Menyatakan Terdakwa Drs.Yan Hepta, MM Bin Zainal Abidin Agus tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 UU RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair; 2. Membebaskan Terdakwa Drs.Yan Hepta, MM Bin Zainal Abidin Agus dari Dakwaan Primair tersebut3.

Begitu pula sebaliknya kalau dakwaan Primair telah terbukti, makaMajelis tidak akan mempertimbangkan lagi dakwaan subsidair;Adapun unsurunsur dakwaan Primair, Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1)UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana, adalahsebagai berikut :1 setiap

MUHTAR (alm). diajukandidepan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan NegeriBengkulu Klas IA karena didakwa dengan dakwaan Alternative :Hal. 1 dari 45 hal Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2017/PT BGL.Kesatu :Primair :Melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undangundang Nomor 31Tahun 1999 sebagaiamana telah dirubah dan ditambah dengan Undangundang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undangundang Nomor31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55ayat (1) ke1 KUHPidana.Subsidair

Akhmad Ansori karena secara nyata telahterbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaanPenuntut Umum dalam dakwaan Kesatu Primair yaitu Pasal 2 ayat(1) jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah denganUU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

Akhmad Ansori BinMuhtar (Alm) dalam perkara aquo harus dinyatakan terbukti pada dakwaanKesatu Primair Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UUNo. 20 Tahun 2001 jo.

Akhmad Ansori tidak terbukti melakukan perbuatansebagaimana dakwaan Kesatu Primair Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1KUHPidana adalah sangat tepat dan kami selaku Penasihat Hukumterdakwa sangat sependapat;4.

Menyatakan Terdakwa THAMRIN ROBO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi pada dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum tersebut;2.

Menyatakan terdakwa THAMRIN ROBO terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor : 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubahdengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan AtasHalaman 2 dari 159 Putusan Nomor 5/Pid.SusTPK/2018/PN TteoS:1.UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana

Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000, (Sepuluhribu rupiah);Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwamelalui penasihat hukumnya telah melakukan pembelaan (pledoi) tertanggal 24Mei 2018 yang pada intinya memohon agar Majelis hakim memutuskan :1.Menyatakan bahwa Terdakwa THAMRIN ROBO, tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndangNomor

2 ayat (1) jo.

Terdakwa menyesal atas perbuatannya;Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbanganpertimbangan tersebut diatas yang telah Majelis uraikan, maka pidana yangdijatuhkan dibawah ini adalah dipandang bijaksana dan telah memenuhi rasakeadilan serta telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa;Memperhatikan pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001 tentangPerubahan

Menyatakan Terdakwa THAMRIN ROBO terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 UndangUndang Nomor 31tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimanadiubah dengan UndangUndang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atasUndangUndang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidanaKorupsi pada dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum tersebut;2.

Esrom Lande, MM merupakan tindak pidanasebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UUNo. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadiubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) ke1K.U.H. PIdna. 22292 n nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnnDANKEDUA: Bahwa terdakwa Drs. Esrom Lande, MM (terdakwa 1!)

YohanesPaulus Sani Ledor merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancamPidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambahdengan UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP jo Pasal 64 ayat(1) K.U.H. Pidana. 2222220 n nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn neSubsidair:KESATU:Halaman 15 dari 47 halamanPutusan Nomor 30/Pid.SusTPK/2015/PT PAL Bahwa terdakwa Drs.

Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Dakwaan Primair Kedua yaitumelanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambahdengan UU RI No. 20 tahun 2001Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal55 ayat (1) Ke1 KUHPidana.2. Menyatakan Terdakwa II.

Pasal 64 ayat (1) KUHP karena seharusnya terdakwa dinyatakan bersalahberdasarkan alatalat bukti yang sah dan faktafakta yang ditemukandipersidangan, bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalamdakwaan Primair kesatu yaitu pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo.

2 ayat (1)Jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.Subsidair :Bahwa Terdakwa Abdus Samad bin Abdul Ghani yang ditugaskan untukmenjalankan jabatan secara terusmenerus atau untuk sementara waktu selaku selakuKetua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambahdengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Jo.

No. 24 K/Pid.Sus/2013telah melakukan penyelewengan dana PNPM tersebut antara bulan Juli 2011sampai dengan Oktober 2011 ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,maka semua unsur Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang No. 31 tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001 tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang No. 31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambahdengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndangNomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat(1) KUHP, UndangUndang No.48 Tahun 2009, UndangUndang No.8 Tahun 1981 danUndangUndang No.14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang38No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang No.3

NURMINDA GANDA, SE sebagaimana diaturdan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf bUndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor : 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.SUBSIDAIR:Bahwa Terdakwa Hj. NURMINDA GANDA, SE Binti HI.

2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 ayat (1) hurufb UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 Jo.

Pasal 18 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP dan peraturan perundangundangan lainnya;MENGADILI: Mengabulkan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut; Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Ternate Nomor 16/Pid.SusTPK/2018/PN Tte tanggal 4 April 2019;MENGADILI SENDIRI :1. Menyatakan Terdakwa Hj.

TRIKARYA DHARMA tidak sesual denganSpesifikasi Teknis(Gagal Konstruksi)sesuai hasilpemeriksaan oleh TimAhli dari UniversitasGorontalo2 Jumlah Kerugian 339.029.308,Keuangan Negara (12) Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 11/PID.SUSTPK/2019/PT GTOPerbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang Republik Indonesia Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Republik

Menyatakan terdakwa Surjadi Pulukadang,ST,MT terbukti Secara sahmenurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1)huruf b Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo Undangundang No. 20 Tahun 2001 TentangPerubahan atas UndangUndang No. 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP,sebagaimana pada Dakwaan Primair;2.

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP, dan Jaksa Penuntut Umum juga tidak sependapatputusan Majelis Hakim tingkat pertama terutama dalam penjatuhanpidananya, dengan alasan bahwa terjadi adanya disparitas pemidanaanterhadap perkara atas nama ABDUL HALIM NAUE alias ANJAS dalamberkas perkara terpisah (splitsing) putusan Perkara Pengadilan TindakPidana Korupsi Nomor 8/Pid SusTPK/2019/PN Gto tanggal 23 Oktober2019;Bahwa semua unsur sebagaimana dakwaan Primair Jaksa PenuntutUmum yaitu Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang RINomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UndangUndang RI Nomor31 tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP menurut Jaksa PenuntutUmum telah terpenuhi seluruhnya;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tetap mempertahankantuntutan pidananya yang pada pokoknya berpendapat perbuatan terdakwaterbukti melanggar Pasal 2 Jo Pasal 18 UndangUndang

/PW17/5/2017 tanggal 25 September 2017 yang siginifikanmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, sehinggaberdasarkan fakta hukum tersebut, perobuatan Terdakwa telah memenuhikualifikasi tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat(1) jo.

Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadiubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangHal. 21 dari 24 hal. Putusan Nomor 2492K/Pid. Sus/2018Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 14/PIDTPK/2018/PT SMR tanggal 7 Juni 2018 yang memperbaiki PutusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri SamarindaNomor 59/Pid.SusTPK/2017/PN Smr tanggal 21 Februari 2018, untukkemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amarputusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini:Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untukmembayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Mengingat Pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1Hal. 22 dari 24 hal. Putusan Nomor 2492K/Pid.

., MMA diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1)jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke1 KUHPSUBSIDAIR :Bahwa Terdakwa IR. HASANUDDIN KANDATONG, MM., MMAsebagai sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kab.

HASANUDDIN KANDATONG, MM,MMA tidak terbukti secara sah menurut hukum bersalahmelakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur clandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 Jo UndangUndang Nomor 20tahun ..22Menyatakan Terdakwa Ir. HASANUDDIN KANDATONG, MM, MMAtelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana "Korupsi secara bersama sama" dalam dakwaanSUIS ICE sj mmm mm A. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ir.

Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utarasebesar Rp11.159.548.235,00 (sebelas miliar seratus lima puluh sembilan jutalima ratus empat puluh delapan ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat(1) jo Pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan

2 Ayat (1) jo.

2 Ayat (1)jo Pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah danditambah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat (1) ke1KUHAP, sehingga dalam amar putusannya angka 2, Judex Juris menyatakanmembebaskan Terdakwa Elisabeth E.

2 Ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang No. 31Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 20Tahun 2001;Jika Judex Juris berpendapat dalam amar putusan angka 1, Elisabeth E.Winokan, S.H., M.Si.

(Pemohon Peninjauan Kembali) kemudiandinyatakan melanggar Pasal 15 jo Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndangNo. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangNo. 20 Tahun 2001. Sebagaimana Dakwaan Kesatu Subsidair. PadahalElisabeth E. Winokan, S.H., M.Si.

UDANG, MBA,MM terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf bUU RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahanatas Undangundang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dalamdakwaan Primatr;2.

Oleh karena itu agar majelis hakimmenjatuhkan pidana sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum;Membaca, Surat Tanggapan / duplik Penasehat Hukum Terdakwa,terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :Halaman 6 dari 31 halaman putusan Nomor 6/Pid.SusTPK/2019/PT MndBerkaitan dengan hal tersebut, kami Penasehat Hukum tetap pada kesimpulanbahwa dakwaan berdasarkan dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf bundang undang RI nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana

amar selengkapnya sebagaimana tercantum dalam amar putusaninl;Menimbang, bahwa status terdakwa dalam perkara ini di tahan berdasarkanpenahanan yang sah maka penahanan terdakwa tetap dipertahankan ;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka masapenahanannya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatunkan kepadanya ;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan dipidanamaka kepada terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam keduatingkat peradilan ;Mengingat akan Pasal

2 Ayat (1) Jo.

Pasal 18 Ayat (1) huruf b UndangUndang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana yang telah diubah menjadi UndangUndang RI Nomor :20 Tahun2001 tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHP dan Pasal197 KUHAP serta peraturanperaturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;MENGADILI Menerima permintaan banding dari Pembanding JaksaPenuntut Umum pada Kantor Kejaksaan Negeri Kepulauan

Atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa PenuntutUmum tanggal 7 Maret 2013, No.Reg.Perkara: PDS04/ 0.3.10 /Ft.1/10/2011, Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya menuntut agarMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskansebagai berikut :1.Menyatakan terdakwa SUGIYONO bin (Alm) WAKIDIN terbuktibersalah turut serta Tindak Pidana Korupsi melanggar Pasal

2 ayat (1)jo Pasal 18 UU RI No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah danditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU RINo.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jopasal 55 ayat (1) ke1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair.2.

sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim TipikorTingkat Banding dalam memeriksa dan mengadili perkara ini ;Menimbang, bahwa atas hal hal yang dipertimbangkan diatas,maka amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Semarang tanggal 25 Maret 2013, Nomor. 111/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg harus dikuatkan ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakanbersalah dan dihukum, maka Terdakwa dibebani untuk membayarbiaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;Mengingat pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999yang telah diubah dengan UU No.20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1)ke1 KUHP dan peraturan perundangundangan yang bersangkutandengan perkara iniMENGADILIe Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dariKejaksaan Negeri Demak dan Penasehat Hukum TerdakwaTEPS@DUL 5 nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnne Menguatkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSemarang tanggal 25 Maret 2013 No. 111/Pid.Sus/ 2012/PN.Tipikor Semarang yang dimintakan banding tersebut

2009 ; 2220222 anne n nnn nn nen eeeSehingga total nilai penggunaan dana Bantuan Keuangan Kepada Desa yangtidak bisa dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa SANUSI bin MADNURadalah sebesar Rp. 19.840.000, (Sembilan belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) ;Akibat dari perbuatan Terdakwa SANUSI bin MADNUR, Negaradirugikan sebesar Rp. 19.840.000, (Sembilan belas juta delapan ratus empatpuluh ribu rupiah) ; 222222 none nn nnn n nnn neePerbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam PidanaDalam Pasal

2 Ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

Dan apabila telahdilakukan pembinaan ternyata tidak bisa dilakukan perbaikan maka baru23diproses sesuai dengan ketentuan dan jika laporan adalah tidak benar agardilakukan klarifikasi kepada pelapor ;Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secarasubsidaritas, maka sudah seharusnya Majelis Hakim memeriksa dakwaanPrimair terlebih dahulu ;Menimbang, bahwa dakwaan Primair Pasal 2 ayat(1) Jo. Pasal 18 UURI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

Pasal 64 (1) KUHPidana, sementaradakwaan yang disusun adalah berbentuk subsidairitas yang seharusnya MajelisHakim membuktikan terlebin dahulu dakwaan Primair, dan jika dakwaan Primairtidak terbukti maka baru dibuktikan dakwaan Subsidair.Bahwa faktafakta yang terungkap dalam persidangan memang dapatditerapkan kepada dua pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum,yakni Primair Pasal 2 Ayat (1) Jo.

2 Ayat (1) Jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiJo. Pasal 64 (1) KUHPidana apabila dibuktikan terlebih dahulu dapat dibuktikan,sehingga seharusnya Terdakwa dinyatakan bersalah telan melanggar dakwaanPrimair, yakni Pasal 2 Ayat (1) Jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

Perbuatan terdakwa LOUDWYK RUSPANAH sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999. jo UU Nomor : 20Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 K.U.H Pidana SUBSIDERBahwa ia terdakwa LOUDWYK RUSPANAH dalam kapasitas Pejabat PelaksanaTuga (Plt) Camat Wilayah Pemekaran Kecamatan Elpaputih selaku Pengguna Anggaransesuai dengan Surat Keputusan Nomor : 821.2/257 Tahun 2009 tanggal

bentukdakwaan subsidaritas yang berarti dakwaan primair haruslah dibuktikan terlebih dahulu,jika terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi atau sebaliknya jika tidakterbukti maka dakwaan subsidair harus dibuktikan;Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan terakhir dalam berbagai PelatihanHakim Tipikor Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak ibenarkan lagidakwaan dalam bentuk subsidaritas dibaca sebagai dakwaan alternatif;Menimbang, bahwa dengan demikian dakwaan primair melanggar pasal

2 ayat (1)jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 jo.

No. 22/PID/2012/PT.MALkg untuk tahun 2010, agar segera diaddendum kontrak dengan harga Rp.6.450 padatahun 2011 ; Perbuatan terdakwa Kwartus Resok,S.Sos,MM sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal 2 ayat (1), jo Pasal 18 UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 jo.UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor : 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 K.U.HSUBSIDAIR 7929222 nnn n nn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nenaBahwa ia

Jadi tidak bolehlangsung membuktikan dakwaan subsidairnya ;Menimbang, bahwa dengan demikian pengadilan banding akan mempertimbangkanterlebih dahulu dakwaan primairnya ;Menimbang, bahwa dakwaan primair dari Jaksa Penuntut Umum adalah pasal 2 ayat (1)jo pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP,yang unsurunsurnya sebagai berikut :12Ad 1.

(enam ratus delapan belas juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) atausetidaktidaknya sekitar jumlah itu.Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 jo UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat(1) ke1 KUHP.SUBSIDAIR :Bahwa ia Terdakwa SUHARMANTO, ST selaku anggota Tim Penilai HargaTanah, Bangunan, Tanam Tumbuh dan BendaBenda Lain yang Ada DiatasnyaDalam Wilayah Kota Pangkalpinang berdasarkan Keputusan Wali KotaPangkalpinang Nomor : 10 /

(enam ratus delapan belas juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) atausetidaktidaknya sekitar jumlah itu.Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 jo UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat(1) ke1 KUHP.Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriPangkalpinang tanggal 12 Juli 2011 sebagai berikut :1.Membebaskan T erdakwa dari dakwaan Primair : melanggar Pasal 2 ayat (1)jo Pasal 18 UndangUndang RI

SUYATMO, MM telah merugikankeuangan Negara dalam hal ini Pemerintah Kab Cilacap sesuai hasilaudit investigasi BPKP Perwakilan Jawa Tengah sebesarRp.7.687.896.414, (tujuh miliar enam ratus delapan puluh tujuh jutadelapan ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus empat belasoon= Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999

Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP; Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa PenuntutUmum tertanggal 13 Mei 2013 Nomor Reg.Perkara : PDS03/0.3.10/Ft.1/02/2012 terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dituntut dengantuntutan pidana sebagai berikut : 1.Menyatakan Terdakwa HERRY KARMAWAN Bin JUNAEDIterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TindakPidana Korupsi secara bersamasama sebagaimana diaturdalam Pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo.Pasal 55 ayat (1) ke? KUHP dalam dakwaan Primair;.

kemasyarakatan sebesarRp.817.000.000,00 (delapan ratus tujuh belas juta rupiah) ; atau setidaktidaknya sekitar jumlah itu) sebagaimana hasil auditkerugian keuangan negara Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan yangtertuang dalam Laporan Hasil Audit Investigatif atas DugaanPenyalahgunaan Dana APBD Kabupaten Tana Toraja Tahun 20032004, Nomor : LHAI0306/PW21/5/2007, tanggal 25 Januari 2007.Perbuatan terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidanadalam Pasal

2 ayat (1) jo pasal 18 (1) huruf a, b, dan d, ayat (2), ayat (3)Undangundang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang Undang RINomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP.Subsidair . .SUBSIDIAIR:13Bahwa terdakwa JOHANIS AMPING SITURU, S.H., selaku Bupati TanaToraja berdasarkan Surat Keputusan

Menyatakan Terdakwa JOHANIS AMF 1..bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan24diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf a, b, dayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah dirubah danditambah dengan Undang Undang Nomor :20 Tahun 2001 TentangPerubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP jopasal 64 ayat (1)

) Negeri Asahan.Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa bersamadengan Rahmad Aminsyah telah mengakibatkan Negara dirugikan yaitu sebesarRp.400.000.000 (empat ratus juta rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Audit Investigasinomor : SR2509/PW02/5/2012 tanggal 23 Mei 2012 oleh pihak Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara di Medan atausetidaktidaknya sebesar jumlah itu.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

2 ayat(1) jo Pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun 1999 Sebagaimana telah diubah dalamUndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi joPasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.SUBSIDIAIR ;Bahwa ia Terdakwa NIRWANSYAH, SP., Msi. selaku Kepala Sekolah PertanianPembangunanSekolah Pertanian Menengah Atas (SPPSPMA) Negeri Asahan yangdiangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Asahan Nomor : 225BKD/ 2006 tanggal28 Juni 2006 bersamasama dengan RAHMAD AMISYAH, SHI (ilakukan penuntutansecara

;Bahwa Terdakwa bersamasama Rahmad Aminsyah telah mencairkan danmenampung dana bantuan hibah tersebut dengan membuka Buku Tabungan di BankSumut Cabang Pembantu Kantor Gubernur Sumut atas nama SPPSPMA Negeri Asahandengan specimen tanda tangan Nirwansyah selaku Kepala Sekolah dan tanda tanganTerdakwa selaku Bendahara;Bahwa karenanya telah terbukti semua unsur dakwaan primer tersebut yaitu unsursetiap orang, memperkaya diri sendiri/orang lain, merugikan kekayaan Negara secarabersamasama, melanggar Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang No.31 Tahun 1999 joUndangUndang No.20 Tahun 2001;Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaanselebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;Terhadap AlasanAlasan Kasasi Terdakwa :Bahwa alasanalasan Kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena alasanalasantersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatukenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan padatingkat kasasi, karena

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang No.31 Tahun 1999,UndangUndang No.20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke1 KUHP, UndangUndangNomor 8 Tahun 1981, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan;MENGADILI:Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi IT : NIRWANSYAH, SP., MSitersebut ;Hal. 27 dari 30 hal.