• AdatNagar) Jaho yang hasilnya adalah yang berhak menggarap sawah adalahpihak Dt Barbangso;Bahwa setahu Saksi permasalahan ini diselesaikan di KAN (Kerapatan AdatNagan) kirakira 1 (Satu) tahun yang lalu;Bahwa sebelum diputuskan oleh KAN (Kerapatan Adat Nagari), penyelesaianada dilakukan di Nagari yang hasilnya adalah dalam menggarap sawah dicaripihak yang netral:Bahwa yang mencarni pihak yang netral tersebut adalah pihak Nagar, namunsetelah 1 (Satu) kali garap, pihak Tergugat mengambil lagi sawah

  saksi hadir sebagai pendengar di mesjid sewaktu putusan KAN(Kerapatan Adat Nagari) di bacakan;Bahwa proses perdamaian adat adalah dengan cara semua penghulusebanyak 26 (dua puluh enam) orang ditanya pendapatnya satu persatu olehKetua KAN (Kerapatan Adat Nagar);Bahwa hasil keputusan KAN (Kerapatan Adat Nagar) adalah yang berhak atassawah objek perkara adalah kaum Dt Barbangso, kemudian Ketua KAN(Kerapatan Adat Nagari) menyatakan bahwa pihak Dt Mangkudun SurauKarikia tidak mau menerima keputusan KAN

  (Kerapatan Adat Nagari) danHalaman 36 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2015/PN Pdp.mereka mau agar Ketua KAN (Kerapatan Adat Nagari) dan Wali Nagardisumpah;Bahwa orangorang yang hadir saat itu ada yang berbeda pendapat sebanyak2 (dua) atau 3 (tiga) orang yang menyatakan bahwa masalah ini dibicarakanlagi secara kekeluargaan;Bahwa setahu saksi putusan KAN (Kerapatan Adat Nagari) tidak terlaksanakarena si Naih tidak mau menerima putusan KAN (Kerapatan Adat Nagari) dansetelah itu baru diteruskan

  Sinaro Nan Putiah);Bahwa yang di bahas di pengadilan adat adalah hasil mediasi di perdamaianadat kemudian sidang adat 2 (dua) kali dan saksi tidak hadir karena saksi tidakberada di kampong;Bahwa saksii tidak tahu hasil putusan KAN (Kerapatan Adat Nagari) dan saksitidak pemah membacanya;Bahwa saksi belum pemah menerima hasil putusan KAN (Kerapatan AdatNagani);Bahwa setelah putusan KAN (Kerapatan Adat Nagari), sawah objek perkaratetap digarap oleh pihak Tergugaty;Bahwa saksi sebagai keamanan di kampong

  Adat Nagari) adalah sebagai anggotaKAN (Kerapatan Adat Nagar);Bahwa saksi ada mendengar rebutribut antara Dt Barbangso dengan DtMangkudun Surau Karikia;Bahwa saksi pernah mendengar masalah ini sampai ke KAN (Kerapatan AdatNagani);Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melapor ke KAN (Kerapatan Adat Nagani);Bahwa saksi tidak pernah ikut rapat di KAN (Kerapatan Adat Nagar)sehubungan dengan perkara ini;Bahwa saksi pernah menjadi saksi 1 (satu) kali tentang batas sepadan dalammasalah ini;Bahwa saksi tidak

• Sedangkan judul suratnya KeputusanKetua Kerapatan Adat Nagari Sungai Patai bukan Keputusan KerapatanAdat Nagari Sungai Patai. Dapat disimpulkan bahwa keputusan tersebuthanyalah dari Ketua dan tidak berdasarkan keputusan dari kerapatan adatdi Nagari Sungai Patai;27.Bahwa dengan demikian jelas A.A. Dt.

  Paduko Besar (Tergugat B) telahmenyalahgunakan wewenangnya selaku Ketua Kerapatan Adat NagariSungai Patai yang membatalkan secara sepihak Surat Keputusan Nomor17/KAN/SP/2016 tertanggal 19Desember 2016 tanpa persetujuan dariseluruh Anggota Kerapatan Adat Nagari Sungai Patai;28.Bahwa berdasarkan uraian Penggugat tersebut diatas, maka SuratKeputusan Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sungai Patai Nomor01/KANSP/I2017 tertanggal 24 Januari 2017 adalah lumpuh dan tidakberharga;29.Bahwa perbuatan Tergugat

  Putusan Nomor 212/PDT/2017/PT PDGAd. 2.Bahwa menilik kKembali kepada gugatan Penggugat/Terbanding, gugatandiajukan oleh Penggugat/Terbanding terhadap Kerapatan Adat Nagari(KAN) Sungai Patai Cq Panitia Penunggakan Gelar atas SuratKeputusan Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sungai Patai Nomor01/KANSP/I2017 tanggal 24 Januari 2017 tentangpencabutan/pembatalan Surat Keputusan Nomor 17/KAN/SP/ 2016tanggal 19 Desember 2016;Bahwa para Penggugat/Terbanding adalah orang Perorangan,sedangkan Kerapatan Adat

  Paduko Besar (tergugat B) menanda tanganiSurat Keputusan Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sungai PataiNomor 01/KANSP/I2017 tanggal 24 Januari 2017 adalah selakuJabatannya sebagai Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sungai Patai.Dimana keputusan tersebut diambil berdasarkan musyawarah danmufakat seluruh anggota Kerapatan Adat Sungai Patai;Maka dari itu tidak tepat/salah Penggugat/Terbanding menggugat A.A.

  Paduko Besar(tergugat B) menanda tangani Surat Keputusan Ketua Kerapatan AdatNagari (KAN) Sungai Patai Nomor 01/KANSP/I2017 tanggal 24 Januari2017 adalah selaku Jabatannya sebagai Ketua Kerapatan Adat NagariHal. 19 dari 23 hal. Putusan Nomor 212/PDT/2017/PT PDG(KAN) Sungai Patai.Dimana keputusan tersebut diambil berdasarkanmusyawarah dan mufakat seluruh anggota Kerapatan Adat Sungai Patai,Maka dari itu tidak tepat/salah Penggugat/Terbanding menggugat A.A.

• Dan kemudian padatanggal 2 Januari 2016 keluar saja Keputusan Kerapatan Adat Nagari Singkarakyang menyatakan Sah Jual Beli antara S.

  dari Kerapatan Adat Nagari Singkarak yang menyatakan sahualbeli antara S.

  Tanoa diketahui oleh Bapaknya Desi Nelfia ( H.Bujang Bingkai )dan pihak pembeli (Buyung Apuk / Ayah Ematun );Pengambilan Keputusan Kerapatan Adat Nagari Singkarak;Pada posita 22 dan 23 para penggugat menyatakan keputusanKerapatan Adat Nagari Singkarak Nomor 15/ KAasSKA/X/2015 tanggal 20Oktober harus dinyatakan Batal dan tidak Sah. Karena bertentangan denganfungsi Kerapatan Adat Nagari yang seharusnya mengeluarkan keputusanperdamaian.

  Bingkai dan Buyung Apuk (Pihak penggadai );Tidak benar, Kerapatan Adat Nagari Singkarak hanya meminta keterangantanopa meminta buktioukti tentang objek perkara.

  Bujang Bingkai;Kerapatan Adat Nagari melakukan upaya damai dengan cara, areal pondasirumah yang dibuat oleh penggugat itu untuk 1 ( Satu ) perumahan diukurpanjang dan lebar dinilai dengan 10 ( Sepuluh ) Emas. Upaya ini ditolak olehpenggugat 2 dan 3;Keputusan Kerapatan Adat Nagani : Surat jual beli sawah tersebut Sah dan telah sesuai menurut Adat; Martias Cs ( Paman Ematun ) atau tergugat 2 dan 3 Buyung Apuk, Yusnimenyerahkan Emas 10 ( Sepuluh ) kepada H.

• Surat Penetapan Kerapatan Adat Nagari Pauh V tertanggal 10 April 2000nomor 02/ KAN/PV/KPIV2000.Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 91/PDT/2019/PT PDG Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari Pauh V Nomor Tanggal 2September 2017. Nomor : 64/KAN/KP/IX/2017 02 September 2017.6.

  Surat Penetapan Kerapatan Adat Nagari Pauh V tertanggal 10 April 2000nomor 02/ KAN/PV/KPIV2000. Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari Pauh V Nomor tertanggal 2 September2017 64/KAN/KP/IX/2017 02 September 20174. Membatalkan semua SuratSurat yang pernah dibuat oleh Tergugat 1 yaitu:Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 91/PDT/2019/PT PDG Ranji keturunan Meme alias Pimpiang suku Tanjung yang dibuat tanggal2 September 1953. Ranji Silsilan Meme alias Pimpiang tertanggal 1 Maret 1996.

  adat pada tanggal 8 juli 2017, maka ninik mamak sukutanjung di kecamatan pauh V meneliti asal usul daripada Darwas rajointan dan Zainul abidin ( dalam kaum Oyon ), menyatakan bahwaDarwas Rajo intan dan Zainul abidin beserta kaumnya bukanlahberasal dari Pauh V sehingga hasil penetapan kerapatan adat nagariPauh V tanggal 10 April 2000 nomor 02/KAN/PV/KPIV2000 dan suratkeputusan kerapatan adat Nagari Pauh V tanggal 2 september 2017nomor : 64/KAN/KP/IX/2017 batal demi hukum adat yang berlaku diPauh

  Surat Penetapan Kerapatan Adat Nagari Pauh V tertanggal 10 April 2000nomor 02/ KAN/PV/KPIV2000. Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari Pauh V Nomor tertanggal 2September 2017 64/KAN/KP/IX/2017 02 September 2017.4. Menyatakan bahwa anakanak lakilaki Meme Alias Pimping tidak berhakatas Harta Pusaka Tinggi keturunan Pimping, dan menurut Hukum AdatMinang Kabau Penggugatlah yang sah menurut Hukum mewarisi HartaPeninggalan Meme alias Pimpiang.5.

  Adat Nagari atau Kerapatan Nagari,Demikian in cassu perkara ini Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksadan memutus perkara persengketaan Adat tersebut;Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 91/PDT/2019/PT PDGMenimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, putusan PengadilanNegeri Padang Nomor 132/Pdt.G/2018/PN Pdg tanggal 9 April 2019, tidakdapat dipertahankan lagi, dan harus dibatalkan, maka Pengadilan Tingg!

• Adat Nagari menyidangkan kedua belah pihak yang bersengketa, dalam persidangandi Kerapatan Adat Nagari Batu Hampar, Nawis tidak bisa menerangkan atau membuktikanbahwa sawah tersebut adalah hak dari Nawis;Bahwa menurut keteranganketerangan dari RATINI dan di tambah dari keteranganSUHUR DT.RJ INTAN yang berbunyi sebagai berikut :Bahwa sawah yang dipersengketakan itu memang benar semenjak dari dahulunyadi garap oleh RATINI tanpa ada gangguan dari pihak lainMaka Kerapatan Adat Nagari Batu Hampar Berpendapat

  atau berkesimpulan BAHWA SAWAHYANG DIPERSENGKETAKAN ITU ADALAH BENAR SEMENJAK DAHULUNYAGARAPAN RATINI dan untuk mempertegas Kerapatan Adat Nagari Batu HamparMemutuskan sebagai berikut :1.

  Mamak Kuasa Insidentil tidak pernah dipertemukan oleh Kerapatan AdatNagari (KAN) ;2. Objek perkara sudah diserahkan mamak Penggugat kepada mamak KuasaInsidentil ;3. Orang sumando Tergugat I tidak pernah menggarap objek perkara ;4. Sawah diolah oleh penerima Kuasa Insidentil karena ada bukti bahwasudah diserahkan padanya ;5. Pertemuan di Kerapatan Adat Nagari sama sekali tidak pernah diadakan ;6.

  NAN GADANG :Bahwa saksi bertugas sebagai Ketua Kerapatan Adat Nagari di Kenagarian Batu HampaKecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan, yang diangkat pada tanggal 26April 2013 untuk yang kedua kalinya;Bahwa sebelum bertugas sebagai Ketua Kerapatan Adat Nagari, saksi pernah bertugassebagai sekretaris di Kerapatan Adat Negari Batu Hampa ;Bahwa setahu saksi di Kerapatan Adat Nagari Batu Hampa ada 4 (empat) suku ;Bahwa menurut saksi fungsi dari Kerapatan Adat Nagari (KAN) adalah untuk membantuPemerintah

  menyelesaikan sengketa antara Ratini danNawis yang hadir dari Kerapatan Adat Nagari Batu Hampa yaitu, Sekretaris KAN ;Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat untuk menguatkan sangkalannya telahpula mengajukan buktibukti surat berupa :1.

• Ketua/Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN)Siguntur Mudo, di Siguntur Mudo, KenagarianSiguntur Mudo, Kecamatan Koto XI Tarusan,Kabupaten Pesisir Selatan, untuk selanjutnyadisebut sebagai...............

  Bahwa keterangan penggugat Kerapatan Adat nagari Siguntur akanmembangun kantor KAN di objek perkara. Bahwa itu tidak benar, belum ada rencana Kerapatan Adat Nagari Sigunturuntuk membangun kantor KAN di objek perkara.5. Bahwa penggugat dengan berbagai cara untuk menyelesaikan permasalahanini; Bahwa itu tidak benar, hanya satu kali pemerintah Nagari memfasilitasipada tanggal 10 Februari 2012.

  Koto XI Tarusan Pemerintah Nagari Siguntur, Nomor140/WNSGT/UND/VI2012, tertanggal 01 Agustus 2012, sesuaidengan aslinya ;Bukti P.6 : Foto kopi Surat Undangan Kerapatan Adat NagariSigunur Kec. Koto XI Tarusan Kab.

  Bahwa di dalam bukti surat P.1 hanya diketahui oleh penghuluKaum dan ditandatangani oleh kepala waris, tanpa ada tandatangan dari kepala kampungdan Kerapatan Adat Nagari yang bersangkutan.

• Bahwa Penggugat telah berupaya menyelesaikan perkara ini secarakekeluargaan dan mengajukan permohonan penyelesaian perkaraantara Penggugat dengan Para Tergugat ke Kerapatan Adat Jorong KotoHalaman 5 dari 34 halaman Put.No: 10/PDT.G/2013/PN.LB.BSMalintang dan Kerapatan Adat Nagari Koto Tangah, akan tetapiKeputusan Lembaga Adat tersebut tidak dipatuhi oleh Para Tergugat ;Bahwa Penggugat khawatir Para Tergugat akan mengalihkan objekperkara kepada pihak lain, oleh karena itu Penggugat mohon terhadapObjek

  Undangan dari Kerapatan Adat Nagari Koto Tangah No. 09/KAd/KM/XII/2012, bukti mana sesuai dengan aslinya dan tertandaT.7;. Kesepakatan pertemuan dengan M. Dt. Majo Lelo Surau Usangpada hari Jumat tanggal 05 Oktober 2012, bukti mana foto copydari foto copy dan tertanda T.8 ;. Surat pernyataan pada tanggal 16 November 2012 , bukti manafoto copy dari foto copy dan tertanda T.9 ;10.Surat Keputusan Kerapatan Adat Jorong Koto Malintang NagariKoto Tangah Kec. Tilatang Kamang, Kab.

  Agam No. 09/KAJ/KM/XII/2012, bukti mana sesuai dengan aslinya dan tertanda T. 10 ;11.Surat dari Kerapatan Adat Nagari (KAN) Koto Tangah teetanggalPekan Kamih 16 Februari 2013, bukti mana foto copy dari fotocopy dan tertanda T.11 ;12.

  objekperkara ;Bahwa keputusan Kerapatan Adat Jorong di kuatkan oleh KerapatanAdat Nagari ;ll.

  Agam ;27Bahwa saksi tidak mengetahui bentuk tanah dan batasbatastanah karena saksi mengetahui letak objek hanya berdasarkansurat yang masuk dari KAJ ke kantor Kerapatan Adat Nagari ;Bahwa jabatan saksi di Kantor Kerapatan Adat Nagari (KAN)adalah Ketua (KAN) ;Bahwa pihak Tergugat pernah memasukkan surat untukmemeriksa keputusan KAJ kembali namun KAN tidakmemeriksanya karena pihak Tergugat (Wirmen Dt.

1. Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sirukam Kecamatan Payung Sekaki Nomor: 01/KEP/KAN-Srk/2014 tentang Penetapan Status Tanah Ulayat Nagari Sirukam Kecamatan Payung Sekaki Kabupaten Solok tertanggal 22 Maret 2014
2. Kesimpulan Kerapatan Adat Nagari Sirukam Nomor 01 Tahun 2023 tentang Permasalahan Pelanggaran Kesimpulan Kerapatan

   KAN-SRK/2014 tertanggal 22 Maret 2014 yang tertanggal 04 Februari 2023

3. Kesepakatan Niniek Mamak Nagari Sirukam tahun 1991;

adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

5.Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum segala hak dan atau surat surat atas objek perkara yang dibuat oleh Tergugat tanpa seizin dan sepengetahuan Kaum Para Penggugat yang digunakan untuk kepentingan Tergugat dalam mengambil hak Kaum Para Penggugat atas objek perkara, berupa:

1. Keputusan Kerapatan

   Adat Nagari (KAN) Sirukam Kecamatan Payung Sekaki Nomor: 01/KEP/KAN-Srk/2014 tentang Penetapan Status Tanah Ulayat Nagari Sirukam Kecamatan Payung Sekaki Kabupaten Solok tertanggal 22 Maret 2014

2. Kesimpulan Kerapatan Adat Nagari Sirukam Nomor 01 Tahun 2023 tentang Permasalahan Pelanggaran Kesimpulan Kerapatan Adat Nagari Sirukam No: 01/KEP/KAN-SRK/2014 tertanggal 22 Maret 2014 yang tertanggal 04 Februari 2023
3. Kesepakatan Niniek Mamak Nagari Sirukam Tahun 1991;

6

Pembanding/Tergugat : KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) SIRUKAM Diwakili Oleh : Rudi Mayandra, S.H., M.H.
Terbanding/Penggugat I : MAIZAL DT. SAYIEH BANDARO
Terbanding/Penggugat II : ZAIWARNI
Terbanding/Penggugat III : RENGGA PERMATA

• Bahwa Kerapatan Adat Nagari Batang Barus telah mengeluarkanPutusan yang pada pokoknya Para TERGUGAT tidak mempunyai cukupbukti untuk menguatkan dalil gugatannya, sehingga Gugatan dari ParaTERGUGAT pada Kerapatan Adat Nagari Batang Barus Tidak Diterima.9.

  Bahwa, Saksi pernah mendengar bahwa objek perkara pernahdiperkarakan di KAN (Kerapatan Adat Nagari) Nagari Batang Barus. Bahwa Saksi pernah menjadi Saksi pada saat penyelesaianobjek perkara pada saat diperkarakan di KAN (Kerapatan Adat Nagari)Nagari Batang Barus. Bahwa, Saksi pernah melihat bukti surat P.5 yaitu foto copyPutusan dari KAN Batang Barus tanggal 5 Oktober 2011.

  Bahwa, Hasil dari putusan KAN (Kerapatan Adat Nagari)Nagari Batang Barus pada saat itu, agar penyelesaian sengketadiselesaikan di Pengadilan Negeri.Halaman 21 dari 46 Putusan Perdata Nomor 6/Pdt.G/2019/PN. Kbr Bahwa, Saksi ada menanda tangani surat putusan KAN(Kerapatan Adat Nagari) Nagari Batang Barus. Bahwa, Ketua KAN (Kerapatan Adat Nagari) Nagari BatangBarus pada saat itu adalah Muris Dt. Mandaro Putieh dan sekarangMuris Dt. Mandaro Putieh telah meninggal.

  Bahwa, Tanah yang dipersengketakan di KAN (Kerapatan AdatNagari) Nagari Batang Barus berupa tanah yang luas, bukan tanahdengan piringpiring kecil, tetapi tanah sengketa secara keseluruhan. Bahwa, Pada saat penyelesaian sengketa tanah di KAN(Kerapatan Adat Nagari) Nagari Batang Barus ada dilakukan lebih dari5 (lima) kali persidangan. Bahwa, Saksi berhenti sebagai Sekretaris Nagari Batang Baruspada bulan Februari tahun 2012.

  Bahwa, Yang membuat surat keputusan KAN (Kerapatan AdatNagari) Nagari Batang Barus adalah KAN (Kerapatan Adat Nagari)Nagari Batang Barus. Bahwa, KAN (Kerapatan Adat Nagari) Nagari Batang Barusmemutus sengketa tanah yang diajukan oleh Para Tergugat padatanggal 5 Oktober 2011. Bahwa, Para Pihak yang berperkara tidak menyaksikankeputusan KAN (Kerapatan Adat Nagari) Nagari Batang Barus, karenatidak dihadirkan.

• Karena fungsi dari Kerapatan Adat Nagari berdasarkan PeraturanDaerah Nomor 13 tahun 1983 dalam pasal 7 hanya menetapkan danmemberikan kedudukan hukum.Maka dengan demikian hal yang bersifat volunteer adalah merupakanperkara yang dapat diputuskan oleh Kerapatan Adat Nagari sebagai lembagayang berkompeten dalam hal itu, yang putusannya dalam bentuk sebuahpenetapan.

  Lagi pula keberadaan lembaga Kerapatan Adat Nagari di matahukum positif bukanlah sebagai lembaga peradilan .Ditinjau dari filsafat hukum yang ada dan berkembang di Indonesia yangselalu diikuti oleh Mahkamah Agung RI baik sociological jurisprudence maupunpragmatic jurisprundence.Keterangan saksi yang diajukan Penggugat sebagaimana dimuat dalamputusan halaman 30, berkenaan keterangan Moead Pakih Kayo yangdihubungkan dengan bukti P3 berupa keputusan Kerapatan Adat NagariPaninjauan, sudah melebihi batas

  Lagi pula Majelis Hakim semestinya memberikan pertimbangan/argumentasi yang cukup untuk sampai pada kesimpulan untuk mengenyampingkan bukti Keputusan Kerapatan Adat Nagari Paninjauan tersebut.Judex factie kehilangan nalar hukumnya (legal reasoning) untuk sampaipada kesimpulan bahwa Keputusan Kerapatan Adat Nagari itu tidak bernilaipembuktian.

  vide Peraturan Daerah No.13 tahun 1983 jo Peraturan Daerah No. 9tahun 2000 terakhir Peraturan Daerah No. 2 tahun 2007 yang masihmemberikan pengakuan terhadap legalitas dan eksistensi KAN).Pasal 7 Perda nomor : 13 tahun 1983 menyatakan : Kerapatan Adat Nagarimempunyai tugas: Ayat (1) huruf c.

  No. 1966 K/Pdt/2009Daerah nomor : 13 tahun 1983 masih berlaku Judex factie berpendirian sempit sekaligus bertentangan dengan aturan/isiperaturan daerah itu sendiri knususnya sebagaimana tercantum dalam pasal 7huruf c.Tidak mutlak Kerapatan Adat Nagari dapat memberikan "kekuatanbukum hanya terhadap sebuah gugatan saja akan tetapi dapat jugamemberikan kekuatan hukum sesuatu hal dan pembuktian lainnya sepanjangadat" ;Dengan kata lain yurisdiksi dari Kerapatan Adat Nagari berdasarkanpasal 7 harus tidak

• DT MARAJO, Kewarganegaran Indonesia, Tempat tinggal JorongBaru, Nagari Pitalah, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar,Provinsi Sumatera Barat, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, dalam hal iniselaku Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Pitalah Kecamatan Batipuh,Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat;2. NAZARUDDIN, S.H., Glr.

  DT PANDUKO, Kewarganegaran Indonesia, Tempattinggal Komplek Perumahan Taman Rizano Block C Nomor.16 NagariBaringin, Kecamatan Limo Kaum, Kabupaten Tanah Datar, ProvinsiSumatera Barat, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, dalam hal iniselaku Wakil Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Pitalah KecamatanBatipuh, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat;Selanjutnya disebut Sebagal..................cccceeseeeeeeeeeeeesenee PENGGUGATMelawanBUPATI TANAH DATAR, berkedudukan di Jalan Sultan Alam Bagagarsyah

  Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara PadangNomor: 3/PENPP/2018/PTUN.PDG, tanggal 5 Februari 2018, tentangPenetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan PersiapanPenetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara PadangNomor : 3/G/2018/PTUN.PDG, tanggal 26 Maret 2018, tentang PenetapanHari dan Tanggal Sidang Pertama Yang Terbuka untuk Umum;Telah Membaca Surat dari Kuasa Hukum Penggugat Tanggal 6 Maret 2018Tentang Mengundurkan diri dari Kuasa PenggugatTelah Membaca Surat dari Ketua Kerapatan

  (Selengkapnyatertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan Tanggal 14 Februari 2018);Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pemeriksaan Persiapan yang keduatanggal 21 Februari 2018 telah hadir Penggugat Prinsipal, Kuasa Penggugat danKuasa Tergugat;Menimbang, bahwa di dalam Pemeriksaan Persipan tersebut, Majelis Hakimmemberi saran kepada Penggugat melalui kuasa hukum bahwa terhadap GugatanPenggugat masih ada yang harus diperbaiki antara lain mengenai Siapa yangberhak mewakili Kerapatan Adat Nagari

  Decky Bakhtiar, S.pd Dt.Majo Basa, Nomor 04/KAN/PTL/I2018tertanggal 24 Maret 2018 yang pada intinya menyatakan bahwa Kerapatan AdatNagari (KAN) Pitalah Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, ProvinsiHalaman 6 dari 9 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.PDGSumatera Barat Periode 20182023 sebagai Pihak Penggugat berkeberatan untukmemperbaiki Gugatan;Menimbang, bahwa didalam Pemeriksaan Persiapan sengketa ini yangdilaksanakan pertama pada tanggal 14 Februari 2018, dan terakhir panggilantanggal 15

• Mahkamah Syarlyah .....cccsscsseseeeeeeeeeeeeeeeeeeneeeeee Kerapatan QadhiSURAT KETERANGANTENTANGTERJADINYA TAL AK56 /SET 3.Nw weeeeceee eens eee e eee ee eeeeeeee eee eeee seen seen seen eeeeseea eee ease eee eee eee eee eee eee 1197"aKetua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah/Kerapatan Qadhi llIndvwi ..eeeeeeeeeees 3501 dor MSC) meenadengan ini menerangkan bahwa:I. Nama Umur Pekejsaan Alamat29 tabun tansSumberenru, Koecantan Curphdamtmune Seu7eHn bin ....

  =Telah mengikrarkan Talak terhadap isterinyaSamaiya bintiomur cued 25 tatataPekerjaan ta niAlamat Samberwam, Keeamatan Curehdamidihadapan Sidang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah/Kerapatan Qadhi Bond 'wooSew 31 Januari 1977Sen en nen pada hart ....... se tanggal:lil. Talak yang clijatuhkan:1... Talak yang kebera,pa2. Talak yang pernah dijatuhkan3. Talak yang dijatuhkan sekarang4. Qoblaticlukhul atau Ba'daddukhulIV. Iddah yang dijalani :1.

• Syafii dan Edi Susarno beserta anggotakelompk lainnya yang terdiri dari lakilaki, perempuan dan anakanak yang berjumlah sekitar150 (seratus lima puluh) orang masuk ke dalam areal lahan ex HGU PTPN II KebunPatumbak untuk memasang plang dan dengan membawa alatalat kayu, parang dan alatalatlainnya berupaya membersihkan dan menanami lahan tanah dengan ubi dan jagung yangsebelumnya sudah ditanami oleh kelompok tani Kerapatan Adat Ahli Waris, mengetahui haldemikian maka beberapa anggota kelompok tani Kerapatan

  Ahli Waris.Bahwa pada hari dan tanggal tersebut sekira pukul 10.00 WIB. saksi dibangunkanoleh korban Jekson Sitepu, dengan mengatakan, bahwa lahan garapan kelompoktani Kerapatan Ahli Waris sudah dipasangi plang oleh kelompok tani UndianBersatu.17Bahwa selanjutnya saksi bersamasama dengan ke 7 (tujuh) orang dari kelompoktani Kerapatan Ahli Waris dengan mengendarai 4 (empat) sepeda motorberboncengan mendatangi lokasi kejadian.Bahwa ke 7 (tujuh) orand tersebut adalah, Jekson Sitepu, Jondri Barus, DaniSembiring

  Ahli Waris, yangmenggarap lahan di Titi Besi.Bahwa selain kelompok tani Kerapatan Ahli Waris ada kelompok tani lain yangmenggarap lahan tersebut, yaitu kelompok tani Undian Bersama yang diketuaioleh HeruBahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 sekira pukul 09.00 WIB. saksibersama temanteman saksi yang bernama Candra Tarigan, Nanda Ginting,31Mandela Ginting, Intis Perintis Sitepu, Dani Sembiring, Arbi Sitepu, JeksonSitepu dan Piano Sitepu, berada di posko kelompok tani Kerapatan Ahli Waris.Bahwa

• - Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;- Menetapkan bahwa Pemohon I YAKOBUS (suami) dan Pemohon II YUSPIN (istri) telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 16 Agustus 1998, bertempat di Gereja Kibaid (Gereja Kerapatan Injil Bangsa Indonesia) Jemaat Buntu, Tana Toraja;- Memerintahkan Para Pemohon untuk menyerahkan salinan Penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara untuk mencatat perkawinan

  Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon memohonagar perkawinannya tersebut disahkan melalui penetapan Pengadilan:Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan saksisaksi yang diajukan oleh ParaPemohon yang saling bersesuaian dan saling menguatkan maka dapat diketahui dan telah menjadifakta hukum bahwa benar Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristenpada tanggal 16 Agustus 1988 bertempat di Gereja Kibaid (Gereja Kerapatan

  Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya:2 Menetapkan bahwa Pemohon YAKQBUS (suami) dan Pemohon Il YUSPIN (istri) telahmelangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 16 Agustus 1998 bertempat dibereja Kibaid (Gereja Kerapatan Injl Bangsa Indonesia) Jemaat Buntu, Tana Toraja; = Memerintahkan Para Pemohon untuk menyerahkan salinan Penetapan ini kepada PegawaiPencatat Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamujultara untuk mencatat perkawinan Para

• bulan Agustus 2013, bertempat di Jalan Titi BesiDusun IV Desa Tadukan Raga Undian Kecamatan STM Hilir Kabupaten DeliSerdang atau setidaktidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, sebagai orang yangmelakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatandengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain yaiitu (Jekson Sitepu aliasUcok Galang), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan caracara adalahsebagai berikut :Pada awalnya Kelompok Tani KERAPATAN

  KITA HARUS BERSATU, KALAU SENDIRISENDIRI KITA TIDAK KUAT, KITA HARUS SEMANGAT, INI DESAKITA, INI KAMPUNG KITA, KITA SUDAH PEGANG ALAS HAK, KITAGANTIAN YANG BERLADANG DISANA, HIDUP KELOMPOK TANIUNDIAN, HIDUP KELOMPOK TANI UNDIAN... atas katakata terdakwatersebut..........tersebut orang orang yang tehimpun dalam Kelompok Tani UNDIANBERSATU tetap dan terus berupaya menggarap lahan tanah ex HGU PTPN IIKebun Patumbak dimaksud dengan menanami jagung dan atau tanamantanaman lainnya walaupun Kelompok Tani KERAPATAN

  dilakukan penuntutan terpisah) serta temantemannya yang lain yang belumtertangkap yaitu EDI SARNO, TIMBUL, TINUNG, dan M.SYAFII danorangorang lainnya yang terdiri dari lakilaki, perempuan dan anakanak yangberjumlah sekitar + 150 orang masuk ke dalam areal lahan ex HGU PTPN IIKebun Patumbak dan dengan memasang plang serta dengan membawa alatalat kayu, parang dan alatalat lainnya dan berupaya membersihkan danmenanami lahan tanah dengan ubi dan jagung yang sebelumnya sudahditanami oleh Kelompok Tani KERAPATAN

  mengusirnya dari tempat tersebut, namun saat ituKelompok Tani UNDIAN BERSATU yakni RUGIANTO alias HERU,YUDIANTO alias YUDI, RAHMAT TARIGAN alias UCES (dilakukanpenuntutan terpisah) serta temantemannya yang lain yang belum tertangkapyaitu EDI SARNO, TIMBUL, TINUNG, dan M.SYAFII yang tadinyaberpencar menjadi berkumpul disuatu tempat dan dengan memegang alatalatyang diantaranya adalah parang dan kayu, setelah orangorang dari anggotaKelompok Tani UNDIAN BERSATU dan 8 (delapan) orang anggotaKelompok Tani KERAPATAN

  KITA HARUS BERSATU, KALAU SENDIRISENDIRI KITA TIDAK KUAT, KITA HARUS SEMANGAT, INI DESAKITA, INI KAMPUNG KITA, KITA SUDAH PEGANG ALAS HAK, KITAGANTIAN YANG BERLADANG DISANA, HIDUP KELOMPOK TANIUNDIAN, HIDUP KELOMPOK TANI UNDIAN... atas katakata terdakwatersebut orangorang yang tehimpun dalam Kelompok Tani UNDIANBERSATU tetap dan terus berupaya menggarap lahan tanah ex HGU PTPN IIKebun Patumbak dimaksud dengan menanami jagung dan atau tanaman tanaman..........tanaman lainnya walaupun Kelompok Tani KERAPATAN

• Adat Nagari ( Ketua KAN) setempat danditanda tangan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) dengan stempelnya,tanda tangan penghulu dan stempelnya tanda tangan suku danstempelnya dan tanda tangan 4 (empat jinin dan stempelnya ;Bahwa letak tanah ulayat Nagari jauh dari kota, itu ada dipeta nagari, tapikalau terletak di tempat yang ramai, itu namanya tanah kaum ;Bahwa adanya tanah ulayat nagari tercantum di KAN dan disyahkan olehNinik Mamak Nagari diketahui oleh Kerapatan Adat Nagari ( KAN );Bahwa tanah

  anak Nagari itu sendiri ;Bahwa ahli di LKAM sebagai Sekretaris satu pada Lembaga KerapatanAdat Alam Minang Kabau (LKAAM) Kota Padang ;Bahwa Lembaga Kerapatan Adat Alam Minang Kabau (LKAAM)membina Kerapatan Adat Nagari(KAN), derajatnya sama denganKejaksaan, Walikota ;bahwa beda LKAAN dengan LKAN adalah LKAAM : indenpenden tidakdibentuk pemerintah ; LKAN(Lembaga Kerapatan Adat Nagari )dibentuk oleh KAN sekecamatan ;Halaman 27 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2016/PN Pdg bahwa yang menjadi

  Foto copy Surat Keterangan Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) NanggaloKota Padang Nomor:14/KANNGL/2008 tanggal 01 MEI 2008, bukti inidisesuaikan dengan aslinya dipersidangan, diberi tanda............ TA.B/VIL ;8.

  Foto copy Surat Kerapatan Adat Nagari (KAN) Koto TangahNomor:124/KAN/KTVIIV1995 =tanggal 21 Agustus 1995, prihalPemberitahuan, bukti ini disesuaikan dengan aslinya dipersidangan diberitanda............... TA.B/IX ;10.Foto copy Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari Koto TangahNomor:19/KAN/KTXIV1997, tanggal 25 November 1997 perihal SuratPenegasan, bukti ini disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, diberitanda..............

  TA/XV ;16.Foto copy Surat Kerapatan Adat Nagari (KAN) Koto TangahNo.58/SP/KAN/KT/VI2012, tanggal 11 Mei 2012, bukti ini tanpa asli, diberitanda.............. TA/XVI ;17.Foto copy surat Pernyataan tanggal 29 November 2015, bukti inidisesuaikan dengan aslinya dipersidangan, diberi tanda...............

• dengan Register Perkara Nomor : 40/G/2019/PTUN.PDG dan sesuaiPenetapan Ketua Pengadilan tata Usaha Negara Nomor : 39/G/2019/PTUN.PDGtanggal 6 Januari 2020 yang pada pokoknya bahwa terhadap perka ini telahdilakukan penyesuaian/perubahan penomoran, sehingga untuk seterusnyamenjadi perkara Nomor : 39/G/2019/PTUN.PDG, atas gugatan Penggugattersebut, yang pada pokoknya mengemukakan halhal sebagai berikut :Menimbang, bahwa semula yang menjadi Objek Gugatan dalam perkaraini adalah sebagai berikut:Keputusan Kerapatan

  Adat Nagari Limo Kaum Nomor: 01/KAN/LK2019 TentangPenetapan Pengurus Kerapatan Adat Nagari Limo Kaum Periode Tahun 20192024, tanggal 28 Oktober 2019, yang disetujui oleh Walinagari Limo Kaumberdasarkan Surat Ninik Mamak Nan Balimo Nagari Limo Kaum, tanggal 26Agustus 2019, yang ditandatangani oleh Walinagari Limo Kaum, Surat PanitiaPemilinan Kepengurusan Kerapatan Adat Nagari Limo Kaum, tanggal 19 Oktober2019, yang ditandatangani oleh Walinagari Limo Kaum, Surat Panitia PemilihanKepengurusan Kerapatan

  Menyatakan batal atau tidak sah:Keputusan Kerapatan Adat Nagari Limo Kaum Nomor: 01/KAN/LK2019 Tentang Penetapan Pengurus Kerapatan Adat Nagari Limo Kaum PeriodeTahun 20192014, tanggal 28 Oktober 2019, yang disetujui oleh WalinagariLimo Kaum berdasarkan Surat Ninik Mamak Nan Balimo Nagari LimoKaum, tanggal 26 Agustus 2019, yang ditandatangani oleh Walinagari LimoKaum, Surat Panitia Pemilihan Kepengurusan Kerapatan Adat Nagari LimoKaum, tanggal 19 Oktober 2019, yang ditandatangani oleh Walinagari

  LimoKaum, Surat Panitia Pemilihan Kepengurusan Kerapatan Adat Nagari LimoKaum, tanggal 30 Oktober 2019, Berita Acara Pemilihan Ketuan KAN LimoKaum tanggal 26 Oktober 2019, yang ditandatangani oleh Walinagari LimoKaum;Halaman 4 dari 10 halamanPutusan Nomor: 39/G/2019/PTUN.PDG3.Mewajibkan Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalamperkara ini;Menimbang, bahwa terhadap pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telahmelaksanakan Pemeriksaan Persiapan sebanyak 5 (lima) kali, dan telahmemberikan

  Hal tersebut menurut Majelis Hakim perlu diuraikan dengan jelas olehPenggugat, mengingat objek sengketa tersebut berkaitan dengan aspekpenyelenggaraan adat, dalam hal ini ihwal pemilihan Ketua Kerapatan Adat Nagaridan Kepengurusan Kerapatan Adat Nagari, sehingga atas uraian yang seharusnyadijelaskan dalam posita gugatan tersebut memberikan gambaran bahwa seluruhsubjeksubjek hukum Tergugat tersebut berada dalam kapasitas jabatannyasebagai Badan/Pejabat Tata Usaha Negara serta keputusankeputusan yangdigugat

• Harau,Jorong Ketinggian Kenagarian Sarilamak, berdasarkakn SuratPernyataan Kesepakatan Kaum tertanggal 20122011, telahdiregister oleh Kerapatan Adat Nagari Sarilamak tanggal04012012 Nomor : 03/KTLANSIm/I2012, diregister oleh WaliNagari Sarilamak tanggal 04012012, Nomor : 03/KT/WNSIm/I2012 atas nama Syahrial Datuak Parisai dengan batasbatas : Utara berbatas dengan tanah : Jalan Raya Selatan berbatasdengantanah : A.

  Harau,Jorong Ketinggian Kenagarian Sarilamak, berdasarkakn SuratPernyataan Kesepakatan Kaum tertanggal 20122011, telahdiregister oleh Kerapatan Adat Nagari Sarilamak tanggal04012012 Nomor : 20/KTLANSIm/I2012, diregister olen WaliNagari Sarilamak tanggal 04012012, Nomor : 02/KT/WNSIm/I2012 atas nama Syahrial Datuak Parisai dengan batasbatas :v Utara berbatas dengan tanah : A.

  Harau, Jorong Ketinggian KenagarianSarilamak, berdasarkan Surat Pernyataan Kesepakatan Kaumtertanggal 20122011, telah diregister oleh Kerapatan AdatNagari Sarilamak tanggal 04012012 Nomor : 03/KTLANSIm/I2012, diregister oleh Wali Nagari Sarilamak tanggal 04012012,Nomor : 03/KT/WNSIm/I2012 atas nama Syahrial Datuak Parisaidengan batas batas:v Utara berbatas dengan tanah : Jalan RayaY Selatan berbatasdengantanah : A.

  Harau, Jorong Ketinggian Kenagarian Sarilamak,berdasarkakn Surat Pernyataan Kesepakatan Kaum tertanggal20122011, telah diregister oleh Kerapatan Adat NagariSarilamak tanggal 04012012 Nomor : 20/KTLANSIm/I2012,diregister oleh Wali Nagari Sarilamak tanggal 04012012, Nomor02/KT/WNSIm/I2012 atas nama Syahrial Datuak Parisaidengan batas batas : Utara berbatas dengantanah :A.

  Harau, Jorong Ketinggian Kenagarian Sarilamak,berdasarkakn Surat Pernyataan Kesepakatan Kaum tertanggal20122011, telah diregister oleh Kerapatan Adat NagariSarilamak tanggal 04012012 Nomor : 20/KTLANSIm/I2012,diregister oleh Wali Nagari Sarilamak tanggal 04012012, Nomor02/KT/WNSIm/I2012 atas nama Syahrial Datuak Parisaidengan batas batas:v Utara berbatas dengantanah : A.

• berada di Balairong Kerapatan Adat Nagari (KAN) BawanJr.

  Panggilan OPA tersebut naik ke lantai 2 bangunan tersebut yangmerupakan aula Balairong Kerapatan Adat Nagari (KAN) Bawan,selanjutnya Sdr.

  ., Saksi berada di Balairong Kerapatan Adat Nagari (KAN) BawanJr.

  2021 sekira pukul 10.30wib., keberadaan Terdakwa Il pada saat itu sedang berada di KantorBalairong kerapatan adat Nagari Bawan, Kec.

  Adek gotongroyong yang diadakan di Kantor Balairong Kerapatan adat NagariBawan yang berada di Bawan, Kec. Ampek Nagari, Kab.

• Lembaga Kerapatan Adat Nagari Batu Taba, KecamatanBatipuh Selatan, Kabupaten Tanah Datar,Bahwa dalam memutus perkara, Judex Facti tidak mempertimbangkanalat bukti tertulis yang terpenuhi syarat formil dan syarat materil, dimanaalat bukti tertulis tersebut telah diketahui oleh Wali Nagari selaku PejabatPemerintah dan Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) selaku LembagaTertinggi dalam hukum adat, sebagaimana telah diatur berdasarkanperaturan daerah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera BaratNomor

  6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya danMendefinisikan Kerapatan Adat Nagari adalah Lembaga PerwakilanPermusyawaratan dan Permufakatan Adat Tertinggi Nan diwarisi secaraturuntemurun sepanjang adat ditengahtengah masyarakat di SumateraBarat.

  ., M.H. selaku Wakil Panitera dan selaku Pejabat Negara tidakmenghargai Kerapatan Adat Nagari (KAN) Batu Taba dan melanjutkanpersengketaan ini pada Pengadilan Negeri Padang Panjang, dikarenakan didalam Pengadilan Negeri Padang Panjang, H. Karson Tanamal, S.H.

  Tumanggung di bawah Nomor 470/154/NBT2011dan dikuatkan oleh Ketua Kerapatan Adat Nagari Batu Taba I Dt.

  ,M.H. telah melanggar ketentuan, dimana penyelesaian tanah sako danpusako perkaraperkara adat dan istiadat harus diselesaikan terlebihdahulu di Kerapatan Adat Nagari, tetapi1 Abdul Rahman dan H. KarsonTanamal, S.H., M.H. tidak mengindahkan aturan tersebut, disebabkankarena H. Karson Tanamal, S.H., M.H. adalah Wakil Panitera;Bahwa dalam memutus perkara, Judex Facti tidak mempertimbangkansurat pemanggilan para pihak oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN)Kenagarian Batu Taba, tetapi H.