dimaksud dalam ayat (3),maka BPSK melaporkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungankonsumen untuk dilakukan penyidikan dan proses penuntutan sesuaidengan ketentuan peraturan yang berlaku;Bahwa selain itu Majelis Arbitrase BPSK juga tidak tegas menyatakanapa defenisi klausula baku yang dilarang dan juga tidak pernahmemanggil Saksi Ahli untuk dimintakan pendapatnya mengenai klausulabaku yang dilarang UndangUndang;Bahwa terhadap penyamaan

Akibat penyamaan tersebut, alat berat harus mengikuti uji tine dan ujiberkala seperti kendaraan bermotor yang tidak dapat dipenuhi oleh alat berat.Akibatnya alat berat para Pemohon tidak dapat dipergunakan dalam aktivitasusaha.

No. 702 K/Sip/1973 Tanggal 5 September 1973) ;13.Bahwa terhadap penyamaan kedudukan ketentuan eksekusi haktanggungan sesuai Undangundang No. 4 Tahun 1996 dengan parateeksekusi Pasal 224 HIR / 258 Rbg adalah keliru sama sekali. MajelisArbitrase BPSK Pemerintah Kab. Batu Bara dalam perkara a quo telahmenafsirkan lain dari ketentuan yang diatur Undang undang HakTanggungan dengan seolah olah wajib mensyaratkan adanya fiat eksekusidari Pengadilan Negeri.

(PPNS) yang ruanglingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan konsumenuntuk dilakukan penyidikan dan proses penuntutan sesuai denganketentuan peraturan yang berlaku.Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 132/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN Lbp> Bahwa selain itu Majelis Arbitrase BPSK Batubara juga tidak tegasmenyatakan apa defenisi Klausula Baku Yang Dilarang dan dan jugatidak pernah memanggil Saksi Ahliuntuk dimintakanpendapatnyamengenai klausula baku yang dilarang undang undang;> Bahwa terhadap penyamaan

Bahwa penyamaan kedudukan dan kepentingan hukum PARATERGUGAT dengan Pihak yang dikalahkan dalam Putusan PengadilanTata Usaha Negara Nomor: 91/G/2009/PTUNJKT sebagaimanadisampaikan PENGGUGAT dalam dalil gugatannya pada point 22(duapuluh dua) adalah sebuah logika hukum yang keliru) danmenyesatkan. Sebab Pihak yang dikalahkan dalam Putusan PTUNtersebut tidak memiliki hubungan hukum dan sejarah apapun denganPENGGUGAT;c.

dilaksanakan di rumah Makan Karundeng Serang denganrombongan Zaenal Anshori yaitu Fauzan Mubarok dan 2 oranglainya, adapun ikhwanikhwan JAD Banten Utara yang datang sekitarlima orang yaitu saksi, Mamat, Endang Mulyono, Holili, Econ, Ookdan Indra dimana dalam pertemuan tersebut membahas tentangsilabus Tarbiyah yang dijanjikan pada saat pertemuan di lamongan.melaporkan hasil yang sudah di lakukan oleh JAD wilayah BantenUtara yaitu kajian Rutin, meminta waktu dan tempat untuk diadakanDauroh di Serang, penyamaan

Iskandar mendapat amanah untuk melanjutkanHal 39 dari 91 Putusan No.726/Pid.Sus/2020/PN Jkt Timkepemimpianan Zaenal Anshori, penyamaan manhaz dan Aqidah.rencana pembentukkan struktur Jamaah Baru, Tim askari secaraterpisah di luar struktur, menerangkan bahwa Ustad Abu Hutaibahals.

DirektoratJenderal Pendidikan tinggi Deopartemen PendidikanNasional dengan UMMY Koto BAru tentang PrinceTinggi ...Peralatan Sistem Informasi (SIM) Perguruan dan Sistem Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasidan Komunikasi (TIK) Nomor :0088/KONTRAK/PK SDMPT/X1I/2006 tanggal 20 Nopember 20061 (lembar) Kartu Penerus / Disposisi No. 002/ UMMY/I 2007 dari Kopertis Wilayah X Padang PerihalPenyamaan Persepsi Pengelolaan Dana SIM & TIKbeserta surat Kopertis No. 003/ O10/ KU/ = 2007tanggal O02 Januari 2007 Perihal Penyamaan

DirektoratJenderal Pendidikan tinggi Deopartemen PendidikanNasional dengan UMMY Koto BAru tentang BantuanPeralatan Sistem Informasi (SIM) Perguruan Tinggidan Sistem Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasidan Komunikasi (TIK) Nomor :0088/KONTRAK/PK SDMPT/X1I/2006 tanggal 20 Nopember 20061 (lembar) Kartu Penerus / Disposisi No. 002/ UMMY/I 2007 dari Kopertis Wilayah X Padang PerihalPenyamaan Persepsi Pengelolaan Dana SIM & TIKbeserta surat Kopertis No. 003/ O10/ KU/ = 2007tanggal O02 Januari 2007 Perihal Penyamaan

DirektoratJenderal Pendidikan tinggi Deopartemen PendidikanNasional dengan UMMY Koto BAru tentang BantuanPeralatan Sistem Informasi (SIM) Perguruan Tinggidan Sistem Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasidan Komunikasi (TIK) Nomor : 0088/KONTRAK/PK SDMPT/X1I/2006 tanggal 20 Nopember 2006;1 (lembar) Kartu Penerus / Disposisi No. 002/ UMMY/I 2007 dari Kopertis Wilayah X Padang PerihalPenyamaan Persepsi Pengelolaan Dana SIM & TIKbeserta surat Kopertis No. 003/ O10/ KU/ = 2007tanggal O02 Januari 2007 Perihal Penyamaan

ayat (3),maka BPSK melaporkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungankonsumen untuk dilakukan penyidikan dan proses penuntutan sesuaidengan ketentuan peraturan yang berlaku;Bahwa selain itu Majelis Arbitrase BPSK Batubara juga tidak tegasmenyatakan apa defenisi Klausula Baku Yang Dilarang dan dan jugatidak pernah memanggil Saksi Ahli untuk dimintakan pendapatnyamengenai klausula baku yang dilarang undang undang;Bahwa terhadap penyamaan

., LL.M12) Melakukan gelar perkara dalam rangka penyamaan persepsi.13) Menetapkan pemohon RAFIANDI BIN MUSTAFA KAMAL sebagaitersangka.14) Melakukan pemeriksaan (BAP) terhadap RAFIANDI BIN MUSTAFAKAMAL.TENTANG PENETAPAN TERSANGKABahwa penetapan tersangka yang dilakukan oleh penyidik terhadaptersangka/ pemohon (Sdri.

posita dan petitum para Penggugat dimana terdapattuntutan yang sama atas dasar upah yang berbeda beda, setelah Majleis Hakimmencermati gugatan para Penggugat, terdapat fakta bahwa alasan penyamaandasar upah yang dijadikan dasar tuntutan adalah dengan mendasari padabesaran upah minimum Propinsi DKI Jakarta tahun 2018 sebesarRp3.648.035,00 dikarenakan upah para Peggugat yang masih lebih kecildibandingkan upah minimum Propinsi DKI Jakarta tahun 2018;Menimbang, bahwa dengan demikian terdapat alasan penyamaan

Pemberian kesempatan ekslusif oleh penyelenggara tender ataupihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelakuusaha yang mengikuti tender dengan cara melawan hukum;Bahwa terhadap unsur persekongkolan tersebut, Pemohon tidak pernahsama sekali melakukan kerjasama baik secara terangterangan atau punsecara diamdiam melakukan penyamaan dokumen sebelum diserahkandan melakukan persaingan semu dengan pihak lain dalammemenangkan tender;Halaman 22 dari 44 hal. Put.

positif yang bertendensiNegatif terkait adanya alas hak, konversi tanah yang mengacu padaPeraturan Menteri Agraria Nomor 2 tahun 1962, jadi sebelum sayamenjelaskan maka kita perlu satu persepsi terlebih dahulu bahwa statustanah kalau kita berbicara tentang status tanah pada prinsipnya awalnyastaus tanah itu adalah tanah negara semua tanah itu milik negara asalusulnya kemudian setelah lahir UU khususnya PP No. 24 tahun 1997bahwa yang disebut tanah negara adalah tanah yang tidak terdaftar iniperlu penyamaan

memisahkan diri dengan kelompok terdakwa lalumengadakan pertemuan dengan Ikhwan JAD kelompoknya dan dalampertemuan tersebut saksi ditunjuk sebagai Amir ; Bahwa untuk melaksanakan rencana dalam rangka penyatuan barisanAnshor Daulah diwiilayah pulau Sumatera kemudian pada bulan Maret2017 saksi bersama Ansor Daulah lainnya mulai melakukan perjalanan kedaerah Dumai, Pekanbaru, Palembang, Muara Enim, Komering, LampungTengah dengan tujuan menyatukan barisan Anshor Daulah di wilayahpulau Sumatera dan penyamaan

Hal ini sebagai bentuk penyamaan persepsi dankeinginan dari Suami maupun Isteri yang baru membina RumahTangga.Bahwa untuk keterbukaan keuangan Rumah Tangga, Tergugatmemutuskan sejak pertengkaran Bulan Februari 2010 sampai dengan BulanMaret 2020, seluruh gaji dan Tunjangan Hari Natal (THN) yang Tergugatperoleh dibayarkan ke rekening atas nama Penggugat di Bank BCA danbeberapa tahun terakhir di Bank BNI.Bahwa terhadap masalah pekerjaan, Tergugat cukup terbuka danPenggugat cukup mengerti tentang tugas

terdakwa bersama samadengan saksi Abdul Haris selaku PPTK, saksi Herizal dan saksi JokoSuyono selaku Pejabat PPTK dan Pejabat pengadaan, saksi YossianYacob selaku PPTK dan saksi Khairul Rizal selaku pejabat pengadaan.Bahwa terdakwa selaku KPA bersama sama dengan saksi Abdul Haris,saksi Yossian Yacob, saksi Joko Suyono dan saksi Herizal masing masing selaku PPTK memerintahkan beberapa staf honorer di bidangSarana dan Prasarana Olahraga untuk mempersiapkan Surat PerintahKerja/ SPK dan untuk melakukan penyamaan

No. 19 /PID.SUS.TPK/2019/PT.PBRPPTK memerintahkan beberapa staf honorer dibidang Sarana dan PrasaranaOlahraga untuk mempersiapkan dokumen Surat Perintah Kerja/ SPK danmelakukan penyamaan harga satuan, termasuk diantaranya komponen,koefisien, dan harga satuan dasar agar berkoordinasi kepada PejabatPengadaan serta melakukan koordinasi dengan sesama tenaga honorer untukmenyamakan analisis harga satuan tersebut.

mendownload Peraturan BKI dimana Rules forClassification And Surveys (Volume ) termasuk didalamnya,terdapat kalimat Login for Download yang artinya pihak yangHal 32 dari 53 hal.No.719/Pdt.G/2016 /PN.Jkt.Sel.ingin mengunduh/mendownload PeraturanPeraturan BKIharus memiliki Login yang harus dimohonkan dulu ke PT.Biro Klasifikasi Indonesia.Buku Petunjuk dan Prosedur Survey yang dirujuk adalahedisi 2005; yang pada Kata Pengantarnya dinyatakan; BukuPetunjuk dan prosedur survey ini dapat dijadikan referensiguna penyamaan

didownload oleh siapa saja...Kenyataannya:Untuk mendownload Peraturan BKI dimana Rules forClassification And Surveys (Volume ) termasuk didalamnya,terdapat kalimat Login for Download yang artinya pihak yangingin mengunduh/mendownload PeraturanPeraturan BKIharus memiliki Login yang harus dimohonkan dulu ke PT.Biro Klasifikasi Indonesia.Buku Petunjuk dan Prosedur Survey yang dirujuk adalahedisi 2005; yang pada Kata Pengantarnya dinyatakan; BukuPetunjuk dan prosedur survey ini dapat dijadikan referensiguna penyamaan

DirektoratJenderal Pendidikan tinggi Deopartemen PendidikanNasional dengan UMMY Koto BAru tentang BantuanPeralatan Sistem Informasi (SIM) Perguruan Tinggi danSistem Pembaelajaran Berbasis Teknologi Informasi danKomunikasi (TIK) Nomor :0088/KONTRAK/PK SDMPT/XI/2006 tanggal 20 Nopember 20061 (lembar) Kartu Penerus / Disposisi No. 002/ UMMY/I 2007 dari Kopertis Wilayah xX Padang PerihalPenyamaan Persepsi Pengelolaan Dana SIM & TIK besertasurat Kopertis No. 003/ 010/ KU/ 2007 tanggal 02Januari 2007 Perihal Penyamaan

DirektoratJenderal Pendidikan tinggi Deopartemen PendidikanNasional dengan UMMY Koto BAru tentang BantuanPeralatan Sistem Informasi (SIM) Perguruan Tinggi danSistem Pembaelajaran Berbasis Teknologi Informasi danKomunikasi (TIK) Nomor :0088/KONTRAK/PK SDMPT/X1I/2006 tanggal 20 Nopember 20061 (lembar) Kartu Penerus / Disposisi No. 002/ UMMY/I 2007 dari Kopertis Wilayah xX Padang PerihalPenyamaan Persepsi Pengelolaan Dana SIM & TIK besertasurat Kopertis No. 003/ 010/ KU/ 2007 tanggal 02Januari 2007 Perihal Penyamaan

DirektoratJenderal Pendidikan tinggi Deopartemen PendidikanNasional dengan UMMY Koto BAru tentang BantuanPeralatan Sistem Informasi (SIM) Perguruan Tinggi danSistem Pembaelajaran Berbasis Teknologi Informasi danKomunikasi (TIK) Nomor :0088/KONTRAK/PK SDMPT/XI/2006 tanggal 20 Nopember 2006 1 (lembar) Kartu Penerus / Disposisi No. 002/ UMMYy/I 2007 dari Kopertis Wilayah xX Padang PerihalPenyamaan Persepsi Pengelolaan Dana SIM & TIK besertasurat Kopertis No. 003/ 010/ KU/ 2007 tanggal 02Januari 2007 Perihal Penyamaan

Hal itu bertentangan dengan ketentuan yangberlaku mengingat hukum acara peradilan agama islam secarajelas mengatur penyamaan pada petitum perkara perceraianyaitu perceraian haruslah diputus dengan adanya penjatuhantala atau pemberian ijin penjatuhan tala sehingga jelas adaketidaksamaan antara posita dan petitum dalam gugatanPenggugat sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugatdinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana YurisprudensiTetap MA RI dalam Putusan MARI No. 67 k/Sip/1975 tgl 13Mei 1975,

Pemberian kesempatan ekslusif oleh penyelenggara tender atau pihakterkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usahayang mengikuti tender dengan cara melawan hukum;Bahwa terhadap unsur persekongkolan tesebut, Pemohon tidak pernahsama sekali melakukan kerjasama baik secara terangterangan ataupunsecara diamdiam melakukan penyamaan dokumen sebelum diserahkandan melakukan persaingan semu dengan pihak lain dalammemenangkan tender;Bahwa Pemohon tidak dapat mempengaruhi pihak penyelenggaratender