan Sertifikat Hak Milik Nomor B.265/Tarau an. Melkias Payawa;Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor 32/HT/2004 dan AktaPemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 79/2004 tanggal 13 April2004 dengan Obyek Hak Tanggungan Sertifikat HGB No. B. 259/Tarauan. Edy Erari;.

Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) No.27/HT/2004 dan Akta PemberianHak Tanggungan (APHT) Nomor 69/2004 tanggal 7 April 2004 denganObyek Hak Tanggungan Sertifikat HGB Nomor B. 557/SK an. TientjeWairisal;. Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor 31/HT/2004 dan AktaPemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 77/2004 tanggal 13 April2004 dengan Obyek Hak Tanggungan Sertifikat Hak Milik M. 32/Banawaan.

Edy Erari;e Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor 27/HT/2004 dan AktaPemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 69/2004 tanggal 7 April2004 dengan Obyek Hak Tanggungan Sertifikat HGB Nomor B.557/SK an. Tientje Wairisal;e Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor 31/HT/2004 dan AktaPemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 77/2004 tanggal 13 April2004 dengan Obyek Hak Tanggungan Sertifikat Hak Milik M.32/Banawa an.

Bahwa Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang dipermasalahkandalam surat gugatan yang diajukan oleh penggugat dengan menyatakanAkta tersebut tidak memenuhi syarat Pasal 1820 KUH Perdata adalah AktaPemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor. 35/2004 dan Nomor 76/2004,padahal APHT yang dibuat oleh Tergugat Ill adalah APHT Nomor 75/2004dan APHT Nomor 76/2004, bukan APHT Nomor 35/2004 dan 76/2004;c.

Bahwa Pengguggat dalam posita angka 9 mempersoalkan Akta PemberianHak Tanggungan (APHT) Nomor 35/2004 dan Nomor 76/2004, yang dibuatoleh Tergugat Ill dan dalam Petitumnya Penggugat meminta kepadaPengadilan untuk membatalkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)Nomor 35/2004 dan Nomor 76/2004.

Menyatakan Akta Hak Tanggungan No. 83/APHT/BackNI/2005dan Akta Hak Tanggungan No. 321/APHT/BackNI/2005 sertasegala surat surat sehubungan dengan peralihan hak baikdari Tergugat kepada Tergugat III maupun kepada TergugatIV atau siapapun adalah tidak sah dan batal demi hukum ;9. Menyatakan ParaTergugat tidak terikat denganperjanjian kredit antara Tergugat dengan Tergugat III danTergugat IV ;10.

Menyatakan bahwa perbuatan ParaTergugat Rekonvensi yangmenggugat Penggugat Rekonvensi dalam perkara Konvensisebagai telah melakukan perbuatan melanggar/melawan hukumterkait dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan No.83/APHT/Back/II1/2005 tertanggal18 Maret 2005 dan AktaPemberian Hak Tanggungan No. 324/APHT/UjgNI/2005 tertanggal30 Juni 2005, padahal apa yang dilakukan oleh PenggugatRekonvensi tersebut telah menurut ketentuan perundangundangan yang berlaku adalah perbuatan melawan hukum(onrechtmatige

H.Halide ;Menyatakan tanah dan = bangunan yang terdaftar dalamSertifikat Hak Milik No. 325/Kampung Baru Gambar Situasi No.50/1976 itanggal 8 April 1976 adalah harta bersamaAlm.H.Halide dengan Penggugat ;Menyatakan bahwa ParaPenggugat berhak atas obyek sengketa ;Menyatakan Akta Pemberian Hak Tanggungan No.83/APHT/Bck/II1/2005 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No.321/APHT/BckIV1/2005 serta segala surat surat yangberhubungan dengan peralihan hak baik dari Alm.

Hal ituberarti bahwa hakim tidak boleh menerima keterangan darisalah satu pihak sebagai benar, bila lawan tidak didengaratau tidak diberi kesempatan untuk mengeluarkanpendapatnya ;Bahwa Judex Factie (Pengadilan Tinggi Makassar dan atauPengadilan Negeri Parepare) telah salah dalam menerapkanhukumnya dengan memberikan putusan yang menyatakan AktaPemberian Hak Tanggungan No. 83/APHT/BcK/III/2005 dan AktaPemberian Hak Tanggungan No. 321/APHT/Bck/VI/2005 sertasegala surat surat yang berhubungan dengan

peralihan hakbaik = dari alm Ashad bin Halide kepada Tergugat IVmaupunTergugat V dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum ;Bahwa Karena bukti yang mendukung untuk membatalkanAkta Pemberian Hak Tanggungan No. 321/APHT/Bck/VI/2005 sertasegala surat surat yang berhubungan dengan peralihan hakbaik dari (Alm) Ashad bin Halide kepada fTergugat VHal. 15 dari 18 hal.

HakTanggungan (APHT), FIDUCIA & AKTA Personal Garantee dariTergugat..

Bahwa atas hal belum sama sekali Penggugat menerima atas Pinjamankredit berupa salinan Akta Perjanjian Kredit , Akta Pemberian HakTanggungan (APHT), FIDUCIA & AKTA Personal Garantee dariTergugat, maka Penggugat telah melakukan berbagai upaya, untukmendapatkan salinan Akta Perjanjian Kredit , Akta Pemberian HakTanggungan (APHT), FIDUCIA & AKTA Personal Garantee dariTergugat untuk menjawab Surat Peringatan dari Tergugat yangnotabene yang menjadi obyek gugatan ini, dan itupun Penggugat sangatHalaman

),FIDUCIA & AKTA Personal Garantee, danpermintaan salinanakta tersebut, Penggugat mengemailkan juga kepada Tergugatpada tanggal yang sama yaitu tanggal 06 oktober 2016 jugameminta salinan Akta Perjanjian Kredit , Akta Pemberian HakTanggungan (APHT), FIDUCIA & AKTA Personal Garanteetersebut , dan ini akan penggugat buktikan dalam sidangpembuktian.Bahwa pada tanggal 12 oktober 2016, Tergugat menanggapipermintaan salinan Akta Perjanjian Kredit , Akta PemberianHak Tanggungan (APHT), FIDUCIA & AKTA Personal

, dan semestinya salinanAkta PK, APHT, FIDUCIA & Akta PG, sudah diberikan sejak kreditdi realisasikan tanggal 27 mei 2015 / atau maupun diperpanjangkredit tersebut kepada Penggugat, jadi bukan Tergugat saja yangmemegang salinan akta perjanjian kredit tersebut.Bahwa pada tanggal 18 oktober 2016, Tergugat melalui suratnyabernomor 422/ARMComm/SJ/WR/X/2016 yang ditujukan kepadaPenggugat , untuk menjawab permintaan Penggugat akan salinanAkta PK, APHT, FIDUCIA & Akta PG tersebut, ternyata Tergugatdalam

Kredit yaituAkta Pemberian Hak Tanggungan (APHT), FIDUCIA & AKTAPersonal Garantee tersebut, apakah ini dapat melanggar AsasCanselling...??

., tanggal 21 Februari 2006, besertaAPHT Nomor 87/PJ/APHT/11/2006., Addendum Perjanjian KreditNomor 29., tanggal 9 Oktober 2007, beserta APHT. Nomor 02/PJ/APHT/V/2007., dan APHT. Nomor 18/PJ/APHT/V2007., dan AddendumPerjanjian Kredit Nomor 4., tanggal 4 Januari 2008, APHT. Nomor 1648/ARJ/APTH/X1/2008;b. Adanya Pemblokiran Rekening atas nama Penggugat AC, Nomor009001500924155., secara sepihak oleh Tergugat , atas permohonanTergugat Il;c.

,tanggal 4 Januari 2008, beserta APHT. Nomor 87/PJ/APHT/11/2006.,tanggal 21.02.2006., APHT. Nomor 02/PJ/APHT/V2007., tanggal 04.01.2007., APTH.

Addendum Perjanjian Kredit Nomo 04., tanggal 4 Januari 2008;beserta seluruh APHT.

Nomor:1. 87/PJ/APHT/11/2006., tanggal 21 Februari 2006;2. 02/PJ/APHT/V2007., tanggal 4 Januari 2007;3. 18/PJU/APHT/V2007., tanggal 25 Januari 2007;4. 1648/ARJ/APHT/X1V/2008., tanggal 10 Desember 2008;dan hasil lelang yang tertuang dalam risalah lelang Hak Tanggungan padabutir penjelasan Nomor 33 tersebut di atas, batal demi hukum, dandinyatakan tidak sah;Bahwa oleh karena itu, dengan adanya dalil dalil dan alasan ssebagaiberikut:A.

Addendum Perjanjian Kredit Nomor 04., tanggal 4 Januari 2008;beserta selurun Akta Pengikatan Hak Tanggungan (APHT) Nomor:a. 87/PJ/APHT/11/2006., tanggal 21 Februari 2006;b. 02/PJ/APHT/V2007., tanggal 4 Januari 2007;c. 18/PJ/APHT/I/2007., tanggal 25 Januari 2007;d. 1648/ARJ/APHT/XI/2008., tanggal 10 Desember 2008;Yang telah dijadikan dasar oleh Tergugat , untuk melakukan Blokir rekeningPinjaman Nomor 9001500924155., atas nama Drs. H.

APHT. Nomor : 004/ /1998.nPada halaman terakhir menyebut kan sepakat memilih tempatkedudukan Hukum di KepateraanPengadilan Negeri Marabahan. (BUKTIPEMBANDING.14).Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 60/1998. PemegangHT. Hak Guna bangunan No.5/Jelapat dan Hak Guna bangunan No.6/Jelapat. A.n. PT. Karunia Wana lka Wood Industrial. . APHT. Nomor :003/ /1998.

APHT No.17.240 m2 004/1998 tanggal 6Agustus 1998 yangdibuat dihadapanSunarto, SH, PPAT diKabupaten BaritoKuala Oleh karena pengikatan Objek Agunan telah diubah sesuai UU HakTanggungan menjadi Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT),maka ketentuan yang mengikat bagi para pihak adalah ketentuandalam APHT, dan bukanlah ketentuan dalam Akta Hipotik.

SesuaiPasal 4 APHT No. 003/1998 tanggal 6 Agustus 1998, APHT Nomor004/1998 tanggal 6 Agustus 1998, APHT No. 005/1998 tanggal 6Agustus 1998, para pihak telah sepakat menentukan mengenaiwilayah hukum yang berwenang bilamana terjadi permasalahan yaitubahwa:Para pihak dalam halhal mengenai Hak Tanggungan tersebut diatasdengan segala akibatnya memilin domisili pada KepaniteraanPengadilan Negeri Marabahan.Ketentuan yang tercantum dalam APHT tersebut mengikat danberlaku sebagai Undangundang bagi para pihak

Bahwa dalam APHT telah disepakati dan dituangkan kesepakatanmengenaiwilayah hukum yang berwenang bilamanaterjadipermasalahan yaitu yang menyatakan bahwa: Para pihak dalam halhal mengenai Hak Tanggungan tersebut diatas dengan segalaakibatnya memilih domisili pada Kepaniteraan Pengadilan NegeriMarabahan.Kesepakatan tersebut telah dituangkan ke dalam aktaakta sebagaiberikut: Pasal 4 APHT Nomor 004/1998 tanggal 6 Agustus 1998 Jo.

SHTNo. 58/1998 tanggal 19 Agustus 1998 (Bukti T.l1 atau BuktiPembanding 14) ; Pasal 4 APHT No. 003/1998 tanggal 6 Agustus 1998 Jo. SHT No.60/1998 tanggal 19 Agustus 1998 (Bukti T.13 atau BuktiPembanding 15); Pasal 4 APHT No. 005/1998 tanggal 6 Agustus 1998 Jo. SHT No.59/1998 tanggal 19 Agustus 1998 (Bukti T.l2 atau BuktiPembanding 16).

No. 83 PK/Pdt/2012datang di kantor Terlawan Il yang terletak di Jalan Raya SoloTawangmangu Nomor 74 Palur, Karanganyar ;Bahwa anehnya Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) seolaholahdibuat di hadapan Terlawan II ;Bahwa para Pelawan sangat terkejut dan janggal sekalii ;11.Bahwa dengan adanya hal tersebut di atas maka pembuatan/prosedur pembuatan Akta Hak Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yangdibuat pada tanggal 31 Agustus 2006 terhadap:1.Akta Hak Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 347/2006tanggal

Akta Hak Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 347/2006tanggal 31 Agustus 2006 terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 624/Desa Munggur a/n Suparno ;.

Akta Hak Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 347/2006 tanggal31 Agustus 2006 terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 624/Desa Munggura/n Suparno ;Akta Hak Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 347/2006 tanggal31 Agustus 2006 terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 835/Desa Munggura/n Suparno bin Atmo Pawiro ;Hal. 6 dari 16 hal. Put. No. 83 PK/Pdt/20124.

Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 347/2006 tanggal31 Agustus 2006 terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 6191/DesaMunggur a/n Suparno ;2. Akta Pemberian Hak tanggungan (APHT) Nomor 347/2006 tanggal31 Agustus 2006 terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 624/DesaMunggur a/n Suparno ;3. Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 347/2006 tanggal31 Agustus 2006 terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 835/DesaMunggur a/n Suparno bin Atmopawiro ;Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 83 PK/Pdt/20124.

a/n Suparno ;Akta Pemberian Hak tanggungan (APHT) Nomor 347/2006 tanggal 31Agustus 2006 terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 624/Desa Munggur a/n Suparno ;Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 347/2006 tanggal 31Agustus 2006 terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 835/Desa Munggur a/n Suparno bin Atmo Pawiro ;Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 347/2006 tanggal 31Agustus 2006 terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 1180/Desa Munggura/n Aries Suparno ;Adalah cacat hukum oleh karena itu batal demi

XXXXXXXXX 266/NOT/RIH/V/2013 Cek Bersih, SHT & 1,925,000xX Tgl. 29/05/2013 APHT, SKMHT,Legalisasi AkadMurabahah11. XXXXXXXXX 516/NOT/RIH/VIII/201 Cek Bersih, Biaya 9,350,000xX 2 PengurusanTgl. 20120908 Sertipikat + Pajak,SHT & APHT,SKMHT, AkadMurabahah, SuratKuasa Menjual12. XXXXXXXXX 269/NOT/RIH/V/201 Cek Bersih, SHT & 1,925,000xX 3 APHT, SKMHT, Tgl. 30/05/2013 Legalisasi Akad 161/NOT/RIH/XII/20 Murabahah14Tgl.17/12/201413.

XXXXXXXXX 539/NOT/RIH/VIII/2 Cek Bersih, SHT & 1,600,000X 012 APHT, SKMHT,Tgl. 23/08/2012 Legalisasi Akad 92/NOT/RIH/X1/201 Murabahah4Tgl. 19/11/201413. XXXXXXXXX 484/NOT/RIH/X/2013 Cek Bersih, SHT & 3,400,000X Tgl. 20131110 APHT, SKMHT,Legalisasi AkadMurabahah, SuratKuasa Menjual14. XXXXXXXXX 826/NOT/RIH/XII/20 Biaya Roya, Cek 1,900,000X 12 Bersih, SHT & APHT,Tgl. 18/12/2012 SKMHT, Legaliasi 836/NOT/RIH/XI/20 Murabahah14Tgl. 14/11/201415.

+ Pajak,SHT & APHT,SKMHT, LegalisasiAkad Murabahah,Legalisasi Wakalah,Surat Kuasa Menjual9,300,000 12.

Bersih,PengurusanSertipikat + Pajak,SHT & APHT,SKMHT, AkadMurabahah,Legalisasi Wakalah,Surat Kuasa MenjualBiaya9,900,000 20.

XXXXXXXXX 411/NOT/RIH/VII/201 Cek Bersih, SHT & 2,500,000xX 3 APHT, SKMHT,Tgl. 30/07/2013 Legalisasi AkadMurabahah31. XXXXXXXXX 517/NOT/RIH/VIIN/201 Cek Bersih, Biaya 9,800,000Xx 2 PengurusanTgl. 20120908 Sertipikat + Pajak,SHT & APHT,SKMHT, Surat KuasaMenjual32. XXXXXXXXX 281/NOT/RIH/V/2012 Cek Bersih, Biaya 15,200,00x Tgl. 22/05/2012 Pengurusan 0Sertipikat + Pajak,SHT & APHT,SKMHT, LegalisasiMurabahah, SuratKuasa Menjual33.

Abdul Fattah untuk menandatangani Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) atas Sertifikat Hak Milik Nomor 1367 yang dimiliki bersama-sama dengan ahli waris lain dari Rahmah Bie;

Bahwa Penggugat I telah menandatangani Akta Pemberian HakTanggungan (APHT) atas 2(dua) sertifikatnya tersebut, yaitu : Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) No.34/HT/2004 dan AktaPemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 76/2004 tanggal 13April 2004 dengan Obyek Hak Tanggungan Sertipikat HGB No. 402an. Drs.

Gatot Bowonseetbersamasama dengan para pemilik sertifikat (termasuk Yosep De Bahwa sebelum menandatangani APHT kepada debitur dan kepadapara pemilik sertifikat dibacakan Perjanjian Kredit dan APHT,antara lain tentang besarnya kredit dan besarnya nilai masingMaSing jaMinan; ++ += one on ene nee ro cnn re mene cen ene none Setelah pemilik jaminan menandatangani APHT juga diberikanpenjelasan mengenai risikorisiko apabila sertifikat tersebutmenjadi agunan kredit, bahwa sertifikat tersebut akan disimpanoleh

Yulius Wairisal, yang pada persidangan tanggal 11 Februari2015 menyangkal atau membantah menandatangani APHT, setelahditunjukan asli APHT dan melihat tandatangannya ternyata dengantegas mengakui tandatangan yang tertera diatas namanya di APHT PUTUSAN NO: 04/P dt.G/2015/PN.Sru Hal. 37tersebut adalah tandatangannya dan yang bersangkutan benar telahmenandatangani APHT tersebut; Bahwa dengan adanya pengakuan dari Sdr.

Bahwa Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dibuat oleh PejabatPembuat Akta Tanah (PPAT) yang karena jabatannya berwenang membuatAPHT.

Bahwa didalam Undangundang Nomor 4 Tahun 1996 tentang HakTanggungan Atas Tanah Beserta Bendabenda Yang Berkaitan DenganTanah, tidak ada satu pasal pun yang mengatur tentang ketentuanpembatalan APHT, karena APHT yang sudah didaftarkan di KantorPertanahan dan diterbitkan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) mempunyaikekuatan yang sama dengan Putusan Pengadilan yang mempunyaikekuatan hukum tetap; ++ = = +Bahwa kekuatan pembuktian APHT yang telah didaftarkan dan disahkandengan SHT oleh Badan Pertanahan Nasional

) No. 143/APHT/III/2013tertanggal 14 Maret 2013, dan telah diterbitkan Sertipikat HakTanggungan No. 2701/2013 tertanggal 8 Mei 2013; SHM No. 2060 atas nama Tri Toto Haryanto dengan luas200 m*yang terletak di Desa/ Kelurahan Langenharjo, KecamatanGrogol, Kabupaten Sukoharjo, telah dilakukan pengikatan dalamAkta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 143/APHT/III/2013tertanggal 14 Maret 2013, dan telah diterbitkan Sertipikat HakTanggungan No. 2701/2013 tertanggal 8 Mei 2013;* SHM No. 1595 atas nama Tri

Toto Haryanto dengan luas2322 myang terletak di Desa/Kelurahan Langenharjo, KecamatanGrogol, Kabupaten Sukoharjo, telah dilakukan pengikatan dalamAkta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No.142/APHT/III/2013tertanggal 14 Maret 2013, dan telah diterbitkan Sertipikat HakTanggungan No. 2499/2013 tertanggal 29 April 2013;ili.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertamaberkaitan dengan Akta Pembebanan Hak Tanggungan ( APHT )No.143/APHT/III/2013 tanggal 14 Maret 2013 Pembanding tidak sependapatdan menolak pertimbangan tersebut karena APHT merupakan perjanjianacessoir atau ikutan, perjanjian accesoir harus mengikuti perjanjian pokok,dimana yang menjadi perjanjian pokok dari APHT tersebut adalah perjanjiankredit No.53 tanggal 27 September 2012,.Bahwa di dalam perjanjian pokok yang dijadikan jaminan hutang

Tri TotoHaryanto dengan demikian APHT telah membebani hak tanggunganmelebihi yang diperjanjikan sehingga menurut hukum APHTNo.143/APHT/III/2013 tanggal 14 Maret 2013 tersebut batal demi hukumatau setidaktidaknya dapat dibatalkan.7.

)No143/APHT/III/2013 tanggal 14 Maret 2013, dalam APHT ini yangdibebani Hak Tanggungan adalah sebidang tanah dan bangunan denganSHM No.3152/Langenharjo an Tri Toto Haryanto; Kemudian karena wanprestasi dilakukan lelang atas tanah danbangunan dengan SHM No.3152/Langenharjo an Tri Toto Haryantoadalah batal demi hukum atau setidaktidaknya dapat dibatalkan;Bahwa dilihat dari alur di atas maka terjadi pelanggaran hukum yangdilakukan oleh Bank yaitu pembebanan Hak Tanggungan dalam APHT danlelang yang dilakukan

) Notariil yaitu) APHT No. 84/ES/APHT/IX/2002dan APHT No. 85/ES/APHT/IX/2002 ;Bahwa TERGUGAT II (INTERVENSI) mohon kepadaMajelis Hakim yang terhormat untuk tidak tertipuoleh pernyataan kosong PENGGUGAT aquo, karenaTERGUGAT II (INTERVENSI) mampu membuktikan adanyadokumen dokumen yang berbentuk akta dibawah tanganmaupun akta otentik yang mengesahkan peristiwatersebut ; Bahwa berdasarkan dokumen yang ada pada TERGUGAT II(INTERVENSI) bahwa PENGGUGAT sendiri yang telahmenandatangani surat tanda terima

No. 84/ES/APHT/IX/2002tanggal 13 September 2002 dan APHT No.

APHTNo. 85/ES/APHT/IX/2002 tanggal 13. September 2002menunjukkan bahwa SHM No. 99 tgl 18072002 dan SHMNo. 183 tgl 12062002 an.

Bukti P 1. a: Foto copy Akta Pemberian HakTanggungan Nomor : 84/ES/APHT/IX/2002 (Copydari copy) ; 2. Bukti P 1. be: Foto copy Akta Pemberian HakTanggungan Nomor : 85/ES/APHT/IX/2002 (Copydari copy) ; 3. Bukti P 2. a: Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor387, tertanggal 6 Februari 1998 (Copy dari4.

) Nomor : 84/ES/APHT/IX/2002,tertanggal 13 September 2002 (sesuai denganaslinya)TIIl 8 : Foto copy Akta Pemberian HakTanggungan (APHT) Nomor : 85/ES/APHT/IX/2002,tertanggal 13 September 2002 (sesuai denganaslinya)TII 9 : Foto copy Buku Tanah HakTTTanggungan Nomor 92/2002 Peringkat 1 (satu),tertanggal 25 September 2002 (sesuai denganaslinya) 3; II 10 : Foto copy Sertipikat HakTanggungan Nomor 93/2002 Peringkat 1 (satu),tertanggal 25 September 2002 (sesuai denganaslinya) 3; II 11 : Foto copy Surat

AktaPembebanan Hak Tanggungan (APHT) Nomor 298/APHT/MTG/V/2012.Kemudian pada tanggal 24 Mei 2013, Alm.

Akta Pembebanan Hak Tanggungan(APHT) Nomor: 288/APHT/MTG/V/2011;Halaman 12 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2016/PN Sdrb)C)d)13Kemudian pada tanggal 24 Mei 2012, Alm.

AktaPembebanan Hak Tanggungan (APHT) Nomor 298/APHT/MTG/V/2012.Kemudian pada tanggal 24 Mel 2013, Alm.

Akta Pemberian HakTanggungan (APHT) No. 288/APHT/MTG/V/2011; dan Sertifikat HakTangungan (SHT) Peringkat 11 No.905/HT/2012 Jo. Akta Pemberian HakTanggungan (APHT) No. 298/APHT/MTG/V/2012; dan Sertifikat HakTangungan (SHT) Peringkat II (Ketiga) No.1119/HT/2014 Jo. Akta PemberianHak Tanggungan (APHT) No. 329a/MTG/V/2013 atas sebidang tanah danbangunan berdasarkan SHM No. 323/Wala tercatat atas nama MASITA BTSETTUANG;6.

Foto copy Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Peringkat I No. 785/HT/2011, JoAkta pemberian Hak Tanggungan (APHT) No.288/APHT/MTG/V/2011,selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T 7 ;. Foto copy Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Peringkat II No. 905/HT/2012, danAkta pemberian Hak Tanggungan (APHT) No.298/APHT/MTG/V/2012,selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T 8 ;.

Bahwa Perjanjian Kredit No. 31 tanggal 12/11/2013 danperubahannya Perjanjian Kredit No 01 tanggal 04/08/2014 besertapengikatan jaminannya dengan APHT No : 244/2013 tanggal09/12/2013, APHT No : 140/2014 tanggal 08/08/2014, APHT No :138/2014 tanggal 08/08/2014, APHT No : 139/2014 tanggal08/08/2014, APHT No : 107/2014 tanggal 29/08/2014 danPerjanjian Kredit No : 32 tanggal 12 November 2013 besertapengikatan jaminannya merupakan satu kesatuan dan tidak dapatdipisahkan masingmasing, keseluruhan jaminan

Bahwa Akad Perjanjian Kredit Perjanjian Kredit No : 31 tanggal 12November 2013 dan perubahannya Perjanjian Kredit No : 01 tanggal04/08/2014 beserta pengikatan jaminannya dengan APHT No : 244/2013tanggal 09/12/2013, APHT No : 140/2014 tanggal 08/08/2014, APHT No :138/2014 tanggal 08/08/2014, APHT No : 139/2014 tanggal 08/08/2014,APHT No : 107/2014 tanggal 29/08/2014 dan Perjanjian Kredit No : 32tanggal 12 November 2013 beserta pengikatan jaminannya merupakansatu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan

Akta Pemberian HakTanggungan (APHT) APHT No : 244/2013 tanggal 09/12/2013, APHTNo : 140/2014 tanggal 08/08/2014, APHT No : 138/2014 tanggal08/08/2014, APHT No : 139/2014 tanggal 08/08/2014, APHT No :107/2014 tanggal 29/08/2014 dan Sertipikat Hak Tanggungan No :8085/2013 tanggal 18/12/2013, No : 05196/2014 tanggal 01/09/2014,No : 05198/2014 tanggal 01/09/2014, No : 05197/2014 tanggal01/09/2014, No : 5916/2014 tanggal 10/09/2014 serta mempunyaikekuatan hukum yang mengikat Para Tergugat Rekonvensi denganPenggugat

Akta Pemberian Hak Tanggungan(APHT), APHT No: 244/2013 tanggal 09/12/2013, APHT No. 140/2014tanggal 08/08/2014, APHT No. 138/2014 tanggal 08/08/2014, APHT No.139/2014 tanggal 08/08/2014, APHT No: 107/2014 tanggal 29/08/2014dan Sertifikat Hak Tanggungan No: 8085/2013, tanggal 18/12/2013, No:05196/2014 tanggal 01/09/2014, No: 05198/2014 tanggal 01/09/2014,No:05197/2014 tanggal 01/09/2014, No: 5916/2014 tanggal 10/09/2014serta mempunyai kekuatan hukum yang mengikat Para TergugatRekonvensi dengan Penggugat

AktaPemberian Hak Tanggungan (APHT) APHT No : 244/2013 tanggal09/12/2013, APHT No : 140/2014 tanggal 08/08/2014, APHT No :138/2014 tanggal 08/08/2014, APHT No : 139/2014 tanggal08/08/2014, APHT No : 107/2014 tanggal 29/08/2014 dan SertifikatHak Tanggungan No : 8085/2013 tanggal 18/12/2013, No05196/2014 tanggal 01/09/2014, No : 05198/2014 tanggal01/09/2014, No : 05197/2014 tanggal 01/09/2014, No : 5916/2014tanggal 10/09/2014 serta mempunyai kekuatan hukum yangmengikat Para Tergugat Rekonvensi dengan

Alin Ardinal Widjaksana, S.H., M.Kn;: Fotocopy dari fotocopy Akta Perubahan Perjanjian KreditAtas Nama: PT Sinarlestari Ultrindo No. 061/Prb.PK/Bandung/2017 tanggal 06 September 2017;: Fotocopy dari fotocopy Akta Pemberian Hak Tanggungan(APHT) No. 683/2010, tertanggal 27 September 2010;: Fotocopy dari fotocopy Akta Pemberian Hak Tanggungan(APHT) No. 684/2010, tertanggal 27 September 2010;: Fotocopy dari fotocopy Akta Pemberian Hak Tanggungan(APHT) No. 62/2012, tertanggal 22 Juni 2012;: Fotocopy dari

fotocopy Akta Pemberian Hak Tanggungan(APHT) No. 63/2012, tertanggal 22 Juni 2012;: Fotocopy dari fotocopy Akta Pemberian Hak Tanggungan(APHT) No. 64/2012, tertanggal 22 Juni 2012;: Fotocopy dari fotocopy Akta Pemberian Hak Tanggungan(APHT) No. 196/2013, tertanggal 21 Mei 2013;Hal. 67 Putusan No.15/Pdt.Sus.Gugatan LainLain/PN.Niaga.Jkt.Pst35.36.37.38.39.40.41.42.43.44.45.46.47.48.49.Bukti P35Bukti P36Bukti P37Bukti P38Bukti P39Bukti P40Bukti P41Bukti P42Bukti P43Bukti P44Bukti P45Bukti P46Bukti

P47Bukti P48Bukti P49: Fotocopy dari: Fotocopy dari: Fotocopy dari: Fotocopy dari: Fotocopy dari: Fotocopy dari: Fotocopy dari: Fotocopy dari: Fotocopy dari: Fotocopy dari fotocopy Akta Pemberian Hak Tanggungan(APHT) No. 92/2014, tertanggal 10 April 2014;: Fotocopy dari fotocopy Akta Pemberian Hak Tanggungan(APHT) No. 173/2015, tertanggal 15 April 2015;: Fotocopy dari fotocopy Akta Pemberian Hak Tanggungan(APHT) No. 174/2015, tertanggal 15 April 2015;: Fotocopy dari fotocopy Akta Pemberian Hak Tanggungan

(APHT) No. 19/2016, tertanggal 5 Februari 2016;: Fotocopy dari fotocopy Akta Pemberian Hak Tanggungan(APHT) No. 139/2016, tertanggal 16 Mei 2016;: Fotocopy dari fotocopy Akta Pemberian Hak Tanggungan(APHT) No. 112/2016, tertanggal 26 Juli 2016;fotocopy Sertifikat Hak TanggunganPeringkat Nomor: 2675/2011, tertanggal 9 Maret 2011;fotocopy Sertifikat Hak TanggunganPeringkat Nomor: 2674/2011, tertanggal 09 Maret 2011;fotocopy Sertifikat Hak TanggunganPeringkat Nomor: 2955/2012, tertanggal 9 Juli 2012

Bukti T.127Tanggungan (APHT) No.196/2013, tertanggal 21 Mei 2013yang dibuat dihadapan Erny Kencanwati, PPAT/NotarisKota Bandung;: Fotocopy sesuai dengan aslinya Hak Tanggunganberdarsakan Sertifkat Hak Tanggungan Peringkat III Nomor:08144/2015, dengan nilai penjaminan sebesarRp.773.500.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh tiga juta limaratus ribu Rupiah) yang diterbitkan oleh Kepala KantorPertanahan Kota Bandung pada tanggal 13 Agustus 2015,berikut akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)No.174/2015, tertanggal