Ditemukan 7500 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : termasuk temasek tomasui tematik temarut temajuk termasukã terajuk
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 29-10-2014 — Upload : 28-05-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 55 K/Pdt.Sus-KPPU/2014
Tanggal 29 Oktober 2014 — KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU RI), VS 1. KONSORSIUM PNRI, DKK
229 — 188 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • berpedoman pada Laporan Dugaan Pelanggaran, sebagai dasar daripenuntutan, dan tidak boleh memutus diluar dari apa yang dicantumkan dalamLaporan Dugaan Pelanggaran perkara aquo;Bahwa dalam pemeriksaan persidangan Majelis Komisi KPPU sejak awal juga tidakdapat membuktikan adanya pertemuanpertemuan yang dilakukan oleh antaraPanitia Tender dahulu Terlapor I, Pemohon Keberatan dahulu Terlapor II,Konsorsium Astragraphia dahulu Terlapor HI, untuk melakukan koordinasimelengkapi dokumen penawaran peserta tender temasuk
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 08-02-2021 — Putus : 21-04-2021 — Upload : 10-05-2021
Putusan PN SURABAYA Nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Sby
Tanggal 21 April 2021 — Penuntut Umum:
FEBRIAN DIRGANTARA , SH.MH
Terdakwa:
ZAKARIA LATING ALS. TATA ALS. GENDUT BIN ZAINUDIN LATING
43 — 32

  • - Ketamin mempunyai efek dapat mempengaruhi susunan saraf pusat dan digunakan sebagai Anastesi (obat bius), tidak temasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

    Kaffein mempunyai efek stimulan terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

Pengadilan PN SINABANG Perdata
Register : 26-08-2020 — Putus : 19-07-2021 — Upload : 28-07-2021
Putusan PN SINABANG Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Snb
Tanggal 19 Juli 2021 — Penggugat:
Bupati Kabupaten Simeulue
Tergugat:
PT. Kasa Maganda dalam hal ini diwakili oleh Haji Sulaiman Ibrahim
206 — 46
  • perkebunan sawit dilakukan seluas +20 Ha (duapuluh hektare) sampai dengan 40 Ha (empat puluh hektare) per tahun, pemupukan dilakukan sekira 5 (lima) sampai 6 (enam) bulan sekali; Bahwa Perawatan tidak dilakukan secara keseluruhan luas lahan, hanya sebagiankecil saja, seperti pada Afdeling 1 luas lahannya + 50 Ha (lima puluh hektare) sedangkanyang dilakukan perawatan hanya seluas + 10 Ha (Sepuluh hektare) sampai 20 Ha (duapuluh hektare) saja; Bahwa Pembagian hasil dari perkebunan sawit tersebut tidak temasuk
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 05-03-2019 — Putus : 09-05-2019 — Upload : 24-09-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 157/PDT/2019/PT DKI
Tanggal 9 Mei 2019 — Pembanding/Penggugat I : PT. DOVLEN SEVENTY
Terbanding/Tergugat I : Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang Jasa Pemprov. DKI Jakarta,
Terbanding/Tergugat II : Kepala Dinas Pendidikan Pemprov. DKI Jakarta
Terbanding/Tergugat III : Kepala Dinas Kesehatan Pemprov. DKI Jakarta,
Terbanding/Tergugat IV : Kepala Dinas Tata Air Pemprov. DKI Jakarta
Terbanding/Tergugat V : PT. Nindya Karya Persero
Terbanding/Tergugat VI : PT. Wijaya Karya Industri dan Konstruksi,
Terbanding/Tergugat VII : PT. Citra Prasasti Konsorindo
Terbanding/Tergugat VIII : PP Pracetak
Terbanding/Tergugat IX : PT. Hana Huberta
Terbanding/Tergugat X : PT. Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk
Terbanding/Tergugat XI : PT. PP Persero Tbk
Terbanding/Tergugat XII : PT. Waskita Beton Precast
Turut Terbanding/Penggugat II : CV. PADU KARYA
Turut Terbanding/Penggugat III : PT. VOLGATRA RESINDO UTAMA
Turut Terbanding/Penggugat IV : PT. RENAHUT JAYA ABADI
Turut Terbanding/Penggugat V : CV. LESTARI SEJATI
Tur
99 — 70
  • REKONVENSI1.Bahwa seluruh dalildalil yang telah diuraikan dalam Konvensidiatas, mohon dianggap dan dipergunakan kembali datamRekonvensi ini;Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi ini dahulu adalah selakuTergugat IX Konvensi, dan Tergugat dalam Rekonrrensi ini dahuluadalah selaku para Penggugat Konvensi;Bahwa pada angka 18 dalil gugatan Konvensinya, para TergugatRekonvensi telah dengan sengaja dan nyata mengatakan : "adaitikad tidak baik yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi denganpana pemenang lelang yakni temasuk
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 16-01-2020 — Putus : 03-06-2020 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 29/Pid.B/2020/PN Smr
Tanggal 3 Juni 2020 — Penuntut Umum:
ROMI JOHANES,SH.MH
Terdakwa:
DIEN AFIATY SHOLIHAT Binti ADI FARID HARJOATMO
281 — 179
  • Didalam programaudit temasuk pemeriksaan kelengkapan berkas dan melakukan kunjungankepada sample / debitur guna mendapatkan informasi. Selanjutnya hasilpemeriksaan dilaporkan dalam kesimpulan yang tertuang dalam LaporanHasil Audit. Selanjutnya Laporan Hasil Audit dilaporkan kepada kepalasatuan kerja audit intern dengan tindasan divis divisi yang berkaitan denganpermasalahan yang terjadi. Divisi Management Resiko, Kanwil Banjarmasin,Divisi Kepatuhan.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 05-12-2014 — Putus : 29-04-2015 — Upload : 07-08-2015
Putusan PN AMBON Nomor 37 /PID.SUS.TPK/2014/PN.Amb
Tanggal 29 April 2015 — DRS. Hi. MAHMUD MUHAMMAD TAMHER
143 — 87
  • pembayaran secara kontan semua hak keuangan danaAsuransi dan diberikan kepada yang bersangkutan dan pemakaiannyaterserah untuk keperluan isteri dan anak juga.Bahwa dalam penerimaan gaji ada tunjangan isteri dan anak, jadi hakkeuangan yang diatur dalam PP Nomor : 110 tahun 2000 ada tiga bagian,pertama adalah penghasilan tetap karena DPRD tidak masuk dalamUndang Undang kepegawaian dia masuk dalam uang presentasi diamendapat pajak yang di tanggung oleh Daerah , ada yang namanyakesejahteraan kesehatan, temasuk
Pengadilan PT KUPANG Perdata
Register : 18-05-2020 — Putus : 18-06-2020 — Upload : 22-06-2020
Putusan PT KUPANG Nomor 56/PDT/2020/PT KPG
Tanggal 18 Juni 2020 — Pembanding/Terbanding/Penggugat : Drs. Andreas Sinyo Langoday
Terbanding/Pembanding/Tergugat I : Iranius Melkianus Sabaat
Terbanding/Pembanding/Tergugat II : Hermanuel Y. Sabaat
Terbanding/Pembanding/Tergugat III : Yayasan Pendidikan Katolik Arnoldus Kupang
Terbanding/Pembanding/Intervensi I : TAMAR SABAAT
Terbanding/Pembanding/Intervensi II : FILMON SABAAT
Terbanding/Pembanding/Intervensi III : AGUSTENCI SABAAT
Terbanding/Pembanding/Intervensi IV : HENDRIK SABAAT
Terbanding/Pembanding/Intervensi V : JUNDRI A. SABAAT
Terbanding/Pembanding/Intervensi VI : ESTER SABAAT
Terbanding/Pembanding/Intervensi VII : MARTHEN TOSI
Terbanding/Turut Tergugat I : Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kupang
Terbanding/Turut Tergugat II : Bupati Kupang
383 — 108
  • keberatan kepada IsakSabaat, Tergugat III dan Turut Tergugat Intervensi agar juabeli tanah seluas 18 Ha itu dibatalkan dan Kantor AgrariaKabupaten Kupang jangan melakukan proses Sertipikat atastanah tersebut maupun bidang tanah lain menjadi untuk danatas nama Tergugat III.2) Yang dimaksud dengan bidangbidang tanah diluartanah seluas 18 Ha yang telah dijualbelikan Isak Sabaat, dkkbersama Tergugat III adalah bidangbidang tanah keluargaNaimanu yang berada di sebelah timur, sebelah utara dansebelah barat (temasuk
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-08-2011 — Putus : 14-02-2012 — Upload : 08-06-2015
Putusan PN BENGKULU Nomor 314/PID.B/2011/PN.Bkl (Bgl)
Tanggal 14 Februari 2012 — - MARFIAN CAHYA
104 — 59
  • menyerahkan pelaksanaan pekerjaan yangseharusnya dilaksanakan oleh terdakwa kepada saksi RASYID ;Bahwa yang bertanggung jawab atas hasil pelaksanaan dan pencairan anggaranproyek adalah nama yang tercantum dalam Surat Perjanjian Kontrak Kerja;66Bahwa terdakwa mendapat Laporan dari Subariyanto bahwa ia tidak pernahmelakukan pekerjaan fisik, karena pekerjaan fisik sudah dilaksanakan olehsaksi Rasyid;Bahwa terdakwa tidak tahu menahu mengenai administrasi pelaksanaan Proyekpemeliharaan jalan Bintunan Ketahun, temasuk
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 13-03-2019 — Putus : 23-05-2019 — Upload : 09-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 29 P/HUM/2019
Tanggal 23 Mei 2019 — ASOSIASI DAUR ULANG PLASTIK INDONESIA, DKK VS GUBERNUR BALI;
543 — 291 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Yang temasuk dalam derogabel nghts (hak yang dapat dibatasi)yaitu hakhak yang tercakup dalam hak sipil dan politik yang tidakbersifat absolut yang boleh dikurangi pemenuhannya oleh negaradalam keadaan tertentu sebagaimana Pasal 4 KovenanInternasional HakHak Ekonomi, Sosial dan Budaya adalah hakEKOSOSBUD, yaitu hak untuk bekerja, hak untuk menikmatikondisi kerja yang adil dan baik, hak untuk membentuk dan ikutdalam organisasi, hak mendapatkan pendidikan, hak berpartisipasidan berbudaya;.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 15-04-2019 — Putus : 01-10-2019 — Upload : 01-11-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 63/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 1 Oktober 2019 — Penggugat:
YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM BERCAHAYA YARUSIB CILACAP. Diwakili oleh DJOKO SUMEDI, SH., MH
Tergugat:
1.MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
2.Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
3.RUMAH SAKIT ISLAM FATIMAH CILACAP
306 — 238
  • ada yang dibebaskan dari biaya rumah sakit bekerjasama dengandinas sosial dan pemerintah setempat kemudian ditingkatkan lagi denganprogram corporate social responsibility yang diprogramkan tiap tahununtuk bisa memberikan pengobatan gratis, masal, penyuluhan kesehatankepada masyarakat dan para siswa. pengobatan gratis ini bekerjasamadengan Perhimpunan Dokter Mata Universitas Gadjah Mada danUniversitas Diponegoro selain itu juga organisasiorganisasi sosial yangmelakukan bakti sosial dan kesehatan temasuk
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 16-01-2020 — Putus : 03-06-2020 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 28/Pid.B/2020/PN Smr
Tanggal 3 Juni 2020 — Penuntut Umum:
ROMI JOHANES,SH.MH
Terdakwa:
OSVIA ROZALLISKY Bin ABDIAN NOOR
270 — 73
  • Didalam program audit temasuk pemeriksaankelengkapan berkas dan melakukan kunjungan kepada sample / debitur gunamendapatkan informasi. Selanjutnya hasil pemeriksaan dilaporkan dalamkesimpulan yang tertuang dalam Laporan Hasil Audit. Selanjutnya LaporanHasil Audit dilaporkan kepada kepala satuan kerja audit intern dengantindasan divis divisi yang berkaitan dengan permasalahan yang terjadi. DivisiManagement Resiko, Kanwil Banjarmasin, Divisi Kepatuhan.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 15-09-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1015/B/PK/PJK/2016
Tanggal 15 September 2016 — PT. GUNUNG MELAYU vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
62 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 36 ayat (1) huruf b UU No 6 Tahun1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimanatelah diubah dengan UU No 16 Tahun 2000 melainkan temasuk dalamobjek keberatan dan banding yang diatur dalam Pasal 25 jo Pasal 27 UUNo 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakansebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2000, dimanamenurut Pasal 23 ayat (2) huruf b merupakan pengecualian dari objekGugatan;.
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 08-10-2015 — Upload : 05-04-2016
Putusan PT SEMARANG Nomor 313/Pdt/2015/PT SMG
Tanggal 8 Oktober 2015 — Yazid Marzuki, S.E melawan 1. Bupati Kepala Daerah Kabupaten Tegal, dkk
49 — 17
  • Usaha Negara tersebut bukanmerupakan tindakan keperdataan, tetapi merupakantindakan Tata Usaha Negara yang harus dijalankanberdasarkan ketentuan yang berlaku yang mengaturtentang pengadaan barang/jasa pemerintah ;Bahwa keputusan Kepala Dinas Pekerjaan UmumKabupaten Tegal sebagai Pengguna Anggaran Nomor050/04.2/1/2014, tentang Penetapan PenyediaBarang/Jasa yang masuk dalam daftar hitam( Blacklist ) atas plaksanaan kegiatan di lingkunganDinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal TahunAnggaran Th. 2013 ( temasuk
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-03-2012 — Putus : 20-06-2012 — Upload : 27-06-2012
Putusan PN AMBON Nomor 05/Pid.SUS/2012 /PN.AB
Tanggal 20 Juni 2012 — ISMAIL HUSIN;
64 — 44
  • Maluku Tengah tahun 2007 dan tahun2010, karena di beri tahu pada saat di periksa sebagai saksi oleh Jaksa ;Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Bagian Pemerintahan pada Sekretariat DaerahKabupaten Maluku Tengah yang mempunyai Tugas dan kewenangan adalah membantusekretaris daerah dalam melaksanakan tugastugas bidang pembinaan pemerintahan danotonomi daerah temasuk didalamnya pembinaan pemerintahan desa.Selain sebagai Kepala Bagian, Saksi juga sebagai Kepala Badan PemberdayaanMasyarakat dan Pemerintah
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Register : 23-02-2021 — Putus : 21-04-2021 — Upload : 21-04-2021
Putusan PT SEMARANG Nomor 81/Pdt/2021/PT SMG
Tanggal 21 April 2021 — Pembanding/Penggugat : Haji MUHADDIN DAHLAN, BA Diwakili Oleh : Djoko Susanto, S.H
Terbanding/Tergugat I : YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM FATIMAH YARUSIF
Terbanding/Tergugat II : YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM BERCAHAYA YARUSIB
Terbanding/Turut Tergugat I : BUPATI CILACAP
Terbanding/Turut Tergugat II : DPRD KABUPATEN CILACAP
Terbanding/Turut Tergugat III : DINAS KESEHATAN KABUPATEN CILACAP
Terbanding/Turut Tergugat IV : DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN CILACAP
Terbanding/Turut Tergugat V : KEMENTRIAN AGAMA KABUPATEN CILACAP
Terbanding/Turut Tergugat VI : KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN CILACAP
Terbanding/Turut Tergugat VII : RUMAH SAKIT ISLAM FATIMAH CILACAP
Terbanding/Turut Tergugat VIII : KOMISI AKREDITASI RUMAH SAKIT KARS
Terbanding/Turut Tergugat IX : BADAN PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL BPJS KABUPATEN CILACAP
Terbanding/Turut Tergugat X : IKATAN DOKTER INDONESIA IDI KABUPATEN CILACAP
Terbanding/Turut Tergugat XI : PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA PPNI KABUPATEN CILACAP
Ter
155 — 111
  • Selain itu juga organisasiorganisasi sosialyang melakukan bakti sosial dan kesehatan temasuk tentara masuk desa.Dengan demikian dalil Penggugat poin38 merupakan dalil yang tidakbenar dan tidak beralasan hukum, oleh karena itu haruslah ditolak;Bahwa, Turut Tergugat Berkepentingan XIV juga perlu menegaskan bahwaRumah Sakit Islam Fatimah melayani BPJS sejak dikeluarkannyaperaturan perundangan tentang BPJS.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 18-02-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1190/B/PK/PJK/2015
Tanggal 18 Februari 2016 — PT. SUPRA MATRA ABADI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
254 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 36 ayat (1) huruf b UU No 6 Tahun1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimanatelah diubah dengan UU No 16 Tahun 2000 melainkan temasuk dalamobjek keberatan dan banding yang diatur dalam Pasal 25 jo Pasal 27 UUNo 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakansebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2000, dimanaHalaman 80 dari 111 halaman Putusan Nomor 1190/B/PK/PJK/2015menurut Pasal 23 ayat (2) huruf b merupakan pengecualian dari objekGugatan;6.
Pengadilan PN GIANYAR Pidana Umum
Register : 16-08-2019 — Putus : 13-11-2019 — Upload : 01-04-2020
Putusan PN GIANYAR Nomor 149/Pid.B/2019/PN Gin
Tanggal 13 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
1.I PUTU GEDE DARMA PUTRA,SH.
2.I MADE DHAMA, SH
Terdakwa:
HARTONO, SH.
850 — 700
  • yangditandatangani oleh Terdakwa jika ada pihakpihak yang datang kekantor Terdakwa, maka Terdakwa menunjuk drafter untuk membantunyadan drafter mempersiapkan dokumen yang akan ditandatangani olehpihakpihak dan setelah proses penandatanganan selesai, jika ada yangkurang bertandatangan, maka drafter membantu untuk mencarikantanda tangan ; Bahwa draf tersebut disimpan di komputer dan disimpan juga padasoft copynya ; Bahwa sebelum menginput draft ke email, dilakukan komunikasilangsung dengan klien temasuk
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 30-01-2018 — Putus : 21-03-2018 — Upload : 10-01-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 18/PID.TPK/2018/PT MKS
Tanggal 21 Maret 2018 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : HIDAR, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa I : Drs.H.ANDI HIJAZ ZAINUDDIN,Sos Diwakili Oleh : MABRUR AHMAD SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa II : MUCHTAR D Diwakili Oleh : RAHMAT KURNIAWAN SH
154 — 1158
  • Bahwa Terdakwa Muchtar D hanya sebatas menjalanakan tugaspengukuran dari 258 bidang Terdakwa hanya mengukur 6 (enam) bidangtanah yang disaksikan oleh pihak angkasa pura, P2T dan aparat desaserata pemilik atas bidang yang Terdakwa Muchtar D bersama beberapaOrang yang ada di tim Terdakwa, dimana atas 6 (bidang) tersebut tidakdapat diuktikan dalam persidangan bahwa 6 (eman) bidang itulah yangbermasalah mengenai perbadaan luas ataukah temasuk tanah Negarasehingga Perbuatan Terdakwa dikatakan telah merugikan
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 16-01-2020 — Putus : 03-06-2020 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 30/Pid.B/2020/PN Smr
Tanggal 3 Juni 2020 — Penuntut Umum:
ROMI JOHANES,SH.MH
Terdakwa:
YOGA PERWIRA Bin SURANDI
227 — 64
  • Didalam programaudit temasuk pemeriksaan kelengkapan berkas dan melakukan kunjunganHalaman 32 dari 146 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Smrkepada sample / debitur guna mendapatkan informasi. Selanjutnya hasilpemeriksaan dilaporkan dalam kesimpulan yang tertuang dalam LaporanHasil Audit. Selanjutnya Laporan Hasil Audit dilaporkan kepada kepalasatuan kerja audit intern dengan tindasan divis divisi yang berkaitan denganpermasalahan yang terjadi.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-09-2015 — Putus : 10-11-2016 — Upload : 22-06-2017
Putusan PN AMBON Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN Amb
Tanggal 10 Nopember 2016 — MARKUS F. FANGOHOY, SE
162 — 65
  • NIP masihbelum maksimal untuk melunasi fasilitas kredit, akan tetapi karena pimpinan /Pimpinan Cabang temasuk temasuk unsur Direksi PT.