• rangka MMBGNKH40CFO61420 Nomor mesin 4D56UCDF8668Hal 10 dari 58 hal Put.Nomor.81/Pdt/2017/PT.MksNomor Polisi DD. 1727 yang dilakukan Bupati Barru Andi Idris Syukursuami Penggugat, berdasarkan keterangan kedua saksi yaitu Drs.MuslimSalam dan Ir.H.Naharuddin.M.Si yang disampaikan dibawah sumpahdalam persidangan terdakwa Bupati Barru Andi Idris Syukur suamiPenggugat dalam perkara tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam pasal 12 e UndangUndang Nomor 20 Tahun2001, Majelis Hakim Tipikor

  Pengadilan Negeri Makassar yangmemeriksa dan mengadili Terdakwa Bupati Barru Andi Idris Syukur suamPenggugat dalam amar putusannya menyatakan Terdakwa Andi IdrisSyukur terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidanasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12e Undangundang Nomor 20 tahun 2001 tentang Tipikor dan menjatuhkan pidanapenjara selama 4 (empat) Tahun 6 (enam) Bulan.Bahwa kedua orang saksi yaitu.

  kepada Ir.H.Naharuddin.M.Si, selanjutnya Ir.H.Naharuddin.M.Si, menyampaikan pula kepadaMuslim Salam, Tergugat kemudian diperintahkan oleh Ir.H.Naharuddin.M.Si, membuat kwitansi tertanggal 1 Oktober 2012.Bahwa jika sekiranya benar isi kwitansi tersebut benar dan benar puladibuat pada tanggal 1 Oktober 2012, maka secara yuridis Bupati BarruAndi Idris Syukur tidak akan mungkin menjadi Terdakwa dan dijatuhihukuman pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan,bahwa berdasarkan putusan pengadilan Tipikor

  TPK/2016/PN.Mks, Terdakwa BupatiBarru Andi Idris Syukur (Suami Penggugat) terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam pasal 12 e Undangundang Nomor 20 Tahun2001 tentang Tipikor, karena Terdakwa Bupati Barru Andi idris Syukur(suami Penggugat) telah meminta Mobil pajero sport 2.5 D GLX (4X4)M/T warna abu perak met Nomor Rangka MMBGNKH40CFO16420Nomor mesin 4D56CDUF8668 Nomor Polisi 1727.Hal 17 dari 58 hal Put.Nomor.81/Pdt/2017/PT.MksBerdasarkan

• Bahwa Terdakwa, menurut Majelis Tipikor Tingkat Banding telahterbukti bersalan melakukan tindak pidana korupsi secara bersamasama sebagaimana dalam dakwaan Subsidair yaitu Pasal 3 jo Pasal 18UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaHal. 63 dari 108 hal.

  Bahwa Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi JawaTengah telah salan menerapkan peraturan hukum, khususnya Pasal 3 joPasal 18 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP,karena dalam unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atausarana, yang ada padanya karena

  Putusan Nomor 1828 K/Pid.Sus/2017> Dalam proses penetapan pemenang lelang dimanaPT Bina Insan Sejahtera selaku Pemenang Lelang ternyataTidak memiliki IPAK (ijin Pengedaran alat kesehatan) danPPKom juga tidak melakukan HPS sehingga menurutketerangan ahli BPKP Jawa Tengah ada kerugian NegaraRp4.515.107.524,00 (vine putusan Perkara Tipikor NomorPutusan 28/Pid.SusTPK/2016 PN.Smg tanggal 22 Juni2016 atas nama Terdakwa Sumargono SKM.MA danPutusan Nomor 29/Pid.SusTPK/2016 PN.Smg tanggal 22Juni 2016 atas

  Smg, serta memperhatikan memori bandingyang diajukan Terdakwa, Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan TinggiJawa Tengah berpendapat bahwa argumentasi yang dibangun dandikemukakan oleh Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarangdalam pertimbangan hukumnya, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yangdidakwakan dalam surat dakwaan yatu dakwaan Subsidair melanggar Pasal3 jo Pasal 18 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun

  Lumme,S.H., HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai HakimHakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hariSenin, tanggal 11 Desember 2017 oleh Ketua Majelis beserta HakimHakimAnggota tersebut, dan dibantu oleh Dwi Sugiarto, S.H., M.H., PaniteraPengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.Hakim Hakim Anggota, Ketua Majelis,ttd./H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H. ttd./Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.ttd./MS. Lumme, S.H.Panitera Pengganti,ttd.

• ELKANA PINALIA, yang menyatakan pernah ditambangseaikit dibelakangnya);Bahwa Pemohon Banding/Pembanding (dulu Tergugat) sangat keberatan atasputusan Pengadilan Negeri/HI/TIPIKOR Samarinda Kelas 1A, Nomor 87/Pdt.G/2019/PN.Smr, tertanggal 9 Januari 2020, karena putusan tersebut sangattidak adil (onrechtwardig) dan telah salan dalam menentukan hukumnya, yaknidengan kurang cukupnya memberikan pertimbangan hukum (Onvoldoendegemotiveerd) sehingga cacat hukum dan putusan dapat dibatalkan(Vernietigbaar);

  Karena itu pula Pasal 178 ayat (1) HIR, Pasal 189 ayat (1) Rbg, danPasal 50 RV mewajibkan Hakim karena jabatannya melengkapi segala alasanhukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak;Adapun keberatan dari Pemohon Banding/Pembanding terhadap pertimbanganhukum Judex Facti dalam putusan Pengadilan Negeri/HI/TIPIKOR SamarindaKelas 1A, Nomor 87/Pdt.G/2019/PN.Smr, tertanggal 9 Januari 2020, dapat kamiuraikan sebagai berikut:.

  Bahwa putusan Judex Facti Pengadilan Negeri/HI/TIPIKOR Samarinda Kelas1A Nomor 87/Pdt.G/2019/PN.Smr, tertanggal 9 Januari 2020 adalah sangatmenyesatkan dan menyinggung rasa keadilan (onrechtyaaraig) oleh karenanyaputusan Judex Facti tersebut cacat hukum dan dapat di batalkan(Vernietigbaar);Jika yang dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama hanyalahpermasalahan tanda tangan yang tidak memenuhi asas keseimbangan dantidak memenuhi asas adanya kesepakatan kehendak, bagaimana dengan asasasas hukum

  Membatalkan putusan Pengadilan Negeri/HI/TIPIKOR Samarinda Kelas 1ANomor 87/Pdt. G/2019/PN.Smr, tertanggal 9 Januari 2020;4. Membebankan seluruh biaya perkara yang timbul kepadaPenggugat/Terbanding;SUBSIDAIR:Mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequa et Smro) menurut hukum,keadilan dan kebenaran yang tepat (redelijk/Naar goede/ustitie rechtdoen);Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Terbanding semulaPenggugat mengajukan kontra memori banding sebagai berikut:A.

  Bahwa Pengadilan Negeri/HI/TIPIKOR Samarinda Kelas 1A mengabulkangugatan untuk sebagian;2. Bahwa Pengadilan Negeri/HI/TIPIKOR Samarinda Kelas 1A menyatakanperjanjian antara Terbanding/Penggugat dan Pembanding/Tergugatsebagaimana dalam surat perjanjian kerjasama tanggal 12 April 2013 antara Tn.FLORIANUS ALUI sebagai Pihak Pertama dengan CV. DUNIA USAHA sebagaiPihak Kedua dibatalkan dengan konsekuensi hukum;3. Bahwamenolak gugatan untuk selebihnya;4.

• Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Bandingpada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 12 April 2017 sampaidengan 10 Juni 2017;Terdakwadalam persidangan tingkat pertama dididampingi oleh penasihathukum H. Indra Cahaya, MD.,SE.,SH.

  Tjkyang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Tanjungkarang yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umumpada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 telah mengajukan banding terhadapputusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor32/Pid.SusTPK/2016/PN.Tjk tanggal 7 Maret2017, dan permintaan bandingtersebut diikuti dengan penyampaian memori banding tertanggal 29 Maret2017.

  Atas memori banding dari Jaksa Penunutut Umum tersebut, Terdakwatelah menyampaikan kontra memori banding yang diterima di KepaniteraanPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 7April 2017 yang kemudian telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umumpada hari Senin tanggal 10 April 2017;Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara kepada JaksaPenuntut Umum dan kepada Terdakwa masingmasing tertanggal 18Hal. 39 dari 63 Puts. No. 13/Pid.SusTPK/2017/PT.TJKApril2017 No.

  Putusan Pengadilan Tipikor Tanjungkarang Nomor 32/Pid.susTPK/2016/PN.Tjk tanggal 7 Maret 2017 terlalu ringan dan belum memenuhirasa keadilan masyarakat.> Bahwa judex facti di dalam amar putusannya menyatakan terdakwaDrs.A.Kohar Ayub,MM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primer.

  No. 13/Pid.SusTPK/2017/PT.TJKberupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sama dengan harta yangdiperoleh dari tindak pidana korupsi;.Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara aquo tidak terdapat buktibahwa Terdakwa memperoleh harta benda yang berasal daritindak pidanakorupsi, maka kepada Terdakwa tidak dikenakan pidana tambahan berupapembayaran uang pengganii;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan di atas,maka putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor32

• Bahwa terlepas alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum, Judex Facti salahmenerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3UU Tipikor sebagaimana dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, dan tidakmenjatuhkan pidana uang pengganti kepada Terdakwa sebagaimanaHal. 25 dari 33 hal. Put.

  No. 2732 K/PID.SUS/2015dimaksud Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndang Tindak PidanaKorupsi;Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Judex Factiseharusnya menerapkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor denganalasan;Bahwa Terdakwa sebagai produser Papua Barat TV menerima danaHibah dari Pemerintah Propinsi Papua Barat dalam hal ini SekretarisDaerah Propinsi Papua Barat sdr.

  Surya Jaya, S.H., M.Hum., mengacu padaketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Tipikor dan berdasarkan faktapersidangan Terdakwa telah memperoleh harta benda dari tindak pidanakorupsi sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), seharusnyaTerdakwa dibebani kewajiban untuk membayar uang pengganti sebesarRp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dengan cara mengkompensasibarangbarang yang dirampas dari hasil tindak pidana korupsi berupaperalatan operasional kantor dan studio yang telah dibeli Terdakwadengan

• ,serta dalam hal PT Sumigita jaya tidak mempunyai harta benda yangmencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka PT SumigitaJaya dipidana, sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (8) UU Tipikor;Bahwa penjatuhan pidana tambahan berupa pembayaran uangpengganti, diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Tipikor, yangmenyatakan :"pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyakbanyaknyasama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi";Bahwa dalam perkara a quo siapakah yang menjadi

  Pertimbangan Hukum Judex Facti Dan Judex Juris MemperlihatkanSuatu Kekhilafan Nyata Atau Kekeliruan Yang Nyata Karena TelahMenerapkan UU Tipikor Dalam Hubungan Perdata Antara SwastaDengan Swasta Berdasarkan Kontrak1.1 Bahwa hubungan hukum Herland Bin Ompo selaku Direktur PTSGJ adalah karena hubungan keperdataan, yaitu PT SGJ sebagaipemenang tender/lelang yang diselenggarakan oleh PT.

  ) karena akibat tertipunya dia akan dapatmengurangi jumlah uang yang menjadi kewajiban kontraknya.Demikian pula setiap orang yang lalai membayar rekeningtelepon atau PAM atau tidak membayar pada waktu makan direstoran akan dapat diruntut melakukan Tipikor karena dalamtagihan tersebut ada komponen pajak penjualan/pajakpertambahan nilai (PPN) yang merupakan hak Negara;Berdasarkan Novum, tagihan PT.

  Padahal filosofinyapasal 18 UndangUndang Tipikor tersebut hanya untukmengembalikan kerugian negara bukan untuk mendapatkeuntungan untuk negara. Berdasarkan hal tersebut PT SGJ atauTerdakwa seharusnya tidak dihukum membayar kerugian negarasebesar USS 6,900,929.67. jika PT. Chevron Pacific IndonesiaHal. 97 dari 136 hal. Put. Nomor : 29 PK/Pid.Sus/20156.8merasa dirugikan terhadap kegiatan bioremediasi, seharusnyaPT.

  Aturan ini merupakan aturan hukum pidana materiilbukan hukum formil (acara) yang disisipbkan dalan Undangundang Tipikor;Bahwa dalam aturan hukum acara pidana pasal 143 KUHAP haruslahjelas nama Terdakwa dalam surat dakwaan.

• Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua Tingkat Peradilan Tipikor yang di Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Pasal 18 UU Tipikor jo. Pasal 55 Ayat (1) ke1KUHP;5. Memulihkan hakhak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, danharkat sertamartabatnya;6.

Pembuktian atas perbuatan Terdakwa;Menimbang, bahwa setelah membaca dengan cermat pertimbanganhukum dari Majelis Tipikor Tingkat Pertama, pertimbangan unsurunsur telahmendasarkan kepada faktafakta yang terungkap di persidangan dan telahmendasarkan pada argumen hukum yang memadai sehingga PengadilanTipikor Tingkat Banding membenarkan pertimbangan tersebut dan diambilalih sebagai pertimbangan Pengadilan Tipikor Tingkat Banding dalammemutus perkara ini, dengan demikian keberatan yang dikemukakan olehTerdakwa

Berkaitan dengan barang bukti knhususnya nomor urut 813, 814 dan815;Menimbang, bahwa Penuntut Umum mohon agar barangbarangbukti tersebut Supaya dirampas untuk Negara sebagaimana diajukan dalamtuntutan Penuntut Umum pada persidangan di Pengadilan Tipikor TingkatPertama, karena barangbarang bukti tersebut sudah tidak dipergunakandalam perkara lain, yang oleh Majelis Hakim Tipikor Tingkat PertamaHalaman 203 dari 203 halaman Putusan Nomor 34/PID.SUSTPK/2020/PT KPGditetapbkan dikembalikan kepada Penuntut

Penjatuhan pidana atas diri Terdakwa;Menimbang, bahwa berkaitan dengan pemidanaan kepada Terdakwa,menurut Pengadilan Tipikor Tingkat Banding, perlu dikaji komponen lainyaitu tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan dengan berpedomanPeraturan Mahkamah Agung PERMA Nomor 1 tahun 2020 TentangPedoman Pemidanaan Pasal 2 dan pasal 3 UndangundangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi;Menimbang, bahwa setelah membaca dengan cermat pertimbanganMajelis Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama, PERMA Nomor 1 Tahun 2020tersebut

telah dijadikan dasar dalam penjatuhan pidana atas diri Terdakwadan menurut Pengadilan Tipikor Tingkat Banding telah tepat dan benarmaka penjatuhan pidana tersebut beralasan untuk dikuatkan;Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan selain dan selebihnya,Pengadilan Tipikor Tingkat Banding sependapat dengan pertimbanganPengadilan Tipikor Tingkat Pertama, sehingga atas halhal tersebutberalasan untuk dikuatkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan di atasmaka Putusan Pengadilan Tindak Pidana

• ;PENGADILAN TIPIKOR TERSEBUT ;Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor Semarang tanggal O01Desember 2014, No. 149/Pen.Pid.SusTPK/2014/Pn.Smg., tentang Penunjukan Majelis Hakimuntuk memeriksa dan mengadili perkara pidana tipikor atas nama Terdakwa ANDHI HARTOBin H.

  Tipikor. Smg DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadiliperkara pidana pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikutdalam perkara Terdakwa :Nama lengkap : ANDHI HARTO Bin H.

• Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan. Dalam perkara ini, judex factie menyatakan, Terdakwa selaku Kepala Kantor Cabang Pembantu PT. Bri Agroniaga, telah bersalah turut ... [Selengkapnya]

• Bahwa, dari pertimbangan hukum sebagai Kepala CabangPembantu sejak Maret 2008 sampai dengan Feberuari 2014Hakim Tipikor Medan tidak dapat menunjukkan kewenanganPemohon Kasasi memberikan fasilitas kredit sejumlahRp.25.150.529.433,38 (dua puluh milyar seratus lima puluh jutalima ratus dua puluh sembilan empat ratus tiga puluh tiga komatiga puluh delapan rupiah);2.

  Pemohon Kasasi untuk dihadirkan saksi/Zuhri Anwar/ Direktur Bisnis tidak pernah di tindak lanjuti,sehingga tidak bisa dimintakan pertanggung jawaban hukum.Perlindungan dan tidak dihadirkannya Zuhri Anwar dkk adalahIndikator ada Mafia Hukum dari Kejaksaan Tinggi Medan danHakim Tipikor Pengadilan Negeri Medan yang kemudiandilindungi oleh Hakim Tipikor Pengadilan Tinggi Medan dengantidak mempertimbangkan Rekayasa perkara ini;Ada hubungan apa kedua saksi kunci ini dengan Judex Factiyang memeriksa perkara

  Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbanganhukum Judex Facti/Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiMedan yang didasarkan kepada Pertimbangan PengadilanTipikor Medan karena telah membuat putusan yang tidak cermat,teliti sehubungan dengan fakta persidangan atas keterangansaksisaksi, bukti dan keterangan ahli;2.

  Bahwa, antara fakta dan Strafbarehandelius dari kasus yangdidakwakan primer kepada Pemohon Kasasi (vide pasal 2 ayat(1) UU Tipikor yang perlu diperhatikan adalah :a. Apakah benar Pemohon Kasasi secara Formil melakukanperbuatan melawan hukum (formeel wederrechtelijk) denganrangkaian perbuatan dengan cara sebagaimana diuraikanJudex Facti ;b.

  :Bahwa, Perlu diingatkan bahwa rumusan pasal 2 UU Tipikor inipembuktiannya tidak sekedar melihat pertanggung jawabanpidana berdasarkan Mateeriele Fiet sebagai Delik campuransaja,tetapi tetap harus dilandaskan kepada prinsip pertanggungjawaban Geen Straf Zondw Schuld;Apakah Schuld (kesalahan) berupa opzet (kesengajaan)maupun Culpa (kelalaian) dengan perinsip formeelewederrechtelijkheid"* dan alasan penghapusan pidana dariprinsip Materi wedeerrechtelijk heid sebagai amanat dariSubstantif UU Tipikor

• Untung Saronohalaman 7 dari 44 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN SgnizesWiyono Sukarno sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalamperkara Tipikor atas nama Drs. Kushardjono No.79/Pidsus/2011/PN.TIPIKOR.SMG tanggal 21 Maret 2012, halaman199, JPU menuntut bahwa: 1. Terdakwa Drs. Kurhadjono bersalahmelakukan tindak pidana korupsi secara bersamasama, 2. TerhadapTerdakwa Drs.

  No. 80/Pid.Sus/2011/PN.Tpk.Smg tanggal 21 Maret 2012 tidakdapat dibebankan kepada orang lain termasuk kepada Pemohon,mengingat dalam dakwaan dan atau tuntutan dalam perkara a quotidak dikonstruksikan sejak awal dengan dakwaan penyertaan.Sehingga perkara tersebut tidak bisa dilakukan penyidikan ulang aliasnebis in idem;Bahwa terlebih lagi dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalamperkara Tipikor atas nama Drs.

  Fotokopi dari fotokopi Putusan Perkara No.1361K/Pidsus/2012 tanggal 18September 2012 jo No. 78/Pid.Sus/2011/PN Tipikor. Smg tanggal 21 Maret2012 atas nama H. Untung Sarono Wiyono Sukarno, diberi tanda P3;4. Fotokopi dari fotokopi Putusan Perkara No.1552K/Pidsu/2012 tanggal 14Oktober 2012 jo No. 19/Pid.Sus/2011/PN Tipikor. Smg tanggal 21 Maret2012 atas nama Sri Wahyuni, SE.,MM., diberi tanda P4;5.

• Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 16 Pebruari2016 Nomor: 02/Tah.Hk/Pen.Pid.SusTPK/2016/PN.Dps, sejak tanggal 16Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 16 Maret 2016 jenis penahanan3. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasartanggal 01 Maret 2016 Nomor: 02 / Tah.Ket /Pen.Pid.Sus/TPK/2016/PN.Dps sejak tanggal 17 Maret 2016 sampai dengan tanggal 15 Mei 2016Jenis Tahanan Rutan ;4.

  Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tipikor Tingkat Banding padaPengadilan Tinggi Denpasar tanggal 25 Mei 2016 Nomor: 75/Pen.Pid.SusTPK/2016/PT.DPS sejak tanggal 16 Mei 2016 s/d tanggal 14 Juni 2016;6.

• Tipikor / 2012 / PN.AB.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI pada Pengadilan Negeri Ambon yangmemeriksa dan mengadili perkaraperkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkatpertama, dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaraTerdakwaTerdakwa :Nama LengkapNama Lengkap WAHYU SUCIPTO ADI, STTempat lahir JombangUmur / tgl lahir 42 tahun / 07 Juli 1970Jenis Kelamin LakilakiKebangsaan Indonesia.Tempat tinggal Kebun Cengkih

  Penyidik Kejkasaan Negeri Ambon dengan jenis Penahan Rutan sejak tanggal 09Oktober 2012 s/d tanggal 28 Oktober 2012 ;Penuntut Umum dengan jenis Penahanan Kota sejak tanggal 24 Oktober 2012s/dtanggal 12 November 2012 ;Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Ambon Tahapsejak tanggal 13 November 2012 s/d tanggal 12 Desember 2012;4. Hakim Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 10Desember 2012s/d tanggal 8 Januari 2013;5.

  Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Ambonsejaktanggal 9 Januari 2013 s/d tanggal 9 Maret 2013;6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Tahap I sejak tanggal10 Maret2013 s/d tanggal 8 April 2013;7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Tahap II sejak tanggal9 April2013 s/d tanggal 8 Mei 2013;Dipersidangan terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya : HERMANUS HATTU, SH.MH ; RETRETUS DOMMY V MAITIMU, SH; HERLY AKIHARY, SH; MARGARETHA de QUELJOE.

  Tipikor/2012/PN.AB tanggal 10 Desember 2012tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor :60/Pid.

  Tipikor/2012/PN.AB,tanggal 10 Desember 2013 tentang Penetapan Hari Sidang ;Setelah membaca surat dakwaan Penuntut Umum NO.REG.PERK:PDS26/AMBON/ 10/2012 ;Setelah mendengar keterangan saksisaksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa,serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;Setelah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada pokoknya :MENUNTUT:1.

• PUTUSANNomor : 318 K/PID.SUS/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tindak pidana korupsi (tipikor) dalam tingkat kasasi telahmemutus sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : SUJOKO, S.T.

  KegiatanPeningkatan/Pemeliharaan Jalan Kabupaten Nomor : 027 / 693/DPU/2012tanggal 24 Juli 2012;Tetap terlampir dalam berkas perkara;Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Pontianak Nomor : 04/Pid.Sus/2014/PT.TPK., tanggal 02 Oktober 2014yang amar lengkapnya sebagai berikut :1.Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat HukumTerdakwa;Menguatkan putusan Pengadilan Tipikor

  Pasal 68 A Ayat (2) UndangUndang Nomor49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 2Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dikarenakan tidak memuatpertimbangan hukum yang didasarkan pada alasan dan dasar hukumyang tepat dan benar, oleh karenanya Pemohon Kasasi mohon agarMAJELIS HAKIM KASASI membatalkan Putusan Pengadilan TinggiKalimantan Barat bertanggal 02 Oktober 2014 Nomor : 04/PID.SUS/201 4/PT.PTK, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tipikor Pada PengadilanNegeri Pontianak bertanggal

  25 Juni 2014 Nomor : 03/Pid.Sus/TP.Korupsi/ 2014/PN.PTK dan Putusan Pengadilan Tipikor PadaPengadilan Negeri Pontianak bertanggal 25 Juni 2014 Nomor : 03/Pid.Sus/TP.Korupsi/ 2014/PN.PTK;Alasanalasan kasasi Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum :Bahwa Judex Facti dalam putusannya tidak menerapkan hukum ataumenerapkan hukum sebagimana mestinya (vide Pasal 253 Ayat (1) huruf aKUHAP) dengan pertimbangan bahwa Pengadilan Tinggi Pontianak yang telahmenjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut

  hukum yang fundamentalis sehinggamerupakan putusan yang keliru;Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak yangmemeriksa dan mengadili perkara di tingkat Banding yangdimintakan Banding oleh kami Jaksa/Penuntut Umum tidakmempertimbangkan dan mengabaikan faktafakta Hukumdalam persidangan yaitu :e Bahwa masyarakat Kabupaten Sanggausangat terpukul atas tas ringannyapenjatuhan pidana terhadap Terdakwasehingga Putusan Pengadilan Tindak pidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri PontianakNomor : 03/Pid.sus/Tipikor

• Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkatperadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima riburupiah).Mengingat Akta Permohonan Kasasi terhadap Putusan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 43 / TIPIKOR /2015 / PT.BDG tanggal 13 Januari 2016 yang diajukan oleh Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Banjar pada tanggal 01 Februari 2016, Nomor 09 /Akta.Pid.Sus / 2016 / PN.Bdg.

  ;Mengingat Akta Permohonan Kasasi terhadap Putusan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 43 / TIPIKOR /2015 / PT.BDG tanggal 13 Januari 2016 yang diajukan oleh Terdakwa padatanggal 23 Februari 2016, Nomor 9 / Akta.Pid.Sus / 2016 / PN.Bdg.

  2016, dengandemikian permohonan kasasi beserta dengan alasanalasannya telah diajukandalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undangundang, oleh karenaitu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut secaraformal dapat diterima;Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Bandung Nomor 43 / TIPIKOR / 2015 / PT.BDG tanggal 13Januari 2016 tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10Hal. 106 dari 144 hal.

  No.791 K/Pid.Sus/2016Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Bandung Nomor 43 / TIPIKOR / 2015 / PT.BDG tanggal 13Januari yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Bandung Nomor 109 / Pid.SusTPK / 2015 / PN.Bdg tanggal28 Oktober 2015;MENGADILI SENDIRI1. Menyatakan Terdakwa SISKA FUJIYANTI, S.E. terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI YANGDILAKUKAN SECARA BERSAMASAMA DAN BERLANJUT.2.

  Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H., HakimHakim Ad Hoc Tipikor padaMahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbukauntuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Murganda Sitompul, S.H., M.H.,Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.Ketua Majelis,ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.HakimHakim Anggota,ttd./ Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.ttd./ H.

• Penahanan Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Banda Acehsejak tanggal 09 Agustus 2016 sampai dengan 07 September 2016 ;5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/TipikorBanda Aceh sejak tanggal 08 September 2016 sampai dengan tanggal O06Nopember 2016;Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya AKHYAR SAPUTRA, SH., HIdan ZULFAN, SH Para Advokat pada Kantor Advokat AKHYAR ZULFAN, SH.

  &REKAN, beralamat di Jalan Tandi Lorong Blang Kuta Ateuk Meunjeng Banda Aceh,berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Agustus 2016 yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 10 Agustus 2016Nomor: W1U1/35/HK.01/VIII/2016 terlampir dalam berkas perkara ini ;Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut ;Halaman 1 dari 117 halaman Putusan Nomor 18/PID.Tipikor/2016/PT BnaTelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda AcehNomor 18/PID.TIPIKOR/2016

  ini ditingkatbanding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dan mengenaipidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti, dengan pertimbangandibawah ini;Menimbang, bahwa menurut pendapat Pengadilan Tinggi Tipikor BandaAceh pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama kepada terdakwaterlalu ringan sehingga perlu diperberat, dengan alasan selain halhal yangmemberatkan yang telah disebutkan dalam putusan Pengadilan tingkat pertama,juga karena pidana yang dijatuhkan belum

  Wakil Ketua PengadilanTinggi/Tipikor Banda Aceh sebagai Hakim Ketua Majelis, ZAINAL ABIDINHASIBUAN, SH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tipikor BandaAceh dan H.SUDIRMAN, SH., MH.

  Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Tipikor Banda Aceh masingmasing sebagai Hakim Anggota berdasarkansurat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 1 September2016 Nomor 18/PID.TIPIKOR/2016/PTBNA untuk memeriksa dan mengadiliperkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkandalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengandihadiri oleh HakimHakim Anggota tersebut serta SAMAUN, SH.

• Adanya Kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata dalam PutusanPengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Tinggi Medan ;Bahwa selanjutnya Pemohon Peninjauan Kembali akan menguraikan secaraterperinci alasanalasan Permohonan Peninjauan Kembali ini, sebagai berikut :. Adanya Novum1.

  Bahwa sementara itu Putusan Majelis Hakim Tipikor Pengadilan TinggiMedan pada Tingkat Banding terhadap Pemohon dengan NomorPutusan 01/Pid.SusTPK/2015/PTMdn, tanggal 24 April 2015 denganamar putusannya : menghukum Terdakwa Tumpal Enryko Hasibuan,AP.,MSi., dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam)bulan ;.

  Rudolf Manurung (sebagai Wakil KetuaP2T Kabupaten Toba Samosir) ;Sehingga penetapan Pidana Penjara yang dijatunkan kepadaPemohon oleh Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Tinggi Medan lebihtinggi adalah tidak tepat. Dimana seharusnya Pemohon dijatuhiPidana Penjara lebih rendah ;c.

  Adanya Kekhilafan atau Suatu Kekeliruan yang Nyata dalam PutusanPengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Medan.Hal. 79 dari 95 hal. Put. Nomor 190 PK/Pid.Sus/2015. Bahwa sesuai dengan Pasal 263 ayat (2) poin (c) KUHAP disebutkanbahwa Terpidana/Pemohon dapat mengajukan Peninjauan Kembalidengan salah satunya didasari oleh apabila putusan itu dengan jelasmemperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yangnyata ;.

  Bahwa putusan Judex Facti Tingkat Banding (Pengadilan Tipikor padaPT Medan) telah membuat pertimbangan hukum yang keliru tanpadidasarkan kepada faktafakta persidangan yang sesungguhnya, yaitu :Pertimbangan hukum pada halaman 75 alinea 3 yaitu : .......

• ,sebagai Bupati Terpilih berada berhalangan tetapkarena berada sekarang berada dalam tahananMajelis Hakim Tipikor Jakarta. Para Penggugat60 ber dasarkan?.. mengartikan bahwa kondisi Yusak Yaluwo SH.,MSiyang sedang dalam proses hukum di PengadilanTipikor menempatkan pasanganiTerpilih YusakYaluwo, SH.,M.Si., dan Yesaya Merasi berhalangantetap sebagai Kepala Daerah dan Wakil KepalaDaerah. Senyatanya yang menjalani proses pidanaadalah Yusak Yaluwo, SH.,M.Si., sebagai BupatiTerpilih.

  Bukti P.16Surat dari Pengadilan Tipikor pada PNJakpus No. W10.U.1/8559/Hk.01.1X.2010,hal penjelasan terhadap perkara pidanaNo. 15/PID.B/TPK/2010/PN.JKT.PST = atasnama Terdakwa Yusak Yaluwo SH.,M.Si.,tertanggal 29 September 2010. (Fotocopysesual denganaslinya); e 17. Bukti P.17 nfornasi ?.. Surat dari Gubernur Provinsi Papua No.T131/3868/SET yang ditujukan kepada PLHBupati ditanah merah Perihal PelantikanBupati dan Wakil Bupati Boven Digoel,tertanggal 15 November 2010.

  Bukti P.22Surat dari Pengadilan Tipikor pada PNJakpus No. W10.U.1/1818/Hk.01.2010.02Hal : Permohonan Dokumen Pendukung atasPerkembangan Perkara Tindak PidanaKorupsi No. 15/Pid.B/TPK/ 2010/ PN.JKT.PST atas nama Terdakwa Yusak YaluwoSH. ,MSi tanggal 16 Februari 2011.(Fotocopy sesuai dengan Fotocopy);23. Bukti P.23Surat dari Mahkamah Agung RI kepadaGubernur Provinsi Papua No.04/KM/Pid.sus/HK/04/11/2011/18273 Perihal > Permolhpneat i iZ.in bagi Sadr. Yusak Waluyo SH.

• Bahwa Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka oleh Termohon atasdugaan tindak pidana korupsi ( Tipikor ) Pengelolaan AnggaranRutin dan Belanja Modal Dinas Penanaman Modal dan PTSP KotaBitung Tahun 2019 berdasarkan Surat Perintah Penyidikan KepalaKejaksaan Negeri Bitung No. PRINT02/ P.1.14/ Fd.1/ O1/ 2021tertanggal 21 Januari 2021 Jo Surat Perintah Penyidikan KepalaKejaksaan Negeri Bitung No. PRINTO1/ P1.14/ Fd.1/ O1/ 2021tertanggal 15 Januari 2021.

  Ahli Michael Baramah,M.H Bahwa wewenang Praperadilan diatur mulai dari Pasal 77 KUHAPnamun masih terbatas, setelah adanya putusan MahkamahKonstitusi No. 2i tahun 2014, maka penetapan tersangka menjadikewenangan Praperadilan; Bahwa penyelesaian perkara Tipikor melalui koordinasi APIPAPHadalah penyelesaian yang lebih baik karena untuk membuatterang suatu perkara; Apakah penyidikan Tipikor yang dilakukan APH tanpa koordinasidengan dengan APIP sah atau tidak, ahli serahkan kepadakebijaksanaan Hakim;

  Bahwa jika saksi atau tersangka diperiksa tanpa membawadokumen tidak ada masalah dan tidak mengakibatkan cacathukum pemeriksaan itu; Bahwa dokumen pengadaan seharusnya ada sebelum adapenetapan tersangka; Bahwa Pasal 12 huruf undanggudang No. 20 Tahun 2001 tentangTipikor adalah delik formil, sedangkan Pasal 3 UU Tipikor adalahdelik materil; Bahwa keterlibat Pejabat dalam Pasal 12 huruf merupakanketerlibatan langsung maupun tidak langsung;Halaman 59 dari 85 Putusan No.1/Pid.Pra/2021/PN BitBahwa buku

  catatan yang diperlihatkan kepada ahli berupa buktiT.11 dapat menjadi bukti petunjuk bila bersesuaian dengan buktilain; Bahwa penyebutan Pasal 12 huruf semula juncto dengan pasal 3UU Tipikor lalu dirubah menjadi Pasal 12 huruf atau Pasal 3 UUTipikor dalam sangkaan Termohon menurut ahli tidak ada masalah; Bahwa bila setelah ditetapkan tersangka baru kemudian dicarialatalat bukti maka penetapan tersebut cacat hukum; Bahwa apabila didalam Undanggundang melarang pengadaanbarang/jasa menggunakan bendera

  Bahwa Pemohon telah ditetapkan sebagai Tersangka atas suatauTindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengelolaan Anggaran Rutin danBelanja Modal Dinas penanaman Modal dan PTSP Kota Bitung Tahun2019 berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala KejaksaanNegeri Bitung No. Print02/P.1.14/Fs.1/01/2021 tanggal 21 Januari2021 Jo. Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri NegeriBitung No.

• Barabai ;7 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,(sepuluh ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriBanjarmasin Nomor: 02 / Pid.Sus / TIPIKOR / 2011 / PN.BJM., tanggal 03 November2011, yang amar lengkapnya sebagai berikut :148Menyatakan Terdakwa NARYONO, SE., Bin KARTO DASL., terbukti melakukanperbuatan yang didakwakan, akan tetapi bukan merupakan tindak pidana;Melepaskan Terdakwa tersebut dari segala tuntutan hukum;

  O01 /Akta.Pid.Sus/Tipikor/2011/PN.Bjm., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Banjarmasin yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 NovemberHal. 59 dari 68 hal. Put.

  No. 2251 K/Pid.Sus/201266Bahwa dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP menyatakan pertimbanganyng disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan, beserta alatpembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasarpenentuan kesalahan TerdakwaSetelah kami mempelajari putusan 02/Pid.Sus/Tipikor/2011/PN.Bjm., tanggal03 November 2011, kami berpendapat Majelis Hakim dalam putusannya tidakmempertimbangkan keterangan saksi saksi baik saksi fakta maupun ahli yangdiajukan oleh Penuntut Umum

  Barabai aktif yang masih dibutuhkantenaganya;e Terdakwa telah mengembalikan kerugian Negara ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agungberpendapat, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umumtersebut dapat dikabulkan, dan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Banjarmasin Nomor : 02 / Pid.Sus / Tipikor/ 2011 / PN.Bjm., tanggal 03 November2011, tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan MahkamahAgung akan mengadili

  48Tahun 2009, UndangUndang No. 8 Tahun 1981, UndangUndang No. 14 Tahun 1985sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 5 Tahun 200472dan perubahan kedua dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2009 serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / JAKSA / PENUNTUTUMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BARABATI tersebut;Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Banjarmasin Nomor : 02 / Pid.Sus / Tipikor

• BinSOSRO SUMARTOsebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Yogyakarta Nomor 9 /TIPIKOR/2014/ PTY tanggal 10 Juni 2014 yangamar lengkapnya sebagai berikut:Menerima permintaan banding Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriWonosari;Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama padaPengadilan Negeri Yogyakarta Nomor. 01/ Pid.sus/ 2014/ P.Tpkor.Yk,tanggal 3 April 2014 yang dimintakan banding tersebut;Memerintahkan agar

  No. 9/TIPIKOR/2014/PT.Y. yang dibuat oleh Panitera Sekretaris pada Pengadilan Negeri Yogyakarta,yang menerangkan, bahwa pada tanggal 2 Juli 2014, Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Wonosari mengajukan permohonan kasasi terhadap putusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut;Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 08 Juli 2014 dari Penuntut Umumtersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan PengadilanNegeri Yogyakarta pada tanggal dan hari itu juga;Membaca

  yangmenjadi tanggung jawabnya;Halhal yang meringankan:Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berlaku sopan dipersidangan;Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;Terdakwa belum pernah dihukum;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukupalasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Wonosari serta membatalkan putusan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi YogyakartaNomor 9/TIPIKOR

  1981 tentang Kitab UndangUndang HukumAcara Pidana, dan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang MahkamahAgung sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI,Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Wonosari tersebut;Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Yoyakarta Nomor 9/TIPIKOR

  Tipikor.