Akibatnya untuk UMSP Tahun 2014 DKIJakarta, Gubernur DKI Jakarta menjadikan hasil Audiensi Anggota DewanPengupahan dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 10 April2014, melegitimasi penetapan besaran nilai Upah Minimum Sektoral Provinsi(UMSP) sebesar 5% dari Upah Minimum Provinsi Tahun 2014 atau UpahMinimum Sektoral Provinsi Tahun 2013, sebagaimana tercantum dalamBAGIAN MENIMBANG dari Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 62 Tahun2014 tentang Upah Minimum Sektoral Propinsi Tahun 2014 yang

berlaku bagiasosiasi perusahaan dan serikat pekerja/serikat buruh yang tidak sepakat atautidak berunding.Besaran 5% UMSP dari Upah Minimum Provinsi Tahun 2014 atau UpahMinimum Sektoral Provinsi Tahun 2013, ditetapkan tanpa dasar hukum dantanpa melalui Rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta.Faktanya, audiensi yang diadakan di Ruang Rapat Wakil Gubernur DKI Jakartatanggal 10 April 2014 yang menjadi Bagian Menimbang dalam PeraturanGubernur DKI Jakarta No. 62 Tahun 2014 tentang Upah

Jakarta,dimana salah satu Anggota Dewan Pengupahan Unsur Pengusaha jugamerupakan salah satu elemen KADIN Jakarta.Menghadapi kondisi tersebut, PEMOHON baik sendirisendiri sebagai FederasiSerikat Pekerja Logam, Elektronik dan Mesin maupun bersama FederasiSerikat Pekerja lain dan atau Forum Buruh DKI, telah mengusahakan danmelakukan upaya agar dilakukan Pembahasan UMSP 2014 di DewanPengupahan, yang akan disampaikan kepada Disnakertrans Provinsi DKIJakarta maupun ke Gubernur, baik melalui surat resmi, Audiensi

yangpernah dilakukan yaitu sebagai berikut:1 Audiensi tertanggal 14 April 2014dan 15 April 2014 denganDisnakertrans Provinsi DKI Jakarta(Bukti P25).2 Surat Dewan Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Logam,Elektronik dan Mesinyang ditujukan kepada Disnakertrans ProvinsiDKI Jakarta dengan nomor 001/DPD FSP LEM/DKI/IV/2014tertanggal 16 April 2014 tentang Nilai Akhir UMSP Sub Sektor LEMtahun 2014(Bukti P26).3 Surat Dewan Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Logam,Elektronik dan Mesin yang ditujukan

Putusan Nomor 66 P/HUM/201420 Fotokopi Lembar Register Kecamatan Cakung No. 1501/1.824 tertanggal 26 Juni2014 (Bukti P20)21 Fotokopi Data Badan Pusat Statistik DKI Jakarta (Bukti P21)22 Fotokopi Putusan Dewan Pengupahan, tanggal 25 Oktober 2013 (Bukti P22)23 Fotokopi Data Badan Pusat Statistik DKI Jakarta (Bukti P23)24 Surat Anggota Dewan Pengupahan unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh kepadaGubernur DKI Jakarta tertanggal 7 April 2014 (Bukti P24)25 Fotokopi Materi Audiensi tanggal 14 April 2014 dan

Perihal permohonan audiensi sebagaiperkenalan dengan pengurus PUK SPEE FSPMI PT. Sucaco Tbk Plant Cikarangmelalui Surat Nomor 002/PUK SPEE FSPMI/PT.Sucaco/ VI/ 2012 yangditandatangani oleh Sdr. Suparman dalam kedudukannya sebagai Ketua PUK SPEEFSPMI PT. Sucaco Tbk Plant Cikarang;Bahwa dengan tidak ditanggapinya surat yang dikeluarkan oleh PUK SPEE FSPMIPT. Sucaco Tbk Plant Cikarang dengan Surat Nomor 002/PUK SPEE FSPMI/PT.Sucaco/VI/2012, maka PUK SPEE FSPMI PT.

Sucaco Tbk PlantCikarang menyampaikan surat kepada pihak Tergugat dengan Surat Nomor 003/PUK SPEE FSPMI/PT.Sucaco/VI/2012 perihal permohonan audiensi sebagaiperkenalan didirikannya PUK SPEE FSPMI PT. Sucaco Tbk Plant Cikarang;Bahwa dengan tidak ditanggapinya surat yang dikeluarkan oleh PUK SPEE FSPMIPT. Sucaco Tbk Plant Cikarang dengan Surat Nomor 003/PUK SPEE FSPMI/PT.Sucaco/VI/2012, maka PUK SPEE FSPMI PT.

Perihal permohonan audiensi sebagaiperkenalan didirikannya PUK SPEE FSPMI PT. Sucaco Tbk Plant Cikarang;11.Bahwa dalam audiensi PUK SPEE FSPMI PT.

Terlebih bahwa PENGGUGAT jugamenghadiri audiensi antara perwakilan Kementerian Sekretariat Negaradengan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan yang dilaksanakan diAula Krakatau Setdakab. Lampung Selatan pada Hari Kamis tanggal 11September 2014. Kehadiran PENGGUGAT pada acara tersebut adalah sebagiPihak Pelapor yang berkeberatan terhadap rencana pembangunan pabrik semenPT. Holcim Indonesia Tbk. Pada saat itu kepada PENGGUGAT diberikanbahan audiensi yang salah satunya menyatakan bahwa PT.

Dengandemikian sepatutnya sejak dilaksanakannya audiensi inilah PENGGUGAT sudahmengetahui perihal telah terbitnya Keputusan TERGUGAT Nomor : 503/18/IV.O7/AUI/VI/2014 tentang Izin Usaha Industri a.n. PT.HOLCIM INDONESIATbk. ;Bahwa PENGGUGAT sebelumnya juga telah mengajukan gugatan ke PTUNJakarta terhadap Menteri Perhubungan Republik Indonesia dan PT. HolcimIndonesia Tbk sebagai TERGUGAT II INTERVENSI II melalui PerkaraNomor : 67/G/2015/PTUNJKT.

Holcim Indonesia Tbk. yang jugamenjadi Tergugat II Intervensi dalam perkara tersebut;b Bahkan sebenarnya sejak satu tahun lalu Penggugat telah mengetahui terbitnyaobjek sengketa, tepatnya pada tanggal 11 September 2014, saat Penggugatmenghadiri audiensi di aula Pemkab Lampung Selatan sebagai tindak lanjutpengaduan Penggugat yang keberatan dengan pembangunan pabrik Tergugat IIIntervensi yang berlokasi di Desa Rangai Tritunggal, Kecamatan Katibung,Kabupaten Lampung Selatan.

Dalam audiensi tersebut dijelaskan mengenaiperizinan yang telah dimiliki Tergugat II Intervensi, salah satunya Izin UsahaPutusan No. 22/G/2015/PTUNBL him. 41Industri Nomor 503/8/IV .O7/IUI/V 1/2014 (objeksengketa);Bahwa berdasarkan kedua fakta tersebut di atas, maka gugatan Penggugat yangdiajukan ke PTUN Bandar Lampung pada tanggal 4 September 2015 telahmelebihi batas waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak Penggugatmengetahui adanya objek sengketa dimaksud (vide Pasal 55 UndangUndang Nomor5

Pelayanan Perizinan Terpadu KabupatenLampung Selatan (Fotocopy sesuai denganaslinya): Bukti T13: Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 15 Tahun 2012tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung SelatanTahun 2011 2031 (Fotocopy sesuai denganaslinya): Bukti T14: Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 8 Tahun 2014tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau KecilKabupaten Lampung Selatan Tahun 2013 2033 (Fotocopy sesuaidengan aslinya): Bukti T15 : Berita Acara Audiensi

Kehadiran Penggugat pada acara tersebut adalahsebagi pihak pelapor yang berkeberatan terhadap rencana pembangunanpabrik semen PT Holcim Indonesia Tbk Pada saat itu kepada Penggugatdiberikan bahan audiensi yang salah satunya menyatakan bahwa PTHolcim Indonesia Tbk sudah melengkapi semua perizinan yangdiperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangaundanganyang berlaku.

Seharusnya Penggugat telah mengetahui perihal terbitnya objekgugatan pada tanggal 11 September 2014 pada saat Penggugatmenghadiri audiensi antara Kementerian Sekretariat Negara RepublikIndonesia dengan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.

Putusan Nomor 541 K/TUN/2016(b) Bahkan sebenarnya sejak satu tahun lalu Penggugat telah mengetahuiterbitnya objek sengketa, tepatnya pada tanggal 11 September 2014,saat Penggugat menghadiri audiensi di aula Pemkab Lampung Selatansebagai tindak lanjut pengaduan Penggugat yang keberatan denganpembangunan pabrik Tergugat Il Intervensi yang berlokasi di DesaRangai Tritunggal, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan.Dalam audiensi tersebut dijelaskan mengenai perizinan yang telah dimilikiTergugat

PutusanPengadilan, tanggal 03 Desember 2012;Fotokopi dari fotokopi Surat Kepala Badan Kepegawaian NegaraNomor: K2630/V.555/99 tanggal 17 April 2018, Perihal: KoordinasiBersama Terkait Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian;Fotokopi dari fotokopi Surat Edaran Menteri PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018tentang Pelaksanaan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara YangTerbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi, tanggal 18 September2018;Fotokopi sesuai dengan asli Notulen Audiensi

Bahwa pada saat pertemuan audiensi, intinya Wakil Gubernurmenyampaikan bahwa undangundang memang harus dilaksanakan, tapitidak boleh bertentangan baik dengan undangundang maupun peraturanpelaksanaanya dan beliau mengapresiasi yang kami sampaikan, yang intinyabahwa seharusnya yang hukuman di bawah dua tahun tidak perludiberhentikan dan terhadap hukuman yang di atas dua tahun pun harusmemenuhi dua unsur;= Bahwa tindak lanjut dari pertemuan tersebut, Wakil Gubernur akanmenyampaikan aspirasi tersebut

;= Bahwa secara eksplisit tidak ada keputusan dari Wakil Gubernurdalam forum audiensi bahwa Wakil Gubernur akan mengikuti ataumenjanjikan sesuatu kepada Forum Marwah ASN, akan tetapi WakilHalaman 26 dari 64 halaman, Putusan Nomor 09/G/2019/PTUN.PGP2.Gubernur manyatakan akan menyampaikan aspirasi yang kami sampaikankepada KASN;= Bahwa Saksi di dalam audiensi menyampaikan, kenapa forummelakukan audiensi, karena Forum Marwah ASN pernah menyampaikanpenolakan terhadap SK PTDH, dengan empat alasan, yaitu

pertama forumsedang melakukan judicial review di MK, kedua forum akan menggugat SKBke PTUN Jakarta, ketiga Gubernur pernah bersurat kepada Menteri untukmenunda pelaksanaan PTDH dan keempat ada surat dari DPRD untukmenunda pelaksanaan PTDH; Bahwa sebelum dilakukan audiensi dengan Wakil Gubernur dansebelum SK PTDH turun, saksi juga pernah bertemu dengan Gubernur danmemohon agar menunda PTDH;= Bahwa yang hadir dalam audiensi dengan Wakil Gubernur seingatSaksi ada kurang lebih 15 (lima belas) orang,

baik dari anggota maupun dariProvinsi;= Bahwa di dalam audiensi tersebut, pihak forum membuat daftar hadirdan pihak Pemprov juga membuat daftar hadir, dan apakah kedua daftarhadir tersebut ditanda tangani, saksi menyatakan tidak tahu; Bahwa dalam audiensi tersebut ada Wakil Gubernur, KepalaInspektorat, ada Wakil dari BKPSDM, ada dari kami, dan yang lainnya;Saksi Sofian AP, M.Si., pada pokoknya memberikan keterangan sebagaiberikut:= Bahwa Saksi adalah Kepala BKD Provinsi Bangka Belitung tanggal 27September

Penggugat telah menyampaikansanggahan secara tertulis ke Panitia Desa Danau Cala dan PanitiaKabupaten, dalam hal ini Dinas DPMD Kabupaten Musi BanyuasinPenggugat tidak mendapat jawaban atau respon dari Panitia Desamaupun Panitia Kabupaten.Bahwa usaha Pengugat dalam menyampaikan sanggahan tidakmendapat jawaban ataupun keterangan yang jelas dari Panitia Desamaupun Panitia Kabupaten , maka Penggugat bersamasama bakalcalon kepala Desa dari 8 ( delapa ) desa yang juga mempunyai kasusserupa melakukan audiensi

Adapun hasil audiensi tersebutyakni DPRD merekomendasikan kepada pihak Pemerintah KabupatenMusi Banyuasin (Bupati Muba) agar menunda Pemilihan Kepala Daerahdi 8 Desa yang bermasalah tersebut dengan Berita Acara Nomor :36/BA/DPRD/III/2020.Bahwa pada tanggal 04 Maret 2020 atau 3 (tiga) hari setelan audiensitersebut, Penggugat bersamasama 8 (Delapan) bakal calon kepaladesa yang lain kembali mendatangi Kantor Pemerintahan KabupatenMusi Banyuasin untuk meninjau kembali hasil audiensi yaknirekomendasi

Pemkab Musi Banyuasinkemudian mengeluarkan Berita Acara dengan Nomor : 182/BA/II/2020yang intinya memutuskan bahwa pelaksanaan di 8 (delapan) desabermasalah tetap dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telahditetapbkan sebelumnya atau dengan kata lain tidak mengindahkanHalaman 8 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pat.G/2020/PN Sky Rekomendasi dari DPRD Kabupaten Musi Banyuasin yang merupakanhasil audiensi DPRD Kabupaten Musi Banyuasin dengan Penggugatdan rombongan 8 (delapan) Balon Kades lainnya

PT Ciliandra Perkasa di Kabupaten Kampar Provinsi Riau tanggal 21 Juli 2010, bermaterai cukup diberi tanda T.15;

bermaterai cukup diberi tanda T.20;

PT Ciliandra Perkasa di Kabupaten Kampar Provinsi Riautanggal 21 Juli 2010, bermaterai cukup diberi tanda T.15;Foto copy Surat Penjadwalan Audiensi dari Sekretariat Negara RISekretariat Wakil Presiden tanggal 22 Maret 2011, bermaterai cukup diberitanda T.16;Foto copy Surat Rekomendasi Orientasi Lapangan dari Koperasi SerbaUsaha Halilintar kepada Bapak Kepala BPKH Wilayah XII Tanjung Pinangtanggal 04 Juni 2013, bermaterai cukup diberi tanda T.17;Foto copy Surat Pelaksanaan Orientasi Lapangan dari

No. 42/Pid.B/2019/PT.PBRFoto copy Surat Peirntan Kepada PT Ciliandra Perkasa untuk segeramerealisasikan KKPA untuk masyarakat Desa Siabu Kabupaten Kampar,Propinsi Riau dari Departemen Pertanian Direktorat Jenderal Perkebunan,tanggal 18 Februari 2010, bermaterai cukup diberi tanda T.21;Foto copy Surat Menurunkan Tim Sita Eksekusi dari Mahkamah AgungRepublik Indonesia tanggal 26 Oktober 2010, bermaterai cukup diberitanda T.22;Foto copy Surat Permohonan Audiensi dari Kementerian SekretariatNegara Republik

No. 42/Pid.B/2019/PT.PBRFoto copy Surat Menurunkan Tim Sita Eksekusi dari Mahkamah AgungRepublik Indonesia tanggal 26 Oktober 2010, bermaterai cukup diberitanda T.22;Foto copy Surat Permohonan Audiensi dari Kementerian SekretariatNegara Republik Indonesia, tanggal 12 Desember 2013, bermaterai cukupdiberi tanda T.23;Foto copy Surat Rekomendasi untuk Pembayaran Sertifikat Kebun Sawitatas nama KSU Halilintar dari Bupati Kampar tanggal 07 Oktober 2014,bermaterai cukup diberi tanda T.24;Foto copy Surat

9 Oktober 2014 lalu Saksi disuruh Terdakwa untuk datang danmenunggu di Bank BRI Cabang Cianjur tetapi pada saat Saksi datangternyata uang tersebut tidak cair, lalu Saksi menanyakan kepada pihakpetugas di bank dan ternyata oleh petugas bank tersebut mengatakanbahwa tidak ada program uang pesangon dibayar secara sekaligus yangakan cair di bank tersebut;Bahwa Saksi selanjutnya menghubungi dan menemui Terdakwa danalasan Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa uang tersebut belumcair karena belum ada audiensi

di Bank BRICabang Cianjur tetapi pada saat Saksi datang ternyata uang tersebuttidak cair lalu Saksi menanyakan kepada pihak petugas di bank danternyata oleh petugas bank tersebut mengatakan bahwa tidak adaprogram uang pesangon dibayar secara sekaligus yang akan cair di banktersebut;Bahwa yang Saksi lakukan setelah mengetahui uang pesangon tersebuttidak cair selanjutnya Saksi menghubungi dan menemui Terdakwa danalasan Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa uang tersebut belumcair karena belum ada audiensi

pencairan danatersebut tetapi pada saat Saksi datang ternyata uang tersebut tidak cairlalu Saksi menanyakan kepada pihak petugas di bank dan ternyata olehpetugas bank tersebut mengatakan bahwa tidak ada program uangpesangon dibayar secara sekaligus yang akan cair di bank tersebut;Bahwa yang Saksi lakukan setelah mengetahui uang pesangon tersebuttidak cair selanjutnya Saksi menghubungi dan menemui Terdakwa danalasan Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa uang tersebut belumcair karena belum ada audiensi

untuk mengambiluang pesangon yang akan cair tetapi pada saat Saksi datang ternyatauang tersebut tidak cair.lalu Saksi menanyakan kepada pihak petugas dibank dan ternyata oleh petugas bank tersebut mengatakan bahwa tidakada program uang pesangon dibayar secara sekaligus yang akan cair dibank tersebut;Bahwa setelah mengetahui uang pesangon tersebut tidak cairselanjutnya Saksi menghubungi dan menemui terdakwa dan alasanterdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa uang tersebut belum cairkarena belum ada audiensi

Cabang Cianjur untuk pencairan danatersebut tetapi pada saat Saksi datang ternyata uang tersebut tidakcair.lalu Saksi menanyakan kepada pihak petugas di bank dan ternyataoleh petugas bank tersebut mengatakan bahwa tidak ada program uangpesangon dibayar secara sekaligus yang akan cair di bank tersebut;Bahwa setelah mengetahui uang pesangon tersebut tidak cairselanjutnya Saksi menghubungi dan menemui terdakwa dan alasanterdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa uang tersebut belum cairkarena belum ada audiensi

SOEKARNO);Bahwa pada tanggal 7 Februari 2012 telah dilaksanakan audiensi diKantor Dinas Bupati Sukoharjo antara Tergugat dengan Penggugatterkait dengan jangka waktu penyelesaian proyek pembangunan PasarKota Sukoharjo (PASAR IR.

SOEKARNO) yang dijanjikan olehTergugat akan diselesaikan dalam waktu tidak lebih dari 6 (enam)bulan sejak konstruksi dimulai;Bahwa pada tanggal 7 Februari 2012 dalam forum audiensi itu pulajuga disepakati dan dijanjikan oleh Tergugat bahwa terhadapPenggugat beserta seluruh pedagang Pasar Kota Sukoharjo (PASARIR.

SOEKARNO) akan dibebaskan dari semua bentuk pungutan untukmenempatinya kembali setelah pembangunan pasar tersebut selesai;Bahwa pada tanggal 12 Maret 2012 kembali dilaksanakan audiensi diRuang Kerja Bupati Sukoharjo antara Tergugat dengan Penggugatberserta seluruh pedagang Pasar Kota Sukoharjo (PASAR IR.SOEKARNO) yang intinya mempertegas komitmen pihak Tergugat sebagaimana telah dinyatakannya pada forum audiensi sebelumnyapada tanggal 7 Februari 2012;Bahwa pada tanggal 4 April 2012 telah dilakukan

SOEKARNO) dikerjakan, sebagaitahap awal oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo selakuPengguna anggaran telah melakukan sosialisasi kepadapedagang pemilik Kios, Los maupun pedagang Lesehan(oprokan) yang melakukan aktivitas berjualan di Pasar Sukoharjodengan cara audiensi ;2) Bahwakegiatan sosialisasi mengenai pelaksanaan kegiatanpembangunan Pasar Kota Sukoharjo (PASAR IR.

Handoko Setiowibowo Ganardi mendapat nilai 5, sedangkan sesuai Perbup yang memperolehnilai dedikasi adalah perangkat desa yang aktif;Bahwa Handoko Setiowibowo Ganardi (Tergugat II Intervensi) tidak termasuk perangkat desa aktif;Bahwa saat pengumuman seleksi penjaringan dan penyaringan perangkat desa Desa Srimulyo, hasilnya (T31) tidak diperlinatkan kepada para peserta seleksi:;Bahwa saat Saksi audiensi dengan Kepala Desa Srimulyo, diperlihatkanhasil seleksi penjaringan dan penyaringan perangkat desa

setelah melihat hasil seleksi di ruangKepala Desa Srimulyo para peserta audiensi melakukan musyawarah(berembuk) dan mendapatkan lampu hijau dari Pak Kepala Desa Srimulyountuk menempuh jalur hukum; Putusan Nomor : 166/G/2018/PTUN.Smg.

Halaman 54 dari 94 Halamanikut seleksi tahu ada pengumuman hasil seleksi penyaringan danpenjaringan perangkat desa di Desa Srimulyo karena para peserta sudahpernah ikut sosialisasi sebelum ujian, dimana saat sosialisasi dalam timeschedule (jadwal) pelaksanaan telah ditentukan waktuwaktunya; Bahwa Saat itu pengumuman hari Rabu tidak ada protes tetapi bari hariSenin ada 6 (enam) orang peserta yang tidak lolos minta untuk audiensi;Bahwa pada hari Jumat, namun saat itu Saksi sedang mengikuti gerakjalan

di kecamatan dan baru pada hari Senin Saksi dan Kepala DesaSrimulyo baru menemui peserta audiensi dengan disaksikan pihakkoramil dan polsek; Bahwa yang ditanyakan oleh peserta audiensi kepada pihak panitiaadalah mengenai hasil seleksi dari LPPM UGM yang diterima panitia;bahwa para peserta audiensi tidak menanyakan nilai yang diperoleh Sadr.Handoko Setiowibowo Ganardi yang terpilin sebagai Kaur Perencanaan Desa Srimulyo;bahwa dasar dari panitia menentukan pointpoint dalam nilai dedikasi Itumerupakan

Halaman 55 dari 94 Halaman oleh panitia Tanggal 9 Agustus 2018;bahwa yang menerima berkas permohonan rekomendasi di KecamatanGondang adalah Pak Okho Eko Wibowo, S.STP; bahwa Saksi tidak menyampaikan adanya pertemuan audiensi denganpara pendemo di Kantor Kelurahan Srimulyo kepada pihak kecamatan saat mengajukan rekomendasi;bahwa pelantikan para perangkat desa terpilin Desa Srimulyo dilaksanakan Tanggal 15 Agusttus 2018;bahwa Saksi mengakui ikut tanda tangan di berita acara (T22) tetapi adakesalahan

terhadap Pengaduan Penggugatsebagai penyampai komunikasi dan dugaan adanya pelanggaran Hak AsasiManusia dalam rapat tersebut mengahasilakan kesimpulan yang pada intinyaHalaman 2 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Padt.GS/2019/PN PtkTergugat meminta waktu 1 minggu sejak tanggal diadakannya Rapat di KanwilKemenkumham Kalbar pada hari rabu tanggal 24 Juli 2019, kemudian padabatas waktu yang ditentukan selama 1 minggu Tergugat justru mengirim suratkepada Kanwil Kemenkumham Kalbar terkait dengan audiensi

Sehubungan dengan hal tersebut dengan adanya kesepakatan bataswaktu saat audiensi dimaksud, maka diRekomendasikan oleh Tim Yankomaspada Kanwil Kemenkumham Kalbar yaitu pengaduan atas nama Penggugatdilanjutkan untuk menempuh jalur hukum..

dokumentasi, diberi tanda P1A;Fotokopi Surat Kuasa tanggal 18 April 2018, diberi tanda P1B;Fotokopi dari fotokopi Surat Kuasa Nomor 054/SKDIRUT/EAU/X/2018tanggal 10 Oktober 2018, diberi tanda P2;Fotokopi SURAT NO. 180/3360/ HKC Setda Pemprov Kalbar, tanggal 4Desember 2018 perihal Pelaksanaan Kesepakatan dalam BA tanggal 11102018, selanjutnya diberi tanda P3;Fotokopi SURAT KANWIL KEMENKUMHAM KALBAR No.W16.HA.01.013263 , 31 Mei 2019 Hal Rekomendasi, diberi tanda P4;Fotokopi DAFTAR HADIR PESERTA RAPAT AUDIENSI

Esra Ariyasa Utama 2018 tanggaltanggal 6 September 2018, diberi tanda P9D;Fotokopi dari screenshot WA, diberi tanda P9E;Fotokopi dari fotokopi Surat Kuasa tertanggal 5 November 2018, diberitanda P10;Fotokopi dari fotokopi Surat Kuasa tertanggal 5 November 2018, diberitanda P11;Fotokopi dari fotokopi surat tanggapan hasil audiensi dari Advokat/Penasihat Hukum Dewi Aripurnamawati, SH dan Rekan tgl 29 Juli 2019kepada Kadiv Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Kalbar,diberi tanda P12;Fotokopi KWITANSI

Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barattentang Penyaluran Dana Program Kemitraan NomorPER/01/0122009 Nomor : PKS/118/DIR/122009 tanggal 15 Desember2009 (stempel basah);ee Surat Bupati Lima Puluh Kota tentang rencana audiensi tentangprogram kemitraan nomor : 977/Kop./VV/2009 tanggal 25 Juni 2009(stempel basah);Hal. 23 dari 120 hal. Put.

Jamsostek no :689/Diskop/IV/2009 tanggal 30 April 2009 (stempel basah);Rencana audiensi no : B/4890/062009 tanggal 10 Juni 2009 (fotocopy);Notulen rapat konsultasi tanggal 24 Juni 2009 dengan daftar hadirnya(foto copy);Surat Bupati Lima Puluh Kota mengenai rencana audiensi programkemitraan no : 977/Kop.V/VV/2009 tanggal 25 Juni 2009 dengan laporankronologis (foto copy);Audiensi no : B/6835/082009 tanggal 7 Agustus 2009 (foto copy);Notulen rapat tanggal 11 Agustus 2009 dengan daftar hadirnya (fotocopy

Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barattentang Penyaluran Dana Program Kemitraan NomorPER/01/0122009 Nomor : PKS/118/DIR/122009 tanggal 15 Desember2009 (stempel basah);Surat Bupati Lima Puluh Kota tentang rencana audiensi tentangprogram kemitraan nomor : 977/Kop./VV/2009 tanggal 25 Juni 2009(stempel basah);Notulen rapat pembahasana kendala kerjasama penyaluran programkemitraan beserta daftar hadir rapat tanggal 3 Agustus 2010 (fotocopy);Dana kemitraan PT.

Jamsostek no689/Diskop/IV/2009 tanggal 30 April 2009 (stempel basah);Rencana audiensi no : B/4890/062009 tanggal 10 Juni 2009 (fotocopy);Notulen rapat konsultasi tanggal 24 Juni 2009 dengan daftar hadirnya(foto copy);Surat Bupati Lima Puluh Kota mengenai rencana audiensi programkemitraan no : 977/Kop.V/VV2009 tanggal 25 Juni 2009 dengan laporankronologis (foto copy);Audiensi no : B/6835/082009 tanggal 7 Agustus 2009 (foto copy);Notulen rapat tanggal 11 Agustus 2009 dengan daftar hadirnya (fotocopy

Permohonan Audiensi Bupati Lima Puluh Kota Nomor : B/320/052009tanggal 27 Mei 2009; ( stempel basah ) ;2. Dukungan Pemberian Bantuan Pinjaman Kemitraan Peternak AyamPetelur Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor : B/1466/072009 tanggal01 Juli 2009 (foto copy);3. Daftar Hadir Rapat Pertemuan dengan Bupati Lima Puluh Kota tanggal11 Agustus 2009 (foto copy);4. Persiapan Penyaluran Pinjaman Program Kemitraan nomorB/7005/082009 tanggal 14 Agustus 2009 (foto copy);5.

Bahwa pada Bulan Juli 2015 PENGGUGAT diundang ke TERGUGATuntuk melakukan audiensi dengan lbu DR.

Yuni Poerwanti selaku DeputiBidang Pemberdayaan Pemuda Kemenpora RI beserta beberapa orangPanitia Peringatan Hari Sumpah Pemuda Nasional 2015 Kemenpora RI.PENGGUGAT diberi kesempatan untuk memaparkan program acarayang diajukan PENGGUGAT.Bahwa Hasil dari audiensi tersebut adalah :1) Disampaikan kepada PENGGUGAT bahwa peringatan HariSumpah Pemuda Nasional 2015 dipusatkan di Kepulauan Riau,karena Peringatan Hari Sumpah Pemuda Nasional 2014 sudahdipusatkan di Prambanan Daerah lstimewa Yogyakarta.2) Program

Namun hingga saat ini belum ada itikad baik dari pihakKemenpora RI untuk melakukan pembayaran kepada PENGGUGAT.21.Bahwa Kuasa Hukum PENGGUGAT juga telah melakukan Audiensi keKemenpora RI dan bertemu dengan bapak Zaenul Munasichin selakustaff Knusus Menpora RI, Bapak Sutrija (Jaja), lou Siti Fasiah Esi (Eci)dan Bapak Ponijan selaku Asisten Deputi Il Kemenpora RI, namun dalamaudiensi tersebut belum ada itikad baik dari Kemenpora RI untukmenyelesaikan kewajiban kepada PENGGUGAT.

Rocked The World" Bukti P9Foto copy Laporan Kegiatan "Spirit of Prambanan RockedThe World" tanggal 15 November 2015 Bukti P10Foto copy Kliping Berita Spirit Of Prambanan tanggal 15Novemeber 2015 Bukti P11Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Nomor : 191/GCASP/IIV2016 tanggal 29 Maret 2016 tentang PermohonanPembayaran Acara "Spiritof Prambanan Rocked The World" Bukti P12 Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Nomor: 15 02/SP/RS/II72017 tentang Permohonan Audiensi tanggal 13Febuari 2017 BuktiP13 : Foto

Saksi memberikanketerangan pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa saksi hadir audiensi di Kantor DPRD Kabupaten Sumbawa, saksimewakili sebagai tokoh masyarakat Desa Tepal. Audiensi dilakukan padatanggal 30 Mei 2017;Bahwa sepengetahuan saksi yang hadir audiensi di Kantor DPRD KabupatenSumbawa yaitu Kepala Bagian Hukum Kabupaten Sumbawa bernama IKetut Sumadi Arta, S.H., Camat Batulanteh, perwakilan dari InspektoratKabupaten Sumbawa, Para Penggugat, perwakilan dari DPMD, dan mantanPlt.

Kepala Desa Tepal;Bahwa sepengetahuan saksi hasil dari audiensi adalah: 1.) menurut KepalaDesa Tepal tetap pada keputusannya, Surat Keputusan PemberhentianPerangkat Desa tidak mau ditarik, 2.) menurut Kepala Bagian HukumKabupaten Sumbawa, Surat Keputusan Kepala Desa yang dibuat olehKepala Desa Tepal ada cacatnya karena tidak mengakomodir keinginan darimasyarakat Desa Tepal sehingga terbit surat Keputusan yang isinyaHalaman 23 dari 55 Halaman Putusan No.152/G/2017/PTUN.MTRmemberhentikan Para Penggugat

sebagai Perangkat Desa Tepal, 3.)menurut BPMD, BPMD memberikan surat perintah untuk mencabut suratkeputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tepal melalui CamatBatulanteh, alasan apa yang digunakan Kepala Desa Tepal memberhentikanPara Perangkat Desa tersebut;Bahwa sepengetahuan saksi, tujuan dilakukannya hearing/audiensi diKantor DPRD Kabupaten Sumbawa yakni ingin mengklarifikasipermasalahan di Desa Tepal dan mencari jalan keluar/solusi ataspermasalahan tersebut;Bahwa sepengetahuan saksi, janji

DesaTepal; Bahwa sepengetahuan saksi, Kepala Desa Tepal pernah berkonsultasidengan saksi mengenai masalah pemberhentian Perangkat Desa Tepal; Bahwa sepengetahuan saksi, Kepala Desa Tepal memberhentikanPerangkat Desa Tepal karena tidak pernah masuk kantor;Halaman 29 dari 55 Halaman Putusan No.152/G/2017/PTUN.MTRBahwa sepengetahuan saksi, Kepala Desa Tepal menyatakan akanmelakukan perubahan dan pembaharuan kinerja untuk pelayanan kepadamasyarakat di Desa Tepal;Bahwa saksi mengetahui dan menghadiri audiensi

Undangan Nomor. 005/2028/DPRD/VIII/2008 tanggal 20 Agustus 2008, akan tetapi yang diundang tidak hadir tanpaalasan yang jelas (terlampir BP11) ;Bahwa Panitia Hak Angket kembali melakukan pemanggilan terhadapWalikota Pematang Siantar, dengan surat panggilan Nomor. 005/2035/DPRD/VIII/2008tanggal 22 Agustus 2008, akan tetapi Walikota Pematang Siantar juga tidak hadir denganalasan yang tidak jelas (terlampir BP12) ;Bahwa Panitia Hak Angket pada tanggal 19 Agustus 2008 jam 10 Wib diJakarta telah melakukan audiensi

Wib diJakarta telah melakukan audiensi dengan Menteri Dalam Negeri RI sehubungan denganKeputusan KPPU Nomor. 06/KPPUL/2006 sesuai dengan surat Nomor. 005/1469/DPRD/VIII/2008 tanggal 13 Agustus 2008 (terlampir BP15) ;Bahwa Panitia Hak Angket pada tanggal 21 Agustus 2008 jam 14.

Wib diMedan telah melakukan audiensi dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utarasehubungan dengan Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor.06/KPPUL/2006 sesuai dengan surat Nomor. 005/2004/DPRD/VIII/2008 tanggal 14Hal. 4 dari 17 hal. Put. No. 01 PK/PKHS/2009.Agustus 2008 (terlampir BP16) ;Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2008 sekitar jam 14."

Sosialisasi Kegiatan GCDT 2015YPDT Mengajak Gerejagereja Anggota PGI Ikut GCDT 2015Gereja berpotensi mengajak umatnya terlibat dalam suatu gerakan.Menyadari hal tersebut YPDT mengadakan audiensi dengan MajelisPekerja Harian Persekutuan Gerejagereja di Indonesia (MPH PGI)pada 12 Oktober 2015 di Kantor PGI, Grha Oikoumene, JalanSalemba Raya 10, Jakarta Pusat. Rombongan dari YPDT dipimpinoleh Ketua Umum, Drs. Maruap Siahaan, MBA.

Selain itu uskupmendoakan persiapan panitia agar program berjalan dengan baikdan lancar.Camat Baktiraja, Humbang Hasundutan, Siap MensosialisasikanGCDT 2015Panitia GCDT 2015 Kabupaten Humbang Hasundutan bersamadengan Pengurus YPDT melakukan audiensi dengan CamatBaktiraja pada 15 Oktober 2015.

Audiensi ini bertujuanuntuk mensosialisasikan GCDT 2015 serta meminta dukungan dariBupati Tobasa agar kegiatan GCDT ini dapat berlangsung denganHalaman 34 Putusan Nomor 413/Pdt.G/2017/PN Jkt.Pstbaik dan lancar. Pejabat Bupati Tobasa beserta dengan beberapaSKPD yang hadir sangat antusias dan menyambut baik kegiatanGCDT ini.

Audiensi yang dilakukandi Kantor Telkomsel Medan ini bertujuan untuk mensosialisasikanGCDT serta memastikan persiapan Video Conference yang akandigunakan pada acara GCDT 2015.

Audiensi 30 Januari BUKANAudiensi dengan 2015 KEGIATANMenteri Hukum dan NYATAHAM RI PENGGUGATKARENAPENGGUGATBELUMDIDIRIKAN Halaman 85 Putusan Nomor 413/Pdt.G/2017/PN Jkt.Pst Audiensi dengan 02 April BUKANUskup Agung Medan 2015 KEGIATANdan PGI Wilayah NYATASumatera Utara PENGGUGATKARENAPENGGUGATBELUMDIDIRIKANAudiensi dengan 18 BUKANRektor UKI Februari KEGIATAN2015 NYATAPENGGUGATKARENAPENGGUGATBELUMDIDIRIKANAudiensi informal 13 + Maret BUKANdengan Praeses 2015 KEGIATANHKBP (Huria Kristen NYATABatak

Selain itu, Penggugat bersamasamadengan 14 orang Pegawai Negeri Sipil lainnya yang diberhetikan dengantidak hormat oleh Tergugat juga mengajukan permohonan audiensi kepadaTergugat.

Atas keberatan dan permohonan audiensi tersebut Tergugattelah mengundang Penggugat mengikuti Rapat yang dilaksanakan padatanggal 12 Desember 2018 bertempat di SKB Porsea, akan tetapi dalampertemuan tersebut tidak ada keputusan yang diambil oleh Tergugat ataskeberatan dan permohonan peninjauan kembali atas objek sengketatersebut.

Akan tetapi Tergugathanya mengundang Penggugat untuk melakukan audiensi danmenyarankan kepada Penggugat untuk menempuh upaya hukum kePengadilan Tata Usaha Negara.

Gugatan nyamenyatakan padapokoknya telah mengajukan upaya keberatan melalui surat tertanggal 29 November2018 Perihal Permohonan Peninjauan Kembali Keputusan Bupati Toba SamosirNomor :922 Tahun 2018, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan TindakPidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada HubungannyaDengan Jabatan tertanggal 23 November 2018 atas nama Sabar Siagian, SP, M.Si,NIP. 197112182000031003;Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut ditindak lanjuti oleh Tergugatdengan audiensi

strong>DALAM EKSEPSI:

• Menolak Eksepsi Para Terbanding semula Para Tergugat (Tergugat I , II dan III) seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Terbanding semula Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Terbanding I semula Tergugat I untuk mencabut atau membatalkan rekomendasi Hasil Rapat Kerja Komisi B dalam rangka audiensi

Bahwa kemudian berdasarkan Hasil Rapat Kerja Komisi B dalamrangka audiensi perwakilan warga Keboijo, Peron dan Kebonsari,Kelurahan Petarukan, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang,Halaman 3 Putusan Nomor 213/PDT/2020/PT SMGberkaitan ITR dan Izin Peternakan Ayam. Tertanggal 28 Mei 2019,Tergugat mengeluarkan rekomendasi.10.1.

Bahwa atas kerugian baik berupa hilangnya hak subyektifPenggugat, maka sudah selayaknya untuk bisa dipulinkan denganmenghukum Tergugat untuk mencabut atau membatalkan rekomendasiHasil Rapat Kerja Komisi B dalam rangka audiensi perwakilan wargaKeboijo, Peron dan Kebonsari, Kelurahan Petarukan, KecamatanPetarukan, Kabupaten Pemalang, berkaitan ITR dan Izin PeternakanAyam.

Menghukum Tergugat untuk mencabut atau membatalkan rekomendasiHasil Rapat Kerja Komisi B dalam rangka audiensi perwakilan wargaKeboijo, Peron dan Kebonsari, Kelurahan Petarukan, KecamatanPetarukan, Kabupaten Pemalang, berkaitan ITR dan Izin Peternakan Ayam.Tertanggal 28 Mei 2019, dalam waktu 2 X 24 Jam terhitung sejak putusanperkara a quo berkekuatan hukum tetap, jika Tergugat engganmelakanakan putusan hukum maka demi hukum dinyatakan rekomendasitersebut tidak mempunyai kukuatan hukum dan tidak mempunyai

Surat Rekomendasi dari Tergugat selaku Ketua DPRD Tingkat IIKabupaten Pemalang berdasarkan Hasil Rapat Kerja Komisi B dalamrangka Audiensi perwakilan warga masyarakat Dusun Keboijo, DusunPeron dan Dusun Kebonsari, Kelurahan Petarukan, KecamatanPetarukan, Kabupaten Pemalang berkaitan ITR Pembanding dan IzinPeternakan Ayam Pembanding, tertanggal 28 Mei 2019;3.2. Hasutan / Provokasi Tergugat II dan Tergugat III terhadap wargamasyarakat Dusun Keboijo Kel.

Surat Rekomendasi dari Tergugat selaku Ketua DPRD Tingkat IIKabupaten Pemalang berdasarkan Hasil Rapat Kerja Komisi B dalamrangka Audiensi perwakilan warga masyarakat Dusun Keboijo, DusunPeron dan Dusun Kebonsari, Kelurahan Petarukan, KecamatanPetarukan, Kabupaten Pemalang berkaitan ITR Pembanding dan IzinPeternakan Ayam Pembanding, tertanggal 28 Mei 2019 ;4.4. Hasutan / Provokasi Tergugat II dan Tergugat III terhadap wargamasyarakat Dusun Keboijo Kel.

SusPHI/2018bahwa dalam putusan ini terdapat adanya bukti baru (novum), berupa:1.Surat Permohonan Audiensi Nomor 20/DPW FSPMI/JABAR/II/2013tertanggal 11 Februari 2013;Surat Permohonan Audiensi Nomor 56/DPW FSPMI/JABAR/XII/2013tertanggal 23 Desember 2013;Nota Pemeriksaan Nomor 560/1931/Perlin tertanggal 6 Mei 2014;Surat Permohonan Pengawasan Nomor 08/B/PUKSPEEFSPMI/HDICJR/VIII/2013 tertanggal 25 Agustus 2013;Kemudian Para Pemohon Peninjauan Kembali memohon putusansebagai berikut:1.Menerima Permohonan

100.22.01/2020 tertanggal 23 Desember 2020, bertandaP.7f;Fotokopi Berita acara penyerahan barang dari Uptd PemberdayaanPerempuan Dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Kepada AdikPenggugat, bertanda P.7g;17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.Fotokopi Surat pernyataan Najwa As Syifa Zahra, bertanda P.8a;Fotokopi Surat pernyataan Najwa As Syifa Zahra, bertanda P.8b;Fotokopi Laporan individual hasil pemeriksaan psikologi atas namaNajwa As Syifa Zahra binti Arbain, bertanda P.9;Fotokopi Surat audiensi

untuk Audiensi kepada DPRD Tingkat II KotaSamarinda, bertanda P.10a;Fotokopi Daftar penerima surat tembusan Audiensi, bertanda P.10b;Fotokopi Brosur standar operasional pelayanan UPTD PemberdayaanPerempuan Dan Perlindungan Anak Kota Samarinda, bertanda P.10c;Fotokopi Keterangan perceraian penggugat dengan (alm) Arbain binUdin dikeluarkan di Wellington New Zealand pada 26 Januari 2018,bertanda P.11a;Fotokopi Sertifikat Menikah penggugat dengan Russel Gavin Cruch,bertanda P.11b;Fotokopi Surat Pernyataan