Tergugat : Direktur AKRI (anas Karim Rivai & rekan) (Tim Aprasial pembebasan lahan KA Trans Sulawesi Tahap II Makassar -pare.

berhak atas tanah, Setelah itu satgas A dan satgas B meninjau lokasi danhasilnya berupa peta bidang dan daftar nominatif, kKemudian hasil dari satgas Adan satgas B diumumkan di lokasi pengadaan tanah selama 14 (empat belas)hari, untuk memberi kesempatan kepada para pihak yang merasa keberatandengan hasil dari kinerja dari satgas A dan satgas B, setelah diumumkan selama14 (empat belas) hari, kalau tidak ada masalah atau mungkin tidak ada yangkeberatan nanti baru diadakan, hasilnya diserahkan ke Aprasial

untuk dinilai hasilnormalif peta bidang itu, setelah itu tahap selanjutnya hasil dari penilaian dariAprasial diumumkan ke masyarakat dalam acara musyawarah pengadaan tanah,kemarin sudah dilakukan musyawarah itu intinya acara pertama mengumumkanhasil kerja dari Aprasial yaitu nilai kisaran tanah itu, yang kedua berupakesepakatan dalam bentuk ganti rugi itu berupa uang atau lahan pengganti, jadiacara musyawarah itu ada dua kegiatan agenda yang pertama mengumumkanhasil penilaian dari Aprasial, yang

30 dari 41 Penetapan Nomor 30/Padt.P/2021/PN PngBahwa dari tahap awal sampai dengan tahap akhir tidak ada peran dari BupatiPonorogo;Bahwa dalam penentuan besaran ganti rugi tidak ada persetujuan dari Bupatiponorogo;Bahwa sebenarnya Bupati Ponorogo nggak ada korelasinya, seharusnya BPNyang digugat, karena yang melaksanakan adalah kepala BPN;Bahwa yang dimusyawarahkan mengenai bentuk ganti rugi;Bahwa nilai ganti rugi tidak bisa di musyawarahkan, karena masalah nilai itusudah menjadi kewenangannya aprasial

, artinya dari BPN tidak bolehmengintervensi masalah besarnya nilai, masalah nilai istilannya tidak ada negonego lagi, hasil dari keputusan aprasial sudah merupakan keputusan yangsesuai dengan UndangUndang No 2 Tahun 2012;Bahwa dari keseluruhan yang terkena dampak untuk desa Ngadirojo itu adasekitar 241 (dua ratus empat puluh satu) bidang, yang keberatan 2 (dua) orang,selebihnya sudah setuju Semua, dan semua sudah tanda tangan, sedangkan dariTemon itu ada 74 (tujuh puluh empat) bidang, semuanya setuju

yang dinilai oleh aprasial;Bahwa yang mengajukan keberatan ganti rugi yaitu pihak yang terdampak dalamhal ini Edi Jarwanto;Bahwa BPN tidak mempunyai kewenangan dalam menentukan besaran nilaiganti rugi;Bahwa pada waktu musyawarah warga diundang semua dan harus hadir kalautidak hadir harus ada perwakilan dan ada surat kuasanya;Bahwa musyawarah yang pertama mengumumkan hasil nilai dari aprasial, danyang kedua mengenai bentuk ganti ruginya;Bahwa pengumuman nilai dari aprasial tersebut dalam bentuk amplop

Bahwa Penggugat berulang kali merasatelah dibohongi, sehingga Penggugat mendatangani kerumah Para Tergugatuntuk meminta secara tegas pertanggungjawaban dari Para Tergugat untuklebih kongkrit dalam penyelesaian pengembalian pinjaman, atas permintaanPenggugat tersebut Tergugat Il kembali berusaha menyakinkan kepadaPenggugat, jika proses kreditnya dari Bank BNI akan cair denganmemberikan bukti foto aprasial/ persetujuan kredit dari Bank BNI yang akancair pada tanggal 22 Desember 2019 ( Bukti P12 );15

Bahwa setelah Penggugat kembalimenunggu pada tanggal 22 Desember 2019, ternyata Para Tergugat tidaklagi bisa dihubungi hingga tanggal 19 januari 2020 Penggugat tidakmendapat kabar apapun, sehingga keesokan harinya tanggal 20 Januari2020 Penggugat berinisiatif datang ke Kantor Bank BNI Syariah untukmencek / mengkonfirmasi kebenaran terkait copy surat aprasial yangditerbitkkan Bank BNI, yang selanjutnya Penggugat sangat terkejutmendapatkan informasi terkait surat aprasial tersebut tidak pernahditerbitkan

Bahwa mengetahui surat aprasial Bank BNI tersebut fiktif,Penggugat mengkonfirmasi kepada Para Tergugat yang diam seribubahasa, yang kemudian keseokan harinya Penggugat yang merasa telahdibohongi berkali kali / ditipu mendatangi rumah dan menemui ParaTergugat untuk menawarkan penyelesaian masalah, yakni ; 1. Penggugatmencarikan/ pengalihan pinjaman kredit baik perorangan/maupunBank/BPR, 2.

Foto copy Surat Aprasial Bank BNI (Persetujuan Pembiayaan) Palsu,diberitanda P8;9. Foto copy Surat Tanda Laporan Polisi LP/373/K/2020/Resto Bekasi Kota,tanggal 12 Februari 2020, diberitanda P9;10.

No.240/Pdt.G/2018/PTA.Smgseharusnya yang digugat adalah nilai bangunan, yang dari semula Penggugattidak pernah memberikan nilai taksiran atas harga bangunan rumah tersebut,maupun dengan meminta bantuan penilaian melalui Lembaga Swasta penilaiharga / Aprasial.

Oleh karenanya gugatan konvensi tentang harta bersamaberupa bangunan rumah a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima ;Menimbang, bahwa setelah dilengkapinya gugatan a quo dengantaksiran harga yang sesuai dengan harga pasar, atau harga pada umumnya,atau. melalui bantuan penilaian harga oleh Aprasial, atau setelahdiselesaikannya pengurusan hak milik kepada Pemerintah Daerah yangberwenang tentang hal ini, sebagaimana yang tercantun dalam PeraturanMenteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nomor 09

Nomor 1261 K/Pdt/2019menghitung nilai/narga obyek pengadaan tanah, oleh karenanya saksisaksiPemohon Kasasi tidak memiliki legalitas dan kompetensi yang dibutuhkanuntuk menentukan nilai/harga obyek a quo; Bahwa berdasarkan Pasal 63 Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014 tentangTim Apraisal, yang mempunyai tugas menentukan besarnya ganti rugipemilik/oemegang hak atas tanah adalah Tim Penilai (Tim Aprasial) yangditetapkan oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah sesuai dengan ketentuanbidang pengadaan barang

telah dilakukan musyawarahsecara adil dan transparan dan sebagian besar pemilik tanah telah setujusetelah memperhatikan harga pasar dengan mempertimbangkan pula perihalnon fisik; Bahwa oleh karena pembebasan tanah a quo telah dilakukan sosialisasi danmusyawarah dalam harga yang ditetapkan oleh Tim Penilai Independenin casu Pemohon Kasasi Ill dengan patokan harga pasar dan jugamempertimbangkan hal non fisik, premium dan solatium, maka besarnya nilaitanah milik Pemohon Kasasi, yang ditaksir oleh Aprasial

, sebaliknya memberikan penilaian yang membuatPemohon dimiskinkan, sehingga penetapan nilai oleh Termohonmelanggar secara nyata aSasasas pengadaan tanah terutamaasas Keadilan, Kepastian dan Kesejahteraan.Bahwa oleh karenanya, dengan segala hormat Pemohon memintaagar Yang Mulia Hakim dapat melakukan perbaikan atas nilaiganti kerugian atas objek sengketa sebagaimana denganmempertimbangkan harga yang patut dan adil yakni:Menetapkan harga nilai ganti rugi sesuai dengan PenetapanPenilaian Ulang oleh Aprasial

(delapan ratus empat puluh satu meter persegi) atau:Menetapkan harga nilai ganti rugi sesuai dengan PenetapanPenilaian Ulang oleh Aprasial yang ditunjuk Yang Mulia Hakim;Menetapkan harga nilai ganti rugi berdasarkan datapembanding sebesar Rp. 418.094.740, (empat ratusdelapan belas juta sembilan puluh empat ribu tujuh ratusempat puluh rupiah); atauMenetapkan harga nilai ganti kerugian sesuai nilai tanahpembanding Il sebesar Rp. 498.326.140, (empat ratussembilan puluh delapan juta tiga ratus dua puluh

(delapan ratusempat puluh satu meter persegi) atauBerdasarkan harga nilai ganti rugi sesuai dengan PenetapanPenilaian Ulang oleh Aprasial yang ditunjuk Yang Mulia Hakim;Berdasarkan harga nilai ganti rugi berdasarkan datapembanding sebesar Rp. 418.094.740, (empat ratusdelapan belas juta sembilan puluh empat ribu tujuh ratusempat puluh rupiah); atauBerdasarkan harga nilai ganti kerugian sesuai nilai tanahpembanding Il sebesar Rp. 498.326.140, (empat ratussembilan puluh delapan juta tiga ratus dua puluh

Bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (1) dan (2) UU No. 2Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunanuntuk Kepentingan Umum, telah diamantkan tentangpihak yang berwenang untuk memberikan penilaian atasobjek pengadaan tanah adalah PENILAI (TIM APRASIAL),sehingga substansi makna layak dan adil dalam prosesganti kerugian bukanlah dari asumsi dan ketidakpuasansepihak belaka.

Itulah sebabnya untuk menentukkan nilailayak dan adil sebagaimana didalilkan oleh PEMOHONharus. dilegitimasi oleh PENILAI (TIM APRASIAL)INDEPENDEN YANG KREDIBEL.Bahwa oleh karena seluruh dialilalil pokok PEMOHON telahdilumpuhkan dengan sempurna, maka dalil selain dan selebihnyaberalasan hukum untuk ditolak seluruhnya oleh Yang Mulia Hakim.Berdasarkan argumentasi hukum sebagaimana disampaikan TURUTTERMOHON diatas, maka perkenankanlah TURUT TERMOHON,memohon agar Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan

NO. 5584, Luas. 404 m*Yang terletak di Gang Dinamo, Muktisari Rt.2, Rw.22, KelurahanTegalbesar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember adalah sebesarRp. 500.000.000, (lima ratus juta rupiah) ;Bahwa penentuan limit lelang atas obyek jaminan milikPembantah sebesar Rp.75.000.000, (tujun puluh lima juta rupiah)tersebut tidak di dasarkan pada Tim penilai Indenden (aprasial) adalahbertentangan dengan Peraturan Mentri Keuangan RI.No.106/PMK.06/2013, tentang perubahan atas PMK No.93/PMK/06/2010, Tentang petunjuk

Rw. 22, KelurahanTegalbesar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, tanpa kajian TimIndenpenden ( aprasial ) yaitu sebesar Rp. 75.000.000, ( tujuh puluhlima juta rupiah ) adalah tidak sah dan batal demi hokum ;8. Menyatakan bahwa harga Limit lelang atas sebidang tanah milikPembantah yaitu Bangunan Gudang Tembakau dan Ruang Kantorsebagaimana SHM. NO. 5584, Luas 404 m* Yang terletak di GangDinamo, Muktisari Rt. 2.

terhadap Pembandingkarena pelaksanaan lelang tersebut berdasarkan kepada risalah lelangyang cacat hukum dan prosedur yang tidak sesuai dengan peraturanperundang undangan yang berlaku maka mohon kirannya agartuntutan provisi tersebut dikabulkan.DALAM POKOK PERKARABahwa dari hasil pemeriksaan persidangan, Terbanding Il tidakmengajukan bukti surat perihal surat teguran / somasi kepadaPembanding tentang kreditnya maupun surat / akta kajian tentangharga tanah yang dikeluarkan oleh Tim Indenpenden ( aprasial

Menyatakan bahwa Penetapan Limit Lelang atas obyek Jaminanmilk Pembanding sebidang Tanah yang diatasnya berdiriBangunan Gudang Tembakau dan Ruang Kantor sebagaimana SHM.NO. 5584, Luas 404 m* Yang terletak di Gang Dinamo, Muktisari Rt. 2.Rw. 22, Kelurahan Tegalbesar, Kecamatan Kaliwates, KabupatenJember, tanpa kajian Tim Indenpenden ( aprasial ) yaitu sebesar Rp.75.000.000, ( tujuh puluh lima juta rupiah ) adalah tidak sah dan bataldemi hukum,.

berhak atas tanah, Setelah itu satgas A dan satgas B meninjau lokasi danhasilnya berupa peta bidang dan daftar nominatif, kKemudian hasil dari satgas Adan satgas B diumumkan di lokasi pengadaan tanah selama 14 (empat belas)hari, untuk memberi kesempatan kepada para pihak yang merasa keberatandengan hasil dari kinerja dari satgas A dan satgas B, setelah diumumkan selama14 (empat belas) hari, kalau tidak ada masalah atau mungkin tidak ada yangkeberatan nanti baru diadakan, hasilnya diserahkan ke Aprasial

untuk dinilai hasilnormalif peta bidang itu, setelah itu tahap selanjutnya hasil dari penilaian dariAprasial diumumkan ke masyarakat dalam acara musyawarah pengadaan tanah,kemarin sudah dilakukan musyawarah itu intinya acara pertama mengumumkanhasil kerja dari Aprasial yaitu nilai kisaran tanah itu, yang kedua berupakesepakatan dalam bentuk ganti rugi itu berupa uang atau lahan pengganti, jadiacara musyawarah itu ada dua kegiatan agenda yang pertama mengumumkanhasil penilaian dari Aprasial, yang

korelasinya dalam kegiatanpengadaan tanah tersebut;Bahwa dari tahap awal sampai dengan tahap akhir tidak ada peran dari BupatiPonorogo;Bahwa dalam penentuan besaran ganti rugi tidak ada persetujuan dari Bupatiponorogo;Bahwa sebenarnya Bupati Ponorogo nggak ada korelasinya, seharusnya BPNyang digugat, karena yang melaksanakan adalah kepala BPN;Bahwa yang dimusyawarahkan mengenai bentuk ganti rug;Bahwa nilai ganti rugi tidak bisa di musyawarahkan, karena masalah nilai itusudah menjadi kewenangannya aprasial

, artinya dari BPN tidak bolehmengintervensi masalah besarnya nilai, masalah nilai istilannya tidak ada negonego lagi, hasil dari keputusan aprasial sudah merupakan keputusan yangsesuai dengan UndangUndang No 2 Tahun 2012;Bahwa dari keseluruhan yang terkena dampak untuk desa Ngadirojo itu adasekitar 241 (dua ratuS empat puluh satu) bidang, yang keberatan 2 (dua) orang,Halaman 37 dari 48 Penetapan Nomor 31/Padt.P/2021/PN Pngselebihnya sudah setuju Semua, dan semua sudah tanda tangan, sedangkan dariTemon

;Bahwa yang mengajukan keberatan ganti rugi yaitu pihak yang terdampak dalamhal ini Edi Jarwanto;Bahwa BPN tidak mempunyai kewenangan dalam menentukan besaran nilaiganti rugi;Bahwa pada waktu musyawarah warga diundang semua dan harus hadir kalautidak hadir harus ada perwakilan dan ada surat kuasanya;Bahwa musyawarah yang pertama mengumumkan hasil nilai dari aprasial, danyang kedua mengenai bentuk ganti ruginya;Bahwa pengumuman nilai dari aprasial tersebut dalam bentuk amplop tertutup;Bahwa pengumuman

Hasil Survei Lapangan terkait jumlan pohon/tanaman menurut Termohon dan Termohon II adalah sebagai berikut :Hasil Penilaian Aprasial: Pohon Pisang = 312 Rumpun; Pohon Mangga = 11 Pohon; Pohon Langsat = 21 Pohon; Pohon Kelapa = 11 Pohon; Pohon Kayu Putih = 2 Pohon; Pohon Jambu = 1 Pohon; Pohon Aren = 16 Pohon;: Pohon Kenari = 6 Pohon; Bambu = 10Rumpun; Pohon Kayu Merah = 3 Pohon; Pohon Durian = 31 Pohon;: Pohon Dulu = 10 Pohon; Pohon Manggis = 1 Pohon; Alpukat = 11 Pohon; Pohon Nangka = 2 Pohon; Pohon

:19 Rumpun (Tidak Masuk dalamhitunganAprasial);49 Pohon (Tidak Masuk dalam hitungan Aprasial):Perhitungan Luas 30.000 m? (Tidak Masukdalam hitungan Aprasial):1 Pohon (Tidak Masuk dalam hitungan Aprasial);25 Pohon + (Tidak Masuk dalam hitunganAprasial);326 Pohon/1.152 Rumpun/(24 Jenis Pohon/Tanaman), untuk Tanaman Cabai dan Jagung perhitungan 30.035 m?

(Terlampir).e Mengadakan beberapa kali pertemuan dengan Tergugat Il,dalam menyelesaikan pembagian warisan yang menjadibagian (hasil) dari Tergugat I.e Bukti Kwitansi Pembayaran Jasa Penilaian Asset (Aprasial)dari peninggalan Alm. TUBAGUS GANDJAR ANGKAWIJAJATanggal 7 November 2016. (Terlampir).e Bukti Kwitansi Pelunasan Pembayaran Jasa Penilaian Asset(Aprasial) dari peninggalan Alm. TUBAGUS GANDJARANGKAWIJAJA Tanggal 18 November 2016.

Bantarjati Utara Bogor.P.I.ILMI Tanda terima 2 buah buku Menerangkan bahwa16 hasil laporan Aprasial dari Pemohon Banding telahkantor TOTO SUHARTO & menerima berupa bukuRekan, alamat Perumahan hasil Aprasial seluruhBumi Indraplasta JI Bima 1 Asset peninggalanNo. 18 Kel. Bantarjati Utara TUBAGUS GANDJARBogor.

SUCOFINDO APRASIAL UTAMA, berkedudukan GrahaSucofindo Annex B Jalan Raya Pasar Minggu Kav. 34 RT 4RW 1 Pancoran Jakarta Selatan;Turut Termohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan III;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Pemohon dalam permohonannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:1.

dikesampingkanoleh Yang Mulia Hakim.Halaman 9 dari 39 Halaman Putusan Nomor 155/Pdt.G/2019/PN BitBahwa menyangkut keberatan Pemohon atas harga tanahsejumlah Rp.509.541,/meter (lima ratus sembilan ribu limaratus empat puluh satu rupiah per meter)Dengan alasan terdapat tanah lain yag dihargai senilaiRp.1.000.000,/meter (satu juta upian per meter) padafaktanya hanyalah sebetas asumsi dan hawa nafsu belakangyang harus dibuktikan oleh Pemohon dalam persidangan ini.Sebab berdasarkan hasil penilaian tim aprasial

NIB Nomor 00007 pada faktanya bukanatas nama ELGibbor, melainkan bambang priyambodo,dimana yang bersangkutan tidak memiliki bangunan atauhanya berupa lahan kosong dan tanaman,sehingga tidaakpatut untuk diperbandingkan dengan harga bangunan milikPemohon dalam hitungan per meter, karena antarabangunan dan tanah jelas berbeda hitungannya, sehinggatidak perlu dipersoalkan;2) Bahwa tentang harga milik ELGibbor yakni NIB Nomor00027,maka perkenankan Termohon II memberikangambaran rill hasil penilaian aprasial

ratusenam puluh lima ribu dua ratus tujuh belas koma tigapuluh sembilan rupiah per meter), sedangkan:Halaman 10 dari 39 Halaman Putusan Nomor 155/Pdt.G/2019/PN Bit1.2Luas bangunan milik Pemohon berupa bangunanGereja Bethel yakni 398 m dengan harga Rp.838.000.000, (delapan ratus tiga puluh delapan jutarupiah), maka harga bangunan milik Pemohonberupa gereja adalah Rp.2.105.527.64,/meter (duajuta seratus lima ribu lima ratus dua puluh tujuhkoma enam puluh empat rupiah per meter);Berdasarkan fakta hasil aprasial

oleh Pemohon sebagai dasar keberatannyaadalah tidak sesuai fakta yang sebenarnya bahkan telahmenjadi senjata yang menusuk diri Pemohon sendiri, olehkarenanya beralasan hukum untuk ditolak tegas oleh yangmulia Hakim.Tanggapan atas dalil keberatan angka 6:Bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (1) dan (2) UU No.2 tahun2012 tentang pengadilan tanah bagi pembangunan untukkepentingan umum,telah diamankan tentang pihak yangberwenang untuk membersikan penilaian atas objek pengadaantanah adalah Penilai ( Tim Aprasial

), sehingga substansi maknaadil dan wajar dalam proses ganti kerugian bukanlah dari asumsidan ketidakpuasan sepihak belaka.lItulah sebabnya untuk menentukan nilai adil dan wajarRp.1.000.000,/meter (satu juta rupian per meter) sebagaimanadiadilkan oleh Pemohon harus dilegitimasi oleh Penilai (TimAprasial) independen yang kredibel dan bukan ditetapkan semaumaunya saja oleh pemohon;Bahwa kalau pun tim independen (tim aprasial) yang bekerjatanpa bisa diintervensi oleh Para Termohon, menurut Pemohontelah

Rekening Bank BCA No. 8800946264atas nama AUDRIANA untuk biaya Aprasial 2 lokasi dan BIhal 7 dari 22 hal Perkara No.245/Pid/2019/PT.DKICheking sebesar Rp. 6.860.000,Tanggal 27 Agustus 2018 di Restoran Ayam Bulungan JakartaSelatan transfer MBanking ke No. Rekening Bank BCA No.8800946264 atas nama AUDRIANA untuk biaya BI Chekingsebesar Rp.2.860.000,Tanggal 28 Agustus 2018 di Kemang Jakarta Selatan transfer MBanking ke No.

Rekening Bank BCA No. 8800946264atas nama AUDRIANA untuk biaya Aprasial 2 lokasi dan BICheking sebesar Rp. 6.860.000," Tanggal 27 Agustus 2018 di Restoran Ayam Bulungan JakartaSelatan transfer MBanking ke No. Rekening Bank BCA No.8800946264 atas nama AUDRIANA untuk biaya BI Chekinghal 14 dari 22 hal Perkara No.245/Pid/2019/PT.DKIsebesar Rp.2.860.000,Tanggal 28 Agustus 2018 di Kemang Jakarta Selatan transfer MBanking ke No.

Hasil Survei Lapangan terkait jumlahpohon/tanaman menurut Termohon dan Termohon Il adalah sebagaiberikut :Hasil Penilaian Aprasial: e Pohon Pisang = 312 Rumpune Pohon Mangga = 11 PohonHalaman 4 dari 41 Halaman Putusan Perdata Nomor 45/Pat.G/2017/PN Arme Pohon Langsat = 21 Pohone Pohon Kelapa = 11 Pohone Pohon Kayu Putih = 2 Pohone Pohon Jambu = 1 Pohone Pohon Aren = 16 Pohone Pohon Kenari = 6 Pohone Bambu = 10 Rumpune Pohon Kayu Merah = 3 Pohone Pohon Durian = 31 Pohone Pohon Dulu = 10 Pohone Pohon

e Salak = 19 Rumpun (Tidak Masuk dalam hitunganAprasial)e Pohon Pepaya = 49 Pohon (Tidak Masuk dalam hitungan Aprasial)e Jagung = Perhitungan Luas 30.000 M?

(Tidak Masukdalam hitungan Aprasial)Pohon Matoa = 1Pohon (Tidak Masuk dalam hitungan Aprasial)Pohon Sirsak 25 Pohon + (Tidak Masuk dalam hitunganAprasial) Total Pohon/Rumpun326 Pohon/1.152 Rumpun/(24 JenisPohon/Tanaman), untuk Tanaman Cabai dan Jagung perhitungan 30.035MP;Bahwa akibat perhitungan hasil dari survei Pemohon di lapangan, inimenjadi alasan Pemohon merasa dirugikan dan dibohongi oleh Termohon dan Termohon Ill;Bahwa Respon dari Termohon dan Termohon Il menyikapi keberatanpenilaian harga

Menetapkan Lembaga Indenpende penilaian (Aprasial) untukmenilai objek perkara yang natinya di gunakan untuk pelelanganoleh Kantor lelang Negara Bukittinggi.8. Menyatakan putusan ini dapat di jalankan terlebih dahulu(uitvoerbaar bij voorad) meskipun ada perlawanan, Banding atauKasasi.9.

Ruddy Tjahyono;lebih Rp11.801.800.000,00 (sebelas milyar delapan ratus satu juta delapanratus ribu rupiah) yang dinilai berdasarkan penilaian dari aprasial idenpendenrekanan PT. Bank Mandiri/Tergugat yaitu PT. Valuindo Perdana dengan suratBahwa daxi asetaset yang dijaminkan sebagaimana tersebut dalam angkaperusahaan (Penggugat), yaitu:SHM No.00679 a.n. H. Bunyamin (angka 9.2 nomor 5 posita);SHM No.00218 a.n.

diatas, Penggugat telah memberi tahukandan meminta baik secara lisan maupun tertulis, agar asetaset pihak ketigatersebut diatas tidak dijadikan jaminan/agunan untuk fasilitas yang akandiberikan kepada Penggugat, tetapi kenyataannya aset (SHM) milik Pihak ketigatersebut diatas dimasukkan juga sebagai barang yang diagunkan dalamperjanjian kredit sebagaimana tersebut pada angka 5, 6, 7 dan 8 posita, padahal ketiga aset milik pihak ketiga tersebut diatas tidak termasuk dari asetasetyang dinilai oleh aprasial

dalam pernikahanpertama almahum Herling Max Mangaronda dengan Penggugat I;Bahwa sehubungan dengan program Pemerintah untuk pembangunanJalan Tol Manado Bitung, maka Turut Tergugat dalam kewenangannyatelah menjalan proses bahkan menetapkan objek sengketa berdasarkanhasil pengukuran ulang yakni seluas 18.194 m*masuk dalam bagian dariHal. 7 dari 52 halaman Putusan Nomor 47/PDT/2019/PT MNDtrace tol Manado Bitung II yang harus dikenakan Uang Ganti Kerugian(UGK).Hal mana dicatat pula berdasarkan penilaian aprasial

independenyang ditunjuk oleh Turut Tergugat II, dengan hasil pengukuran, penilaianharga (aprasial) dan pencatatannya sebagai berikut: NIB: 00010 Kelurahan Wangurer Utara seluas 12.746 m*dengan besarganti rugi Rp. 1.000.726.000, (Satu miliar tujun ratus duapuluh enamribu rupiah); NIB: 00011 Kelurahan Wangurer Utara seluas 5.246 m?

adalah harta bersama atau harta yang diperoleh dalampernikahan almarhum Herling Max Mangaronda dan Maria AlvonsinaMery Djawa (Penggugat 1).Menyatakan Penggugat berhak atas 2 bagian dari tanah objek sengketayang berdasarkan hasil pengukuran ulang yakni seluas 18.194 M2(delapan belas ribu seratus sembilan puluh empat meter persegi) danberdasarkan penilaian aprasial independen dikenakan Uang GantiKerugian (UGK) sebesar Rp 1.453.732.546,00 (Satu milyar empat ratuslima puluh tiga juta tujuh ratus tiga

Menetapkan Lembaga Indenpende penilaian ( Aprasial ) dalam menilaobjek gugat yang nantinya di gunakan untuk menentukan harga dari nilairumah diatas objek gugatan;7. Menyatakan putusan ini dapat di jalankan terlebih dahulu (uitvoerbaarbij voorad ) meskipun ada perlawanan,Banding atau Kasasi;Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.486/Pdt.G/2019/PA.Bkt8.

Menetapkan lembaga independen penilaian (Aprasial) dalammenilai objek gugatan yang nantinya digunakan untuk menentukanharga dari objek gugatan;8. Menyatakan gugatan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (UitVoerbaar Bij Voorrad) meskipun ada perlawanan banding ataukasasi;9.

Siti Nurzubaidah dengan harga limit Rp.1.639.000.000, (Satu milyar enam ratus tiga puluh Sembilan juta Rupiah)(Bukti T.29) dan harga limit tersebut Sesuai penilaian Penilai independen/Independen Aprasial dari Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP TRI, SANTIdan Rekan) (bukti T.24 sampai dengan T.28); Bahwa atas akan dilakukannya lelang hak tanggungan diatas Tergugattelah mengirim surat pemberitahuan lelang dan pengosongan objekjaminan kepada Tergugat yang mana lelang akan dilakukan pada hariKamis tanggal

Siti Nurzubaidah (bukti T.8)dengan harga limit Rp. 1.639.000.000, (satu milyar enam ratus tiga puluhSembilan juta Rupiah) (Bukti T.29) dan harga limit tersebut sesuai penilaianPenilai independen/Independen Aprasial dari Kantor Jasa Penilaian Publik(KJPP TRI, SANTI dan Rekan) (bukti T.24 sampai dengan T.28);Menimbang, bahwa yang mengatur tentang Hak Tanggungan adalahUndangUndang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang HakTanggungan Atas Tanah Beserta BendaBenda Yang Berkaitan Dengan Tanah;Menimbang

Siti Nurzubaidah (bukti T.8)dengan harga limit Rp. 1.639.000.000, (satu milyar enam ratus tiga puluhSembilan juta Rupiah) (Bukti T.29) dan harga limit tersebut sesuai penilaianPenilai independen/Independen Aprasial dalam hal ini dari Kantor JasaPenilaian Publik (KJPP TRI, SANTI dan Rekan) (bukti T.24 sampai denganT.28) dengan demikian Tergugat telah mengajukan permohonan pelelangandengan prosedur yang berlaku dan dengan penentuan harga limit yang telahsesuai dengan ketentuan yang berlaku;Halaman