Ditemukan 899 data
JUANDA MAULUD AKBAR. SH
Terdakwa:
AMRULLAH ALIAS ULLAH BIN MAKKING Dg. SILASA
74 — 30
Sifat melawan hukumnya perbuatan yangnyatanyata masuk dalam rumusan delik itu dapat berdasarkan ketentuanUndangUndang dan juga berdasarkan aturanaturan yang tidak tertulis(Uber gesetzlich).Menimbang, bahwa berdasarkan definisi Pedagang Besar Farmasidalam Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No.HK.03.1.3.12.11.10693 Tahun 2011 tentang Pengawasan Pemasukan BahanObat, yaitu Pedagang Besar Farmasi adalah Pedagang Besar Farmasi yangmempunyai izin untuk menyalurkan bahan obat.
75 — 16
pelayanankesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, PBF, Apotik dan Toko Obat ;Bahwa obat jenis Carnophen dari zenith Pharmaceuticals yang disita dariterdakwa kemudian diperlinatkan kepada ahli adalah barang yang merupakansediaan farmasi berupa obat jenis Carnophen dari zenith Pharmaceuticals ;Bahwa obat jenis Carnophen dari zenith Pharmaceuticals yang disita dariterdakwa merupakan sediaan farmasi yang sudah dilarang beredar karenasudah dicabut nomor ijin edarnya sesuai surat dari Kepala Badan POM RI No.HK
98 — 23
Bahwa, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pusat Pendidikan TenagaKesehatan Departemen Kesehatan No.HK.00.03.2.2.00897 tanggal 24 Mei2006 tentang Penetapan Strata Akreditasi Akper Dharma Husada CirebonPropinsi Jawa Barat Kode Institusi :32742003S telah memperoleh jenjangAkreditasi Strata B; .
83 — 19
,Apt..M.Sc Deputi Manajer Teknis Pengujian Teranokoko,tertanggal 17 Juli 2018, Nomor: LP.Nar.K.18.0650 dengan hasil pengujianyang menyatakan bahwa Tablet warna putih dengan penandaan ZENITHpada satu sisi dan pada sisi lainnya, positif mengandung Parasetamoldan Kafein, serta negatif Karisoprodol;Menimbang, bahwa Obatobatan Camophen merk Zenith yang terdakwaedarkan tidak memiliki ijin edar karena ijin Edamya sudah dibatalkanberdasarkan Keputusan Kepala BPOM RI No.HK.00Q51.31.3996, sehinggasemua obat
SUKANDA,SH.MH
Terdakwa:
Andi Gunawan
140 — 52
belas) hari kerja sejakpengajuan permohonan notifikasi diterima dan dinyatakan berkas lengkapoleh Kepala Badan dan tidak ada surat penolakan, maka terhadap kosmetikayang dinotifikasi dianggap disetujui dan dapat beredar diwilayah Indonesia.Bahwa kosmetik yang diproduksi dan atau diedarkan harus mendapatizin edar dengan maksud untuk melindungi masyarakat dari peredarankosmetik yang tidak memenuhi syarat kKeamanan, mutu, dan kemanfaatan.Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No.HK
83 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dengan demikian sangatberdasar hukum = apabila Cabang Pelabuhan Tanjung Perakmembatalkan Perjanjian secara Sepihak sehingga tanah HPL dimaksudkembali kepada Cabang Pelabuhan Tanjung Perak (melalui surat No.HK.06/206/TPR2009 tertanggal 24 Juli 2009 Perihal PembatalanPerjanjian).
50 — 6
persidangan yang telah ditentukan pihak Penggugathadir sendiri sedangkan pihak Tergugat , Il, Ill, IV dan Tergugat V hadir kuasanyabernama: Rudi Rochmansyah, SH.MH, Kepala Biro Hukum dan PemantauanPelaksanaan UndangUndang, Sekretariat Jenderal DPR RI dan Dwi Frihartomo,SH.MH,Kepala Sub Bagian Pertimbangan dan Bantuan Hukum , Sekretariat Jenderal DPR RI dkk,berkantor di Gedung MPR /DPR RI , Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, JakartaPusat, berdasarkan surat kuasa subtitusi tanggal 15 Mei 2013 No.HK
1.SITI JUNAIDAH, SH
2.NIKEN RETNO WIDARTI, SH
Terdakwa:
ARGA MARTIAN PUTRA Bin TUKIJO
256 — 570
atas nama Arga Martian PutraBin Tukijo, identifikasi : positif Trihexyphenidyl HCl, Kesimpulan :Contoh tersebut di atas mengandung Trihexyphenidyl HCl.Menimbang, bahwa pil berwarna Putih dengan logo Y adalahmengandung Trihexyphenidyl yang merupakan obat keras golonganobatobat tertentu, sesuai pasal 1 Peraturan Kepala Badan POM RInomor O7 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Obat ObatTertentu yang sering disalangunakan berdasarkan Keputusan KepalaBadan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia No.HK
104 — 9
mengadili perkaraperkara perdatadalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:PT.PELABUHAN INDONESIA I (PESERO), dalam hal ini diwakili Direkturnya yaitu HarrySusanto beralamat di Jln.Karakatau Ujung No.100Medan.Untuk ini memberi kuasa kepada : 1.wan Sembiring,SH,2.A.Yahya Amir,SH, 3.Danial Aur Satar,SH, advokad &Pengacara pada kantor I & AA IWAN SEMBIRING,SHLAW FIRM, beralamat di JIn.Cut Nyak Din No.16Medan, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 29 Maret2011 No.HK
1.OPIK BARLIA, SH
2.ARIYANA WIDAYATI,SH
Terdakwa:
Feri Novianto Bin Mugihardono
46 — 28
mengandung trihexypenydildidalamnya;Bahwa ahli tidak berani memastikan daripabrik mana pil berwarna putihberlogo Y diproduksi dari pabrik mana, karea pil berwarna putih berlogo Ytersebut sudah lepas dari kemasannya;Bahwa pil trihexypenydil termasuk dalam golongan obat keras yangpenggunaannya dan peredaran serta penggunaannya harus dengan ijin daripihak terkait;Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2019/PN WnoBahwa berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan MakananRepublik Inonesia No.HK
209 — 58
Apt. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:Bahwa Ahli bekerja di Balai Besar POM Banda Aceh sejak tahun 2005sampai dengan sekarang;Bahwa menurut ahli pengertian sediaan farmasi sebagaimana dimaksuddalam Pasal 1 angka 4 UndangUndang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentangKesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik;Bahwa sesuai dengan keputusan Kepala Badan POM RI No.HK.00.05.4.1745Tahun 2003 kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksud untukdigunakan pada bagian luar
570 — 814
KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA, berkedudukan di Jalan Teuku CikDitiro No. 6, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat.Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.HK.01.02/03/KKI/X1I/2951/2018, tanggal 12 Desember2018, memberikan Kuasa kepada :1. Prof. Dr. dr. Herkutanto, Sp.F (K), S.H., LLM., FACLM(Ketua Divisi Pembinaan Konsil Kedokteran, KonsilKedokteran Indonesia);2. Dr. Muhammad Luthfie Hakim S.H., M.H. (AnggotaMajelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia padaKonsil Kedokteran Indonesia);3.
PEMERINTAH RI cq. KEMENTERIAN KESEHATAN RI
Tergugat:
KARTINI, Selaku istri Ahli waris Alm dr. Azwar Abdullah, MOH
49 — 12
yang ditujukan kepadaAhli waris (alm) dr Azwar Abdullah Moh perihal Pengosongan rumah dinasHalaman 19 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pat.G/2018PN Pilg.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.BBLK palembang yang terletak di kompleks Kampus Blok D.No.16Palembang, diberi tanda P.22;Fotokopi Kepala Balai Besar Laboratorium Kesehatan No,HK.HK/05.01/1/1376/2012 tanggal 20 Juli 2012 kepada Kepala KejaksaanTinggi Sumatera Selatan perihal Permohonan bantuan hukum, diberi tandaP.23;Surat Kuasa Khusus No.HK
55 — 4
tidakakan mengulanginya lagi;Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksiyang meringankan (a de charge);Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukanbarang bukti sebagai berikut:Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 67/Pid.B/2017/PN.Jnp 1 (satu) batang anak panah busur yang terbuat dari besi, berbahan talirapia berwarna merah muda dan biru pada tali penarik anak panahbusur;Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pulamembacakan bukti surat berupa Visum et Repertum No.HK
55 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Rabba, Kassa, Hatta dan Acok (keempatnya belumtertangkap), sebagaimana hasil Visum et Repertum luka No.HK.01.03.2.1.10542.X.2010 tanggal 23 Oktober 2010, yang ditandatanganioleh dr. Wayan Sukadana, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tarakandengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :1. Bengkak tepat di belakang telinga sebelahkiri, dengan ukuran diameter 4 cm (empatcentimeter) ;2.
91 — 10
Apt. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:Bahwa Ahli bekerja di Balai Besar POM Banda Aceh sejak tahun 2005sampai dengan sekarang;Bahwa menurut ahli pengertian sediaan farmasi sebagaimana dimaksuddalam Pasal 1 angka 4 UndangUndang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentangKesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik;Bahwa sesuai dengan keputusan Kepala Badan POM RI No.HK.00.05.4.1745Tahun 2003 kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksud untukdigunakan pada bagian luar
1.F. RINI TYAS UTAMI, S.H.
2.YOVERIDA LIVENNI,SH
3.KUNTO SINGGIH PRAMONO, SH
Terdakwa:
MUHAMMAD FARID NABIGHOH alias FARID alias MENTHEL Bin AGUS SUTONO
62 — 15
., yang keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa Ahli bekerja di BBPOM di Yogyakarta mulai tahun 2006 sampaidengan 2018 sebagai Staf Bidang Pengujian Mikrobiologi, tahun 2018 hingga2019 sebagai Staf Seksi Inspeksi Bidang Pemeriksaan;Halaman 12 dari 27 halaman Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2019/PN WatBahwa Ahli ditugaskan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai BesarPOM di Yogyakarta No.HK.12.02105.01.19.0835 B tanggal 21 Januari 2019;Bahwa obat / pil dengan
Terbanding/Penggugat : PT. Pelabuhan Indonesia III Persero Surabaya diwakili Direktur Utama Suprihat
56 — 0
sebagai berikut
DALAM KONPENSI
Dalam Eksepsi :
- Menoloak seluruh eksepsi Tergugat tersebut :
Dalam Privisi :
- Menolak seluruh provisi Penggugat tersebut :
Dalam Pokok Perkara :
- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian :
- Menyatakan Perjanjian Kerjasama Pengelolahan Fasilitas Terminal Petikemas, yang tertuang dalam perjanjian Kerjasama No.HK
Terbanding/Tergugat : PT. Kereta Api Indonesia
Terbanding/Tergugat : Sulistiyo Wimbo hardjito
105 — 84
Desember 2013 No.1206/SOM/THSA/XII/13 dan 3 Januari 2014 No. 101/SOM/THSA/I/14 (buktiP14 dan P15) yang pada intinya untuk mendapatkan penjelasan dan jalankeluar atas tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT yang dengan sengaja telah merubah jangka waktu pengelolaan lahan parkirdari semula 5 (lima) tahun menjadi 3 (tiga) tahun, akantetapi terhadapsomasi dari PENGGUGAT tersebut baik sama sekali diabaikan baik olehTERGUGAT maupun TERGUGAT Il;Bahwa TERGUGAT II dalam surat balasannya yaitu surat No.HK
1.ADI PADMA AMIJAYA
2.BAYU INDRA SUKMA, SH
Terdakwa:
MA'AT Als MA'AT Bin TUJAN
32 — 6
No.HK.00.05.1.31.3996 tanggal 27 Oktober 2009 Tentang PembatalanPersetujuan Nomor Izin Edar Carnophen Tablet; Zenzon Captab SalutSelaput 200 Mg; Rheumastop Tablet dan Rheumastop Tablet Salut SelaputPT. Zenith Pharmaceutical.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197UndangUndang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo.