tetap diteruskan, makaketentuan pasal 82 ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 31 PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menunjuk mediator untuk mendamaikandan merukunkan kedua belah pihak berperkara serta mem berikan waktu yang cukup untukmengadakan musyawarah sebagaimana ketentuan pasal130 HIR,jo.PERMA no .1 Tahun2008 tentang pendamaian, namun tidak berhasil merukunkannya dan hal tersebutdibenarkan oleh para pihak berperkara ;Menim

dibenarkan oleh kedua belahpihak berperkara dan pihak Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dariPemohon =;e Bahwa pembenaran terjadinya perselisihan oleh kedua belah pihak mem buktikanrumah tangga keduanya sudah pecah, rasa kasih sayang telah hilang hal tersebuttidak mencerminkan rumah tangga yang sakinah mawadah dan rohmah bagikeduanya ;e Bahwa pengakuan dari kedua belah pihak tentang rumah tangganya yang seringterjadi pertengkaran merupakan bukti sempurna hal tersebut seusai pasal 174 HIR ;Menim

berat dan tidak pernah memfitnahmelakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahunpenjara atau hukuman yang lebih berat.Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukansesuatu apapun dan mohon penetapan;Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuksegala hal iknwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaanperkara ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon padapokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;Menim

Pengadilan Agama Sidoarjo, makaberdasarkan Pasal 118 HIR perkara a quo merupakan kewenangan relatifPengadilan Agama Sidoarjo:Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa telah meninggaldunia dengan meninggalkan harta berupa yang belum dibagi dan Pemohonsebagai ahli waris, untuk itu Pemohon memohon agar Pengadilan AgamaSidoajo menetapkan Pemohon sebagai ahli wars dan dan berapa bagianmasingmasing menurut hukum Islam, oleh karenanya Pemohon mempunyailegal standing untuk mengajukan permohonan tersebut ;Menim

biji jerigen dengan ukuran 20 (dua puluh) liter dan1 (satu) buah mobil Mitsubishi Kuda Warna Abu Tua Mutiara,No.Pol DA 8889 AS, tahun1999, Nomor Rangka : VBS5WHRO00575,Nomor Mesin : 4D56980635 beserta STNK danKuncinya, barang buktimana telah diperlihatkan dipersidangan dikenali dan diakuikebenaranya oleh para saksi dan terdakwa ;Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tercantum dalam beritaacara persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dariputusan inl;Menim

relevan,sesuai dan patut untuk dipertimbangkan;Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menjatuhkan pilihan padadakwaan Kesatu dari Penuntut Umum, yaitu perbuatan terdakwa telah melanggar Pasal 55Undangundang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi dan selanjutnyaakan dipertimbangkan unsur unsur delik dari dakwaan Penuntut Umum, karena untuk dapatdipersalahkan perbuatan terdakwa dan dipidana, haruslah perbuatan pidana terdakwaterbukti secara akomulatip dari seluruh unsur yang didakwakan;Menim

persidangan, sedangkanTergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain meng hadap sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan Agama Pemalang telahmemanggilsecara resmidan patut, lagipula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikanPenggugat, akan tetapiusaha terse but tidak berhasil; Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugatterse but yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggu gat; Menim

2006tetentang Peradilan agama disebutkan Permohonan cerai talak diajukan ditempat kediaman Termohon kecuali apabila Termohon dengan sengajameninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa jjin ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dikaitkandengan alamat Termohon di wilayah Sidoarjo sebagaimana dalam identitaspermohonan cerai talak tersebut diatas, maka karenanya secara kompetensirelative Pengadilan Agama Sidoarjo berwenang untuk memeriksa danmengadili perkara ini ;Menim

telah retak disebabkan tenjadinya pertengkaran dan para saksi sudahberusaha untuk merukunkan namun tidak bermhasil dan sudah tiada harapankedua belah pihak untuk rukun kembali dan saksi tersebut telah memenuhikriteria saksi yang dikehendaki oleh pasal 22 ayat (1) Peraturan PemerintahNomor : 9 tahun 1975, sehingga karenanya keterangan saksi tersebut dapatditerima sebagai alat bukti karena selain telah memenuhi syarat formil secaramateriil kKeterangan saksi telah diakui kebenarannya oleh para pihak ;Menim

;Menim bang, bahwa selain berdasarkan pertimbangan tersebut majelishakim juga berpendapat meskipun perceraian merupakan perbuatan yang tidakdisukai Allah, namun mempertahankan perkawinan Pemohon denganTermohon dengan kondisi di atas, diyakini Majelis Hakim akan sia sia dan lebihmendatangkan madharat yang lebin besar dan pada kebaikan yang akandicapai, maka perceraian adalah jalan terbaik bagi Penohon dan Temohon ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, MajelisHakim berpendapat bahwa

mempertahankan perkawinan yang demikianadalah siasia dan bahkan dapat menimbulkan madlarat bagi para pihak,karenanya dengan berdasar pada yurisprudensi tetao Mahkamah Agung RI,dengan tidak mempersoalkan pihak yang menjadi penyebab terjadinyakeretakan rumah tangga, permohonan Pemohon dapat dinyatakan telahberalasan hukum .Menim bang, bahwa berdasarkan pertim banganpertim bangan ters ebutdiatas, Majelis berkesimpulan bahwa dalam rumah tangga Pemohon danTermohon telah terjadi rumah tangga yang pecah

Putusan No.31 36 /Pdt.G/2018 /PA Sda.selanjutnya tidak mempedulikan lagi terhadap penggugat dan anaknya hinggaperkara di proses di pengadilan ini , demikian pula Penggugat juga mengasuhkedua anaknmya yang masih dibawah umur,oleh karena itu. majelisberpendapat sikap Penggugat ters ebut bukanlah s ifat nus yuz penggugat ;Menim bang, bahwa oleh karena semua persyaratan telah dipenuhi olehPenggugat selaku isteri , majelis hakim menilai bahwa Penggugat dapatdiklasifikasikan sebagai isteri yang mutiah,

berdasarkan Pasal 39 Undangundang Nomor 1 tahun 1974 tentangPerkawinan Jo Pasal 73 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentangPeradilan Agama, Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukanperkara gugatan tersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertinbanganpertimbangan tersebutdan karena gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal suatu gugatanmaka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 yang meminta Pengadilanmenerima gugatan Penggugat secara fomal dapat ditenma untuk diperiks a;Menim

/Padt.G/201 /PA.Sda.Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaanrumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahanters ebut menjadi sulit untuk bisa dicapai ;Menim bang, bahwa faktafakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwaperkawinan Penggugat dan Tergugat benarbenar telan pecah dan telahsampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena Penggugattelah jera dan menolak untuk melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat.Dengan demikian penyelesaian

Putusan No.0251 /Pat.G/20 19/PA.Sda.Menimbang, bahwa disyariatkannya pemikahan sebagai mitsaqanghalidhan mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakanrumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, sebagaimana dimaksuddalam AlQur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undangundang Nomor 1Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaanrumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahanters ebut menjadi sulit untuk bisa dicapai ;Menim bang, bahwa faktafakta

Putusan No.0251 /Pat.G/20 19/PA.Sda.percekcekcokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama,salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama denganpihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalamsuatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975:Menim bang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertim bangan ters ebut diatas, maka dalil gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhiketentuan pasal

berdasarkan Pasal 39 Undangundang Nomor 1 tahun 1974 tentangPerkawinan Jo Pasal 73 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentangPeradilan Agama, Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukanperkara gugatan tersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertinbanganpertimbangan tersebutdan karena gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal suatu gugatanmaka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 yang meminta Pengadilanmenerima gugatan Penggugat secara fomal dapat ditenma untuk diperiks a;Menim

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yangmengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan,percekcokkan, tidak bersedia tinggal dalam satu tenpat kediaman bersama,salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama denganpihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalamsuatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975 ;Menim

Pasal 6 ayat (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, dihubungkan denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dan dalildalil syarak mengenaipersoalan tersebut sebagaimana dikemukakan di atas, maka akad perkawinan antara ParaPemohon telah memenuhi rukun dan syaratsyarat perkawinan, sehingga dalildalilpermohonan Para Pemohon telah terbukti, kecuali mengenai pencatatan perkawinan;Menim bang,

bahwa dalam Pasal 5 ayat (1) UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009Tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan Hakim dan hakim konstitusi wajibmenggali, mengikuti dan memahami nilainilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dimasyarakat, dan dalam penjelasan pasalnya disebutkan bahwa ketentuan itudimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasakeadilan masyarakat;Menim bang, bahwa secara substansial (pada hakikatnya), Pasal5 ayat (1) UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan

Pemohondan Termohon agar kembali rukun namun tidak berhasill ;Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai mitsaqanghalidhan mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakanrumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, sebagaimana dimaksuddalam AlQur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undangundang Nomor 1Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaanrumah tangga Pemohon dan Temohon tersebut, maka tujuan pernikahanters ebut menjadi sulit untuk bisa dicapai ;Menim

bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yangmengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan,percekcekcokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama,salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama denganpihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalamsuatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975 ;Menim

berdasarkanketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbuktibahwa antara Penggugatdengan Tergugattelah terikatdalam perkawinan yangsah dan merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;Menimbang, bahwa bukti tertulis berupa Surat Keterangan dari LurahPembataan Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong tanggal 10 April2014, (P.2) telah dicocokkan dengan aslinya serta telah bermeterai cukup,maka bukti tertulis tersebut dapat dinyatakan bukti yang sah dan dapatdipertimbangkan;Menim

ketentuan agamanya masingmasing (Islam) dengan dem ikianMajelis Hakim menilai secara formil kedua orang saksi dimaksud dapatdidengar keterangannya;Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua te lah pulamem berikan keterangan di muka persidangan dimana keterangan tersebutpada pokoknya telah membenarkan dan sesuai dengan yang didalilkan olehPenggugat maka Majelis Hakim menilai secara m ateril, kesaksian saksitersebut dapat dijadikan alat bukti sempurna untuk menguatkan dalil/alasangugatan Penggugat;Menim

ANAK KANDUNG Lusia 20 tahun 2.ANAK KANDUNG IlLusia 8 tahun;Bahwa permohonan istbat nikah tersebut khusus akan digunakan untukmengurus Akta Kelahiran Anak;Menim bang, bahwa berdasarkan pasal2 ayatl Undang Undang Nomor1 tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukanmenuruthukum masingmasing agamanya dan kepercayaannya itu, sedangkanmengenai tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masingmasingagamanya dan kepercayaannya itu;Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon beragama

Menimbang berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas,pernikahan Pemohon I dengan Pemohon I telah dilakukan menurut tata caraagama Islam dan tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 maka perkawinan Pemohon I dan Pemohon IIdinyatakan sah;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan itsbat nikah Pemohon Idan Pemohon II telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya,maka berdasarkan pasal (3) huruf (e) KHI permohonan Pemohon I danPemohon I dapat dikabulkan;Menim

HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana telah diuraikan diatas;Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patutuntuk menghadap di persidangan sebagaimana ketentuan pasal 26Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, namun tidak hadir dan tidak pulamenyuruh orang lain sebagai kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya tanpaalasan yang sah, maka berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR Tergugatdinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat diputus dengan verstek;Menim

P.2, maka terbukti Penggugatdan Tergugat adalah suami istri, sehingga sesuaiketentuan pasal 73 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat memilikikedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan perkara a quo;Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan,maka haltersebut dianggap sebagaitelah membenarkan dalildalil gugatanPenggugat;Menim

perkaraperkara pidana pada Pengadilan tingkat pertamadalam acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama lengkap : PANTAS DANIEL SIMANJUNYAK;Tem pat lahir : Medan;Umur/ Tanggal lahir : 29 Tahun /03 April 1985;Jenis kelamin : Lakilaki ;Kebangsaan : Indonesia ;Tem pat tinggal : Perum MKGR Blok Cinta NO.12 Kec.Batu Aji BatamAgama : Kristen Protestan;Pekerjaan : Buruh Bangunan;Pendidikan : SMP (Tamat).Terdakwa ditahan sejak tanggal31 Mei 2014 s/d sekarang;Menim

Batu AjiKota Batam terdakwa menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp 1.000.000,e Perbuatan terdakwa PANTAS DANIEL SIMANJUNTAK mengakibatkan saksi NOFRIWELmengalami kerugian sebesar Rp 12.000.000,M enim bang, bahwa selanjutnya M ajelis Hakim akan mempertim bangkan apakah berdasarkanfaktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yangdidakwakan kepadanya;Menim bang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, makaperbuatan orang

No. 0428 /Pdt.G/2016 /PAStb.Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, ternyata Penggugattelah tidak menambah panjar biaya perkara sesuai dengan surat teguran PaniteraPengadilan Agama Pekanbaru;Menim bang, bahwa terlepas dari telah terjadinya jawab menjawab antaraPemohon dengan Termohon dipersidangan, maka sesuai dengan fakta dipersidanganbahwa sampai tanggal 29 Agustus 2016, Pemohon tidak menambanh biaya perkarauntuk proses lebih lanjut atas perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan

., Mediator pada Pengadilan Agama Sidoarjotertanggal 21 Maret 2019 pokoknya menyatakan mediasi antara para pihakternyata tidak berhas Il;Menim bang, bahwa perkara ini temmasuk dalam bidang perkawinan yangdilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal angka 3/7Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya angka (9) UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 tentang perubahan pertama UndangUndang Nomor 7 tahun 1989tentang Peradilan Agama, perkara a quo menjadi kewenangan absolutPengadilan Agama;Menimbang, bahwa

Sda.salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama denganpihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalamsuatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975:Menim bang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertim bangan ters ebut diatas, maka dalil gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhiketentuan pasal 39 Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.

perkara aquo merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sidoaro:Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah denganTergugat berdasarkan Hukum Islam, namun dalam rumah tangga Penggugatsering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, olehkarenanya berdasarkan Pasal 39 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan Jo Pasal 73 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama, Penggugat mempunyai legal standing untukmengajukan gugatan perceraian tersebut;Menim

Putusan No. 1352/Pat.G/20 19/PA.Sda.Menimbang, bahwa keterangan saksisaksi tersebut bersesuaian antarasatu sama lainnya, oleh karena itu telah memenuhi Pasal 172 HIR;Menim bang, bahwa dari dalildalil Penggugat dihubungkan dengan buktibukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan faktahukum bahwa sejak Januari 2017 antara Penggugat dan Tergugatsering terjadiperselisinan dan pertengkaran secara terus menerus yang tidak ada harapanbagi keduanya untuk rukun kembali yang disebabkana

Penggugatdan Tergugat agar kembali rukun namun tidak berhasil.Menimbang, bahwa disyariatkannya pemikahan sebagai mitsaqanghalidhan mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakanrumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, sebagaimana dimaksuddalam AlQur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undangundang Nomor 1Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaanrumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahanters ebut menjadi sulit untuk bisa dicapai .Menim

Putusan No.1431/Pdt.G/20 19/PA.Sda.kedua belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bainsuami terhadap istrinya .Menim bang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yangmengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan,percekcekcokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama,salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama denganpihak lain, adalah merupakan fakta hukum

yang cukup untuk alasan dalamsuatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975.Menim bang, bahwa rterkait dengan maksud Pasal 22 ayat 2 PeraturanPemerintan nomor 9 tahun 1975 tentang usaha keluarga untuk merukunkankedua belah pihak, majelis hakim telah memerintahkan kepada keluarga keduabelah pihak, namun para saksi yang juga adalah keluarga kedua belah pihakmenolak karena kedua belah pihak sudah menyatakan tidak dapat rukun dankeduanya sudah ingin bercerai.Menim

Putusan No 4530/Pdt.G/20 18/PA.Sda.tentang Peradilan Agama, Pemohon mempunyai legal standing untukmengajukan permohonan perceraian ters ebut;Menim bang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertim bangan ters ebutdan karena permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil suatupermohonan maka terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 yangmeminta Pengadilan menerima permohonan Pemohon secara formil dapatditerima untuk diperiksa;Menimbang, bahwa yang menjadi pokok pemohonan Pemohonadalah agar Pengadilan

AgungRepublik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yangmengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan,percekcekcokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama,salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama denganpihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalamHIm.12 dari 15 hlm Putusan No 4530/Pat.G/20 18/PA.Sda.suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975:Menim

Pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam, oleh karenanya maka petitum pemohonan Pemohon agarPengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuh talak satu rajiterhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo dapatdikabulkan;Menim bang, bahwa sebagai landasan idiologis dalam perkara ini, MajelisHakim perlu mengetengahkan Fiman Allah dalam surat Al Baqoroh ayat 227yang berbunyi:al las ol a JA!

anakanak Pemohon dan Termohon pulang ke rumah orang tuanya. setelah disusuloleh Pemohon ke rumah orang tua Termohon, Termohon tidak mau pulangbersama Pemohon, dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah tempattinggalhingga sekarang;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaituputusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjangberdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebaniPemohon untuk membuktikan dalildalilpermohonannya;Menim

hubungan Pemohon denganTermohon yang tidak harmonis lagisebagaimana layaknya suatu rumah tanggapada umumnya;Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam, pelembagaan perkawinandimaksudkan sebagai wahana bagi pasangan suami istri untuk menikmatikebahagiaan dari suasana rumah tangga yang sakinah, mawaddah, danrahmah. oeh karena itulah, ikatan perkawinan tidak dipandang sama denganperikatan perdata lainnya, tetapi merupakan perikatan lahir batin yang begitukuat (Mitsaqan galidzham dan dinilaisebagai ibadah;Menim