Penggugatdan Tergugat agar kembali rukun namun tidak berhasil;;Menimbang, bahwa disyariatkannya pemikahan sebagai mitsaqanghalidhan mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakanrumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, sebagaimana dimaksuddalam AlQur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undangundang Nomor 1Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaanrumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahanters ebut menjadi sulit untuk bisa dicapai ;Menim

, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yangmengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan,percekcekcokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama,salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama denganpihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalamsuatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975:Menim

berdasarkan Pasal 39 Undangundang Nomor 1 tahun 1974 tentangPerkawinan Jo Pasal 73 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentangPeradilan Agama, Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukanperkara gugatan tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pertinbanganpertimbangan tersebutdan karena gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal suatu gugatanmaka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 yang meminta Pengadilanmenerima gugatan Penggugat secara fomal dapat ditenma untuk diperiks a;Menim

, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yangmengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan,percekcekcokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama,salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama denganpihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalamsuatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975:Menim

berdasarkan Pasal 39 Undangundang Nomor 1 tahun 1974 tentangPerkawinan Jo Pasal 73 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentangPeradilan Agama, Penggugat mempunyai /ega/ standing untuk mengajukangugatan perceraian tersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdan karena gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal suatu gugatanmaka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 yang meminta Pengadilanmenerima gugatan Penggugat secara fomal dapat ditenma untuk diperiks a;Menim

Putusan No.0768/Pat.G/20 19/PA.Sda.pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalamsuatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975:Menim bang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertim bangan ters ebut diatas, maka dalil gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhiketentuan pasal 39 Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.

minggu lebih baru pulang;* Bahwa Sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil danPemohon tetap ingin cerai dengan Termohon;Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yangisinyasebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala halyang dicatat dalam berita acara sidan merupakan bagian yang tak terpisahkandari putusan ini:a PE RTI M BAN GAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohonad alah seperti di uraikan di atas Menim

Nomor 3 Tahun 2006kemudian diubah lagi dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, secaraabsolut Pengadilan Agama Pekalongan berwenang memeriksa, memutus danmenyelesaikan gugatan ini ; Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan,sedangkan ia telah dipanggil dengan cara patut dan sah, sedangkan tidakternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah,maka sesuai pasal 125 jo 126 HIR perkara tersebut dapat diputus dengantan pa hadi tnya Te rm oho n (ve rste k)Menim

Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, Majelis berpendapatbahwa Penggugat wajib mem buktikan dalil gugatannya;Menimbang bahwa untuk membuktikan dalildalilnya Penggugat telahmengajukan alat bukti tertulis yakni Bukti P1 dan P2 serta saksi dan saksii Ilyang selengkapnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;Menim bang bahwa bukti P1 dan P2 adalah akta otentik yang dikeluarkanoleh pejabat yang berwenang, bemeterai cukup dan cocok dengan aslinya,oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal

, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yangmengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan,percekcekcokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama,salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama denganpihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalamsuatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975:Menim

Dan oleh karena gugatan Penggugat telahmemenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak, maka berdasarkan Pasal 125HIR gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;Menim bang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, nam ununtuk memenuhi maksud Pasal 130 HIR Jo.

asuhan Penggugat dan dalamkeadaan baik dan sehat;Menimbang, bahwa sesuai bukti P.3 terbukti anak Penggugat danTergugat yang bemama Anak I, tanggal lahir 18062007 (Perempuan, umur 11tahun), Anak II, tanggal lahir 27062012 (Perempuan, umur 6 tahun) dan AnakIll, tanggal lahir 16042015 (Perempuan, umur 4 tahun), sesuai ketentuanPasal 105 huruf ( b ) Kompilasi Hukum Islam, pemeliharaan anak yang telahmumayyiz hak pemeliharaannya diserahkan kepada anak tersebut untukmemilin sama ibunya atau bapaknya;Menim

dikemukakanPenggugat dan berdasarkan buktibukti yang diajukan Penggugat, MajelisHakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat sebagaimana teruraidalam surat gugatan Penggugat petitum angka 2 sebagai benkut :Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 serta berdasarkanketerangan saksi dan saksi II yang saling bersesuaian, telah teroukti bahwaPenggugat dan Tergugat adalah suami Istri yang menikah berdasarkanHukum Islam, oleh karenanya maka terbukti secara sah menurut hukumbahwa Penggugat dan Tergugat adalah suam1 istri;Menim

Putusan No.1573/Pat.G/20 19 /PASda.egois pinginnya selalu. ingin menang sendiri dan Tergugat pergimeninggalkan Penggugat selama 3 bulan ;Menim bang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan saksi II yangsaling bersesuaian dapat dikonstantir sebagai fakta hukum bahwa Tergugattelah meninggalkan Penggugat sehingga sampai dengan saat ini merekaberdua telah pisah rumah selama 4 bulan; dan selama itu mereka berduatidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istrisecara utuh;Menimbang, bahwa atas kejadian

Kecamatan Tiworo, sebagai kediaman bersam terakhir; Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak; Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat padaawalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tanggamereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan danpertengkaran yang terus menerus; Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadisejak tahun 2011; Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat danTergugat karena Tergugat suka menim

Jaya Kecamatan Tiworo, sebagai kediaman bersam terakhir;Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat padaawalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tanggamereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan danpertengkaran yang terus menerus;Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadisejak tahun 2011;Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat danTergugat karena Tergugat suka menim

., Mediator pada Pengadilan Agama Sidoarjotertanggal 28 Februari 2019 pokoknya menyatakan mediasi antara para pihakternyata tidak berhas Il;Menim bang, bahwa perkara ini temmasuk dalam bidang perkawinan yangdilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal angka 3/7Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya angka (9) UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 tentang perubahan pertama UndangUndang Nomor 7 tahun 1989tentang Peradilan Agama, perkara a quo menjadi kewenangan absolutPengadilan Agama;Menimbang,

berdasarkan Pasal 39 Undangundang Nomor 1 tahun 1974 tentangPerkawinan Jo Pasal 73 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentangPeradilan Agama, Penggugat mempunyai /ega/ standing untuk mengajukangugatan perceraian tersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdan karena gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal suatu gugatanmaka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 yang meminta Pengadilanmenerima gugatan Penggugat secara fomal dapat ditenma untuk diperiks a;Menim

, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yangmengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan,percekcekcokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama,salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama denganpihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalamsuatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975:Menim

kewenangan PengadilanAgama Pekalongati;, nn nnn a nnn nnn nnn nnnMenimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, perkara iniadalah perkara perceraian yang pernikahannya dilaksanakan menurut syariatIslam, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 49 huruf (a) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, secara absolut perkara ini adalahkewe nan g an Peng ad i an Ag am ea Menim

tersebut memilikikekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugatmengnai dalil Penggugat posita 5 dan 6 saling bersesuaian dan memperkuatdalil gugatan Penggugat dan keterangan dua orang saksi tersebut memenuhiketentuan pasal 171 dan pasal 172 HIR sehingga keterangan dua orangsaksihalaman 8 dari 12 putusan nomor 0352/Pdt.g/2015/PA.Pkltersebut diterima dan menjadi bukti yang memperkuat dalil gugatan Pengg ug at; son Hcrenmemnnessoneen =Menim

Penggugatdan Tergugat agar kembali rukun namun tidak berhasil ;Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai mitsaqanghalidhan mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakanrumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, sebagaimana dimaksuddalam AlQur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undangundang Nomor 1Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaanrumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahanters ebut menjadi sulit untuk bisa dicapai ;Menim

bang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yangmengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan,percekcokkan, tidak bersedia tinggal dalam satu tenpat kediaman bersama,salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama denganpihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalamsuatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975 ;Menim

Putusan No. 37 48/Pdt.G/20 19/PA.Sda.dalam AlQur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undangundang Nomor 1Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaanrumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahanters ebut menjadi sulit untuk bisa dicapai ;Menim bang, bahwa faktafakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwaperkawinan Penggugat dan Tergugat benarbenar telan pecah dan telahsampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena Penggugattelah jera dan

Putusan No. 37 48/Pdt.G/20 19/PA.Sda.suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975:Menim bang, bahwa berdasarkan pertim banganpertim bangan ters ebut diatas, maka dalil gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhiketentuan pasal 39 Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.

berdasarkan Pasal 39 Undangundang Nomor 1 tahun 1974 tentangPerkawinan Jo Pasal 73 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentangPeradilan Agama, Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukanperkara gugatan tersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdan karena gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal suatu gugatanmaka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 yang meminta Pengadilanmenerima gugatan Penggugat secara fomal dapat ditenma untuk diperiks a;Menim

, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yangmengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan,percekcekcokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama,salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama denganpihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalamsuatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975;Menim

Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II tentangPedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, dan ternyataselama Pengumuman berlangsung tidak ada pihak ketiga yang keberatan ataspermohonan para Pemohon ;Menim bang, bahwa perkara ini temmasuk dalam bidang perkawinan yangdilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a)UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan berdasarkanpenjelasannya

Penetapan No. 0040/Pat.P/20 19/PA Sda.Urusan Agama setempat tidak mempunyai akta nikah dan untuk itu memohonagar Pengadilan Agama Sidoarjo menyatakan perkawinan tersebut sahmenurut hukum, oleh karenanya mempunyai legal standing untuk mengajukanpermohonan itsbat tersebut ;Menim bang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan ters ebutdan karena pemohonan telah memenuhi syarat formal suatu permohonanmaka terhadap petitum permohonan angka 1 yang meminta Pengadilanmenerima permohonan secara formal dapat

dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, perkara iniadalah perkara perceraian yang pernikahannya dilaksanakan menurut syariatIslam, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 49 huruf (a) UndangundangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubahdengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006. dan perubahan kedua denganUndangundang Nomor 50 Tahun 2009, secara absolut perkara ini adalahkewenangan Peng adilan Agama Menim

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebutdiatas, maka permohonan Pemohon dapat dibenarkan dan telah memenuhiketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah no.9 Tahun 1977 jo.pasal116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan pasal 127 HIR, makapermohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepadaPemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapansidang Pengadilan Agama Pekalongan setelah putusan ini memperolehke ku ata n h U ku m teta p Menim

berdasarkan Pasal 39 Undangundang Nomor 1 tahun 1974 tentangPerkawinan Jo Pasal 73 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentangPeradilan Agama, Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukanperkara gugatan tersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertinbanganpertimbangan tersebutdan karena gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal suatu gugatanmaka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 yang meminta Pengadilanmenerima gugatan Penggugat secara fomal dapat ditenma untuk diperiks a;Menim

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yangmengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan,percekcokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama,salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama denganpihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalamsuatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975;Menim

sidang perkara ini dinyatakan sebagai bagian yangtidak terpis ahkan dari Putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahseperti diuraikan di atas;Menimbang, bahwa memenuhi maksud Pasal 130 HIR Jis Pasal 82 ayat(1) dan (4) Undangundang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama danPasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 makaMajelis Hakim memberikan nasehat agar Pemohon rukun kembali Termohon,namun upaya ters ebut tidak berhasil;Menim

Ini adalahaniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan;Menim bang, bahwa berdasarkan pertim banganpertinbangan ters ebut diatas , maka dalil permohonan Pemohon cukup beralasan dan telah mem enuhiketentuan Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis Pasal 19 huruf(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f)Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum permohonan Pemohonagar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuh talak satu raj'iterhadap Termohon dihadapan

Penggugatdan Tergugat agar kembali rukun namun tidak berhasil;;Menimbang, bahwa disyariatkannya pemikahan sebagai mitsaqanghalidhan mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakanrumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, sebagaimana dimaksuddalam AlQur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undangundang Nomor 1Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaanrumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahanters ebut menjadi sulit untuk bisa dicapai ;Menim

, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yangmengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan,percekcekcokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama,salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama denganpihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalamsuatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975:Menim

Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, Majelis berpendapatbahwa Penggugat wajib mem buktikan dalil gugatannya;Menimbang bahwa untuk membuktikan dalildalilnya Penggugat telahmengajukan alat bukti tertulis yakni Bukti P1 dan P2 serta saksi dan saksi Ilyang selengkapnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;Menim bang bahwa bukti P1 dan P2 adalah akta otentik yang dikeluarkanoleh pejabat yang berwenang, bemeterai cukup dan cocok dengan aslinya,oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 165

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yangmengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan,percekcokkan, tidak bersedia tinggal dalam satu tenpat kediaman bersama,salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama denganpihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalamsuatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975;Menim

berdasarkanPasal 301 R.Bg jisPasali888 KUH Perdata, Putusan Mahkamah Agung Nomor 7011K/Sip/1974 danPutusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996, yang normanya menyatakanbahwa fotokopi yang tidak pernah ditunjukkan/diperlihatkan aslinya tidakdapat dipergunakan sebagaialat bukti yang sah, dengan demikian sehinggaH al.godarii6 Hal.Putusan Nomorio5/Pdt.G/2016/M SLsksecara legal formal alat bukti P.2 tersebut tidak dapat dinyatakan sebagai alatbukti surat yang sah dalam perkara ini dan tidak patut dipertim bangkan;Menim

Masalah keabsahan suatuperkawinan ditentukan oleh agamanya masingmasing, bagi agama Islam harusterpenuhinya syarat dan rukun suatu perkawinan, sedangkan masalahpencatatan perkawinan hanya berfungsi sebagai pengakuan, perlindungan dankepastian hukum;Menim bang, bahwa rukun nikah/perkawinan tidak diatur oleh UndangUndang melainkan hanya diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam,dihubungkan dengan saksisaksi yang diajukan Pemohon yang tidak turutmenghadiridan menyaksikan terjadinya akad nikah antara

nikah tidak terpenuhi, makamasyarakat akan mempermasalahkan perkawinan tersebut dan akan mengusirpasangan tersebut di Gampongnya, berdasarkan keterangan saksisaksi yangH al.t2darii6 Hal.Putusan Nomorio5/Pdt.G/2016/M SLskmenyatakan tidak pernah ada pihak siapapun darimana pun yang berusahamenggugat keabsahan dan keberadaan perkawinan yang bersangkutan,dengan demikian M ajelis Hakim berpendapat telah terbuktibahwa perkawinanPemohon dengan Ali Ben Njaktersebut telah memenuhi rukunnikah/perkawinan;Menim