yangmerupakan salah satu elemen dalam peraturan yang dimaksud.Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Undangundang Nomor23 Tahun 2006 jo Undangundang Nomor 24 Tahun 2013 tentangadministrasi kependudukan, maka sudah seharusnya Pemohon mengajukanpermohonan perbaikan identitas dalam Akta Kelahiran anak Pemohontersebut.Bahwa maksud dan tujuan Pemohon memperbaiki identitas dalam AktaKelahiran milik anak Pemohon tersebut adalah Demi kepentingan dankebutuhan anak Pemohon dikemudian hari, dalam hal penyamaan

Bahwa Penyamaan identitas Pemohon yang ada dalam Paspor Pemohonguna Kepentingan Pemohon untuk mempunyai identitas yang benardikemudian hari.

Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan(kontrak) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia PendidikanTinggi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen PendidikanNasional dengan UMMY Koto Baru tentang Bantuan Peralatan SistemInformasi (SIM) Perguruan Tinggi dan Sistem Pembelajaran BerbasisTeknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Nomor : 0088 / KONTRAK /PKSDM PT / XI/ 2006 tanggal 20 November 2006 ;1 (satu) lembar Kartu Penerus / Disposisi No. 002 / UMMY / +2007 dariKopertis Wilayah X Padang perihal Penyamaan

Persepsi PengelolaanDana SIM & TIK beserta Surat Kopertis No. 003 / 010 / KU / 2007tanggal 02 Januari 2007 perihal Penyamaan Persepsi PengelolaanDana SIM & TIK ;1 (satu) buah kunci Filling Kabinet di ruang kerja Rektor UMMY KotoBaru;1 (satu) lembar Surat Nomor : 1.6 / PANPBJ / SIMTIK / UMMY / XIF2006 tertanggal 22 Desember 2006 perihal Mohon lIzin PenggunaanRuangan Untuk Labor Terpadu UMMY ;1 (satu) lembar Surat Nomor : 10.6 / PANPBJ / SIMTIK / UMMY / 2007 tertanggal 03 Januari 2007 perihal Mohon

No. 122 PK/Pid.Sus/2012Informasi dan Komunikasi (TIK) Nomor : 0088 / KONTRAK / PKSDM PT /XI/ 2006 tanggal 20 November 2006 ;1 (satu) lembar Kartu Penerus / Disposisi No. 002 / UMMY / +2007 dariKopertis Wilayah X Padang perihal Penyamaan Persepsi PengelolaanDana SIM & TIK beserta Surat Kopertis No. 003 /010 / KU / 2007 tanggal02 Januari 2007 perihal Penyamaan Persepsi Pengelolaan Dana SIM &TIK ;1 (satu) buah kunci Filling Kabinet di ruang kerja Rektor UMMY Koto Baru;1 (satu) lembar Surat Nomor : 1.6

PersepsiPengelolaan Dana SIM & TIK beserta Surat Kopertis No. 003 / 010 /KU / 2007 tanggal 02 Januari 2007 perihal Penyamaan PersepsiPengelolaan Dana SIM & TIK ;1 (satu) buah kunci Filling Kabinet di ruang kerja Rektor UMMY KotoBaru;1 (satu) lembar Surat Nomor : 1.6 / PANPBJ / SIMTIK / UMMY / XIF2006 tertanggal 22 Desember 2006 perihal Mohon Izin PenggunaanRuangan Untuk Labor Terpadu UMMY ;1 (satu) lembar Surat Nomor : 10.6 / PANPBJ / SIMTIK / UMMY / +2007 tertanggal 03 Januari 2007 perihal Mohon

Persepsi PengelolaanDana SIM & TIK beserta Surat Kopertis No. 003 / 010 / KU / 2007tanggal 02 Januari 2007 perihal Penyamaan Persepsi PengelolaanDana SIM & TKK ;1 (satu) buah kunci Filling cabinet di ruang kerja Rektor UMMY KotoBaru ;1 (satu) lembar Surat Nomor : 1.6 / PANPBJ / SIMTIK / UMMY / XIF2006 tertanggal 22 Desember 2006 perihal Mohon Izin PenggunaanRuangan Untuk Labor Terpadu UMMY ;1 (satu) lembar Surat Nomor : 10.6 / PANPBJ / SIMTIK / UMMY / 2007 tertanggal 03 Januari 2007 perihal Mohon

Bahwa maksud dan tujuan Pemohon memperbaiki identitas dalam AktaKelahiran milikanak Pemohon tersebut Demi kepentingan dan kebutuhanPemohon dikemudian hari, dalam hal penyamaan datadata milik Pemohon. Bahwa atas Petunjuk dari Kantor Dinas kependudukan dan pencatatan SipilKabupaten Cirebon, perbaikan identitas dalam Akta Lahir Harus melaluiPenetapan dari Pengadilan Negeri.

nama pada aktakelahiran anak pemohon yang sebelumnya tertulis dan terbacaZAHRATUSSYTA, menjadi tertulis dan terbaca ZAHRATUSSYTA SILANGITyang dilakukan oleh Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturanperundangundangang yang berlaku maupun kepatutan dalam masyarakatkarena anak Pemohon memang bernama dan berhak mendapatkan margaSilangit, selain itu juga bertujuan demi kepentingan dan kebutuhan anakHalaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2020/PN SrhPemohon dikemudian hari juga dalam hal penyamaan

Pemohon, yang berbedabeda tersebut, dan selama ini tidak mengertidan tidak menelitinya serta berjalan sebagaimana biasa namun pada saatPemohon ingin berangkat keLuar Negeri, ternyata hal tersebut menjadikendala dalam pengurusan paspor tersebut dan dapat diselesaikan namunharus ada penetapan Pengadilan yang menyatakan bahwa nama PemohonSALMAN SUJONO, lahir di Yogyakarta pada tanggal 14 Juni 1966 adalahsalah, sedangkan yang benar adalah nama SUJONO, lahir di Yogyakarta,tanggal 14 Juni 1966.Bahwa penyamaan

mengertidan tidak menelitinya serta berjalan biasa namun pada saat pemohon inginberangkat kembali keluar negeri untuk bekerja ternyata hal tersebut menjadikendala dalam kepengurusan paspor tersebut dan dapat diselesaikan namunharus ada penetapan pengadilan yang menyatakan bahwa tanggal bulan dantahun kelahiran pemohon bernama ENDANG IMROAH BT ADNA FARI, lahirdi Cirebon pada tanggal 14 Oktober 1985 adalah salah sedangkan yangbenar adalah nama ENDANG IMROAH lahir di Cirebon tanggal 22 Januari1992; Bahwa Penyamaan

Penetapan No.230/Pdt.P/2019/PA Mig.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, telah terbukti bahwa dalam dokumen pernikahan Para Pemohon, padapenulisan biodata Para Pemohon terdapat kesalahan dan akibat kesalahanpenulisan tersebut, Para Pemohon mengalami hambatan dan kesulitan untukmengurus dokumendokumen lainnya sehingga diperlukan adanyapenyelarasan dan penyamaan dalam penulisan data diri pada dokumendokumen terkait, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwapermohonan

AMELYASIDEBANG, berhak mendapatkan nama marga SILALAHI sebagaimana margaayahnya yaitu Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan' diatas Hakimberpendapat bahwa perubahan nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon yangsebelumnya tertulis dan terbaca ALYA AMELYA SIDEBANG, menjadi tertulis danterbaca ALYA AMELYA SILALAHI yang dilakukan oleh Pemohon tersebut tidakbertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, karenabertujuan demi kepentingan dan kebutuhan anak Pemohon dikemudian haridalam hal penyamaan

Bahwa Pemohon sering mendapat masalah atau kesulitan di tempatPemohon bekerja yang disebabkan adanya ketidak samaan nama Pemohonyang tertera di Pasport dengan yang tertera di akta kelahiran PemohonHalaman 2 dari 17 Penetapan Nomor 80/Pat.P/2017/PN Bnrsedangkan pihak Pemerintah Negara ditempat Pemohon bekerjamengharuskan adanya penyamaan nama pada dokumen;6.

Bhineka Bumi dan saksi sebagai Direktur nya bergerak di bidangpenambangan Pasir Besi dan usaha penambangan Pasir Besi di Desa Sidaurip KulonKecamatan Binangun dan saksi mempunyai 2 izin usaha penambangan Pasir Besi izinekplorasi dan setelah keluarnya izin tindakan saksi melakukan pendekatan ulangkepada penduduk tentang penyamaan harga lahan dan pengukuran dan cek kandunganyang dan sudah pernah melakukan studi kelayakan ke lokasi yang dilakukan oleh timeksplorasi dari PT. Bhineka Bumi.

Hal tersebut melanggar Pasal 22 PeraturanMenteri Pertanian Republik indonesia Nomor 51/PERMENTAN/RC.110/12/2018Tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dan Penyaluran Bantaun PemerintahLingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2019 yang berbunyi :Sosialisasi Bantuan Pemerintah ditujukan kepada calon penerima BantuanPemerintah dalam rangka penyamaan persepsi, membangun komitmen,transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah.

Hal tersebut melanggar Pasal 22 PeraturanMenteri Pertanian Republik indonesia Wemes.254/RERMWedhAMRC.110/12/2018Tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dan Penyaluran Bantaun PemerintahLingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2019 yang berbunyi:HalamanSosialisasi Bantuan Pemerintah ditujukan kepada calon penerima BantuanPemerintah dalam rangka penyamaan persepsi, membangun komitmen,transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah.

Satuan bahu banyakdigunakan untuk areal pertanian (sawah atau ladang) dan telah disepakatisejak zaman Hindia Belanda menurut cultuurste/sel, 1 bouw adalah 7096,5meter persegi (sumber https://id.m.wikipedia.org);Berdasarkan hal tersebut di atas maka penyamaan ukuran 1 (satu) baukuna sama dengan 1 (satu) hektar untuk ukuran saat ini tidak tepatmengingat ukuran 1 (satu) hektar adalah 10.000 meter persegi;Hal 8 dari 14 hal putusan Nomor 584/Pdt/2018/PT SMG3.

Fadil Zumhana dalam webinarRestorative Justice dalam penyamaan perspektif penegak hukum menyatakanbahwa Restorative Justice tidak hanya bicara soal pelaku, tidak hanya bicarasoal ancaman pidana. Restorative Justice bicara soal korban, apakah yangdapat dipulihkan pelaku untuk korban.

, P7, bahwa perbedaan pencatatan penulisan tempat lahirpemohon dalam Akta Kelahiran milik pemohon dengan ijazah sekolahpemohon tersebut dikarenakan dalam ijazah sekolan pemohon adanyapenyingkatan tempat lahir yang mana Sarang Burung Danau di singkatmenjadi SB.Danau, oleh karena itu. perbedaan tersebut menyebabkanpemohon kesulitan dalam mengurus administrasi kependudukan milikpemohon yang lain dan pemohon kesulitan pula untuk mendaftarkan kependidikan berikutnya karena ada aturan yang mewajibkan penyamaan

PublikUlangan Tim Persiapan tidak melakukan pengundangan dan jugakesempatan kepada pihak yang terdampak secara langsung;Bahwa setelah terdapat sebagian keberatan dari pihak yang berhakdalam proses Konsultasi Publik Ulangan, Para Penggugat dan wargayang keberatan lainya mendapat undangan dari Tim Kajian Keberatanyang pada intinya mengundang untuk melakukan upaya penyamaanpersepsi dan sosialisasi lanjutan antara pihak yang keberatan dan jugaTim Kajian Keberatan;Bahwa Para Penggugat mengetahui forum penyamaan

Selain ituwarga Wahana Tri Tunggal mengetahui juga Bupati Kulon Progo HastoWardoyo hadir di salah satu forum penyamaan persepsi yaitu di BalaiDesa Glagah, oleh karena itu perwakilan pengurus Wahana TriTunggal memilih hadir di Balai Desa Glagah untuk bisa menyampaikansecara langsung aspirasinya pada Bupati;Bahwa karena masih banyaknya warga yang berhak tak diundanganuntuk Konsultasi Publik Ulangan dan juga tak diundang dalampenyamaan persepsi dengan Tim Keberatan, Para Penggugat danwarga yang keberatan

yang keberatan lainnya,bersepakat diwakili pengurus Wahana Tri Tunggal menyampaikanaspirasi kepada Anggota Tim Kajian Keberatan salah satunya BupatiHasto Wardoyo, terkait banyaknya warga yang masih dan tidakdiundang dan juga alasanalasan penolakan pembangunan bandara diTemon;Bahwa terhadap aspirasi yang disampaikan oleh Pengurus Wahana TriTunggal tersebut Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo yang jugamerupakan Anggota Tim Kajian Keberatan, hanya menyampaikanjawaban pertama yang mendapatkan undangan penyamaan

Putusan Nomor 456 K/TUN/2015106.107.A.2.108.Bahwa karena sampai dengan tahapan Konsultasi Publik Ulanganmasih terdapat pihak yang berkeberatan dengan pembangunanbandar udara, Tergugat akhirnya membentuk Tim Keberatan danmengagendakan pertemuan pada tanggal 26 Maret 2015 untukmelakukan penyamaan persepsi dengan pihak yang berkeberatan,termasuk diantaranya Para Penggugat.

Sebagaipengandaianperbandingan agar lebih jelas, penyamaan gaji iniadalah laksana menyamakan dan menyandarkan gaji anggotaDewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerahdengan gaji staf kesekretariatan Dewan PerwakilanRakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;Selain itu, dalam tinjauan lebih mendasar, H.L.A.

;Dengan demikian, penyamaan gaji hakim yang mempedomanigaji PNS adalah tidak berdasar hukum dan keadilan sertabertentangan dengan Pasal 19 UU Kekuasaan Kehakiman danPasal 122 huruf e UU ASN;Bahwa ketentuan tentang gaji hakim sebagaimana dinyatakan dalamObjek Permohonan sudah ketinggalan zaman dan masihmendasarkan pada UndangUndang Nomor 8 Tahun 1974 tentangPokokPokok Kepegawaian yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 43 Tahun 1999, sebagaimana terbacadalam Konsideran Mengingat angka 2 Peraturan

Penyamaan inisangat tidak berdasar dan tidak adil, karena kedudukan hakim danHalaman 21 dari 67 halaman. Putusan Nomor 23 P/HUM/2018PNS berbeda. Apalagi pada faktanya hakim dalam bertugas harusmelaksanakan mutasi berkeliling penjuru negeri, yang harusmenghadapi beban kerja, tanggung Jawab, dan risiko yang sangatbesar (Keterangan Ahli Dr. Refly Harun, S.H., M.H., LL.M.);9.

Penetapan Nomor 0009/Padt.P/2019/PANgrsetelah dibagikan kepada ashhabul furudh (Pemohon Il) sebagaimana matrix berikut ini;Ahli waris Bagian waris Penyamaan penyebutHaeriya (istri) 1/8 4/324 anak lakilaki kandung 7/8 28/3 Dari 4 anak lakilaki tersebut, masingmasing mendapat bagian sebagai berikut:1. RED (anak lakilaki) mendapat 7/32 bagian;BE (anak lakilaki) mendapat 7/32 bagian;2.3. EE (anak lakilaki) mendapat 7/32 bagian;4. EE (anak !

Hal tersebut melanggar Pasal 22 PeraturanMenteri Pertanian Republik indonesia Nomor 51/PERMENTAN/RC.110/12/2018Tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dan Penyaluran Bantaun PemerintahLingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2019 yang berbunyi :Sosialisasi Bantuan Pemerintah ditujukan kepada calon penerima BantuanPemerintah dalam rangka penyamaan persepsi, membangun komitmen,transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah.Bahwa 10 (Sepuluh) Kelompok Tani yang dikumpulkan oleh

Hal tersebut melanggar Pasal 22 PeraturanMenteri Pertanian Republik indonesia Nomor 51/PERMENTAN/RC.110/12/2018Tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dan Penyaluran Bantaun PemerintahLingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2019 yang berbunyi :Sosialisasi Bantuan Pemerintah ditujukan kepada calon penerima BantuanPemerintah dalam rangka penyamaan persepsi, membangun komitmen,transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah.

dokumen penawaran biaya/ proposal biaya padapaketpaket yang diikuti oleh Gita Persada/Pemohon Keberatan dimana Gita2962.63.64.65.66.67.Persada/Pemohon Keberatan lolos menjadi calon pemenang yaitu Paket I,Paket II, dan Paket IT;Bahwa faktanya memang Gita Persada/Pemohon Keberatan sama sekalitidak pernah melakukan penyamaan dan/atau koordinasi dan/atau kerjasamadan/atau koordinasi dengan terlapor lainnya dalam paketpaket tender yangdiikuti oleh Gita Persada/Pemohon Keberatan tersebut di atas;Bahwa

No. 897 K/Pdt.Sus/201 2382)70.71.72s73.74.38menentukan besaran penawaran harga satuan dan biaya dari masingmasingpeserta tender;Tuduhan KPPU/Termohon Keberatan terkait dengan KomunikasiUntuk Penyamaan Penawaran Biaya Hanya Didasarkan Pada Asumsi /Dugaan tanpa BuktiDisamping itu, KPPU/Termohon Keberatan sama sekali tidak dapatmembuktikan tuduhan KPPU/Termohon Keberatan yang menyatakan bahwatelah terjadi komunikasi antara peserta tender yang dimaksudkan untukmenyamakan harga satuan dalam proposal biaya

;Faktanya, KPPU/Termohon Keberatan hanya mendasarkan tuduhan adanyakomunikasi dan/atau koordinasi penyamaan harga satuan antara pesertatender pada asumsi/dugaan saja tanpa dapat membuktikan bahwa secarafakta memang komunikasi dan/atau koordinasi tersebut memang terjadi;Bahwa, sebagaimana sebelumnya disampaikan oleh Gita Persada/PemohonKeberatan dalam butir 18 Nota Pembelaan, KPPU/Termohon Keberatandalam menilai ada atau tidaknya pelanggaran terhadap UU No. 5/1999seharusnya mengacu kepada alatalat

dengan adanya pertemuan antara Gita Persada/Pemohon Keberatan dengan peserta tender lainnya, pernyataan dari terlapordan/atau saksi bahwa ada kerjasama penyamaan dokumen antara GitaPersada/Pemohon Keberatan dengan peserta tender lainnya, dll;Bahwa dengan demikian KPPU/Termohon Keberatan tidak dapatmembuktikan bahwa terdapat alat bukti berupa Keterangan Saksi,Keterangan Ahli, dan Keterangan Pelaku Usaha sesuai dengan Pasal 42 UUNo. 5/1999 yang menunjukkan bahwa memang terdapat persekongkolandan/atau

tindakan penyamaan dokumen Proposal Teknis dan/atau Proposal39Tas76.dds78.79.Biaya antara Gita Persada/Pemohon Keberatan dengan peserta tenderlainnya;Bahwa, jelas bahwa kesimpulan yang disampaikan oleh KPPU/ TermohonKeberatan dalam menyatakan bahwa terdapat tindakan komunikasi dan/ataukoordinasi penyamaan dokumen biaya antara Gita Persada/PemohonKeberatan dengan peserta tender lainnya hanya asumsi/dugaan semata yangdidasarkan pada kemiripan yang tidak 100% namun hanya sebagian sajatanpa didukung