Dengan tetapmelakukannya pelantikan tersebut sudah jelas Bupati Sumenep(Tergugat) dalam hal ini telah melakukan "penyalahgunaanwewenang" (detournement de pouvoir).

menerapkan hukum, dantidak bertentangan dengan kenyataan serta mempertimbangkan secarautuh dan benar bukti P.18 yang sama dengan bukti 1.4, tentunya MajelisHakim Tinggi pertimbangan hukumnya akan berkesimpulan bahwa Termohon Peninjauan Kembali telah melanggar ketentuan PERBUPSumenep No. 01 Tahun 2013 Bab.Vill Pasal 53 ayat (2), karenaTermohon Peninjauan Kembali telah melanggar Asas Larangan bertindaksewenangwenang dan dalam hal ini Termohon Peninjauan Kembalitelah melakukan penyalahgunaan wewenang (detournement

Bahwa oleh karena dalam hal ini Senat Universitas Darul Ulum Jombangdalam tindakan hukumnya adalah : tidak mempunyai kewenangan (atributie) untuk memilih danmenetapkan, sehingga tindakannya adalah tanpa didasariHalaman 16 dari 43 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2018/PN Jbgkewenangan, bahkan merupakan suatu bentuk detournement depouvoir (penyalahgunaan wewenang); Diangkat bukan oleh Rektor berdasarkan Surat Keputusan Rektor, akantetap!

2014, untukmengangkat dan menerbitkan Surat Keputusan Rektor tentangPengangkatan Senat Universitas; mendalihkan pada tanggal : 12 Maret 2018, telah mengadakan rapat,yang kemudian diralatnya menjadi telah mengadakanpembicaraan/musyawarah, serta mendalinkan telah mendapatkanrekomendasi dari Tergugat untuk menduduki Jabatan Rektor, padahalfaktanya tidak pernah ada rekomendasi dari Tergugat kepadaPenggugat; sebagai Ketua Senat telan melakukan tindakan yang melampaui bataskewenangannya, bahkan termasuk detournement

.3., huruf : 1.1), yakni melakukan pemilinan bukanmelakukan seleksi; larangan menjabat lebih dari 2 (dua) dua kali masa jabatan berturutturut, sebagaimana diatur dalam ketentuan Statuta Pasal 18 ayat (8).Penggugat sudah pernah menjabat selama 5 (lima) periode, denganrincian sejak : tahun : 1998 2000, tahun : 2000 2004,tahun : 2004 2008, tahun : 2008 2010, tahun : 2014 2018;Maka, perbuatan Tergugat tersebut tidak termasuk tindakan sewenangwenang (willekeur) penguasa maupun penyalahgunaan wewenang(detournement

MUDJIB MUSTAIN, SH.MSi (Penggugat) untuk diangkat sebagai Rektor Universitas Darul Ulummasa bakti 20182022 ;Menimbang bahwa Tergugat mendalilkan bahwa usulansebagaimana dalam bukti P.17 tersebut adalah detournement de pouvoir yaitu telah melampaui kewenangan Penggugat, dengan alasan bahwakewenangan yang diberikan kepada Penggugat adalah kewenangandelegatie bukan kewenangan atributie, sehingga Penggugat telahmelakukan pemilihan dan memilih dirinya sendiri untuk menduduki jabatanrektor ;Menimbang bahwa

Dalam hal ini penetapan didasari lokasi pemasangan tidaksesual dengan nilai strategis estetika keindahan, keamanan, ketertibanterkandung didalamnya detournement de pouvoir dikendalikan pihak pesaingbisnis dibidang periklanan sehingga merugikan Penggugat.

Halmana sebagaimana point tersebut di atas terdapat unsur kuat ataumotivasi Tergugat melakukan detournement de pouvoir. Seyogyanya denganalasan dalam tanda kutip lokasi pemasangan tidak sesuai dengan nilaiStrategis estetika keindahan, keamanan, ketertiban pertanyaannyamengapa Penggugat sejak awal tidak dilarang ? Mengapa tempat tersebutsering dipergunakan oleh Pemerintah Kota ketika menerima tamu Menteridan bahkan Presiden dipasang spanduk ?

Putusan pengadilan ini sangat berpengaruh untukkonsep detournement de pouvoir dalam hukum administrasi Perancis.... bahwa detourne adalah menyimpang, berputar, tidak langsung,mengambil jalan yang menyimpang untuk mencapai tujuan.Detournement adalah menyimpang, pembelokan, penyelewengan,penggelapan. Pouvoir adalah kemampuan, kekuasaan menuruthukum.

Majalah Konstitusi, Kamus Hukum Detournement de Pouvoir,http://konstitusiwebjan13.blogspot.co.id/2013/04/kamushukum.html.Justru tempat yang jadikan sasaran oleh Tergugat adalah tempat yangprimadona dari aspek reklame yang diincar pihak lain.PETITUM Bahwa berdasarkan dasar dan alasan gugatan sebagaimanatelah Penggugat uraikan di atas, maka dengan ini Penggugat mohonHalaman 23 dari 61 hal. Put.

Gugatan kabur (obscuur libel) ; "=1.1.1.Bahwa oleh karena yang menjadi obyek dalam gugatan Tata Usahaadalah Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara, makaposita gugatan Penggugat seharusnya menguraikan tentang bentukbentuk perbuatan yang menyalahgunakan kewenangan(detournement de pouvoir), melawan hukum oleh pejabat(onrechtmatig overheidsdaad), perobuatan yang tanpa kewenangan(onbevoegd) dan perbuatan sewenangwenang (willekeur) yang13dilakukan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara (in

Desa Bilangan, memberhentikan dengan HormatPerangkat Desa dari Jabatan sebagai Kepala Dusun Ares Tengah, Desa Bilangan,atas nama Masnayo, tertanggal 21 April 2020 ;Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa berupa Surat KeputusanPemberhentian Penggugat tanpa membaca dan memperhatikan serta memahamisecara hatihati, cermat dan teliti kKetentuanketentuan Peraturan perundangundangan yang berlaku adalah merupakan tindakan yang melanggar hukum yangberlaku, melampaui kKewenangan yang ada padanya (detournement

Timah, Tok) bukan untuk kepentinganumum, adalah merupakan pelanggaran terhadap Azas Tidak Mencampuradukkan Kewenangan atau Penyalahgunaan Kewenangan(detournement de pouvoir) sebab wewenang yang diberikan olehPeraturan Perundanganundangan selalu untuk kepentingan umum,bukan untuk kepentingan pribadi (PT.

001.021/PS/2005, tanggal 16 Mei 2005 s/d tanggal 10 Oktober2006 (sampai dengan memori kasasi didaftarkan di Pengadilan TataUsaha Negara Jakarta Pusat) lebih kurang 18 bulan atau 540 hariticlak ada jawaban clan tinclak lanjut dari Tergugat clan Tergugat Ilyang berwenang untuk menjawab atau meninclak lanjuti SuratKopertis Wil NAD/Sumut No. 164/ 001.021/PS/2005; Tergugat Ifferbanding I/Termohon Kasasi clan Tergugat Il/Terbanding Ilfrermohon Kasasi Il ternyata menyalahgunakanwewenang; Azas larangan Detournement

TerbandingII/ Termohon Kasasi II menyalahgunakan wewenang :Surat Kopertis No. 164/001.021/PS/2005, tanggal 16 Mei 2005sampai dengan 10 Oktober 2006 (memori kasasi ini didaftarkan diPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ticlak ada jawaban maupuntindak lanjut dari yang berwenang dalam hal ini Tergugat I/TerbandingIffermohon Kasasi dan Tergugat II/Terbanding II/Termohon Kasasi IIternyata menyalah gunakan wewenang adalah tinclakan melawanhukum tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan (azaslarangan Detournement

Kepala KantorRegional II BKN di Surabaya ( TergugatIl) j ++ ++ 2 e Bahwa menurut Penggugat/Pembanding, selainpelanggaran peraturan perundangundangan Tergugat dan Tergugat II juga melakukan pelanggaranterhadap AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baikkhususnya Asas Kepastian Hukum, Asas BertindakCermat, Asas Motivasi, Asas Detournement dePouvoir, Asas Willekeur, Asas Kepercayaan danAsas Meniadakan akibat keputusan yangbatal. : eee eeeMenimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat /Terbanding, Tergugat

menetapkan sanksimaupun perintah untuk atas nama Tergugat.Dengan demikian, KTUN Obyek Sengketa IImerupakan suatu) KTUN yang mengandung cacathukum karena dikeluarkan dan/atau ditandanganioleh pejabat yang tidak berwenangHalaman 45 dari 153 halaman, Putusan Nomor 14/G/2011/PTUN JKT46( onbevoegheid ) namun semata mata merupakansuatu) tindakan sewenang wenang (wi//ekeur )dari pejabat tata usaha negara sehingga tidakmempunyai kekuatan mengikat secara hukum ;Tergugat Telah Melakukan Penyalahgunaan Wewenang(Detournement

d Pouvoir) Karena Menerbitkan KTUNObyek Sengketa dan KTUN Obyek Sengketa II YangSalah Baik Dari Segi Kewenangan Maupun Substansi.Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas,maka Tergugat telah melakukan suatupenyalahgunaan wewenang(detournement dpouvoir ) yang sangat merugikanPenggugat.

Hadjon, S.H., Halaman 257) ;Bahwa dengan bestuurdwang dengan bentuk pengenaansanksi perintah melakukan tindakantertentu = dan tidakdiperkenankannya Penggugat untuk menandatanganikontrak pengelolaan dana (Discretionary Fund)baru. baik dalam bentuk kontrak investasikolektif maupun kontrak pengelolaanportofolio efek untuk kepentingan nasabahsecara individual tersebut, maka Tergugattelah melakukan suatu penyalahgunaan kewenangan( detournement dpouvoir) dimana pengenaansanksi tersebut tidak sesuai dengan

, kepentingan Penggugat sangat dirugikan karena tidak lagidapat menjalankan perannya sebagai kepala rumah tangga denganmemberikan nafkah kepada keluarga yang menjadi kewajibannya ;Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 197 K/TUN/2015d) Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan' oleh Tergugattersebut, Penggugat merasa diperlakukan tidak adil dan sewenangwenang karena Tergugat menggunakan wewenang yang dimilikinyauntuk tujuan yang berbeda dari yang ditetapkan oleh peraturanperundang undangan (detournement

pada halaman 3, kami menyatakanmenolak seluruhnya karena : 3..a Bahwa Tergugat selaku Instansi Pemerintah yang melaksanakan tugastugas dibidang pertanahan telah melaksanakan Azasazas UmumPemerintahan yang baik, (Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur),yaitu azas kecermatan formal dan materil, kepastian hukum formil danmateril, tertib penyelenggaraan Negara, keterbukaan, proporsionalitas,profesionalitas, akuntabilitas, kepercayaan, persamaanperlakuan,pertimbangan yang cukup memadai, larangan Detournement

deProsedure dan larangan Detournement de Pa Pouvoir ; 3..b Bahwa pada prinsipnya Tergugat sebagai lembaga pelayanan tetap siapuntuk melayani permohonan hak atas tanah yang diajukan oleh setiappemohon sesuai prosedur dan ketentuan peraturan yang berlaku, denganberpegang teguh pada sumpah janji sebagai seorang Pegawai NegeriSipil yang telah dipercayakan oleh Negara/Pemerintah RepublikIndonesia ; 4.Terhadap dalil gugatan Penggugat butir 8) pada halaman 3, kami menyatakanmenolak seluruhnya karena :

menyatakanmenolak seluruhnya karena : JaBahwa Tergugat selaku Instansi Pemerintah yang melaksanakan tugastugasdibidang pertanahan telah melaksanakan Azasazas Umum Pemerintahan yang baik,(Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur), yaitu azas kecermatan formal danmateril, kepastian hukum formil dan materil, tertib penyelenggaraan Negara,keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, kepercayaan,persamaan perlakuan, pertimbangan yang cukup memadai, laranganDetournement de Prosedure dan larangan Detournement

kedua amar putusantersebut diatas tidak mencerminkan rasa keadilan serta tidakmempertimbangkan buktibukti maupun keterangan saksisaksi yangdiajukan Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pembanding/ Penggugat,sehingga melahirkan suatu keputusan yang tidak mencerminkan azaskeadilan dan nyatanyata Majelis Hakim Pokok Perkara Pada PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Jakarta maupun Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta telah melakukan perbuatan hukum yang melampaui kewenangandan atau bertindak sewenangwenang (Detournement

Putusan Nomor 90 PK/TUN/2015maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu kePeradilan Umum karena merupakan sengketa Perdata ;Bahwa sengketa aquo bukanlah sengketa perdata melainkan sengketaTUN, dimana Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding/Tergugattelah melakukan perbuatan hukum yang melampaui kewenangan dan ataubertindak sewenangwenang (detournement de povoir atau wilekeur)didalam penerbitan seritifikat objek sengketa tersebut, sebab seharusnyaapabila Termohon Peninjauan

tercapainya kepastian hukum atas perkara a quo maka DemiHukum perkara a quo haruslah dinyatakan sebagai perkara Tata UsahaNegara dimana Pengadilan Tata Usaha Negara adalah tempatmenyelesaikan perkaranya tersebut.Bahwa Majelis Hakim pada kedua tingkat pengadilan pada tata usahanegara ( Judex Facti ) sama sekali tidak memeriksa pokok perkara dan tidakmempertimbangkan faktafakta hukum dalam persidangan serta telahmelakukan perbuatan melawan hukum yang melampaui kKewenangan danatau bertindak sewenangwenang (detournement

Bahwa menurutkonsep umum= dokirin ilmu hukum, penyalahgunaan kewenangan(detournement de pouvoir) diartikan sebagai menggunakan kewenanganuntuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan tersebut. Berikut inidikutip definisi Konsep hukum penyalangunaan wewenang menurut ahihukum :a. R. Wiyono, SH, dalam bukunya Pembahasan UndangUndangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Ed. Kedua, Cet.

Dalam hal penggunaan wewenang tersebuttidak sesuai dengan tujuan dan maksud pemberian wewenang itu makatelah melakukan penyalahgunaan wewenang (detournement depouvoir).c. S.F. Marbun dan Mohammad Mahfud MD dalam bukunya PokokPokokHukum Administrasi Negara, Ed. Pertama, Cet.

Bila pemerintah menggunakanuang untuk pembinaan olah raga yang diambil dari anggaran yangsebenarnya diberikan untuk pembinaan KUD maka tindakan pemerintahitu termasuk detournement de pouvoir.d. Philipus M. Hadjon, et.

Pemohon Kasasi keberatan atas kekeliruan judex facti yang mencampuradukan konsep tugas dengan konsep kewenangan, sehingga cacatprosedur administrasi (maladministration) disamakan denganpenyalahgunaan wewenang (detournement de pouvoir). Hal ini terlinat dalampertimbangan putusan judex facti yang kami kutip sebagai berikut :Hal. 36 dari 48 hal. Put. No.16 K/Pid.Sus/2010Kewenangan hanyalah dimiliki oleh subjek hukum orang pribadi dan tidakuntuk badan atau korporasi.

Melanggar Larangan Detournement de pouvoir; Bahwa TERGUGAT dengan tidak menerbitkan NIP CPNS PemerintahDaerah Provinsi Papua atas nama PENGGUGAT yang telah lolos seleksipenerimaan PNS dan telah ada dasar hukum berupa putusan pengadilandalam perkara di PTUN dan telah ada dasar hukum berupa putusanpengadilan dalam perkara di PTUN dengan nomor 31/G.TUN/2012/PTUN.JPR putusan tanggal 6 Maret 2013 jo putusan PTTUN nomor 67/B/2013/PTTUN Mks tanggal 11 Juli 2013 jo putusan MARI nomor 506 K/Tata Usaha Negara

Pemahaman ini sangat penting bagi semua komponen yang terlibat dalamsistem peradilan pidana agar dalam benaknya tidak hanya bersemayam pikiranpikiran untuk selalu ingin memenjarakan setiap kasus korupsi yang sampai dalampersidangan peradilan pidana ;Bahwa menurut saksi ahli, dalam kerangka Hukum Administrasi Negara, parameteryang membatasi gerak bebas kewenangan Aparatur Negara (discretionary power)adalah detournement de pouvoir (penyalahgunaan wewenang) dan abus de droit(sewenangwenang).

Seperti pengertian menyalahgunakan kewenangan dalam Hukum Pidanayang diambil dari pengertian detournement de pouvoir dalam Hukum Administrasi,yakni: menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannyawewenang tersebut. Sedangkan pengertian sifat melawanhukum (wederrechtelijkheid) tidak diambil dari bidang ilmu hukum lainnyasebagaimana pendapat Prof. D.

Pengertian menyalahgunakan kewenangan dalam Hukum Pidana diambildari pengertian detournement de pouvoir dalam Hukum Administrasi, yakni:menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenangtersebut ;Saksi ahli menyatakan bahwa, yang dimaksud dengan jabatan umum dalam UndangUndang Tipikor tidak ada penjelasan yang secara jelas dapat memberikan gambaransecara lengkap.

Administrasinegara dapat terhindar dari perbuatan onrechtmatige daad, detournement de pouvoir, abus de darioit, dan ultravires; Bagi masyarakat, sebagai pencari keadilan, asasasas umum pemerintahan yang baik dapat digunakan sebagai dasar gugatan. Bagihakim Tata Usaha Negara, dapat digunakan segabai alat mengujidan membatalkan keputusan yang dikeluarkan pejabat Tata UsahaNegara.

sebagai asasasas yang hidup, digali dan dikembangkan oleh hakim; Sebagai hukum tidak tertulis, arti yang tepat untuk asasasas umumpemerintahan yang baik bagi tiap keadaan tersendiri, tidak selaludapat dijabarkan dengan teliti; Paling sedikit ada 7 asasasas umum pemerintahan yang baik yangsudah memiliki tempat yang jelas di Belanda: Asas persamaan, asaskepercayaan, asas kepastian hukum, asas kecermatan, asas pemHalaman 20 dari 72 halaman Putusan Nomor: 65/G/2018/PTUN.Mks.berian alasan, larangan detournement

PERBUATAN (DAAD) TERSEBUT MELAMPAUI KEWENANGAN(DETOURNEMENT DE POUVOIR).12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3)' UUD 1945, Negara Indonesiaadalah Negara Hukum. Bahwa sebagai Negara Hukum segala aspekkehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraantermasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengansistem hukum nasional.

Kemudian memberikanpengertian mengenai detournementde pouvoir yaitu :Jika tindakannya itu melampaui wewenang yang diberikan kepadanyaoleh undangundang, yang berarti bahwa Pemerintah telah melampaulbatas kekuasaannya, inilah yang disebut detournement de pouvoirdan dianggap sebagai tindakan yang melawan hukum.18.Bahwa selanjutnya Prof. Dr.

Menyatakan secara hukum bahwa tindakan PARA TERGUGAT yang telahsecara nyata Melampaui Kewenangannya (Detournement de Pouvoir) telahmenimbulkan kerugian terhadap PENGGUGAT baik kerugian materiil dan atauimmateriil yang jika diperhitungkan dengan rinci adalah sebagai berikut :a.

Kemudian memberikanpengertian mengenai detournement de pouvoir yaitu :Halaman 125 dari 219 Putusan nomor 378/Pdt.G/2017/PN Smg.Jika tindakannya itu melampaui wewenang yang diberikan kepadanyaoleh undangundang, yang berarti bahwa Pemerintah telah melampauibatas kekuasaannya, inilah yang disebut detournement de pouvoirdan dianggap sebagai tindakan yang melawan hukum.39.Bahwa selanjutnya Prof. Dr.

Menyatakan secara hukum bahwa tindakan PARA TERGUGAT yang telahsecara nyata Melampaui Kewenangannya (Detournement de Pouvoir) telahmenimbulkan kerugian terhadap PENGGUGAT baik kerugian materiil dan atauimmateriil yang jika diperhitungkan dengan rinci adalah sebagai berikut :a. Kerugian Materiil berupa:1.

dapat direhabilitasi padakedudukan yang sebenarnya sebagai Guru di SMU Negeri Jakarta Pusatdengan penyesuaian Pangkat/Golongan yang sesuai dengan ljazah sarjanayang mulai diberlakukan pada Tahun 1988 sesuai dengan usulan Kepsek No.068/101.1/SMA.01.C/1988 (bukti P3) ;Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Tergugat danTergugat Il telah melakukan kekeliruan dengan melakukan tindakan yangbertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, melawanhukum, penyalahgunaan wewenang yang ada (Detournement

Putusan No. 524/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.19,20.21.2ddualisme, sehingga kesimpulan Tergugat terhadap adanya perselisihan dan menolakmengesahkan perubahan pengurus oleh Tergugat merupakan tindakan melawanhukum oleh penguasa (Detournement Ou Dovouir) dan melampauikewenangannya ;Bahwa dengan demikian, penafsiran Pasal 24 UU Partai Politik dimaksud, adalahterhadap legitimasi terhadap 2 (dua) atau lebih hasil rapat tertinggi partai politik halmana dalam Anggaran Dasar PKD Indonesia adalah Musyawarah Nasional

SelanjutnyaDPP PKD Indonesia itulah yang akan memimpin PKD Indonesiaselanjutnya, termasuk yang berwenang bertindak untuk dan atas namaPKD Indonesia baik di dalam maupun di luar Pengadilan, dan bukan DPPPKD yang lain.BANTAHAN MENGENAI TTINDAKAN MELAWAN HUKUM OLEHPENGUASA (DETOURNEMENT DE POUVOIR/ONRECHTMATIGE OVERHEIDSDAAD), DAN PERBUATANSEWENANGWENANG (WILLEKEUR).Bahwa sesuai dengan maksud permohonan intervensi oleh Tergugat IIdalam perkara ini, yaitu selain untuk membela dan mempertahankankepentingannya

2010, tetapi juga untuk mendukung dan memperkuat kedudukanhukum Tergugat dalam perkara ini, maka dengan tidak bermaksud untukmencampuri jawaban/tanggapan Tergugat mengenai hal diatas,Tergugat II juga merasa perlu menanggapi mengenai tuduhan tindakanmelawan hukum atau perbuatan sewenangwenang kepada Tergugat olehPenggugat dalam perkara ini.Bahwa dalam gugatannya, Penggugat menuduh Kementerian Hukum danHAM telah melakukan 2 (dua) perbuatan sekaligus, yaitu : perbuatanmelawan hukum oleh penguasa (Detournement

Kedua peristilahantersebut merupakan terminologi hukum yang lebih dekat ke aspekHukum Administrasi Negara, yang artinya kurang lebih sebagai berikut :Perbuatan melawan hukum oleh penguasa atau bisa juga disebut :penyalahgunaan wewenang/jabatan (Detournement De Pouvoir /Onrechtmatige Overheidsdaad), terjadi bilamana suatu wewenangoleh Pejabat Administrasi Negara yang bersangkutan, dipergunakanuntuk tujuan yang bertentangan dengan atau menyimpang dari padaapa yang dimaksudkan atau yang dituju oleh

Disamping unsurunsur tersebut diatas, tentu sajaharusditambahkan dengan unsur bahwa pelakunya penguasa atau pejabatnegara untuk dapat menjangkau unsur perbuatan melawan hukum olehPenguasa (Detournement De Pouvoir/ Onrechtmatige Overheidsdaad).Bahwa melihat unsurunsur perbuatan melawan hukum sebagaimanadimaksud butir 11.3 dan 11.4 tersebut diatas, maka pertanyaan pokoknyakemudian adalah : apakah benar Tergugat I telah terbukti melakukantindakan melawan hukum oleh penguasa (Detournement de Pouvoir/

Humbang Hasundutan Nomor:03/PS/PWSL.HBH.02.13/XI/2015)Halaman 8dari 82 Putusan No. 18/G/PILKADA/2015/PTTUNMDNNomor Urut5 : HARRY MARBUNMOMENTO SIHOMBING(PARTAI GOLKAR, berdasarkan Putusan PT.TUN Medan Nomor: 10/G/PILKADA/2015/PT.TUNMDN)Menyatakan menolak permohonan PENGGUGAT untuk seluruhnya;Adapun gugatan ini diajukan dengan alasanalasan sebagai berikut:1,Bahwa perlindungan hukum kepada Rakyat terhadap penyalahahgunaaankewenangan (detournement de pouvoir) dan tindakan sewenangwenang (abusde pouvoir

yang berimplikasi langsung pada pihak yangmerasakan dampak dari kewenangan tersebut.Halaman 9dari 82 Putusan No. 18/G/PILKADA/2015/PTTUNMDNBahwa melihat lebih spesifik, Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu padahakikatnya lahir akibat banyaknya persoalan sengketa tata usaha negara dalampelaksanaan pemilihan umum di Indonesia lebih rinci dalam PelaksanaanPemilihan Umum Anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota tidak terlepas dari penggunaan kewenangan yang tidak sebagaimanamestinya (detournement

Menghukum TERGUGAT/KPU HumbangHasundutanuntukmembayarbiayabiayaperkara.Bahwa perlindungan hukum kepada Rakyat terhadap penyalahahgunaaankewenangan (detournement de pouvoir) dan tindakan sewenangwenang (abus depouvoir) merupakan suatu gejala yang melekat terhadap kewenangan yang dimilikioleh penyelenggara kekuasaan badan atau pejabat tata usaha negara dimana haltersebut merupakan suatu ciri dari kekuasaan.Bahwa tidak imbangnya kedudukan hukum antara Rakyat dan penyelenggarakekuasaan badan atau pejabat

yangberimplikasi langsung pada pihak yang merasakan dampak dari kewenangantersebut;Halaman 26dari 82 Putusan No. 18/G/PILKADA/2015/PTTUNMDNBahwa melihat lebih spesifik, Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu padahakikatnya lahir akibat banyaknya persoalan sengketa tata usaha negara dalampelaksanaan pemilihan umum di Indonesia lebih rinci dalam Pelaksanaan PemilihanUmum Anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota tidak terlepasdari penggunaan kewenangan yang tidak sebagaimana mestinya (detournement