Ditemukan 6349 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : wakaf wakil wakir waris waktu wakid wakit wakim
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 23-08-2011 — Upload : 22-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 281 K /Pdt/ 2011
Tanggal 23 Agustus 2011 — SUMISTRI / SRI WATI VS YAYASAN PANTI ASUHAN ATHFAL , DKK
36 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • questi adalah apakahPermasalahan Wakaf menjadi Kompetensi Peradilan Umum ataukahPeradilan Agama ""Menimbang, bahwa walaupun Pembanding semula Tergugat , II dan Illtidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan absolut yaitu kewenanganmengadili yang berhubungan dengan lingkungan peradilan, maka judexfacti Peradilan Banding, secara ex officio terlebin dahulu memper timbangkan tentang kewenangan atau kompetensi absolut tersebut ;Yang dimaksud dengan wakaf adalah perbuatan seseorang atausekelompok orang ( wakif
Pengadilan PA KARANGANYAR Perdata Agama Wakaf
Register : 08-11-2016 — Putus : 06-03-2017 — Upload : 19-10-2017
Putusan PA KARANGANYAR Nomor 1481/Pdt.G/2016/PA.Kra
Tanggal 6 Maret 2017 — PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON, 1V, PEMOHON V, TERGUGAT I, TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT
87 — 17
  • Peraturan Pemerintah Nomor 42Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004tentang Wakaf, pada Pasal 17 ayat (8) Hak atas tanah yang dapat diwakafkanwajib dimiliki atau dikuasai oleh Wakif secara sah serta bebas dari segalasitaan, perkara, sengketa dan tidak dijaminkan;Menimbang, bahwa terhadap tanah seluas + 600 m2 yang masuk dalamukuran tanah sawah seluas + 5.635 m2 dalam Sertifikat Tanah No. 735 atasnama Muhadi dan atau bukti P. 9 dan bukti TT 4 ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan
Pengadilan PN MUARA BUNGO Pidana Umum Perusakan
Putus : 02-03-2017 — Upload : 18-10-2017
Putusan PN MUARA BUNGO Nomor 269/Pid.B/2016/PN.Mrb
Tanggal 2 Maret 2017 — -NIA DANIATI Alias SUPIK CIK NIA Binti (Alm.) H. USMAN
124 — 5
  • ;Bahwa dapat saksi terangkan mengenai prosedur pembuatanSertifikat tersebut, yang harus dilakukan adalah pertama Wakif (orangyang hendak mewakafkan) bermusyawarah dengan pihak keluargaperihal rencana mewakafkan sebidang tanah, kemudian Calon Wakifmemberitahu ke Nazir, lalu Calon Wakif dan Nadzir memberitahukankehendaknya kepada Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yaitu KepalaKUA yang mewilayahi tempat Objek Wakaf dengan membawa buktiasli atau fotokopi kepemilikan tanah, bila sudah lengkap dihadapanPejabat
    Selanjutnya Nadzir (orang yang diserahimengelola Harta Benda Wakaf) mendaftarkan Sertifikat ke KantorPertanahan untuk menerbitkan Sertifikat Wakaf dengan membawapersyaratan antara lain seperti fotokopi KTP dan fotokopi KartuKeluarga (KK) Wakif yang tentunya sudah dilegalisir, fotokopi KTPNadzir yang sudah dilegalisir, dan suratsurat asli kepemilikan tanahapabila sudah bersertifikat, Surat Keputusan (SK) atau SuratPengesahan asli Nadzir dari Kantor Urusan Agama (KUA), Surat IkrarWakaf dan Surat Akte
Pengadilan PA SERANG Perdata Agama
Register : 08-05-2017 — Putus : 15-01-2018 — Upload : 03-05-2019
Putusan PA SERANG Nomor 960/Pdt.G/2017/PA.Srg
Tanggal 15 Januari 2018 — Penggugat melawan Tergugat
159 — 76
  • Apabila nadzir yang bersangkutan sudah tidak adalagi maka wakif atau ahli warisnya, anak keturunan nadzir atauanggota masyarakat yang mengetahuinya mendaftarkankepada KUA setempat.iii. Apabila ada tanah wakaf dan tidak ada orang yangmau mendaftarkannya maka kepala desa berkewajibanmendaftarkannya kepada KUA setempat.iv. Pendaftaran dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3)pasal ini disertai:a. Surat keterangan tentang tanah atau suratketerangan kepala desa tentang perwakafan tanahtersebut;b.
    historis terjadinya pada tahun1970, sebelum adanya Peraturan Pemerintah nomor : 28 tahun1977 tentang perwakafan tanah milik dan Peraturan Menteri Agamanomor : 01 tahun 1978 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah.Selanjutnya disebutkan dalam Peraturan Menteri Agama nomor : 01tahun 1978 pasal 15 ayat 1. tanah wakaf yang sudah terjadisebelum adanya peraturan pemerintah pendaftrannya dilakukanoleh nadzir yang bersangkutan kepada KUA setempat. 2. apabilanadzir yang bersangkutan tidak ada lagi, maka wakif
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 24-12-2013 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 330 K/Pdt/2013
Tanggal 24 Desember 2013 — PATONI bin NAISAN VS 1. BUPATI KEPALA DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG Cq. CAMAT KECAMATAN JAYAKERTA KABUPATEN KARAWANG, Dkk
58 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mahmud Fauzi pihak yang mewakafkan (Wakif) pada Akta IkrarWakaf;Sebagaimana posita gugatan Penggugat;Sehubungan hal tersebut di atas Tergugat IV, mohon kepada yang TerhormatMajelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menyatakangugatan Penggugat tidak dapat diterima;Bahwa terhadap gugatan tersebut Putusan Pengadilan Negeri Karawangtelah memberikan Putusan Nomor 14/Pdt/G/2011/PNKrw tanggal 14 Desember2011 dengan amar sebagai berikut:Dalam Eksepsi Menolak eksepsi dari Tergugat , Il dan
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 07-02-2018 — Putus : 31-07-2018 — Upload : 05-09-2018
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 25/G/2018/PTUN.SBY
Tanggal 31 Juli 2018 — Penggugat:
1.ABD. HALIK
2.MOHAMMAD ALIRIDLA
3.R.AMINATUS ZAHRA
4.SITI KHATIJAH
5.R. SITI ASYAH
6.R. SYAMSUL HIDAYAT
7.R. ACH. FUDALI
8.ACH. FAUZI
9.R. FATHOR RAHMAN
10.R. MARIA ULFA, S.E.
11.HASANIAH
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMENEP
Intervensi:
YAYASAN PANEMBAHAN SOMALA diwakili oleh RB. MOHAMMAD AMIN
83 — 31
  • Jadi prinsipnya hanya orang yang mempunyai hak yangboleh melepaskan hakny8a; 222222 nnn nnne Bahwa, jika seseorang melepaskan hak kemudian dia menyatakanmemiliki karena mendapat wakaf harus ada alat bukti wakaf, sebab wakafitu mesti ada yang namanya wakif, nazhir, ada akta pejabat pembuat aktawakafnya, kalau memang itu ada akta wakafnya berarti akan menjaditanah wakaf, jadi akan timbul sertipikat tanah wakaf, kalau memang tidakada alat bukti sama sekali kita sulit mempercayai bahwa itu tanah wakaf
    ;e Bahwa, apabila ada bukti dokumen dia adalah nazhir dan ada wakif adaobjek, seseorang boleh melepaskan haknya untuk negara sepanjangdiperlukan untuk kepentingan umum tidak masalah, misalnya terkenajalan dan bagaimana pun juga harus pelepasan, tetapi kalau itu dialihfungsikan dan sebagainya harus dapat ijin dari Kementerian Agama;Halaman 48 dari 70 halaman, Putusan Perkara Nomor : 25/G/2018/PTUN.SBYe Bahwa, setelah Indonesia merdeka dasarnya adalah UUD 1945 diaturdalam Pasal 33 ayat (3) bahwa bumi
    itu juga dibedakan menjadi tanah hak yangsudah terdaftar dan ada tanah hak yang belum terdaftar, sedangkantanah negara itu juga bermacammacam aslinya harus ada yangtimbulnya bisa tanah negara yang memang selama itu tidak pernah adayang mempunyai hak, ada tanah negara yang muncul karena ada akibatpelepasan hak jadi ada haknya;e Bahwa, terkait tentang kepemilikan dengan penguasaan fisik, misalnyaseseorang bisa menguasai fisik karena dia sebagai nazhi, pasti ada yangnamanya akta ikrar wakaf maka ada wakif
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 16-04-2019 — Putus : 23-05-2019 — Upload : 09-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 194/PDT/2019/PT BDG
Tanggal 23 Mei 2019 — Pembanding/Terbanding/Tergugat : Hj. ROKAYAH
Terbanding/Pembanding/Penggugat : ROCHMAH
100 — 695
  • Rohaya (Tergugat) sebagai pemilik tanah selakupemberi wakaf/wakif dan yang tertuang dalam Surat keterangan StatusBangunan dan tanah tertanggal 4 April 1985 yang dibuat danditandatangani oleh Ibu Hj. Rohaya bertinndak sebagai PEMBERIMANDAT dan MUCHTAR IBNU JOHAN suaminya PENGGUGAT bertindaksebagai YANG DIBERI MANDATkarena dalam ikrar wakaf tersebut pihakSuaminya penggugat sebagai pihak Anggota Nadhir dimana MUCHTARIBNUN JOHAN alias H.
    DADANG MUCHTAR telah meninggal duniadan diduga terdapat pelanggaran terhadap perwakafan maka pemiliktanah/wakif sekarang ahliwarisnya yaitu Para Tergugat D.K dapat mengambilalin. untuk memulinkan kembali kedudukan wakaf sesuai denganperuntukannya karena objek tanah dan bangunannya diantaranya diduga adayang dikontrakan/dialinpungsikan suratnya oleh penggugat tanpa melaluimanagemen perwakafan sesuai akta ikrar wakaf tahun 1992 dan StatusBangunan dan tanah tertanggal 4 April 1985.Bahwa berdasarkan
    Bahwa dalam gugatan penggugat ternyataKantor Urusan Agama(KUA)Kota Cimahi Tengah tidak dijadikan pihak Tergugat atau turutTergugat karenadiatas objek tanah sengketatersebut telah terbit Aktalkrarwakaf pada tahun 1992 yang bertindak Sebagai Wakif Wakaf ( PemilikTanah) adalah Ibu Rohaya ( Tergugat ) dan Nadzir Anggota salah satunyaBapak H Dadang Muchtar Ibnu Johan.Kemudian juga mengenai dalil penggugat adalah istri dari Alm Muchtarlbnu Johan dimana Penggugat telah menikah dengan seorang lakilakibernama
Pengadilan PN MATARAM Perdata
Register : 28-07-2017 — Putus : 20-12-2017 — Upload : 17-01-2018
Putusan PN MATARAM Nomor 146/Pdt.G/2017/PN Mtr
Tanggal 20 Desember 2017 — Penggugat melawan Tergugat
50 — 23
  • UPAYA UPAYA PARA PENGGUGAT MELAKUKAN PERAN SERTADALAM MENCERDASKAN WARGA NEGARA SESUAI PANCASILADAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN YANG BERLAKU.15.Bahwa Penggugat adalah Pimpinan/Ketua Pengurus Yayasan UbayBin Kaab, yang sebenarnya sekitar awal tahun 2010 mulai aktif secarapribadi membantu bersama sama para Wakif (orang yang mewakafkanhartanya) melakukan pembangunan fisik bangunan kelas dan mushaladi Pondok Pesantren (Ubay bin Kaab), yang terletak di Bagirati,Kelurahan Karang Taliwang, Cakra Negara
    (Bukti P7).Bahwa jumlah anak didik yg mendaftar dan mengikuti proses belajarmengajar semakin bertambah, maka para pengurus merencanakanmembangun pondok/fasilitas kelas untuk belajar, dan pada tahun 2011para pengurus/para wakif dan pihak pihak yang membantu,mengundang warga untuk sosialisasi rencana pembangunan pondokpesantren Ubay bin Kaab.22.Bahwa dengan demikian jelas terlihat terjalinnyakerukunan/menyatu/saling bantu membantu untuk sama samamerencanakan dan mengelola dalam mengurus tempat belajar
    anakdidik antara pihak wakif dan pihak nadzir23.Bahwa berdasarkan jin Mendirikan Bangunan148/KPTS/IMB/CKK/VV2013 tanggal 3 Juni 2013 tersebut ParaPengurus /para Nadzir dan pihak pihak yang membantu pembangunanpondok mulai melakukan pembanguan 4 kelas dan mushala untuk anakdidik/santri;24.Bahwa pada sekitar bulan Mei 2015 H.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 14-11-2017 — Upload : 04-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2530 K/Pdt/2017
Tanggal 14 Nopember 2017 — Dr. H. MUHAMMAD DJUFRIE AS, SKM VS YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM SURAKARTA, DK
118 — 89 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Para wakifyang telah merasa bahwa Tergugat telah melenceng dari tujuan semula,tujuan mana telah menggerakkan hati para wakif untuk membantu ParaPendiri untuk mendirikan sebuah yayasan dengan kegiatan usahaperumahsakitan yang dikelola dengan nuansa Islami;Bahwa alasan Tergugat dalam melakukan perubahan Anggaran Dasarobyek sengketa untuk memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (4)UndangUndang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Pasaltersebut berbunyi sebagai berikut:Pasal 7(2) Rumah Sakit
    Amin Romas adalah wakif dan nazhir yangkemudian ditindaklanjuti dengan membuat Surat Keterangan Nomor062B/PG/YARSIS/III/2014 tanggal 1 Maret 2014 tentang Nazhir YayasanRumah Sakit Islam Surakarta yang berkedudukan di Sukoharjo, denganalamat: Jalan Jenderal Anmad Yani, Pabelan, Kartasura, Sukoharjo;Bahwa dengan demikian telah jelas, jika ditinjau dari UndangUndangYayasan maka Penggugat adalah salah satu Pendiri, jika ditinjau dariUndangundang wakaf maka Penggugat dan dr. HM.
    Wakif Rudianto, SH yangdalam ikrar tersebut wakafnya diterima oleh Haji Muhammad Djufri,Sarjana Kesehatan Masyarakat yang bertindak untuk dan atas namaYARSIS;f. Akta Ikrar Wakaf Nomor KK. 11. 31. /HK. 03. 4/02/2014 tanggal 3 Maret2014 yang dalam akta tersebut Haji Muhammad Djufri, SarjanaKesehatan Masyarakat yang bertindak untuk dan atas nama YARSISdan menyatakan sebagai Nadzir;g.
Pengadilan PN TANGERANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 28-03-2016 — Upload : 19-10-2016
Putusan PN TANGERANG Nomor 455/Pdt.G/2015/PN.Tng.
Tanggal 28 Maret 2016 — ABDURAHMAN lawan Ny. AMSYIAH GERING, Dkk
42 — 15
  • Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik pada Pasal 1 ayat (1) yangbunyinya Wakaf adalah Perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/ataumenyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanyaatau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya gunakeperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah dan Wakafadalah Perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkansebagaian dari harta kekayaannya yang berupa Tanah milik danmelembagakannya
    Apabila kita lihatdan sandingkan antara dalil dalam posita, petitum gugatan Penggugat denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku di Republik Indonesia,bahwa Penggugat mempunyai pernyataan dan keinginan yang berbeda denganketentuan perundangundangan yang dimaksud di atas yaitu pada dalilPenggugat menerangkan telah terjadi Perwakafan atas sebidang Tanah yangmemposisikan Alm Jesan Bin Piih Sebagai wakif (Pemberi Wakaf/Pemilik hartayang akan diwakafkan) namun tidak secara rinci menjelaskan
    Adanya Wakif (yang memberikan harta benda wakaf), apabila harta bendawakaf adalah Tanah waris maka harus mempunyai Surat Persetujuan danKuasa seluruh ahli waris;2. Adanya Nadzir (yang menerima harta benda wakaf) ;Hal 20 dari 56 Putusan Nomor 455/Padt.G/2015/PN. Tng3. Harta benda wakaf harus jelas kepemilikannya ;4.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 03-09-2015 — Upload : 17-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1127 K/Pdt/2015
Tanggal 3 September 2015 — H. SACHRUDDIN SANTING, dk melawan PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH
38 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • berbagi dalihberusaha menghindari penyerahan sepenuhnya tanah dan bangunantersebut, sehingga untuk menyelesaikan permasalahan, maka diadakanpertemuan/silaturahmi di Bandung antara Tergugat dan pihak yangmewakili Penggugat pada tanggal 24 Januari 2011, dengan kesepakatansebagai berikut: Kedua pihak (Tergugat dan Penggugat) sepakat bahwakesalahpahaman mengenai pemanfaatan wakaf dianggap selesai; Perwakafan dinyatakan sah secara agama setelah memenuhi ketentuanundangundang/peraturan yang berlaku; Wakif
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 15-03-2007 — Upload : 07-07-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 211K/PDT/2006
Tanggal 15 Maret 2007 — NOVIANTO XAVERIUS PELENKAHU ; TUAN AMANG SURATMAN UMAR ; RACHMAN ARIE SOETARDJO, S.H. Notaris/PPAT ; BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. KANTOR PERTANAHAN JAKARTA SELATAN
82 — 50
  • Membatalkan perwakafan tanah ladang sengketa milik para Penggugattersebut antara almarkum Haji Mukhtar sebagai wakif dengan para Tergugatsebagai Nazir (penerima wakaf) atas tanah ladang sengketa ;Menyatakan batal demi hukum atau membatalkan akta ikrar wakaf tanggal 1Mei 1993, Nomor W.2/K9/06/1993 sehingga tidak mempunyai kekuatanmengikat bagi para Penggugatterhadap tanah ladang sengketa ;Menyatakan batal demi hukum dan tidak sah menurut hukum sertifikat tanahwakaf Nomor 22/2001, tanggal 20 November
Pengadilan PTA BANTEN Perdata Agama
Register : 31-08-2020 — Putus : 14-10-2020 — Upload : 14-10-2020
Putusan PTA BANTEN Nomor 0060/Pdt.G/2020/PTA.Btn
Tanggal 14 Oktober 2020 — Pembanding/Penggugat : H. Mohd. Ibrahim bin H. Salleh
Terbanding/Tergugat : Willy Mulyono Hadi Santoso, dkk
234 — 181
  • bantahannya Terbanding mengajukan alat bukti Surat TI.1 s/d TI.43 dan 5 orang saksi, Terbanding IImengajukan alat bukti surat TIl.1 s/d TIIl.80 dan 6 orang saksi, sedangkan TurutTerbanding mengajukan alat bukti surat TT.1 s/d TT.23 dan 1 orang saksi ;Menimbang, bahwa alat bukti TI.1 s/d TI.19, Foto copy Akta Ikrar Wakafdan Ikrar Wakaf, telah dimeteraikan cukup dan dicocokkan dengan aslinya,sehingga telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti, dari alat buktitersebut telah terbukti Terbanding dan Wakif
Pengadilan PT PALEMBANG Perdata
Register : 14-01-2020 — Putus : 24-02-2020 — Upload : 24-02-2020
Putusan PT PALEMBANG Nomor 9/PDT/2020/PT PLG
Tanggal 24 Februari 2020 — Pembanding/Tergugat I : Agustina Novita Sarie, SH. Diwakili Oleh : Kantor Hukum Polis Abdi Hukum
Pembanding/Tergugat I : Agustina Novita Sarie, SH. Diwakili Oleh : Kantor Hukum Polis Abdi Hukum
Pembanding/Tergugat II : Masinah Wantas Diwakili Oleh : Kantor Hukum Polis Abdi Hukum
Pembanding/Tergugat III : Ismail Effendy Diwakili Oleh : Kantor Hukum Polis Abdi Hukum
Terbanding/Penggugat : Drs Amir Syarif selaku Ketua Umum Pengurus Yayasan Al Ikhlas Dwikora II Palembang
Terbanding/Turut Tergugat I : Camat Ilir Barat I Kota Palembang
Terbanding/Turut Tergugat II : Walikota Kota Palembang Pemerintah Kota Palembang
Turut Terbanding/Tergugat II : Masinah Wantas
Turut Terbanding/Tergugat III : Ismail Effendy
Turut Terbanding/Tergugat IV : Rizal, SH
Turut Terbanding/Tergugat IV : Rizal, SH
68 — 41
  • wakif badan hukum) sebagaiKetua Yayasan Masjid Al Ikhlas telah mewakafkan tanah objeksengketa kepada H.
    Midin Amad (pribadi) hal ini menambah tidakjelas alas hak Penggugat (Yayasan ALIKHLAS Dwikora IlPalembang) karena berdasarkan akta ikrar wakaf tersebut jelasPenggugat (Yayasan ALIKHLAS Dwikora Il Palembang) tidakmemiliki hakatas tanah objek sengketa karena Ketua Yayasan MasjidHalaman 27 dari 45 hal.Putusan Nomor 9/PDT/2020/PT PLG6.2.ALIKHLAS telah mewakafkan tanah objek sengketa kepada H.Midin Anmad selaku Pribadi.Hal ini ditegaskan kembali pada bagian tanda tangan wakif yaitu H.Midin Amad selaku
Pengadilan PN KALABAHI Perdata
Register : 18-10-2018 — Putus : 09-05-2019 — Upload : 20-09-2019
Putusan PN KALABAHI Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Klb
Tanggal 9 Mei 2019 — Penggugat:
HAJI ISHAK DJAWA
Tergugat:
1.MUHAMMAD DJURU
2.AWALUDIN MUHAMAD DJURU
169 — 138
  • Bahwa dengan demikian Almarhum Muhamad Thahir (yang membuat wasiat)dan Haja Halimah Silli (sebagai Wakif) yang mewakafkan tanah kepada NazirPersyerikatan Muhammadiyah adalah bertentangan dengan Hukum, sebab Alm.Muhamad Thahir dan Haja Halimah Selii tidak memiliki hubungan hukum atasobyek perkara tersebut karena bukan harta gono gini dari Muhamad Thahir danHaja Halimah Silli;4.
    Halima Sili (saksiPenggugat) mendaftarkan Surat Wasiat menjadi Ikrar Wakaf (sebagai wakif) dandiketahui oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan/Pejabat Pembuat AktaIkrar Wakaf yang bernama Rahman Karim (vide P.2), dan bersesuaian denganketerangan Saksi Rahman Karim, bahwa Saksi telah menandatangani Ikrar Wakaf,dan dasar Saksi mengeluarkan Surat Ikrar Wakaf adalah karena adanya SuratWasiat dari Muhamad Thahir;Menimbang, bahwa berkaitan dengan tanah sengketa yang diwakafkankemudian Para Tergugat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Agama
Putus : 26-08-2014 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 380 K/Ag/2014
Tanggal 26 Agustus 2014 — HAMID ALWI ALKAF,DKK VS H. LALU ACHMAD,SH.DKK;
95 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • kewenangan dan hak mewakili masjid; bahkan tidak dapatdihadirkan oleh para Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasisebagai saksi dalam perkara ini karena para nazirlah yang palingmengetahui suasana dan kondisi ketika terjadinya peristiwa wakaf;3 Salah satu pertimbangan hukum yang dijadikan sebagai dasar dalam mengambilkeputusan pada Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram, Nomor 133/Pdt.G/2013/PTA.MTR, tanggal 18 Desember 2013, adalah:Bahwa, senyatanya wakaf adalah peristiwa agama, lazimnya seorang wakif
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Badan Peradilan Peradilan Agama
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tahun 2006
1834 — 547
  • Tentang : Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
  • waris,penentuan bagian masingmasing ahli waris.Huruf cYang dimaksud dengan wasiat adalahperbuatan seseorang memberikan suatu bendaatau manfaat kepada orang lain ataulembaga/badan hukum, yang berlaku setelahyang memberi tersebut meninggal dunia.Huruf dYang dimaksud dengan "hibah" adalahpemberian suatu benda secara sukarela dantanpa imbalan dari seseorang atau badanhukum kepada orang lain atau badan hukumuntuk dimiliki.HurufeYang dimaksud dengan "wakaf' adalahperbuatan seseorang atau sekelompok orang(wakif
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 03-12-2014 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 379 K/Pdt/2014
Tanggal 3 Desember 2014 — 1. M. NUR Bin MUHDAR, dkk. VS 1. HAJI ZAINUDDIN Bin H. SARAF, dk. dan KEPALA KANTOR PERTANAHAN SUMBAWA
28 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa oleh karena objek sengketa yang digugat oleh Para Penggugatsekarang ini adalah tanah wakaf, maka Para Penggugat harus melibatkansebagai Tergugat dalam gugatan Para Penggugat, yaitu PemerintahRepublik Indonesia (Kementerian Agama) dan Badan Wakaf Indonesiasebagai Tergugat sesuai Pasal 41 ayat (2) Undang Undang Nomor 41 Tahun2004 tentang Wakaf sebagai pihak dalam gugatan Para Penggugat;Bahwa kemudian Nadzir adalah pihak ysng menerima harta benda wakafdari Wakif (pihak yang mewakafkan harta benda
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 31-01-2020 — Putus : 07-07-2020 — Upload : 08-07-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 25/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 7 Juli 2020 — Penggugat:
PT. KATAMA SURYABUMI yang diwakili oleh : Drs. M. KRIS SUYANTO
Tergugat:
Dirjen Kekayaan Intelektual KEMENKUMHAM RI
570 — 677
  • KatamaSuryabumi yang sudah dibekukan oleh Kemenkumham RI pada tanggal 31Oktober 2019 diserahkan kepada BWI, yang pada pokoknya bahwa merasakeberatan atas adanya akad wakaf pada tanggal 10 Desember 2019 berupapenyerahan Hak Paten PKSLL oleh Kris Suyanto yang bertindak mewakili PT.Katama Suryabumi selaku Wakif kepada Mohammad Nuh mewakili BadanWakaf Indonesia selaku Nadzir, dan selanjutnya meminta segera dibatalkanmengingat telah melanggar ketentuan perundangundangan serta ketentuanSyariat Islam, dan
    apabila tidak dibatalkan atas wakaf tersebut maka klienkami akan menempuh upaya hukum baik terhadap Nadzir maupun Wakif (videbukti T8);Menimbang, bahwa hak Paten merupakan karya intelektual dari manusia,yang mana karya intelektual adalan aset yang mengandung nilai ekonomis,kepada pemiliknya diberikan hak monopoli / eksklusif untuk mengontrolpenggunaan karya intelektual yang dilindungi, pemegang hak kekayaan intelektualakan memperoleh imbalan keuangan atas investasinya dalam menghasilkan karyaintelektual
    Ryantori Angka Raharjatelah mengajukan surat yang ditujukan kepada Ketua Badan Wakaf Indonesiayang pada pokoknya bahwa merasa keberatan atas adanya akad wakaf dimaksudselanjutnya meminta segera dibatalkan mengingat telah melanggar ketentuanperundangundangan serta ketentuan Syariat Islam, dan apabila tidak dibatalkanatas wakaf tersebut maka klien kami akan menempuh upaya hukum baik terhadapNadzir maupun Wakif;Menimbang, bahwa tugas dan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negaraberdasarkan ketentuan Pasal
Pengadilan PA CIMAHI Perdata Agama
Register : 22-12-2017 — Putus : 05-06-2018 — Upload : 03-11-2020
Putusan PA CIMAHI Nomor 10302/Pdt.G/2017/PA.Cmi
Tanggal 5 Juni 2018 — Penggugat melawan Tergugat
60 — 21
  • Putusan No. 10302/Pdt.G/2017/PA.CmiMasjid, Masjid Al Muawanah, dan Taman KanakKanak Masjid Al Muawanahtelah di serah terimakan oleh Ketua Umum Panitia Pembangunan Masjidselaku Wakif kepada Yayasan Al Muawanah, untuk Tanah bertindak sebagaiNazhir Badan Hukum adalah Haji Haris (Ketua Bidang III Sosial Yayasan)dan Untuk Bangunan Masjid Al Muawanah, Taman KanakKanak Masjid AlMuawanah, dan Aset lainnya sebagai Penerima/Nazhir Badan Hukumadalah Drs. H.