DIRJEN BINA MARGA
Terbanding/Tergugat II : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI
Terbanding/Tergugat III : TOTO SUHARTO dan REKAN JASA PENILAI PUBLIK APRAISAL

TOTO SUHARTO & REKAN; JASA PENILAI PUBLIK (APRAISAL),berkantor di Jalan Hayam Wuruk No. 1 RL, JakartaPusat, sebagai TERBANDING Ill semulaTERGUGAT III;Pengadilan Tinggi tersebutHalaman 1 dari 23 halaman, Putusan Nomor 36/PDT/2021/PT BDGTelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung,Nomor36/PDT/2021/PT.BDG tanggal 18 Januari 2021 tentang Penunjukan MajelisHakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;Membaca, berkas perkara berikut Suratsurat lainnya yang berhubungandengan perkara tersebut

Bahwa tanah Penggugat tersebut terkena sebagian pembebasan yaituseluas 6580 m2 (enam ribu lima ratus delapan puluh meter persegi) untukkeperluan Pembangunan Jalan Tol Cibitung Cilincing dan berdasarkanpenjelasan Tergugat Il selaku Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah Jalan TolCibitung Cilincing Pengguna Tanah tersebut adalah Tergugat sedangkanJasa Penilai Publik (Apraisal) adalah Tergugat III ;3. Bahwa Penggugat pada tanggal 6 Nopember 2018 mendapat Surat dariTergugat II No. 751/50032.16/PT.

Jasa Konsultan Apraisal pagu anggaran Rp. 41.100.000,3.

Tim Teknis Apraisal Kegiatan Perencanaan Pengadaan Tanah/lahan UntukRelokasi Pedagang kaki Lima Eks M.A. Salmun, berdasarkan Surat KeputusanNomor :591.45152.2 Tahun 2014 tanggal 24 Nopember 2014 tentangPembentukan Tim Teknis Apraisal Kegiatan Perencanaan PengadaanTanah/lahan Untuk Relokasi Pedagang kaki Lima Eks M.A.

Salmun senilai Rp. 39.248.000,00berdasarkan SPK Nomor : 027/629/SPK/KUMKM/2014 tanggal 19 November2014.Bahwa Tim Teknis Apraisal Kegiatan Perencanaan Pengadaan Tanah/lahanUntuk Relokasi Pedagang kaki Lima Eks M.A.

Salmundieksekusi Serta sebelum adanya SK penetapan lokasi.Bahwa hasil (out put) dari pekerjaan Apraisal relokasi PKL eks JI. M A. Salmunyang dilaksanakan oleh KJPP RN.

Salamun Ke Pasar Jambu Dua tanggal 28November 2014.1 (satu) lembar copy Surat Undangan rapat Pembahasan LaporanAkhir Apraisal Relokasi PKL Eks. Jl. MA. Salamun Ke Pasar Jambu Duatanggal 10 Desember 2014.1 (Satu) lembar copy daftar hadir rapat Pembahasan Laporan AkhirApraisal Relokasi PKL Eks. Jl. MA. Salamun Ke Pasar Jambu Dua1 (Satu) lembar copy notulen rapat Laporan Akhir Apraisal Relokasi PKLEks. JI. MA.

putusan sebagaimana tersebutdi atas, maka terlebin dahulu Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkanapakah putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah didasarkan padapertimbangan yang tepat dan benar;Halamam 9 dari 16 Putusan Nomor33/PDT/2020/PT DPSMenimbang, bahwa Pembanding semula Para Penggugat dalampermohonan bandingnya telah mengajukan Memori Banding denganmengemukakan alasanalasan sebagai berikut :1.Bahwa majelis hakim Pengadilan Negeri Denpasar sama sekali tidakmempertimbangkan harga apraisal

Bahwa Pembanding/Penggugat telah mengalami kerugian yang berlipatlipat Karena disamping kerugian akibat dari proses lelang yang nilainyasangat jauh dibawah harga apraisal dan pasar juga sama sekali tidakdiperhitungkan cicilan kredit yang sudah dibayarkan yaitu selama 24 (duapuluh empat) bulan dikalikan Rp 31.053.287, (tiga puluh satu juta limapuluh tiga ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah) yaitu senilai Rp745.278.888, (tujuh ratus empat puluh lima juta dua ratus tujuh puluhdelapan ribu delapan

Undangundang Hukum Perdatadisebutkan bahwa Tiap Perbuatan Melawan Hukum , yang membawakerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karenasalahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut,yaitu dalam hal ini yaitu :1) Adanya perbuatan pelanggaran hukum, yaitu Terbanding/Tergugattelah melakukan lelang sebelum jatuh tempo terjadi walau sudahada pemberitahuan dari Pembanding/Penggugat;2) Adanya kerugian, dalam hal ini objek tanah dilelang dibawah hargapasar sebagaimana yang disebutkan oleh apraisal

oleh TIM APRAISALindependen untuk penentuan nilai objek dan bangunan milikPENGGUGAT, padahal sepengetahuan PENGGUGAT sebelum dilakukanLELANG EKSEKUSI biasanya Pihak bank melalui KETUA PENGADILANselalu dilakukan APRAISAL oleh TIM APRAISAL INDEPENDEN sebagaidasar untuk mengetahui harga objek tanah dan bangunan yang akandilelang;Bahwa berdasarkan PAJAK BUMI DAN BANGUNAN objekobjekSebagaimana posita Nomor 15 point a, b, dan c untuk tahun :2016OBJEK PAJAK LUAS (M2) KELAS NJOP/PERM2 JUMLAHBUMI 4.707 059

objekobjek tanah danbangunan milik PENGGUGAT sebagaimana dalam posita No. 15point a, b, dan c laku terual, yang mana PEMBELI nya adalahTURUT TERGUGAT V yaitu Sdr, AGUSTIAN DANI, dengan hargaRp. 9.501.000.000,00 (sembilan miliar lima ratus satu jutarupiah);Bahwa PENGGUGAT tidak dapat memahami kenapa objek tanahdan bangunan milik PENGGUGAT harga limitnya bisa ditetapkandengan harga yang sangat rendah/murah sekali, selain dari padaitu PENGGUGAT tidak pernah merasa pernah dilakukanAPRAISAL oleh TIM APRAISAL

independen untuk penentuannilai objek dan bangunan milik PPENGGUGAT, padahalsepengetahuan PENGGUGAT sebelum dilakukan LELANGHalaman 17 dari 81 halaman putusan Nomor 374/PDT/2019/PT BDGEKSEKUSI biasanya pihak bank melalui KETUA PENGADILANselalu dilakukan APRAISAL oleh TIM APRAISAL INDEPENDENsebagai dasar untuk mengetahui harga objek tanah danbangunan yang akan dilelang,Bahwa oleh karena Pelelangan yang telah dilaksanakan olehTergugat II tersebut adalah tidak sah dan tidak berdasarkanhukum maka Kutipan

olehTIM APRAISAL independen untuk penentuan nilai objek dan bangunanHalaman 50 dari 81 halaman putusan Nomor 374/PDT/2019/PT BDGmilk PENGGUGAT, padahal sepengetahuan PENGGUGAT sebelumdilakukan LELANG EKSEKUSI biasanya pihak bank melalui KETUAPENGADILAN selalu dilakukan APRAISAL oleh TIM APRAISALINDEPENDEN sebagai dasar untuk mengetahul harga objek tanah danbangunan yang akan dilelang,Bahwa berdasarkan PAJAK BUMI DAN BANGUNAN objekobjeksebagaimana posita Nomor 15 point a, b, dan c untuk tahun :2016OBJEK

tiga ratus sebelas riburupiah);Bahwa berdasarkan verivikasi harga yang dikeluarkan oleh BadanPengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung Nomor Registrasi1580391 nilati PENGHITUNGAN BPHTB NPOP nya adalah Rp.30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah);Bahwa berdasarkan Peraturan Materi keuangan Republik IndonesiaNomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan LelangBahwa Penggugat selaku Pemilik Barang Jaminan yang telah dilelangtersebut tidak pernah merasa objek jaminannya dilakukan penaksiran(apraisal

PIMPINAN KJPP AKRI (ANAS KARIM RIVAI dan REKAN)(TIM APRAISAL PEMBEBASAN LAHAN KA TRANSSULAWESI MAKASSAR, PARE PARE), beralamat diPermata Kebayoran Plaza Blok All, Jalan Kebayoran Lama,Nomor 225, Jakarta Selatan 122220, Indonesia;Termohon Kasasi II dan III dahulu Tergugat dan III;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangTermohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat, telah menggugat sekarangPemohon Kasasi dahulu Tergugat

bekerja secaraprofesional dan independen, serta berdasarkan undangundang tentangpengadaan tanah untuk pembangunan;Sebelum Tergugat I/Ketua Panitia Pembebasan Lahan Kereta Api TransSulawesi, Makassar Pare Pare menetapkan harga/nilai terhadap tanahdan bangunan/objek sengketa Penggugat pada Tanggal 11 Juni 2015, TimApraisal/Tergugat Ill terlebin dahulu) bekerja dengan melakukanpengecekan/peninjaun terhadap objek sengketa untuk kemudian membuatpenilaianpenilaian;Pada saat dilakukan investigasi oleh Tim Apraisal

sehingga Penggugat seharusnyamemilih obyekobyek yang diikat dengan hak tanggungan tersebut denganmencantumkan besaran beban hutang dari masingmasing;Bahwa, letak masingmasing obyek yang diikat dengan hak tanggungan tersebutadalah berbedabeda. akan tetapi Penggugat tidak menyebutkan secara terperincibeban hak tanggungan dari masingmasing obyek tersebut, oleh karenanyamenjadikan gugatan menjadi tidak jelas:Bahwa, demikian pula Penggugat dalam surat gugatannya tidak menyebutkanbesaran perkiraan (estimasi/apraisal

Penggugat Rekonvensi sebagaimana telah tertuang dalameksepsi dan jawaban dalam pokok perkara, mohon dinyatakan secara mutatismutandis tertuang kembali dalam gugatan rekonvensi ini;Bahwa, para Penggugat Rekonvensi memiliki tanahtanah (obyek) sebagaimanadalam perkara ini, dimana atas masingmasing obyek telah diletakkan haktanggungan oleh Tergugat I Rekonvensi sekaligus sita jaminan oleh Tergugat IIRekonvensi;Bahwa, pada tanggal 29 November 2005 para Penggugat Rekonvensi pernahmengajukan penilaian asset (apraisal

) kepada PT Laksa Laksana di Semarang, yaituterhadap nilai tanah dan bangunan yang berdiri di atas tanah/masingmasing yangtelah dibebani hak tanggungan dan sita jaminan tersebut;Bahwa, dari hasil penilaian asset (apraisal) kepada PT Laksa Laksana di Semarangmenyebutkan nilai tanah dan bangunan yang berdiri di atas tanah masingmasingobyek dimaksud apabila dijumlahkan, maka nilainya dapatlah dijadikan standartbagi penyelesaian segala kewajiban para Penggugat Rekonvensi Terhadap TergugatI Rekonvensi

dalam Rekonvensimohon kepada Pengadilan Negeri Jepara untuk memberikan putusan sebagai berikut: Mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;e Menyatakan kewajiban para Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat I Rekonvensiadalah sebesar Rp1.552.000.000,00 (satu milyar lima ratus lima puluh dua jutarupiah);e Menyatakan kewajiban para Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat IIRekonvensi adalah sebesar Rp2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah);e Menyatakan hukumannya hasil penilaian aset (apraisal

sehingga Penggugat seharusnyamemilih obyekobyek yang diikat dengan hak tanggungan tersebut denganmencantumkan besaran beban hutang dari masingmasing;Bahwa letak masingmasing obyek yang diikat dengan hak tanggungan tersebutadalah berbedabeda, akan tetapi Penggugat tidak menyebutkan secara terperincibeban hak tanggungan dari masingmasing obyek tersebut, oleh karenanyamenjadikan gugatan menjadi tidak jelas;Bahwa demikian pula Penggugat dalam surat gugatannya tidak menyebutkanbesaran perkiraan (estimasi/apraisal

Penggugat Rekonpensi sebagaimana telah tertuang dalamEksepsi dan jawaban dalam pokok perkara, mohon dinyatakan secara mutatismutandis tertuang kembali dalam gugatan Rekonpensi ini;Bahwa Para Penggugat Rekonpensi memiliki tanahtanah (obyek) sebagaimanadalam perkara ini, dimana atas masingmasing obyek telah diletakkan haktanggungan oleh Tergugat I Rekonpensi sekaligus Sita Jaminan oleh Tergugat IIRekonpensi;Bahwa pada tanggal 29 November 2005 Para Penggugat Rekonpensi pernahmengajukan penilaian asset (apraisal

Laksa Laksana di Semarang, yaituterhadap nilai tanah dan bangunan yang berdiri diatas tanah/masingmasing yangtelah dibebani hak tanggungan dan Sita Jaminan tersebut;Bahwa dari hasil penilaian asset (apraisal) kepada PT.

setidaktidaknya menyatakan Tidak Dapat Diterima.Dalam Konpensi Menolak Gugatan Seluruhnya.Dalam Rekonpensi Mengabulkan gugatan Rekonpensi untuk seluruhnya; Menyatakan kewajiban Para Penggugat Rekonpensi terhadap Tergugat I Rekonpensiadalah sebesar Rp. 1.552.000.000, (satu milyar lima ratus lima puluh dua jutarupiah); Menyatakan kewajiban Para Penggugat Rekonpensi terhadap Tergugat IT Rekonpensiadalah sebesar Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah); Menyatakan hukumannya hasil penilaian aset (apraisal

Menyatakan penilaian apraisal atas SHM Nomor 921 seluas 1.430 m?dengan bangunan kurang lebih 1.447 m? yang terletak di Jalan MagelangKm 4,5 Kelurahan Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman adalahsah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar ganti kerugian sebesarRp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);4.

Menyatakan penilaian apraisal atas SHM Nomor 921 seluas 1.430 m?dengan bangunan kurang lebih 1.447 m? yang terletak di Jalan MagelangKm 4,5 Kelurahan Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman adalahsah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;3.

DimanaPenggugat telah menugaskan karyawan yang ditempatkan pada posisiOperator maupun Karyawan yang ditempatkan pada posisi /evel Staff ;Bahwa pada penempatan level Staff Penggugat telah melakukan Apraisal(Promotion) secara reguler kepada Para Tergugat setiap tahun berjalan, dandiberikan gaji yang lebih tinggi dari pada level Operator;Bahwa pada kurun waktu bulan Desember 2009, Penggugat selaku PresidenDirektur, dengan mempertimbangkan adanya permintaan produksi yangmulai tinggi, maka telah mengambil

Candisari, Kota Semarang, JawaTengah 50253 untuk menilai/apraisal obyek jaminan sertipikat tanah danbangunan yang berada dl JI. Prapanca No. 12 RT 053 Rw 12, Gedongkiwo,Mantrijeron, Kota Yogyakarta dengan Sertifikat Hak Milik Nomor2064/Gedongkiwo Luas tanah 493 m?, nomor surat ukur 53/Gdk/98tertanggal 18 Juni 1988 atas nama Avisena Hospita Chandra Negara yangmenjadi obyek sengketa dalam perkara ini dan memberikan penilaiansebagai berikut : No Aset Luas (m2?)

Membatalkan nilai apraisal yang diajukan oleh Turut Tergugat ;4. Menyatakan secara hukum AKAD PEMBIAYAN ALMUSYARAKAH yangdibuat dihadapan Notaris DR. Winahyu Erwiningsih, S.H.,M.Hum, denganAkta Notaris Nomor 123 tertanggal 23 Desember 2015 di Kabupaten Slemanbatal demi hukum;Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 465/Pdt.G/2019/PA. Yk5. Menyatakan secara hukum eksekusi hak tanggungan terhadapm sertipikattanah dan bangunan yang berada di JI.

Sentra Elektrindo Sentosa yang macettersebut, tetapi yang pernah saksi dengar, Terdakwa berusaha menambahjaminan dan juga berusaha menghubungi BankMayapada untuk mencariperdamaian, namun saksi tidak tahu hasilnya ;Bahwa yang saksi tahu, dari hasil apraisal itu nilai jaminannya sudahmencukupi,karrena saksi pernah melihat hasil apraisalnya,bahkan nilaijaminan tersebut sudah melebihi ;Hal. 39dari 89 hal.

Putusan No. 533/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.Bahwa saksi membuat aksep setiap mau pencairan atas perintah BankMayapada, bukan dari Terdakwa ;Bahwa saksi pernah melihat hasil apraisal, sama seperti apraisal yangditunjukkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, untuk nilainya saksi sudahlupa ;Bahwa yang saksi tahu PT.

Putusan No. 533/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.10.Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;Saksi TAN BUDINOPIANTO,pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi yangada dalam BAP Penyidik itu benar serta masih saksi pertahankan sampaisaat ini ;Bahwa saksi bekerja di Bank Mayapada sebagai staf apraisal ;Bahwa saksi pernah melakukan apraisal tanah dan bangunan di JI.

Wahana Pandu Graha ;Bahwa waktu akan melakukan apraisal, saksi melakukan peninjauan kelokasi atas perintah atasan saksi, yang ditinjau adalah Villa Mutiara Caritadi daerah Anyer dan saksi pergi bersama dengan bagian marketing BankMayapada ;Bahwa bangunan villanya yang di bagian depan masih layak huni dandisewakan sedangkan di bagian belakang sudah rusak ;Bahwa saat melakukan apraisal, villanya tidak dihitung karena sudah tidaklayak jadi yang ditinjau tanahnya saja dan ditinjau luarnya saja ;Bahwa

dengan menghitung harga tanah yang didapat dari lingkungansekitar, luas tanah 11,3 HA semuanya seharga kurang lebih Rp.68.000.000.000, (enam puluh delapan milyar rupiah) ;Bahwa keterangan saksi dalam BAP No. 8 memang benar, karena sesuaidengan hasil apraisal tidak dapat disetujui dengan alasan janiman tidakmencukupidari Plafond Kredit sebesar Rp. 200.000.000.000, (dua ratusmilyar rupiah) ;Bahwa saksi melakukan survey hanya selama 1 (satu) hari saja, dan saksitidak tahu hasil apraisalnya diserahkan

yang terletak di Indra Putra Subing,Asli bukti ini tidak dapat diperlinatkan ke persidangan, namun terhadap bukti suratini yang tidak dibantah oleh Tergugat dan Turut Tergugat sehingga bukti dapatditerima sebagai alat bukti bukti yang sah;Menimbang, bahwa BUKTI P3 adalah berupa Surat Keputusan KetuaPelaksana Panitia Pengadaan Tanah tentang penetapan ganti kerugian terkenajalan tol di kelurahan Indra Putra Subing yang menerangkan bahwa ganti kerugianterhadap 16 bidang berdasarkan hasil penilaian Apraisal

Toto Suharto & rekan.Asli bukti ini tidak dapat diperlihatkan ke persidangan,namun karena identikdengan bukti T4 oleh karenanya dapat diterima menjadi bukti sah;Halaman 54 Putusan Nomor 07/Pdt.G/2016/PN.GnsMenimbang, bahwa BUKTI P4 adalah berupa Berita Acara yang di buatoleh Ketua Tim Apraisal yang menerangkan bahwa Tim Apraisal akan mendataulang ganti kerugian tanah yang terkena jalan tol di wilayah indra putra subbingdan Bandar Jaya Timur.

bukan padamusyawarah, padahal menurut ahli seharusnya dari penilaian ahli/Apraisal yangdiserahkan ke Panitia di jadikan landasan musyawarah sebelum ke penetapanganti rugi, sehingga membuktikan bahwa tergugat tidak melakukan musyawarahtetapi didasarkan atas Penilaian dari Apraisal/Ahli;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Bukti P4 berupaBerita Acara yang di buat oleh Ketua Tim Apraisal yang menerangkan bahwa TimApraizal akan mendata ulang ganti kerugian tanah yang terkena jalan tol diwilayah

indra putra subing dan Bandar Jaya Timur di saksikan oleh Penggugatdan Tergugat sehingga di hubungkan dengan Bukti P3 musyawarah untukmenetapkan ganti kerugian belum sepenuhnya dilakukan, sehingga Majelis HakimHalaman 59 Putusan Nomor 07/Pdt.G/2016/PN.Gnsberkesimpulan dengan fakta bahwa proses musyawarah ganti rugi masihberlangsung dengan akan dilakukan pendataan ulang mengenai ganti kerugian(bukti P4) oleh Tim Apraisal dari Toto Suharto dan Rekan namun kenyataannyapenetapan ganti kerugian telah

dimana tergugat secara sepihak terlebihdahulu telah menentukan nilai ganti kerugian tanpa adanya kesepakatanmusyawarah dengan pemilik tanah (penggugat) bukti T6 ;Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukumtersebut diatas, diperoleh fakta hukum bahwa proses ganti kerugian atas tanahuntuk proyek JTTS (Jalan Tol Trans Sumatra) Bakauheni Terbang Besar Il tanpadilandasi musyawarah untuk mufakat karena dalam hal musyawarah Penentuanganti rugi, masih membutuhkan penilaian ulang oleh ahli/Apraisal

Memerintahkan Tergugat I membongkar tembok pagar setelah Penggugat membayar sejumlah kompensasi kepada Tergugat I, dengan perhitungan: separuh harga tanah 100 meter persegi, ditambah biaya-biaya lain berupa pengerasan / pengaspalan jalan di atas tanah 100 meter persegi tersebut dan harga membangun dan membongkar tembok pembatas, semuanya sesuai perhitungan apraisal, yang harus dilakukan Penggugat prinsipal sendiri dengan didampingi atau tanpa didampingi Penasihal Hukum kepada Tergugat I sendiri atau

kompensasi;Menimbang bahwa namun demikian dari has pemeriksaan setempat maupun dariketerangan saksi, di sisi timur tanah Penggugat, anatara jalan dan tanah Penggugat terdapatselokan parit, sedang di sisi barat tanah Penggugat, antara jalan dan tanah Penggugatterdapat tembok pembatas dan tanah milik Tergugat I;Menimbang bahwa dengan demikian bila Penggugat ingin memiliki jalan ke jalanbaik melalui sisi barat maupun sisi timur harus membayar sejumlah kompensasi yangwajar berupa harga tanah yang ditentukan apraisal

Winarni Wiryoatmojo dengan pembayaran sejumlahkompensasi kepada Tergugat I, maka Penggugat juga harus membayar kepada Tergugat Idengan perhitungan harga tanah 100 meter ditambah biayabiaya lain dan hargamembangun dan membongkar tembok tersebut sesuai perhitungan apraisal, kemudianTergugat I wajib memberi jalan kepada Penggugat;Menimbang bahwa dari pertimbangan terebut di atas, dengan demikian dasarmembongkar tembok di tanah milik Tergugat I adalah karena alasan kemanusiansebagimana pertimbangan putusan

lain dariUndangundang yang berkaitan;MENGADILIDALAM EKSEPSIMenolak eksepsi Tergugat I;DALAM POKOK PERKARA1 Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;2 Memerintahkan Tergugat I membongkar tembok pagar setelah Penggugatmembayar sejumlah kompensasi kepada Tergugat I, dengan perhitungan:separuh harga tanah 100 meter persegi, ditambah biayabiaya lain berupapengerasan / pengaspalan jalan di atas tanah 100 meter persegi tersebut danharga membangun dan membongkar tembok pembatas, semuanya sesuaiperhitungan apraisal

Kemudian instansi yang memerlukan tanah melakukan pengadaan (seleksi)Jasa Penilai Publik (Apraisal) dalam waktu 30 hari kerja dan Jasa PenilaiPublik yang diusulkan oleh instansi yang memerlukan tanah berdasarkanhasil pengadaan tersebut ditetapbkan oleh Ketua Pengadaan Tanah sebagaiJasa Penilai Publik yang bertugas secara independen menilai obyek yangterkena pengadaan;.

Tanah, yangdalam hal ini bahwa Termohon Keberatan adalah selaku Ketua Pengadaan TanahUntuk Kepentingan Umum Pembangunan Jalan Kereta Api Bandar Tinggi KualaTanjung di Kabupaten Simalungun dan Kabupaten Batubara, maka yang diajukansebagai Termohon Keberatan dalam hal tidak terjadi kesepakatan mengenaibentuk dan/atau besarnya ganti kerugian adalah Termohon Keberatan selakuKetua Pelaksana Pengadaan Tanah;Menimbang, bahwa sedangkan alasan Termohon Keberatan bahwa yangmelakukan penilaian adalah pihak apraisal

dan penilaian apraisal tersebut yangdijadikan Termohon Keberatan sebagai dasar dalam melaksanakan musyawarahbentuk dan/atau besarnya ganti kerugian, sehingga seharusnya yang dijadikansebagai Termohon Keberatan adalah pihak apraisal, namun oleh karenaTermohon Keberatan adalah selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah UntukKepentingan Umum Pembangunan Jalan Kereta Api Bandar Tinggi Kuala Tanjungdi Kabupaten Simalungun dan Kabupaten Batubara maka Termohon Keberatanyang mempunyai kewenangan untuk yang

menetapkan apraisal sebagaimanaketentuan Pasal 31 ayat (1) UndangUndang Nomor 2 Tahun 2012 tentangPengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Termohon Keberatan pada point 3 (tiga)tersebut tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;.

KM.1/2009, tanggal 30 September 2009 dan jugatelah mendapat Lisensi Penilai Pertanhan dari Badan Pertanahan NasionalRepublik Indonesia sebagaimana dalam Lisensi Penilai Pertanahan Nomor 11/LSSPT63SK.BPN/II/2013, tanggal 11 Februari 2013 dan tanggal 29 Agustus 2015Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Balai TeknikPerkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara membuat PengumumanHalaman 47 dari56 Putusan Nomor 61/Pdt.G/2015/PN KisPengadaan Barang/Jasa Secara Eletronik untuk Jasa Apraisal

XTII/15/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut Terbanding:Menurut PemohonPendapat Majelis: Pajak Penghasilan Badan: 2007: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadapkoreksi Penghasilan Netto Tahun Pajak 2007 sebesar Rp2.753.170.502,00yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;bahwa Laba / keuntungan pengalihan aktiva tetap dikoreksi positif sebesarRp2.753.170.502,00 berdasarkan laporan penilaian Apraisal PT Inti UtamaPenilai, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 18 Ayat

dimiliki oleh 4 (empat) orang termasukTerdakwa sendiri dan saksi Artur Dewata MD Batubara, MSc alias MangaturBatubara adalah pemilik saham yang terbesar dan dibenarkan oleh saksiArtur Dewata MD Batubara, MSc alias Mangatur Batubara, selanjutnyaTerdakwa memperlihatkan/memberikan kepada saksi fotokopi Sertifikattanah HGB Nomor 21/Lembah Sari luas tanah 95.596 M2 atas nama PT.Mulyamir Raya Corporation, yang berlokasi di Kelurahan Lembah Sari,Kecamatan Rumbai Pekanbaru, dan 1 (satu) bundel Laporan Apraisal

dimiliki oleh 4 (empat) orang termasukTerdakwa sendiri dan saksi Artur Dewata MD Batubara, MSc alias MangaturBatubara adalah pemilik saham yang terbesar dan dibenarkan oleh saksiArtur Dewata MD Batubara, MSc alias Mangatur Batubara, selanjutnyaTerdakwa memperlihatkan / memberikan kepada saksi fotokopi Sertifikattanah HGB Nomor 21/Lembah Sari luas tanah 95.596 M2 atas nama PT.Mulyamir Raya Corporation, yang berlokasi di Kelurahan Lembah Sari,Kecamatan Rumbai Pekanbaru, dan 1 (satu) bundel Laporan Apraisal

Mulyamir Raya Corporation, yangberlokasi di Kelurahan Lembah Sari, Kecamatan Rumbai Pekanbaru, dan1 (satu) bundel Laporan Apraisal Lahan Petro Hill Rumbai KotaPekanbaru;Hal. 13 dari 24 hal. Put. No. 792 K/PID/2015Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan apabila saksi membayar uangmuka / DP sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) Terdakwalangsung mengalihkan kepemilikan tanah tersebut menjadi atas namaPT.

kemudian Arbaini Yusuf menyampaikantehnis mengenai pencairan dana disampaikan oleh Arbaini Yusuf bahwa nasabah yangakan ditake over secara administrasi sudah siap, apraisal, pemeriksaan di Bpn dan BI Checkingsudah lolos semua tinggal akad kredit setelah selesai akad baru kami akan order dana ke PakEdy nanti pengembalian dana dalam waktu 7 sampai dengan maksimal 10 hari.

Arbaini Yusuf (wakil Pimpinan Cabang Panin Dubai Syariah) mengajukan untukdilakukan Apraisal (panaksiran aset jaminan) ulang secara internal terhadap jaminanPT. Lentera Nusa Tama yang ada di Bank Panin Dubai Syariah Cabang Semarang.Hasil dari Apraisal yang dilakukan terdapat kelebihan aset yang menjadi jaminan hutangPT. Lentera Nusa Tama di Bank Panin Dubai Syariah cabang Semarang.

pihakluar apabila jumlah nominal tertentu Rp 5.000.000.000, ).3) Memenuhi permintaan audiotor Panin Dubai Syariah berupa laporankeuangan nasabah dan Apraisal Ulang.v Bahwa di Bank Panin Dubai Syariah tidak terdapat program menghimpun dana dari masyarakatdengan cara meminta dana talangan dani perorangan ;v Bahwa SOP pencairan di Bank Panin Dubai Syariah Cab.

Semarang yang saksi kirimkan.Apabila terhadap pengajuan pembiayaan tersebut disetujui oleh Kantor pusatmaka datadata akan saksi serahkan kepada bagian Apraisal (apabila nilaipengajuan diatas Rp 500.000.000, wajib menggunakan Apraisal Independentrekanan Bank dan apabila nilai pengajuan dibawah Rp 500.000.000,menggunakan Apraisal Internal Bank Panin Dubai Syariah) untuk menilaijaminan.Kemudian Bank Panin Dubai Syariah Cabang semarang menunjuk AcountOfficer untuk membuat proposal (Memo pengajuan pembiayaan

Melakukan apraisal ulang setiap tahun terhadapjaminan nasabah, meminta laporan keuangan setiap tahun kepada nasabah secara audited (dilakukandengan melibatkan auditor pihak luar apabila jumlah nominal diatas Rp 5.000.000.000,) ataupuninhouse (dilakukan tanpa melibatkan auditor pihak luar apabila jumlah nominal tertentu Rp5.000.000.000,). Memenuhi permintaan audiotor Panin Dubai Syariah berupa laporan keuanganNasabah dan Apraisal Ulang.

WabhidinHal. 3 dari 24 hal.Put.No. 16 PK/Pid/2010Sudirohusodo No. 95, Tegal, dijual dengan harga yang telah ditetapkandengan APRAISAL oleh Team Penaksir Independent;Pihak pertama (saksi ABDULLAH TOYA BAWAZIR) juga diberi hak untukmenawarkan toko milik Terdakwa tersebut kepada pihak lain untuk dijualdengan harga yang layak, sesuai dengan harga pasar;Apabila tidak tercapai kesepakatan harga jual, sehingga pembayaranmenjadi tertunda maka penjualan dilakukan lelang eksekusi olehkeputusan Pengadilan Negeri

WabhidinSudirohusodo No. 95, Tegal, dijual dengan harga yang telah ditetapkandengan APRAISAL oleh Team Penaksir Independent;Pihak pertama (Saksi ABDULLAH TOYA BAWAZIR) juga diberi hak untukmenawarkan toko milik Terdakwa tersebut kepada pihak lain untuk dijualdengan harga yang layak, sesuai dengan harga pasar;Apabila tidak tercapai kesepakatan harga jual, sehingga pembayaranmenjadi tertunda maka penjualan dilakukan lelang eksekusi olehkeputusan Pengadilan Negeri Tegal;Setelah adanya Acta van Dading

WabhidinSudirohusodo No. 95, Tegal, dijual dengan harga yang telah ditetapkandengan APRAISAL oleh Team Penaksir Independent;Hal. 14 dari 24 hal.Put.No. 16 PK/Pid/2010Pihak pertama (Saksi ABDULLAH TOYA BAWAZIR) juga diberi hak untukmenawarkan toko milik Terdakwa tersebut kepada pihak lain untuk dijualdengan harga yang layak, sesuai dengan harga pasar;Apabila tidak tercapai kesepakatan harga jual, sehingga pembayaranmenjadi tertunda maka penjualan dilakukan lelang eksekusi olehkeputusan Pengadilan

Lelang Hak Tanggungan, yaitu sebagai berikut :> Bahwa, jumlah kewajiban hutang Pihak Pertama kepada Pihak Keduaper 31 Maret 2018 sebagai berikut :0 Sisa Pokok Pembiayaan MSA Harian : Rp. 2.977.862.634,ia Tunggakan Bagi Hasil : Rp. 1.261.664.241.Rp. 4.239.526.875,0 Sisa Pokok Pembiayaan MBA : Rp. 1.390.358.730,0 Tunggakan Basil / Margin :Rp. 502.732.296,0 Denda Keterlambatan Angsuran :Rp. 36.733.487, =Rp. 1.929.824.513,0 Biaya Hukum Rp. 14.433.100,(Biaya SKT, Biaya Pengumuman Koran Radar, Biaya Apraisal

Magelang dan Jalan Sinduadi bukan nama jalan melainkannama Desa, atas hal tersebut menyebabkan Tergugat kesulitan dalam melakukantangkisan atas gugatan Aquo;Bahwa dengan demikian sudah sepatutnya jika Gugatan Aquo dinyatakan tidak dapatditerima;Bahwa Gugatan Penggugat Error In Persona,seharusnya Tergugat bukanlah pihakyang seharusnya di gugat, karena Tergugat menjalankan Apraisal atas dasarPenetapan Pengadilan Negeri Sleman, sehingga atas hasil Apraisal dari Tergugat yang mengacu pada tolok ukur

Menyatakan Penilaian Apraisal atas SHM No. 921 seluas 1.430 m2 dengan bangunankurang lebih 1.447 m2 yang terletak di jln. Magelang Km 4,5, kelurahan Sinduadi,Kecamatan Mlati,;Kabupaten Sleman adalah sah dan mempunyai kekuatan hukummengikat;3. Menyatakan untuk dapat menjalankan putusan terlebin dahulu meskipun ada upayahukum banding ataupun Kasasi;Rekonpensi1. Menyatakan Gugatan Rekonpensi dikabulkan untuk seluruhnya;2.

Menyatakan Menyatakan Penilaian Apraisal atas SHM No. 921 seluas 1.430 m2dengan bangunan kurang lebih 1.447 m2 yang terletak di jln. Magelang Km 4,5,kelurahan Sinduadi, Kecamatan Mlati,Kabupaten Sleman adalah sah dan mempunyaikekuatan hukum mengikat;3. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar ganti kerugian sebesar Rp.70.000.000, (tujuh puluh juta rupiah)4.

Menyatakan Penilaian Apraisal atas SHM No. 921 seluas 1.430 m2 denganbangunan kurang lebih 1.447 m2 yang terletak di Jalan Magelang Km 4,5, KelurahanSinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman adalah sah dan mempunyai kekuatanhukum mengikat;3.

Menyatakan Penilaian Apraisal atas SHM No. 921 seluas 1.430 m2dengan bangunan kurang lebih 1.447 m2 yang terletak di Jalan MagelangKm 4,5, Kelurahan Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman adalahsah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;3. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;DALAM KONVENSI DAN REKONVENSIe Menghukum para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensiuntuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.058.000,00 (dua juta limapuluh delapan ribu rupiah);3.