Sipet Hermanto, dengan Nomor:522.4.203/257/Dishut pada tanggal 22 Pebruari 2012 ;m. Bahwa Menteri Kehutanan Republik Indonesia pada tanggal 31Oktober 2012 sudah mengeluarkan Keputusan Menteri KehutananRepublik Indonesia Nomor : SK.611/MENHUTI/2012 tentangPenetapan Batas Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil HutanKayu pada Hutan Tanaman Industri Pola Transmigrasi PT.

Bahwa Gubernur Kalimantan Tengah berdasarkan suratnya Nomor522.11/0958/DISHUT tertanggal 15 Oktober 2014, Perihal: HasilPemeriksaan tumpang tindih Areal IUPHHKHTI PT.Rimba Elokdengan Izin Lokasi / IUP Kelapa Sawit PT.Mitra Unggultama Perkasa(PT.Bangun Jaya Alam Permai) kepada Menteri Kehutanan untukmenyampaikan secara lengkap hasil Pemeriksaan tumpangtindihAreal IUPHHKHTI PT. Rimba Elok dengan Izin Lokasi/IUP KelapaSawit PT. Mitra Unggultama Perkasa ( PT.

Bahwa Gubernur Kalimantan Tengah berdasarkan suratnya Nomor :522.11/0959/DISHUT tertanggal 15 Oktober 2014, Perihal: PeninjauanZin Lokasi/IUP Perkebunan Kelapa Sawit PT. Mitra UnggultamaPerkasa (PT. Bangun Jaya Alam Permai) kepada Bupati Seruyan,untuk melakukan peninjauan kembali atas lahan Izin Lokasi/lzin UsahaPerkebunan Kelapa Sawit PT.

Bahwa Penggugat sudah menanyakan secara tertulis kepada BupatiSeruyan tentang: kepastian tindak lanjut dari surat GubernurKalimantan Tengah berdasarkan suratnya Nomor:522.11/0959/DISHUT tertanggal 15 Oktober 2014, Perihal:Peninjauan lIzin Lokasi / IUP Perkebunan Kelapa Sawit PT. MitraUnggultama Perkasa (PT.

Surat Gubernur Kalimantan Tengah No.522.IV0958/DISHUT,tanggal 15 Oktober 2014, perihal Hasil Pemeriksaan TumpangTindih HTl Penggugat dengan Tergugat, 6. Surat Gubernur Kalimantan Tengah No.522.IV0959/DISHUT,tanggal 15 Oktober 2014, perihal Peninjauan Izin Lokasi/IUPPT.Mitra Unggultama Perkasa (Tergugat), b.

Bina Bersama kepada Dishut Prov. Kalimantan Tengah dan Kepala BP2HP Wilayah XII di Palangka Raya dengan nomor : 29 / UD-BB/ XI / 2014, tanggal 18 Nopember 2014; 1 (satu) lembar surat Asli Surat tanda penerimaan laporan kehilangan barang dengan nomor : STPLKB / 362 / X / 2014 / SPKT tanggal 20 Oktober 2014 telah melaporkan kehilangan barang / surat berupa Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) dari No. Bbe.1.1.17.14.A.000151 sampai dengan No.

Bina Bersama kepada Dishut Prov.Kalimantan Tengah dan Kepala BP2HP Wilayah XIl di Palangka Rayadengan nomor : 29 / UDBB/ XI / 2014, tanggal 18 Nopember 2014;e 1 (satu) lembar surat Asli Surat tanda penerimaan laporan kehilanganbarang dengan nomor : STPLKB/ 362 / X /2014 / SPKT tanggal 20 Oktober2014 telah melaporkan kehilangan barang / surat berupa Faktur AngkutanKayu Olahan (FAKO) dari No.

Foto copy Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 522.2.300/Kpts/396/DISHUT tentang Pengangkatan Penerbit Faktur AngkutanKayu Olahan (FAKO) pada IUIPHHK UD.Bina Bersama di Kabupaten Barito TimurTahun 2014 ;Menimbang bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yangpada pokoknya menerangkan sebagai berikut :e Bahwa UD.

Kepala Dishut Prov Kalteng di Palangkaraya ;2. Kepala BP2HP wilayah XII di Palangkaraya ;Yang dilaporkan pada tanggal 18 Nopember 2014,dan Laporan Kehilangan Barangke Polri Daerah Kalimantan Tengah Resor Barito Timur Sektor Dusun Tengah,yang dilaporkan pada tanggal 20 Oktober 2014 yang isi laporan terdakwa adalahtelah terjadi kehilangan Blanko FAKO atas nama UD.

Lembar Ke5 : Untuk Arsip Penerbit ;Bahwa, benar berdasarkan pendapat ahli apabila blangko FAKO hilangmaka harus dilaporkan ke Kepala Dishut Provinsi Kalteng di Palangkarayadan Kepala BP2HP wilayah XII di Palangkaraya untuk dilakukanpembekuan sehingga tidak dapat dipergunakan kembali dan apabila blankoFAKO yang hilang tersebut ditemukan, maka untuk dapat digunakankembali harus dilaporkan kembali tentang penemuan Blangko FAKO yanghilang tersebut ke Kepala Dishut Provinsi Kalteng di Palangkaraya danKepala

Bina Bersama kepada Kepala Dinas KehutananProvinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya dengan nomor : III / UDBB/X / 2014, tanggal 21 Oktober 2014, 1 (satu) lembar surat Asli LaporanKehilangan Blanko Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) IUIPHHK UD.Bina Bersama kepada Dishut Prov.

WIL dari Dishut Kab. Kolaka No.71/Dishut/2011 ;Fotocopy 1 (satu) rangkap Telaah Areal IUP Produksi atas nama PT.WIL di Prov. Sultra dari BPKH Wil. VII Makassar No. S.81/VIIBPKH/ISDH3/2012;Fotocopy 1 (satu) rangkap Pelaksanaan Rekonstruksi Batas KawasanHutan dengan APL pada lokasi IUP Operasi Produksi PT. WIL dariDishut Kab. Kolaka No. 92/522.13/2012;Fotocopy 1 (satu) rangkap Hasil Telaahan Areal IUP Operasi produksiatas nama PT. WIL di Prov. Sultra No.

WIL dari Dishut Kab. Kolaka No.71/Dishut/2011 ;e Fotocopy 1 (satu) rangkap Telaah Areal IUP Produksi atas nama PT.WIL di Prov. Sultra dari BPKH Wil. VII Makassar No. S.81/VIIBPKH/ISDH3/2012;e Fotocopy 1 (satu) rangkap Pelaksanaan Rekonstruksi Batas KawasanHutan dengan APL pada lokasi IUP Operasi Produksi PT. WIL dariDishut Kab. Kolaka No. 92/522.13/2012;Hal 13 dr 22 hal PTS No.71/PID/2014/PT.KDIFotocopy 1 (satu) rangkap Hasil Telaahan Areal IUP Operasi produksiatas nama PT. WIL di Prov.

diberikan IzinPemanfaatan Kayu untuk lokasi Kelompok Hutan Sungai Gita dengan arealseluas 3.800 Ha (tiga ribu delapan ratus Hektar) ;Bahwa, dengan dasar Surat Keputusan Tergugat tersebut Penggugatdikenakan kewajiban untuk membayar kepada Pemerintah Kabupaten Malinauberupa SP3 sejumlah Rp.760.000.000, (tujuh ratus enam puluh juta rupiah)dengan perhitungan Rp.200.000, (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap Ha arealIPK ;Bahwa, pada saat dilakukan pemeriksaan/pengecekan di lapangan yangdilakukan oleh Dishut

juta rupiah) ;Bahwa, dengan pertimbangan karena Penggugat telah membayar SP3sejumlah Rp.760.000.000, untuk luasan areal 3.800 Ha, sedang areal yang adauntuk Penggugat manfaatkan kayunya setelah dilakukan visi oleh DishutMalinau selaku instansi tehnis dari Tergugat ternyata hanya seluas 2.950 Ha,yang berarti dalam hal ini Penggugat telah melakukan pembayaran yang tidaksemestinya atau yang secara hukum telah melebihi dari kewajiban yangseharusnya Penggugat bayar ;Bahwa, luasan areal tersebut oleh Dishut

Malinau sesuai suratnyatanggal 8 Nopember 2001 telah disampaikan kepada Tergugat untuk dijadikandasar dalam menerbitkan IPPK terhadap Penggugat, berikut kewajiban yangsemestinya dibayar oleh Penggugat atas areal IPK dan IPPK dimaksud ;Bahwa, meskipun Tergugat telah diberikan masukan oleh Dishut Malinauselaku instansi tehnis dari Tergugat yang berkaitan dengan luasan areal untukIPPK seluas 2.950 Ha, ternyata Tergugat dengan rekayasanya sendiri (katanyaberdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan

KPHP Barito Tengah Unit VI dan Unit VIII Nomor : 522/11/UPT.3.0/DISHUT tanggal 9 Pebruari 2018 dengan hasil pemeriksaan sebagaiberikut : jenis Meranti sebanyak 220 keping = 2.9700 M3, dan JenisHalaman 3 dari 19 Putusan Nomor 107/Pid.B/LH/2018/PN MtwBalau/Kel.

Pengawas Tenaga TeknisPengelolaan Hutan Lestari dari Direktorat Jenderal Bina UsahaKehutanan Kementrian Kehutanan RI Nomor Register522/11/UPT.3.0/DISHUT tanggal 9 Februari 2018;Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu Gergajiandan daftar pengukuran kayu gergajian Nomor : 03//KGS/UPT.KPHPBanteng/II/2018 tanggal 15 Februari 2018, hasil pengukuran kayu olahantersebut adalah berjenis meranti dan balau dengan ukuran KelompokJenis Kayu Meranti dan balau, sebanyak 270 keping = 3.9700 M yangtidak dilengkapi

mendapatkanRp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) saja;Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 107/Pid.B/LH/2018/PN MtwMenimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut:1 (satu) unit Truk Merk Mitsubishi warna kuning dengan bakkayu dengan nomor polisi DA 1705 BD;Uang sebesar Rp. 5.362.500, (lima juta tiga ratus enam puluhdua ribu lima ratus rupiah);Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum telah mengajukanbukti Surat berupa:Berita Acara Pengukuran Kayu Gergajian Nomor522/11/UPT.3.0/DISHUT

memiliki, atau menguasai hasil hutantanpadilengkapi bersamasama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil HutanHalaman 13 dari 19 Putusan Nomor 107/Pid.B/LH/2018/PN Mtwsehingga dapat dijatunkan pidana sesuai asasS minimum pembuktiansebagaimana ketentuan pasal 183 KUHAP;Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah didengar keterangan parasaksi yang diajukan oleh penuntut umum yang bersifat saksi memberatkan (acharge) kemudian telah diajukan dan dibacakan Daftar Pengukuran KayuGergajian Nomor :522/11/UPT.3.0/DISHUT

KawasanHutan Tahura Sultan Thaha Syifudin Km. 12 Kelurahan Sridadi kecamatan Muara Buliankabupaten Batang Hari, dimana tujuan Terdakwa untuk dijual kepada siapapun yangbeminat membelinya, dan Terdakwa mengangkut 9 (Sembilan) keping kayu bulian tidakdisertai surat keterangan sahnya hasil hutan untuk mengangkut kayu bulian tersebut;Bahwa menurut keterangan oleh ahli ENTYAS D MARTONO Bin SURONOmengatakan pengolahan kayu bulian tidak diijinkan karena tidak sesuai dengan SuratGubernur Jambi Nomor: 522/3591/DISHUT

MBLNBahwa Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Batang HariNomor: 800/340/Dishut/2013 tanggal 19 Agustus 2013;Bahwa saksi bertugas untuk melakukan pengukuran kayu bulian atas tindak pidana yangdilakukan Terdakwa, yang dihadirkan oleh Penyidik PPNS Dinas Kehutanan KabupatenBatang Hari;Bahwa saksi melakukan pengukuran kayu bulain tersebut dengan cara mengukur kayutersebut meliputi panjang, lebar, ketebalan, jumlah keeping selanjutnya dihitung volumekayu tersbeut untuk menentukan

BINTI MADELI Dengan di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:Bahwa Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Batang HariNomor: 800/344/Dishut/2013 tanggal 26 Agustus 2013;Bahwa saksi bertugas untuk menilai kerugian Negara atas tindak pidana tersebut;Bahwa kayu bulian tersebut sebanyak 9 (Sembilan) batang dengan ukuran 0,1300 m3(nol koma seribu tiga ratus) meter kubik; Bahwa kayu bulian yang sebanyak 9 (Sembilan) batang tersebut diangkut tanpadilengkapi

Makmur Bersama Asia KabupatenKapuas Provinsi Kalimantan Tengah;Fotocopy Surat Tugas No. 522.1.100/ /Dishut tertanggal 08 Agustus2009;Fotocopy Surat PT. Makmur Bersama Asia No. 19/PT.MBA/VIII/2009tanggal 10 Agustus 2009 perihal Surat Tugas untuk mendampingiSurvey Potensi pada Kawasan PT.

HidupBahagia Industri (PT.HBI);Fotocopy Surat Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan TengahNo. 522.1.200/384/DISHUT, Perihal Persetujuan Izin PemanfaatanKayu (IPK) atas nama PT. Hidup Bahagia Industri;Fotocopy Garansi Bank No. 2014/PRY/006/6688/RABU;Fotocopy surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan ProvinsiKalimantan Tengah No. 522.1.200/SK/096/DISHUT, tanggal 30 Januari2014 tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Kayu pada areal pelepasanKawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK) PT.

Fotocopy surat Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi KalimantanTengah No. 522.1.200/257/Dishut tanggal 27 Pebruari 2014 PerihalPembayaran Bank Garansi atas Potensi Kayu di Rencana ArealPerpanjangan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) PT. Hidup Bahagia Industri;3.

HidupBahagia Industri (PT.HBI);Fotocopy Surat Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan TengahNo. 522.1.200/384/DISHUT, Perihal Persetujuan Izin PemanfaatanKayu (IPK) atas nama PT. Hidup Bahagia Industri;Fotocopy Garansi Bank No. 2014/PRY/006/6688/RABU;Hal. 47 dari 71 hal. Put.

Bangka Belitung Nomor : 188.44/002/KPTS/DISHUT/1/2014.

Bangka Belitung Nomor : 188.4/ 142 / KPTS /Dishut / IX /2014.

Bangka Belitung;

Lingkar Pantai Timur Bangka Nomor: 01/PBK.3-bibit rehab DAS/ Dishut/APBD/2014;

penanaman Nomor : 522/006/Rehab Das/DISHUT/APBD/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014;

PLS, lalu dibentuk tim oleh KepalaDinas Kehutanan Kabupaten Tapanuli Selatan, salah satu anggotatimnya adalah saksi;Bahwa kemudian saksi bersama anggota tim yang lain yaitu:Parlaungan Dalimunte (Dishut Tapsel), Muhammad Thohir TuaLubis (Dishut Tapsel), Muhammad Irsan (Dishut Tapsel), SegindaPasaribu (Dishut Tapsel), Mayor Siagian (Dishut Tapsel), Anggara(Dishut Tapsel), Zulkarnaen Siregar (Dishut Tapsel), Amri Barani(Dishut Tapsel), Sukendra Purba (Dishut Provinsi Sumatera Utara),Martua Pujakaria

Sianipar (Dishut Provinsi Sumatera Utara), ImamSuwarjono (Kantor BP2HP Wilayah IlMedan), dan didampingi olehstaf dari PT.

PLS berakhir, IPKberakhir pada tanggal 09 Desember 2009, atas dasar permohonantersebut dibentuklah tim oleh Kepala Dinas Kehutanan KabupatenTapanuli Selatan;Bahwa benar kemudian Agus Salim bersama anggota tim yang lainyaitu: Parlaungan Dalimunte (Dishut Tapsel), Muhammad ThohirTua Lubis (Dishut Tapsel), Muhammad Irsan (Dishut Tapsel),Seginda Pasaribu (Dishut Tapsel), Mayor Siagian (Dishut Tapsel),Anggara (Dishut Tapsel), Zulkarnaen Siregar (Dishut Tapsel), AmriBarani (Dishut Tapsel), Sukendra Purba

(Dishut Provinsi SumateraUtara), Martua Pujakaria Sianipar (Dishut Provinsi SumateraUtara), Imam Suwarjono (Kantor BP2HP Wilayah IlMedan), dandidampingi oleh staf dari PT.

yangbelum dibayar PSDH dan DR serta RHHnya oleh Dishut Tapsel107telah melakukan penagihan dengan cara menerbitkan SPP PSDHdan DR berikut dengan penagihan atas RHHnya;e Bahwa benar dari total penagihan sebanyak 46.788,18 M? kayutersebut, Terdakwa baru membayar PSDH, DR dan RHHnyasebanyak 11.000 M3, kayu;e Bahwa benar pada tanggal 24 Mei 2010 Prianto/Direktur PT.

Menetapkan barang bukti berupa :1(satu) buah perahu kayu warna kuning dengan mesin disel merk Tianli warna biru dengan type ZS1133Y;Kelompok jenis kayu indah (ulin) sebanyak 70 keping = 1,7806 M kubik (satu koma tujuh delapan nol enam) meter kubik sebagai hasil rekapitulasi Daftar ukur kayu (Kayu olahan) Nomor:DUK-KO/018/Dishut/VII/2020 tanggal 23 Juli 2020;DIRAMPAS UNTUK NEGARA;6. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- ( Lima ribu rupiah ) ;

Menyatakan barang bukti berupa : 1(satu) buah perahu kayu wama kuning merah dengan mesin diesel merkTIANLI warna biru dengan type ZS1133Y; Kelompok jenis kayu indah (ulin) sebanyak 70 (Tujuh puluh) keping samadengan 1,7806 M3 (satu koma tujuh delapan nol enam meter kubik)sebagaimana hasil Rekapitulasi Daftar Ukur kayu ( Kayu olahan )Nomor:DUKKO/018/Dishut/VII/2020 tanggal 23 Juli 2020 disita dariRAHMAD LIDIA EFENDI Als RAHMAD Bin SUHADRIN (Alm);Dirampas untuk negara;5.

Hilir Kabupaten Seruyan Provinsi KalimantanTengah setelah didatangi dan dilakukan pemeriksaan terhadap perahu tersebutsedang mengangkut kayu olahan jenis Ulin berbentuk balok dengan ukuran 10cm X 10 cm x 4m sebanyak 40 (empat puluh) potong dan ukuran 5 cm X 10 cmX 4 m sebanyak 30 (tiga puluh) potong dengan jumlah keseluruhan sebanyak70 (tujuh puluh) potong dan berdasarkan Berita Acara Pengukuran Barang buktiSitaan (Kayu olahan) serta Rekapitulasi Daftar Ukur Kayu (Kayu Olahan) Nomor: DUK KO/018/Dishut

pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut ; Bahwa Ahli pernah memberi keterangan di Kepolisian dan keteranganyang Ahli berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebutadalah benar; Bahwa Ahli dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan surat dariKapolres Seruyan Nomor: B/519/VII/RES.5.6/2020 tanggal 21 Juli 2020,tentang permohonan bantuan tenaga teknisi untuk pengukuran kayuolahan sitaan untuk Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dankemudian Surat Perintah Tugas Nomor: 522/319/II.38/DISHUT

mengajukansaksi yang meringankan atau saksi Ade Charge namun Terdakwa danPenasehatHukumnya tidak mempergunakan haknya tersebut ;Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukanbarang bukti berupa : 1 (satu) buah perahu kayu warna kuning dengan mesin disel merk Tianliwarna biru dengan type ZS1133Y; Kelompok jenis kayu indah (ulin) sebanyak 70 keping = 1,7806 M kubik(satu koma tujuh delapan nol enam) meter kubik sebagai hasil rekapitulasiDaftar ukur kayu (Kayu olahan) Nomor:DUKKO/018/Dishut

Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah;Bahwa benar setelah didatangi dan dilakukan pemeriksaan terhadap perahutersebut sedang mengangkut kayu olahan jenis ulin berbentuk balok denganukuran 10 cm X 10 cm x 4m sebanyak 40 (empat puluh) potong dan ukuran5 cm X 10 cm X 4 m sebanyak 30 (tiga puluh) potong dengan jumlahkeseluruhan sebanyak 70 (tujuh puluh) potong;Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pengukuran Barang bukti Sitaan(Kayu olahan) serta Rekapitulasi Daftar Ukur Kayu (Kayu Olahan) Nomor :DUK KO/018/Dishut

(fotocopy yangdilegalisir).3 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor:094/864/Dishut/2010 tanggal 19 Nopember 2010 selama 1(satu) hari terhitung tanggal 22 Nopember 2010 dariKepala Dinas Kehutanan (Drs. NURHASMAN)kepada; Mursal, Fahtoni, s Hut, dan Peri Antoni, S Hut(fotocopy yang dilegalisir).4 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor:094/809/Dishut/2010 tanggal 22 Nopember 2010 selama 1(satu) hari terhitung tanggal 23 Nopember 2010 dariKepala Dinas Kehutanan (Drs.

NURHASMAN)kepada; Mursal, Fahtoni, s Hut, dan Peri Antoni, S Hut(fotocopy yang dilegalisir).1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor:094/875/Dishut/2010 tanggal 24Nopember 2010 selama 1 (satu) hari terhitung tanggal 25 Nopember 2010dari Kepala Dinas Kehutanan (Drs.

NURHASMAN) kepada; Mursal, Fahtoni,s Hut, dan Peri Antoni, S Hut(fotocopy yang dilegalisir).1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor:094/890/Dishut/2010 tanggal 30Nopember 2010 selama 1 (satu) hari terhitung tanggal 1 Desember 2010 dariKepala Dinas Kehutanan (Drs.

(fotocopy yangdilegalisir).1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor:094/864/Dishut/2010 tanggal 19 Nopember 2010 selama 1(satu) hari terhitung tanggal 22 Nopember 2010 dariKepala Dinas Kehutanan (Drs. NURHASMAN)kepada; Mursal, Fahtoni, s Hut, dan Peri Antoni, S Hut(fotocopy yang dilegalisir).1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor:094/809/Dishut/2010 tanggal 22 Nopember 2010 selama 1(satu) hari terhitung tanggal 23 Nopember 2010 dariKepala Dinas Kehutanan (Drs.

tanggal 31 Maret 2010 perihalUsulan Revisi RTRWP Kalimantan Barat Substansi Kehutanan,Nomor 525/4059.1/DISHUT tanggal 23 September 2010 perihalUsulan Tambahan Revisi RTRWP Kalimantan Barat SubstansiKehutanan, Nomor 525/3604.1/Dishut/2011 tanggal 22 Desember2011 perihal Usulan Tambahan Perubahan Revisi RTRWPKalimantan Barat Substansi Kehutanan mengusulkan perubahanperuntukan dan fungsi kawasan hutan kepada MenteriKehutanan.Menindaklanjuti usulan perubahan peruntukan dan fungsikawasan hutan yang disampaikan

tanggal 31 Maret 2010 perihalUsulan Revisi RTRWP Kalimantan Barat Substansi Kehutanan,Nomor 525/4059.1/DISHUT tanggal 23 September 2010 perihalUsulan Tambahan Revisi RTRWP Kalimantan Barat SubstansiKehutanan, Nomor 525/3604.1/Dishut/2011 tanggal 22 Desember2011 perihal Usulan Tambahan Perubahan Revisi RTRWPKalimantan Barat Substansi Kehutanan mengusulkan perubahanperuntukan dan fungsi kawasan hutan;Laporan Tim Terpadu Dalam Rangka Pengkajian PerubahanPeruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan Dalam Usulan

Surat Gubernur Kalimantan Barat Nomor 050/0839/FPBAPPEDAtanggal 26 Maret 2008 perihal Ekspose RTRWP KalimantanBarat, Nomor 525/1101/DISHUT tanggal 31 Maret 2010 perihalUsulan Revisi RTRWP Kalimantan Barat Substansi Kehutanan,Nomor 525/4059.1/DISHUT tanggal 23 September 2010 perihalUsulan Tambahan Revisi RTRWP Kalimantan Barat SubstansiKehutanan, Nomor 525/3604.1/Dishut/2011 tanggal 22 Desember2011 perihal Usulan Tambahan Perubahan Revisi RTRWPKalimantan Barat Substansi Kehutanan mengusulkan perubahanperuntukan

Bukti T 17Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan HUtan,(Hasil Cetakan) ;Surat Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 050/0839/FPBAPPEDA tanggal 26 Maret 2008 perihal EksposeRTRWP Kalimantan Barat, (fotokopi dari fotokopi);Surat Gubernur Kalimantan Barat Nomor525/1101/DISHUT tanggal 31 Maret 2010 perihal UuslanRevisi RTRWP Kalimantan Barat Substansi Kehutanan,(fotokopi dari fotokopi) ;Surat Gubernur Kalimantan Barat Nomor525/4059.1/DISHUT tanggal 23 September 2010 perihalUuslan Tambahan Revisi RTRWP Kalimantan

tanggal 31 Maret2010 Perihal Usulan Revisi RTRWP Kalimantan Barat Substansi Kehutanan,No. 525/4059.1/DISHUT tanggal 23 September 2010 Perihal UsulanTambahan Revisi RTRWP Kalimantan Barat Substansi Kehutan, dan No.525/3604.1/DISHUT/2011 tanggal 22 Desember 2011 Perihal UsulanTambahan Revisi RTRWP Kalimantan Barat Substansi Kehutanan (vide buktiT8, T9, T10, dan T11);Bahwa berdasarkan usulan Gubernur pada angka 5 di atas, Tergugat telahmengeluarkan Keputusan Menteri Kehutanan No.

Bahwa saksi melakukan kegiatan Patroli Pengamanan Hutan di WilayahKerja KPHP Mentaya Hulu, Seruyan Tengah Unit XIX, Unit XX, KPHPMentaya Tengah, Seruyan Hilir Unit XXVII, Unit XXIX, Unit XXVIIKabupaten Kotawaringin Timur dan Seruyan pada wilayah ProvinsiKalimantan Tengah mulai tanggal 28 Nopember sampai dengan 2Desember 2018 sesuai Surat Perintah Tugas Kepala Dinas KehutananProvinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Peintah Tugas Nomor :522/1146/III.1/DISHUT tanggal 23Nopember 2018.

Bahwa saksi melakukan kegiatan Patroli Pengamanan Hutan di WilayahKerja KPHP Mentaya Hulu, Seruyan Tengah Unit XIX, Unit XX, KPHPMentaya Tengah, Seruyan Hilir Unit XXVII, Unit XXIX, Unit XXVIIKabupaten Kotawaringin Timur dan Seruyan pada wilayah ProvinsiKalimantan Tengah mulai tanggal 28 Nopember sampai dengan 2Desember 2018 sesuai Surat Perintah Tugas Kepala Dinas KehutananProvinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Peintah Tugas Nomor :522/1146/IIl.1/DISHUT tanggal 23 Nopember 2018.

Ahli menerangkan bahwa yang menjadi keahlian ahli dengan jabatan ahlisebagai Penelaah Data dan Laporan TUK Seksi PNBP Bidang BinaProgram Dishut Prov. Kalteng. Dan ahli pernah memberikan keteranganAhli dalam beberapa perkara tindak pidana dibidang Kehutanan di PoldaKalteng dan Polres.

GergajianRimba (PKGR) Dinas KehutananProvinsi Kalimantan Tengah.Bahwa Ahli memiliki Nomor Register Kartu Pengawas Tenaga TeknisPengelolaan Hutan Produksi Lestari nomor 0060510/WASPKGR/XVIII.Dengan No SK. 92/BPHPX2/2017, berlaku dari tanggal 20 Maret 2017sampai dengan 19 Maret 2020.Bahwa Ahli telah melakukan pengukuran kayu olahan dalam truk KH 8573NP yang merupakan barang bukti tindak pidana yang dilakukan olehWISNU CAHYO PRASETTIYO Bin BUDIHARJO sehubungan denganLaporan Kejadian Nomor : LK.01/DISHUT

Bahwa Kalimantan Tengah nomor : 522/1240/II.3/Dishut tanggal 04Desember 2018, telah melakukan pengukuran barang bukti tindak pidanayang diduga dilakukan oleh BIRMANO Bin IDONG sehubungan denganLaporan Kejadian Nomor : LK.01/DISHUT/PPNS/2018, Tanggal 29November 2018.Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidikan danTerdakwa menyatakan keterangannya dalam berita acara penyidikan adalahbenar

Kemudian saksi Amir bersamadengan barang bukti diamankan di Kantor Dit Reskrimsus Polda NTBuntuk diproses lebih lanjut.e Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan, Pengukuran danpengujian kayu yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksaan,Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan dari Dinas Kehutanan ProvinsiNTB Nomor : 06/III/DISHUT/2014 tanggal 25 Maret 2014, bahwa kayukayu yang diangkut oleh saksi Amir adalah sebagai berikut : No.

Dengan demikiandokumen berupa FAKO dan DKO yang ditunjukkan terdakwa tidak dapatdigunakan sebagai kelengkapan dokumen kayu berasal dari kawasanhutan tersebut.Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan, Pengukuran danpengujian kayu yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksaan,Hal 11 dari 63 Putusan No. 282/Pid.Sus/2014/PN.SbwPengukuran dan Pengujian Hasil Hutan dari Dinas Kehutanan ProvinsiNTB Nomor : 06/III/DISHUT/2014 tanggal 25 Maret 2014, bahwa kayukayu yang diangkut oleh saksi Amir adalah

Dengan demikiandokumen berupa FAKO dan DKO yang ditunjukkan terdakwa tidak dapatdigunakan sebagai kelengkapan dokumen kayu berasal dari kawasanhutan tersebut.Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan, Pengukuran danpengujian kayu yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksaan,Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan dari Dinas Kehutanan ProvinsiNTB Nomor : 06/III/DISHUT/2014 tanggal 25 Maret 2014, bahwa kayukayu yang diangkut oleh saksi Amir adalah sebagai berikut : No.

NTB,kemudian lacak balak tersebut dilakukan pada hari Selasatanggal 11 Maret 2014 sampai hari Jumat tanggal 14Maret 2014 bersama tim dari Dishut Prov. NTB bersamadengan tim dari Kepolisian Polda NTB yang ikut serta jugatim Dishut Kab. Sumbawa untuk pelacakan diwilayahkabupaten Sumbawa dan dari Dishut Dompu untukwilayah pelacakan di Kabupaten Dompu;Bahwa adapun tempat dilakukan lacak balak tersebutberdasarkan petunjuk surat kayu berupa NotaPerusahaan adalah Pemilik Perusahaan UD. Santosa danUD.

Berdasarkan Berita Acara Pengukuran dan Pengujian Kayu SitaanPolda NTB nomor : O6/III/DISHUT/2014 tanggal 25 Maret 2014 yangditandatangani oleh saksi Asep Heri jumlah volume kayu sebanyak 21,2618 M3,sehingga terdapat selisih jumlah keping sejumlah 2 keping antara data yangHal 53 dari 63 Putusan No. 282/Pid.Sus/2014/PN.Sbwditunjukkan berdasarkan dokumen angkut FAKO UD.RMP. 2605.A.282 denganjumlah riil yang telah dihitung ulang dari muatan truck No Pol.

Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi KalimantanTengah dengan nomor : 522/22/I.3/Dishut tanggal 23 Januari 2019;Bahwa setelah dilakukan penghitungan dan pengukuran telahdiketahul bahwa kayu olahan tersebut berjumlah 210 keping/potong atausama dengan 3.1262 m3, serta kayu olahan tersebut termasuk dalamkelompok meranti jenis rasak dan jenis meranti dengan rincian sebagaiberikut :a. Ukuran 4 x 9,5 x 390 cm = 167 keping/potong = 2,4124 m3;b.

Ukuran 4,5 x 9,5 x 390 Cm = 43 keping/potong = 0,7138 m3;Sebagaimana terlampir dalam Daftar Ukur Kayu Olahan (DUKO) Nomor :DUKKO/22/Dishut/I/2019 tanggal 24 Januari 2019;Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa menyatakan benardan tidak keberatan;Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim,Terdakwa kemudian menyatakan tidak akan mengajukan saksi yangmeringankan (Saksi a de charge);Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya

Ukuran 4,5 x 9,5 x 390 Cm = 43 keping/potong = 0,7138 m3;Sebagaimana terlampir dalam Daftar Ukur Kayu Olahan (DUKO) Nomor :DUKKO/22/Dishut/I/2019 tanggal 24 Januari 2019;Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatuyang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalamputusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini dan telahturut dipertimbangkan;Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatutindak pidana, maka perbuatan

Ukuran 4,5 x 9,5 x 390 Cm = 43 keping/potong = 0,7138 m3.Sebagaimana terlampir dalam Daftar Ukur Kayu Olahan (DUKO) Nomor :DUKKO/22/Dishut/I/2019 tanggal 24 Januari 2019;Menimbang, bahwa dengan demikian terbukti bahwa perbuatanmateriil yang paling tepat dikenakan kepada Terdakwa adalah dengansengaja memiliki;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaantunggal

Sipet Hermanto, dengan Nomor:522.4.203/257/Dishut pada tanggal 22 Pebruari 2012 ;. Bahwa Menteri Kehutanan Republik Indonesia pada tanggal 31Oktober 2012 sudah mengeluarkan Keputusan Menteri KehutananRepublik Indonesia Nomor : SK.611/MENHUTIV2012 tentangPenetapan Batas Areal Kerja lzin Usaha Pemanfaatan Hasil HutanKayu pada Hutan Tanaman Industri Pola Transmigrasi PT.

Bangun Jaya AlamPOI Al ) 22> 22 = en nnn nnn nnn nnn nnn nnn non non men nnn nnn ne nee nnn nnn nee neeBahwa Gubernur Kalimantan Tengah berdasarkan suratnya Nomor :522.11/0959/DISHUT tertanggal 15 Oktober 2014, Perihal: PeninjauanZin Lokasi/JUP Perkebunan Kelapa Sawit PT. Mitra UnggultamaPerkasa (PT. Bangun Jaya Alam Permai) kepada Bupati Seruyan,untuk melakukan peninjauan kembali atas lahan Izin Lokasi/lzin UsahaPerkebunan Kelapa Sawit PT.

Ulasan Perlawanan Tergugat dan Turut Tergugat terhadap berbagaisurat dan Teguran Penggugat.a.Bahwa Penggugat sudah menanyakan secara tertulis kepada BupatiSeruyan tentang: kepastian tindak Jlanjut dari surat GubernurKalimantan Tengah berdasarkan suratnya Nomor:522.11/0959/DISHUT tertanggal 15 Oktober 2014, Perihal: PeninjauanIzin Lokasi / IUP Perkebunan Kelapa Sawit PT. Mitra UnggultamaPerkasa (PT.

Surat Gubernur Kalimantan Tengah No.522.1V0958/DISHUT,tanggal 15 Oktober 2014, perihal Hasil Pemeriksaan TumpangTindih HTl Penggugat dengan Tergugat, 6.

Surat Gubernur Kalimantan Tengah No.522.IV0959/DISHUT,tanggal 15 Oktober 2014, perihal Peninjauan Izin Lokasi/IUPPT.Mitra Unggultama Perkasa (Tergugat), Bahwa dengan adanya buktibukti tindakan melawan hukum olehTurut Tergugat yang sengaja menerbitkan Izin Lokasi di lahanHutan Negara yang penguasaan dan pengelolaannya telahdiberikan oleh Kementrian Kehutanan kepada PT.

Restu Alam berdasarkan Keputusan GubernurSulawesi Barat No. 73/KptslI.1/Dishut tanggal 22 Mei 2012) bersama samadengan Terdakwa II HJ. HERMIATI ALIAS HJ. ATI pada hari selasa tanggal 08April 2014 atau setidaktidaknya di waktuwaktu lainnya dalam tahun 2014,bertempat di Dsn.

Kolaka No.71/Dishut/2011 ;Fotocopy 1 (satu) rangkap Telaah areal IUP operasi produksi An.PT. WIL di Prop. Sultra dari BPKH Wil. VIl Makasar No. S.81/ VIIBPKH/ISDH3/2012 ;Fotocopy 1 (satu) rangkap Pelaksanaan rekonsiruksi bataskawasan hutan dengan APL pada lokasi IUP operasi Produksi PT.WIL dari Dishut Kab. Kolaka No. 92/ 522.13/2012 ;Fotocopy 1 (satu) rangkap Hasil telaahan areal IUP operasiproduksi An. PT. WIL di Prop.

Kolaka No.71/Dishut/2011 ;Fotocopy 1 (satu) rangkap Telaah areal IUP operasi produksi An.PT. WIL di Prop. Sultra dari BPKH Wil. Vil Makasar No. S.81/ VIFBPKH/ISDH3/2012 ;Fotocopy 1 (satu) rangkap Pelaksanaan rekonstruksi bataskawasan hutan dengan APL pada lokasi IUP operasi Produksi PT.WIL dari Dishut Kab. Kolaka No. 92/ 522.13/2012 ;Halaman 10 Dari 17 Put.No.60/PID/2014/PT KDIFotocopy 1 (satu) rangkap Hasil telaahan areal IUP operasiproduksi An. PT. WIL di Prop.

SK Gubernur No. 522.21/100/DISHUT-G-ST/2007 tanggal 02 April 2007 tentang perpanjangan izin pengumpulan dan pengangkutan sisa tebangan kayu eboni di Kab. Donggala dan Kab. Parigi Moutong.26. MOU kesepakatan kerja sama pengelolaan kayu ebony tebangan lama/rakyat antara PD. Sulteng dengan Pemerintah Daerah Kab. Parigi Moutong No. 522.21/1047/3311/PDST/04 dan No. 522/32.61/Dishut bun;27.

sesuai Keputusan GubernurSulawesi Tengah No : 522.21/100/DISHUT G.ST/2007 Tanggal 2 April 2007dan Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah No : 522.21/369/DISHUT G.ST/2007 Tanggal 25 Oktober 2007 telah terealisasi, sesuai denganperhitungan rekapitulasi yang dibuat oleh saksi Aris Kurniawan, Kepala SeksiPungutan luran Negara dan Daerah Dinas Provinsi Sulawesi Tengah, yangdibuat berdasarkan arsip foto kopi pembayaran PSDH dan DR untuk kayuebony eks tebangan lama/rakyat yang dikelola PD.

Sulteng.60 Bahwa sepengetahun saksi jjin pemasaran kayu ebony sisa tebangan lama /rakyat selain dari kedua jjin pemasaran sesuai SK Gubernur Nomor522.21/100/DISHUT G.ST/2007 tanggal 02 April 2007 dan SK Gubernur Nomor :522.21/369/DISHUT G.ST/2007 tanggal 25 Oktober 2007 sudah tidak ada lagisampai sekarang ini. Bahwa saksi NATHAN RANTE PALISU tidak pernah menyampaikan kepada saksiselaku Dirut PD. Sulteng mengenai penerbitan SPP PSDH/DR kayu ebony ekstebangan lama yang dijual oleh PD.

Sulteng telah terealisasi keseluruhan sesuaidengan jumlah kubikasi dalam SK Gubernur Nomor : 522.21/100/DISHUTG.ST/2007 tanggal 02 April 2007 dan SK Gubernur Nomor : 522.21/369/DISHUT G.ST/2007 tanggal 25 Oktober 2007.

Gubernur Nomor :522.21/100/DISHUT GST/2007 tanggal 02 April 2007, saksi telah menerbitkan62FAKOnya yaitu : sebanyak 356,0594 M? untuk wiayah Kabupaten Donggala, dan250 M? untuk wiayah Kabupaten Parigi Moutong;Bahwa dari jumlah kubikasi kayu ebony yang ditentukan dalam SK. Gubernur Nomor :522.21/369/DISHUT GST/2007 tanggal 25 Oktober 2007, saksi telah menerbitkanFAKOnya sebanyak 818,7821 M? untuk wiayah Kab.

Parigi Moutong;SK Gubernur No. 522.21/100/DISHUT GST/2007 tanggal 02 April 2007 tentangin pengumpulan dan pengangkutan sisa tebangan kayu eboni di Kab. Donggaladan Kab. Parigi Moutong;MOU kesepakatan kerja sama pengelolaan kayu ebony tebangan lama/rakyatantara PD. Sulteng dengan Pemerintah Daerah Kab. Parigi Moutong No.522.21/1047/3311/PDST/04 dan No. 522/32.61/Dishut bun;Rekapitulasi target dan realisasi produksi serta pembayaran PSDH/DR PDSulteng tahun 2007 dan 2008 Kab.

Barito Utara Nomor : 596 / DISHUT / I / X / 2003 tanggal 30 Oktober 2003 Tentang Penetapan Dan Penunjukan Pengawas Lapangan pada Kegiatan Pembuatan Hutan Rakyat Jenis Tanaman Jati di Desa Ipu, Kec. Lahei seluas 370 Hektar.6) Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kab. Barito Utara Nomor : 217 / DISHUT / I / IV / 2003 tanggal 11 April 2003 Tentang Panitia Pengadaan Barang / Jasa di Lingkungan Dinas Kehutanan Kab.

Barito Utara.17) 1 (satu) lembar kertas kecil bertuliskan tinta warna hitam.18) 1 (satu) lembar Surat Nomor : 302 / DISHUT / I / XII / 2003 tanggal 20 Desember 2003 yang ditanda tanganni oleh Ir. H. TOBORYANO ANGGA, MM.19) 1 (satu) lembar Daftar Lampiran.20) 1 (satu) lembar Laporan Pengawas Lapangan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Kec. Teweh Tengah, Gunung Timang dan Lahei Lokasi Desa Ipu, Kec.

Kalimantan Tengah, DAS Barito, SUB DAS Rapen, tahun 2004.96) 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Selesai Pekerjaan tanggal 23 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 267/DISHUT/I/X/2003 tanggal 20 Oktober 2003. 97) 9 (sembilan) lembar foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Barito Utara nomor : 359 / DISHUT / I / VI / 2003 tanggal 24 Juni 2003 tentang TIM PENYUSUN RENCANA TEKNIS PENGHIJAUAN (T.I) KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN ANGGARAN 2003 dan

Barito Utara Nomor : 596 / DISHUT/1I/xX /2003 tanggal 30 Oktober 2003 Tentang Penetapan Dan Penunjukan PengawasLapangan pada Kegiatan Pembuatan Hutan Rakyat Jenis Tanaman Jati di Desa Ipu,Kec. Lahei seluas 370 Hektar.6 Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kab. Barito Utara Nomor : 217 / DISHUT /I/ IV /2003 tanggal 11 April 2003 Tentang Panitia Pengadaan Barang / Jasa di LingkunganDinas Kehutanan Kab.

Kalimantan Tengah,DAS Barito, SUB DAS Rapen, tahun 2004.1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Selesai Pekerjaan tanggal 23 Oktober 2003 dan1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 267/DISHUT/I/X/2003 tanggal 20Oktober 2003.9 (sembilan) lembar foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan KabupatenBarito Utara nomor : 359 / DISHUT/1/ VI/ 2003 tanggal 24 Juni 2003 tentang TIMPENYUSUN RENCANA TEKNIS PENGHIJAUAN (T.I) KABUPATEN BARITOUTARA TAHUN ANGGARAN 2003 dan lampirannya.1 (satu) lembar asli

Barito Utara Nomor : 596 / DISHUT/1I/X /2003 tanggal 30 Oktober 2003 Tentang Penetapan Dan Penunjukan PengawasLapangan pada Kegiatan Pembuatan Hutan Rakyat Jenis Tanaman Jati di Desa Ipu,Kec. Lahei seluas 370 Hektar.6 Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kab. Barito Utara Nomor : 217 / DISHUT /I/ IV /2003 tanggal 11 April 2003 Tentang Panitia Pengadaan Barang / Jasa di LingkunganDinas Kehutanan Kab.

Barito Utara Nomor : 596 / DISHUT/1I/X /2003 tanggal 30 Oktober 2003 Tentang Penetapan Dan Penunjukan PengawasLapangan pada Kegiatan Pembuatan Hutan Rakyat Jenis Tanaman Jati di Desa Ipu,Kec. Lahei seluas 370 Hektar.1311326 Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kab. Barito Utara Nomor : 217 / DISHUT /1I/ IV /2003 tanggal 11 April 2003 Tentang Panitia Pengadaan Barang / Jasa di LingkunganDinas Kehutanan Kab.

Barito Utara Nomor : 596 / DISHUT /I/ X /2003 tanggal 30 Oktober 2003 Tentang Penetapan Dan Penunjukan PengawasLapangan pada Kegiatan Pembuatan Hutan Rakyat Jenis Tanaman Jati di Desa Ipu,Kec. Lahei seluas 370 Hektar.Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kab. Barito Utara Nomor : 217 / DISHUT / I /IV / 2003 tanggal 11 April 2003 Tentang Panitia Pengadaan Barang / Jasa diLingkungan Dinas Kehutanan Kab.