Ditemukan 740 data
67 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Jayapura No. 09/KPTS/DPRD JP/PIMP/2001 tertanggal 30 April 2001 dan atau ketidak absahan penetapan dan pengesahan Sdr. HABEL MELKIAS SUWAE dan Sdr. Ir. TUNGGUL TH. SIMBOLON, MA sebagai Bupati dan Wakil Bupati KabupatenJayapura Periode 20012006. Bahwa berdasarkan halhal yang telah diuraikan dalam gugatan aquo, maka dapatdisimpulkan bahwa penetapan dan pengesahan Sdr HABEL MELKIASSUWAE dan Sdr. Ir. TUNGGUL TH.
SIMBOLON, MA sebagai Bupati dan16Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Periode 20012006 adalah tidak sah danbatal demi hukum (null and void).Bahwa perihal ketidak absahan penetapan dan pengesahan Sdr. HABELMELKIAS SUWAE dan Sdr. Ir. TUNGGUL TH. SIMBOLON, MA sebagaiBupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Periode 20012006 adalahdidasarkan pada proses penetapan dan pengesahan Sdr. HABEL MELKIASSUWAE dan Sdr. Ir. TUNGGUL TH.
25 — 9
No.146/Pdt.P/2011/MsSgiMenimbang, bahwa permohonan ini diajukan Pemohon dan pemohonIl untuk memperoleh bukti Outentik tentang keabsahan pernikahannya gunauntuk kepentingan pengurusan tunjangan Veteran;Menimbang, bahwa apa yang dimohonkan Pemohon dan Pemohon IItersebut dapat dibenarkan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2)dan (3) huruf (e) Komplilasi Hukum Islam 22020 nono onoMenimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon dan Pemohon IItersebut, Majelis Hakim akan melihat sejauh mana ke absahan
24 — 4
, saksi nikah saksi sendiri dansatu lagi saksi sudah lupa, dengan mahar 8 mayam emas dibayar tunai,Bahwa saksi sangat yakin pernikahan tersebut sudah menurut syariat islam;Bahwa selama para Pemohon menikah dan berumah tangga tidak ada yangmeragukan tentang ke absahan pernikahan tersebut;Bahwa selama Pemohon menikah sudah dikaruniai anak, dan mereka tidakpernah bercerai;Bahwa selama menikah Pemohon tidak ada isteri lain selain Pemohon II:Bahwa penetapan ini diperlukan oleh para Pemohon untuk mengurus
77 — 12
Pidie;Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan Pemohon dan PemohonIl untuk memperoleh bukti Outentik tentang keabsahan pernikahannya gunauntuk kepentingan untuk pengurusan Pensiunan Veteran dan untukkeperluan lainnya ;Menimbang, bahwa apa yang dimohonkan Pemohon dan Pemohon IItersebut dapat dibenarkan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2)dan (3) huruf (d) Komplilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon dan Pemohon IItersebut, Majelis Hakim akan melihat sejauh mana ke absahan
66 — 7
persidangan ini digelar, dari Pihak Penggugat dalam hal iniKuasanya tidak dapat menunjukkan keabsahan legal standing untuk beracara dipersidangan, sehingga Pihak Penggugat dinilai tidak serius mengajukan gugatan ini.Sedang Pihak Turut Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untukmengambil sikap penilaian atas keadaan tersebut ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati apa yang terjadi dipersidangan dan mendengar tanggapan Pihak Tergugat maupun Turut Tergugat,khususnya tentang ke absahan
32 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
;Bahwa ada dua titik sentral yang perlu dikaji dalam sengketa ini :pertama, ke(tidak)absahan SIM (Surat Idzin Menghuni) tanggal 30 Juli 1957,kedua, ke(tidak) absahan Sertifikat HGB No. 131 tanggal 22 Maret 1982.Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 684 PK/Pdt/2011Berkenaan dengan SIM tanggal 30 Juli 1957, tidak ada argumentasihukum dan bukti apapun yang menunjukkan ketidakabsahannya.
24 — 8
Pemohon dan pemohonIl untuk memperoleh bukti Outentik tentang keabsahan pernikahannya gunauntuk kepentingan untuk pengurusan Akta Kelahiran Anak dan untukkeperluan lainnya ; 22002 no no nnn nnn nen nn nnn ec ec ccnaMenimbang, bahwa apa yang dimohonkan Pemohon dan Pemohon Iltersebut dapat dibenarkan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2)dan (3) huruf (e) Komplilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon dan Pemohon IItersebut, Majelis Hakim akan melihat sejauh mana ke absahan
25 — 4
Bahwa, Pemohon memerlukan bukti ke Absahan perkawinan antara Pemohon Idengan Pemohon II untuk keperluan mengurus Akta kelahiran anak pada Dinaskependudukan dan catatan Sipil Ogan Komering Ulu;7. Bahwa, berdasarkan halhal tersebut diatas, Pemohon I dann Pemohon II mohonkepada Pengadilan Agama Baturaja kiranya dapat menjatuhkan putusan sebagaiberikut:PRIMER1. Mengabulkan PermohonanPemohon;2.
BANIARA M SINAGA, S.H., M.H
Terdakwa:
JHON ARAMPAYAI alias Jon Alias JHONO
160 — 92
tertulis dalam spanduk unjuk rasabersama oleh Spontanitas Masyarakat Peduli Demokrasi KabupatenHalaman 19 dari 66 Putusan Nomor 38/Pid.B/2019/PN SruKepulauan Yapen pada tanggal 4 Juni 2018 dan juga pernyataan sikap politiksecara tertulis tertanggal 5 Juni 2018 dari Spontanitas Masyarakat PedulliDemokrasi Kabupaten Kepulauan Yapen kepada anggota DPRD KabupatenKepulauan Yapen;Bahwa belum ada Putusan Pengadilan ataupun putusan dari Menteri DalamNegeri yang menyatakan atau mempermasalahkan ketidak absahan
MENGUSUT IJASAHPALSU DARI TONNY TESAR dan juga pernyataan sikap politik secara tertulistertanggal 5 Juni 2018 khususnya pada poin delapan yang dibuat oleh TerdakwaJOHN ARAMPAYAI Alias JON Alias JHONO selaku penanggungjawab dari awalsampai akhir kegiatan Spontanitas Masyarakat Peduli Demokrasi KabupatenKepulauan Yapen;Halaman 49 dari 66 Putusan Nomor 38/Pid.B/2019/PN SruBahwa benar belum ada Putusan Pengadilan ataupun putusan dari MenteriDalam Negeri yang menyatakan atau mempermasalahkan ketidak absahan
Kemudian mengenaipernyataan sikap politik secara tertulis tertanggal 5 Juni 2018 khususnya pada poinkedua yakni DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen untuk segera memanggil saudaraTonny Tesar, S.Sos dan Frans Sanadi, B.sc., S.Sos., MBA, mempertanyakanLEGALITAS JABATAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KEPULAUANYAPEN periode 20172022 sesuai fakta yang terungkap dipersidangan bahwa belumada Putusan Pengadilan ataupun putusan dari Menteri Dalam Negeri yangmenyatakan atau mempermasalahkan ketidak absahan Surat
pengangkatan Bupatidan Wakil Bupati Kepulauan Yapen;Halaman 61 dari 66 Putusan Nomor 38/Pid.B/2019/PN SruBahwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan sejak dilantiknya saksi TonnyTesar, S.Sos dan saksi Frans Sanadi B.Sc., S.Sos., M.B.A menjadi Bupati danWakil Bupati Kepulauan Yapen oleh Gubernur Provinsi Papua pada tanggal 17Oktober 2017 di Jayapura sampai dengan sekarang belum ada keputusan dariPengadilan maupun putusan dari Menteri Dalam Negeri yang menyatakan ataumempermasalahkan ketidak absahan
Pengadilan maupun putusan dari Menteri Dalam Negeri yang menyatakan ataumempermasalahkan ketidak absahan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeriberkaitan Pengangkatan saksi korban Tonny Tesar, S.Sos dan saksi korban FransSanadi B.Sc., S.Sos., M.B.A sebagai Bupati dan Wakil Bupati KabupatenKepulauan Yapen dan menurut Majelis Hakim keterangan Para Saksi tersebuttidak ada relevansinya dengan perkara yang sedang didakwakan kepadaTerdakwa yang nota bene berkaitan dengan tindak pidana penghinaan.
25 — 8
dan pemohonIl untuk memperoleh bukti Outentik tentang keabsahan pernikahannya gunauntuk kepentingan untuk pengurusan Akta Kelahiran Anak dan untukkeperluan lainnya ; 22 enone nn nnn nnn nner nnn ne nnn ncn nnnnnneMenimbang, bahwa apa yang dimohonkan Pemohon dan Pemohon IItersebut dapat dibenarkan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2)dan (3) huruf (e) Komplilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon dan Pemohon Iltersebut, Majelis Hakim akan melihat sejauh mana ke absahan
51 — 15
, kemudian Penggugat telah mengajukan bukti P5dan P2 yaitu' fotocopy Sertifikat Hak Milik nomor 1805,dan fotocopy Sertifikat Hak Milik nomor 2412, makaMajelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat karenagugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat danPenggugat juga telah mengajukan bukti dipersidangan,maka oleh sebab itu) gugatan Penggugat harus dinyatakanterbukti, sedangkan klausula bahwa rumah tersebut sedangdiagunkan sebagai jaminan kredit tidaklah dapatdijadikan sebagai alasan ketidak absahan
22 — 8
Pidie;Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan Pemohon dan pemohonIl untuk memperoleh bukti Outentik tentang keabsahan pernikahannya gunauntuk kepentingan pengurusan tunjangan Veteran;Menimbang, bahwa apa yang dimohonkan Pemohon dan Pemohon IItersebut dapat dibenarkan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2)dan (3) huruf (6) Komplilasi HUKUM Islam)j9===00==0n60esnsennnsnennseesMenimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon dan Pemohon IItersebut, Majelis Hakim akan melihat sejauh mana ke absahan
BOBY ARDIRIZKA WIDODO,SH.MHum
Terdakwa:
URIP WAHYU NUGROHO
68 — 9
Lowokwaru;
- 2 (dua) lembar fotokopi KTP atas nama URIP WAHYU NUGROHO dan FARIDA NUR AINI;
- 1 (satu) lembar fotokopi Pajak Bumi Bangunan;
- 1 (satu) lembar fotokopi Cek fisik mobil SUZUKI Katana GX, warna Hitam tahun 1995 Nopol: N-1015-DZ, Nomor Rangka: MHDESJ410SJD72682, Nomor Mesin: F10SID175252;
- 1 (satu) lembar fotokopi ke Absahan BPKB.
Dikembalikan kepada PT. PRATAMA INTERDANA FINANCE;
4.
ID175252;1 (Satu) lembar fotokopi ke Absahan BPKB.Dikembalikan kepada PT. PRATAMA INTERDANA FINANCE.4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);Setelan mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat HukumTerdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:1. Menyatakan Terdakwa Urip Wahyu Nugroho lepas dari segala tuntutanhukum (onslag van recht vervolging);2.
Lowokwaru; 2 (dua) lembar fotokopi KTP atas nama URIP WAHYU NUGROHO danFARIDA NUR AINI; 1 (Satu) lembar fotokopi Pajak Bumi Bangunan;Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2018/PN Mig 1 (satu) lembar fotokopi Cek fisik mobil SUZUKI Katana GX, warnaHitam tahun 1995 Nopol: N1015DZ, Nomor Rangka:MHDESJ410SJD72682, Nomor Mesin: F10SID175252; 1 (Satu) lembar fotokopi ke Absahan BPKB.Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yangdiajukan diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut:
Lowokwaru;2 (dua) lembar fotokopi KTP atas nama URIP W AHYU NUGROHO danFARIDA NUR AINI;1 (Satu) lembar fotokopi Pajak Bumi Bangunan;1 (satu) lembar fotokopi Cek fisik mobil SUZUKI Katana GX, warnaHitam tahun 1995 Nopol: N1015DZ, Nomor Rangka:MHDESJ410SJD72682, Nomor Mesin: F10SID175252;1 (Satu) lembar fotokopi ke Absahan BPKB;yang merupakan berkas berkas milik PT.
ID175252;1 (Satu) lembar fotokopi ke Absahan BPKB.Dikembalikan kepada PT. PRATAMA INTERDANA FINANCE;4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp.5.000, (lima ribu rupiah) ;Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Malang, pada hari Rabu, tanggal 20 Februari 2019 oleh kami,Dina Pelita Asmara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Benny Sudarsono, S.H.
92 — 41
diajukan banding sebagaimanatercantum pada Perkara Nomor : 16/Pdt.G/2019/PN.Lbh yaitu tanah objeksengketa yang di jual oleh Terbanding semula Tergugat kepadaTerbanding Il semula Tergugat Il dinyatakan sebagai tanah warisan milik paraPembanding dan Terbanding yang belum dibagi, dan bahwa jual beli atasHalaman 6 dari 10.Putusan Nomor 2/PD1. 2020/PT TEEobjek sengketa a quo tanpa persetujuan dari ahli waris lainnya yaitu paraPembanding ;Menimbang, bahwa terhadap keberatan Para Pembanding tentangke tidak absahan
ERNI BERTA
50 — 23
Bahwa semenjak pemohon melangsungkan perkawinan belumpernah bercerai dan tidak pernah mendapatkan gugatan dari pihakmanapun/masyrakat tentang absahan perkawinan tersebut.Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Bek5. Bahwa pemohon belum pernah mendapatkan bukti perkawinanberupa Akta Perkawinan karena belum pernah dicatatkan sesuai denganamanah undangundang yang berlaku di Negara Republik Indonesia.6.
FIRDAUS WAWAN
117 — 35
tanggal19 November 2017 yang dilaksanakan dihadapan RD.BENEDICTUSLIKOY,OFM.Cap yang disaksikan oleh dua orang saksi yang bernamaAlex Selianto dan Krispina; Bahwa sebelum melangsungkan perkawinan pemohon dan suampemohon bersetatus perawan dan perjaka; Bahwa setelah perkawinan pemohon dikarunia 3 (Tiga) oranganak yaitu : Khaira Khirana, Varel , Silvester Vian; Bahwa semenjak pemohon melangsungkan perkawinan belumpernah berceral dan tidak pernah mendapatkan gugatan dari pihakmanapun/masyarakat tentang absahan
Terbanding/Penggugat : NAZARUDDIN DABAR Diwakili Oleh : SYAHRIAL, SH
101 — 41
.116/PDT/2012/PTRMenimbang, bahwa karena proses penerbitan Sertifikat tanahtersebut tidak terbukti cacad hukum, yang sudah barang tentu dalamproses penerbitan Sertifikat tersebut telah melalui prosedur penelitianletak tanah, luas tanah, batasbatas tanah serta telah diberi tandatanda batas sesuai peraturan perundangan yang berlaku, yang haltentang identitas tanah, tersebut bersesuaian antara bukti PI dan PII ;Menimbang, bahwa kecuali Tergugat dan Tergugat Il tidakdapat membuktikan tentang ketidak absahan
14 — 6
Wtp.bin Abdullah mempunyai hubungan hukum, namun bukanlah merupakan aktaautentik yang dat dijadikan suatu bukti tentang ke absahan suatu perkawinan.Menimbang, bahwa dengan keterangan dua orang saksi yang memenuhi syaratformal, serta keterangannya saling bersesuaian dengan dalildalil permohonan Pemohon,antara lain: Bahwa, saksi mengetahui perkawinan Pemohon dengan Lawu bin Abdullah, saksipertama hadir dalam acara perkawinan tersebut dan semua masyarakat di tempattinggal Pemohon sudah mengetahui bahwa
27 — 9
Pemohon dan pemohonIl untuk memperoleh bukti Outentik tentang keabsahan pernikahannya gunauntuk kepentingan untuk pengurusan Akta Kelahiran Anak dan untukESPEN NSAI Y G5 mmm mm nna tent nnnMenimbang, bahwa apa yang dimohonkan Pemohon dan Pemohon IItersebut dapat dibenarkan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2)dan (3) huruf (6) Komplilasi HUKUM Islam)j9===00==0n60esnsennnsnennseesMenimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon dan Pemohon IItersebut, Majelis Hakim akan melihat sejauh mana ke absahan
27 — 9
Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan Pemohon dan pemohonIl untuk memperoleh bukti Outentik tentang keabsahan pernikahannya gunauntuk kepentingan untuk pengurusan Akta Kelahiran Anak dan untukkeperluan lainnya ;Menimbang, bahwa apa yang dimohonkan Pemohon dan Pemohon Iltersebut dapat dibenarkan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2)dan (3) huruf (e) Komplilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon dan Pemohon IItersebut, Majelis Hakim akan melihat sejauh mana ke absahan