Ditemukan 4411 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : dipa dapa dappa depa dpra
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 20-06-2019 — Putus : 14-10-2019 — Upload : 20-10-2019
Putusan PN KENDARI Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kdi
Tanggal 14 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
BUSTANIL N. ARIFIN, SH
Terdakwa:
JUMRIN PAGALA, S.Sos.,MM
122 — 75
  • SKPD > 1.01.01.01.02.22.5.2Jumlah Anggaran : Rp3.450.000.000,00 (DPA)Rp4.830.000.000,00 (DPPA)Realisasi Anggaran : Rp4.830.000.000,00Sisa >: Rp.
    Lambuyasebagaimana dokumen DPA dan DPPA yang pemeriksa perlihatkan yaknia. Nomor DPA SKPD > 1.01.01.02.22.5.2b. Nomor DPPA SKPD : 1.01.01.01.02.22.5.2on Jumlah Anggaran : Rp3.450.000.000,00 (DPA)Rp4.830.000.000,00 (DPPA)Bahwa semua Kepala sekolah sebanyak 7 SD yang Saksi bawakan SPJnyatermasuk Saksi untuk dana kegiatan pemeliharaan rutin / berkala gedungkantor yang merupakan Sub kegiatan bidang Progam peningkatan saranadan prasarana Aparatur yang melekat pada DPASKPD Dinas PendidikanKab.
    Abuki saat itu dansebagaimana dokumen DPA yang baru kami ketahui didalamnya, anggaran yangseharusnya kami terima sesuai DPA dan DPPA.
    Kdipernah tahu jumlah anggaran kegiatan tersebut, akan tetapi setelah diperlihatkanoleh Pemeriksa berupa DPA dan DPPA bahwa terdapat anggaran :Nomor DPA SKPD > 1.01.01.02.22.5.2Nomor DPPA SKPD > 1.01.01.01.02.22.5.2Jumlah Anggaran : Rp3.450.000.000,00 (DPA)Rp4.830.000.000,00 (DPPA)Bahwa didalamnya saksi melihat adanya anggaran kegiatan tsb sebelum dansetelah perubahan yakni : Volume Harga Satuan (Rp) Jumlah (Rp)Uraianne pre DPA DPPA DPA DPPABelanjaPemeliharaan 3.450.000.0 4.830.000.Gedung dan oo
    Nomor DPPA SKPD > 1.01.01.01.02.22.5.2c.
Pengadilan PT BANJARMASIN Pidana Khusus Korupsi
Putus : 08-10-2013 — Upload : 20-03-2014
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 12/PID.SUS/2013/PT.TPK.BJM
Tanggal 8 Oktober 2013 — ABDI ROSYADI, S.Sos.
41 — 44
  • Bahwa sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja PerangkatDaerah (DPA SKPD) Nomor : 1.1801200352 tanggal 12 Januari 2010 yang telahdiubah dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja PerangkatDaerah (DPPA SKPD) Nomor : 1.01006200352 tanggal 08 Juli 2010, BidangPemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu SungaiUtara mempunyai Anggaran Kegiatan Pembibitan dan Pembinaan OlahragawanBerbakat sebesar Rp. 1.201.840.000, (satu milyar dua ratus satu juta delapan
    Bahwa dalam Pengelolaan Dana DPPA Bidang Pemuda dan Olahraga pada DinasPendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2010untuk Pelaksanaan Kegiatan O2SN melalui Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa,Terdakwa bersamasama dengan Saksi H. Amrul Wajidi, S.Pd dan Saksi Drs.
    H.Muhammad Nizamuddin, Msc memerintahkan Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa berupa Pakaian Olahraga, Tropi dan Konsumsi Kegiatan dilaksanakansendiri, namun sebagai syarat formalitas, administrasinya harus dilaksanakanseolaholah sudah sesuai melalui proses pengadaan dengan Metode PenunjukanLangsung dan Pemilihan Langsung berdasarkan anggaran yang tercantumdalam DPPA. 222Bahwa Saksi H. Amrul Wajidi, S.Pd dan Saksi Drs. H.
    Muhammad Nizamuddin, Msc) ;Kegiatan Pengadaan Snack Dan Makanan SD Lanjutan ini tidak tercantumdalam DPPA Tahun Anggaran 2010, tapi untuk Kegiatan Pelaksanaan O2SNSD tahun 2011. Namun atas perintah Saksi H. Amrul Wajidi, S.Pd, Kegiatanini tetap dilaksanakan pada tahun 2010; Bahwa dari semua penyimpangan terkait dengan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasadi atas, ternyata Terdakwa bersamasama Saksi H. Amrul Wajidi, S.Pd dan SaksiDrs. H.
    Tahun Anggaran 2010 namun tetap dibiayai denganmenggunakan anggaran sisa pagu dana pengadaan snack dan konsumsi kegiatanO2SN, DPPA Tahun Anggaran 2010, hal ini dilakukan Saksi H.
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 22-08-2017 — Putus : 12-10-2017 — Upload : 11-07-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 35/PID.TPK/2017/PT MKS
Tanggal 12 Oktober 2017 — Pembanding/Terdakwa : Dr. H. JAMAL SAHIL, M.Kes ALIAS JAMAL BIN SAHIL Diwakili Oleh : ANDI LILLING sh
Terbanding/Penuntut Umum : HASBI SALEH, SH
59 — 20
  • Alias JAMAL Bin SAHIL oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan Denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
  • Menyatakan uang pengembalian keuangan Negara sebesar Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) dirampas untuk Negara ;
  • Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  • Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Kesehatan
  • Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Kesehatan tahun 2014.
  • Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Kesehatan tahun 2012.
  • Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Kesehatan tahun 2013.
    Menyatakan barang bukti berupa : Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) DinasKesehatan tahun 2010. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) DinasKesehatan tahun 2014.
    Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) DinasKesehatan tahun 2012.e Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) DinasKesehatan tahun 2013.e Berkas pencairan dan Penyetoran PAD Jamkesda tanggal31 mei Tahun 2010 terdiri dari 8 Lembar kertas berisi: SuratHal. 21 dari 37 hal, Put.No.35/PID.SUS.TPK/2017/PT.MksSetoran Kebank Sulsel, Surat Tanda Setoran (STS), Surat PeritahPencairan dana (SP2D), Surat Perintah Membayar (SPM) Suratpermintaan Pembayaran (SPP),Ringkasan DPA, Rincian rencanapenggunaan
    Memerintahkan agar barang bukti berupa : Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) DinasKesehatan tahun 2010.Hal. 26 dari 37 hal, Put.No.35/PID.SUS.TPK/2017/PT.MksDokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) DinasKesehatan tahun 2014.Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) DinasKesehatan tahun 2012.Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) DinasKesehatan tahun 2013.Berkas pencairan dan Penyetoran PAD Jamkesda tanggal 31 meiTahun 2010 terdiri dari 8 Lembar kertas berisi: Surat SetoranKebank
    JAMAL SAHIL M.Kes.Alias JAMAL Bin SAHIL oleh karena itu dengan pidana penjaraselama 1 (satu) Tahun dan Denda sebesar Rp.50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayardiganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ; Menyatakan uang pengembalian keuangan Negara sebesarRp.25.000.000, (Dua puluh lima juta rupiah) dirampas untukNegara ;= Memerintahkan agar barang bukti berupa : Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) DinasKesehatan tahun 2010.Hal. 35 dari
    37 hal, Put.No.35/PID.SUS.TPK/2017/PT.MksDokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) DinasKesehatan tahun 2014.Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) DinasKesehatan tahun 2012.Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) DinasKesehatan tahun 2013.Berkas pencairan dan Penyetoran PAD Jamkesda tanggal 31 meiTahun 2010 terdiri dari 8 Lembar kertas berisi: Surat SetoranKebank Sulsel, Surat Tanda Setoran (STS), Surat Peritah Pencairandana (SP2D), Surat Perintah Membayar (SPM) Surat permintaanPembayaran
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 04-12-2018 — Putus : 10-04-2019 — Upload : 21-06-2019
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bna
Tanggal 10 April 2019 — Penuntut Umum:
RADIMAN, SH
Terdakwa:
1.SARJANUDDIN SE., M.Pa. Bin M. JUSUF
2.DEDY ASMEILIZA, ST. Bin ASKARI
178 — 54
  • Aceh Barat Daya.
  • 1 (satu) Rangkap Foto Copy Dokumenn Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPPA SKPK) Dinas Pendidikan tanggal 15 Oktober 2015.
  • 1 (satu) Rangkap Foto Copy Berita Acara Serah Terima Barang kepada SMPN 1 Manggeng Nomor: 028/1222/2015 tanggal 28 Desember 2015.
  • 1 (satu) Rangkap Foto Copy Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kab.
  • 1 (satu) Rangkap Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) TA 2015 Belanja Langsung.
  • 1 (satu) Rangkap Foto Copy Rekening Koran Periode 01 Januari 2016 s/d 31 Januari 2016 dari Bank Aceh Cabang Blang Pidie Nomor Rekening: 090-01.05.5801216 a.n CV. SAID M. ARSALI.
    Nomor DPPA SKPK : 1.010101165352dikeluarkan Dinas Keuangan pada bulan Oktober 2015 nama kegiatannyaberubah menjadi Peningkatan Sarana SD/ MI/ SMP/ MTSn di Abdya,setelah DPPA kami terima selanjutnya saya meminta saudara ZainiDahlan selaku staff sekretaris Dinas Pendidikan meminta tanda tanganTim Anggaran Pemerintan Daerah yang ada dalam DPPA, setelah semuaTim Anggaran menandatangani selanjutnya saya perbanyak dandibagikan pada bidang masing, setelah itu tugas Saksi selesai ;Hal 31 dari 118 hal Putusan
    karena perintah lisan Kadis Pendidikan sekira bulanAgustus 2015, DPPA harus sesuai PPASP namun saya mengerjakanDPPA tanpa melihat PPAS karena perintah Kepala Dinas Pendidikan Drs.Yusnaidi M, Pd, jadi Saksi tidak tahu dalam Rancangan Prioritas PlafonAnggaran Sementara Perubahan (PPASP) nama kegiatannya PengadaanAlat Praktik dan Peraga namun dalam DPPA menjadi Pekerjaan ELearning (TIK) Kegiatan Peningkatan Sarana SD/ MI/ SMP/ MTsn yangseharusnya tidak boleh dirubah kecuali sesuai PerGub Aceh, yang
    Bnaserahkan Laporan Hasil Pengadaan Langsung dan Dokumen Perusahaanpada Pak Sarjan.Bahwa, terdakwa belum liat DPPA untuk Pengadaan E learning (TIK)Kegiatan Peningkatan Sarana SD/ MI/ SMP/ MTsn di Abdya pada DinasPendidikan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2015, dalam satumata rekening jika dalam DPPA kegiatan tersebut sudah dirinci untukkegiatan/sekolah penerima dapat dilakukan kontrak untuk masingmasingatau dipecah, hal ini dari Bimbingan Tekhnis yang terdakwa ikulti.Bahwa, Tugas dan Kewenangan
    Pe Go Bo fsmempunyai dasar hukum bertindak yang sesuai dengan SK penunjukan BupatiKabupaten Aceh Barat Daya ;.Menimbangn, bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan PerubahanAnggaran (DPPA) Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahunn Anggaran2015, Nomor DPPA SKPK 1.01 01 01 16 53 5 2, Formulir DPPA SKPK 2.2.1,telah sangat terang dan jelas terlihat bahwa Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Komputer, Rincian Perubahan Anggaran Belanja LangsungProgram dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten
    Bnatelah ditetapbkan harga sebesar Rp. 170.000.000, (seratus tujuh puluh jutarupiah);Menimbang, bahwa dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA)Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahunn Anggaran 2015, Nomor DPPASKPK 1.01 01 01 16 53 5 2, Formulir DPPA SKPK 2.2.1 tersebut ditanda tanganioleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), terdiri dari:1. Drs. Thamrin : Ketua2. Drs. M. Hanafiah : Wakil Ketua3. Drs. HM. Nafis, MM : Wakil Ketua4. Amrizal, SSos : Wakil Ketua5. Weri, MA : Wakil Ketua6.
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 20-06-2019 — Putus : 14-10-2019 — Upload : 20-10-2019
Putusan PN KENDARI Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kdi
Tanggal 14 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
BUSTANIL N. ARIFIN, SH
Terdakwa:
H. A. GUNAWAN, SE.,M.Si
85 — 46
  • Jabatan Kepala Dinas Pendidikan Cap ditandatangani tanggal 4 Januari 2016;

    2) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2016 tanggal 3 Nopember 2016 ditandatangani yang menyetujui Pelaksana Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe H. RIDWAN L.,S.Sos.

    ,M.Si. bersama Lampiran DPPA Tahun Anggaran 2016 Belanja Langsung Nomor : 1.01.01.01.02.22.5.2 Program Peningkatan Sarana Prasarana, Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor jumlah Rp. 4.830.000.000,00, pengguna anggaran JUMRIN PAGALA,S.Sos.,M.M.
    , dari yang Saksiketahui semua dilaksanakan sesuai dengan DPA serta DPPA karena anggaransebagaimana DPA dan DPPA sudah habis untuk kegiatan pemeliharaan tersebutpas Bulan Desember 2016, adapun sesuai dengan DPA dan DPPA seharunyaanggaran digunakan untuk kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantoradalah sebesar Rp3.450.000.000,00, dengan rincian: Program: 1.01.01.02 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparaturKegiatan: 1.01.01.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor: Volu Satu HargaUraian
    Lambuyasebagaimana dokumen DPA dan DPPA yang pemeriksa perlihatkan yaknia. Nomor DPA SKPD 1.01.01.02.22.5.2b. Nomor DPPA SKPD 1.01.01.01.02.22.5.2C. Jumlah Anggaran Rp3.450.000.000,00 (DPA)Rp4.830.000.000,00 (DPPA)Bahwa semua Kepala sekolah sebanyak 7 SD yang Saksi bawakan SPJnyatermasuk Saksi untuk dana kegiatan pemeliharaan rutin / berkala gedungkantor yang merupakan Sub kegiatan bidang Progam peningkatan saranadan prasarana Aparatur yang melekat pada DPASKPD Dinas PendidikanKab.
    Konawe Ta. 2016 Saksi barumengetahui pasti terkait dengan anggaran yang seharunya diperolehsebagaimaana DPA dan DPPA Dinas Pendidikan Ta. 2016 yakni :Nomor DPA SKPD > 1.01.01.02.22.5.2Nomor DPPA SKPD > = 1.01.01.01.02.22.5.2Jumlah Anggaran > Rp3.450.000.000,00 (DPA)Rp4.830.000.000,00 (DPPA)Bahwa semua Kepala Sekolah yang saksi bawakan SPJnya termasuk Saksiuntuk dana kegiatan pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor yangmerupakan Sub kegiatan bidang Progam peningkatan sarana dan prasaranaAparatur
    Konawesebagaimana DPA dan DPPA Dinas pendidikan Kab.
    Nomor DPPA SKPD > 1.01.01.01.02.22.5.2c.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 07-07-2015 — Upload : 16-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 50 PK/Pid.Sus/2015
Tanggal 7 Juli 2015 — Dr. Drs. PUTU BAGIADA, M.M
64 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SKPD) Dinas Pendapatan Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2007;Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKASKPD) TahunAnggaran 2008;Dokumen Pelaksanaan perubahan Anggaran satuan kerja perangkat daerah(DPPA SKPD) Dinas Pendapatan Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2008;Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKASKPD) TahunAnggaran 2009;Dokumen Pelaksanaan perubahan Anggaran satuan kerja perangkat daerah(DPPA SKPD) Dinas Pendapatan Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2009;Rencana
    Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKASKPD) TahunAnggaran 2010;Dokumen Pelaksanaan perubahan Anggaran satuan kerja perangkat daerah(DPPA SKPD) Dinas Pendapatan Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2010;Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKASKPD) TahunAnggaran 2011;Dokumen Pelaksanaan perubahan Anggaran satuan kerja perangkat daerah(DPPA SKPD) Dinas Pendapatan Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2011;Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKASKPD) TahunAnggaran
    Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKASKPD) TahunAnggaran 2010;Dokumen Pelaksanaan perubahan Anggaran satuan kerja perangkat daerah(DPPA SKPD) Dinas Pendapatan Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2010;1213141516171819202122232425262728293031Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKASKPD) TahunAnggaran 2011;Dokumen Pelaksanaan perubahan Anggaran satuan kerja perangkat daerah(DPPA SKPD) Dinas Pendapatan Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2011;Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja
    Perangkat Daerah (RKASKPD) TahunAnggaran 2008;Dokumen Pelaksanaan perubahan Anggaran satuan kerja perangkat daerah(DPPA SKPD) Dinas Pendapatan Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2008;Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKASKPD) TahunAnggaran 2009;Dokumen Pelaksanaan perubahan Anggaran satuan kerja perangkat daerah(DPPA SKPD) Dinas Pendapatan Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2009;Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKASKPD) TahunAnggaran 2010;Dokumen Pelaksanaan
    perubahan Anggaran satuan kerja perangkat daerah(DPPA SKPD) Dinas Pendapatan Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2010;Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKASKPD) TahunAnggaran 2011;Dokumen Pelaksanaan perubahan Anggaran satuan kerja perangkat daerah(DPPA SKPD) Dinas Pendapatan Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2011;Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKASKPD) TahunAnggaran 2012;Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah(DPPA SKPD) Dinas
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 13-05-2016 — Putus : 21-06-2016 — Upload : 02-09-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 15/PID.TPK/2016/PT PBR
Tanggal 21 Juni 2016 — Pembanding/Penuntut Umum : SETYAWAN NUR CHALIQ, SH
Terbanding/Terdakwa : BIMA ILHAM BASTAMAN, SE Alias BIMA
96 — 25
  • Md.Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKDNomor: 0659/SPP/LSLN/PPKD/VIII/L2 tahun 2012, tanggal 3 Agustus2012 Ringkasan DPA/DPPA/DPALSKPD. Tertanda bendaharapengeluaran ISMAWATI, A.
    Surat permintaan pembayaran langsung belanja pengeluaran PPKDNomor : 0682/SPP/LSLN/PPKD/VIII/12 tahun 2012 tentang ringkasanDPA/DPPA/DPALSKPD, tanggal 7 agustus 2012 ditandatangani olehISMAWATIA.Md selaku bendahara pengeluaran.15.
    Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKDnomor : 0661 /SPP /LSLN/PPKD/VIII/12 Tahun 2012 RingkasanDPA/DPPA/DPALSKPD Tanjungpinang 03 Agustus 2012 tertandaBendahara Pengeluaran ISMAWATI,A.Md.15.
    Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKDnomor : O686/SPP/LSLN/PPKD/VIII/12 Tahun 2012 RingkasanDPA/DPPA/DPALSKPD Tanjungpinang 07 Agustus 2012 tertandaBendahara Pengeluaran ISMAWATI,A.Md.15. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKDnomor : O686/SPP/LSLN/PPKD/VIII/L2 Tahun 2012 kepada UKMUsaha Tahu Tempe an.EVI SUHARSINI tanggal 7 Agustus 2012 Tahun2012 Rincian Rencana Penggunaan UKM Tahu Tempe an.
    Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKDNomor: 0659/SPP/LSLN/PPKD/VIII/12 tahun 2012, tanggal 3 Agustus2012 Ringkasan DPA/DPPA/DPALSKPD. Tertanda bendaharapengeluaran ISMAWATI, A. Md.15.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 10-11-2020 — Putus : 22-02-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smr
Tanggal 22 Februari 2021 — Penuntut Umum:
ZAENUROFIQ, SH
Terdakwa:
Drs. H. ARDIANSYAH A Bin H. ASIM
161 — 39
  • 1 (satu) eksemplar Dokumen Nomor DPPA SKPD 1.09.05.00.19.01.5.2 Formulir DPPA SKPD 2.2.1 untuk Kegitan Pembebasan Tanah, Tanam Tumbuh dan Bangun Tahun Anggaran 2013 tanggal 24 Oktober 2010 sebesar Rp. 52.397.809.372,00 telah dilegalisir sesuai dengan aslinya.
  • 1 (satu) eksemplar Dokumen Nomor DPPA SKPD 1.09.05.00.19.01.5.2 Formulir DPPA SKPD 2.2.1 untuk Kegitan Pembebasan Tanah, Tanam Tumbuh dan Bangun Tahun Anggaran 2012 tanggal 1 Nopember 2012 sebesar Rp. 110.161.762.450,00 telah dilegalisir sesuai dengan aslinya.
  • 1 (satu) eksemplar Dokumen Nomor DPPA SKPD 1.09.05.00.19.01.5.2 Formulir DPPA SKPD 2.2.1 untuk Kegitan Pembebasan Tanah, Tanam Tumbuh dan Bangun Tahun Anggaran 2012 tanggal 9 Februari 2012 sebesar Rp. 68.161.762.450,00 telah dilegalisir sesuai dengan aslinya.
  • 1 (satu) eksemplar Dokumen Nomor DPPA SKPD 1.09.05.00.19.01.5.2 Formulir DPPA SKPD 2.2.1 untuk Kegitan Pembebasan Tanah, Tanam Tumbuh dan Bangun Tahun Anggaran 2010 tanggal 9 Nopember 2010 sebesar Rp. 48.657.956.880,00 telah dilegalisir sesuai dengan aslinya.
  • 1 (satu) eksemplar Dokumen Nomor DPPA SKPD 1.09.05.00.19.01.5.2 Formulir DPPA SKPD 2.2.1 untuk Kegitan Pembebasan Tanah, Tanam Tumbuh dan Bangun Tahun Anggaran 2010 tanggal 8 Februari 2010 sebesar Rp. 38.657.568.880,00 telah dilegalisir sesuai dengan aslinya.
    DPPA SKPD 2.2.1 untuk Kegitan Pembebasan Tanah, TanamTumbuh dan Bangun Tahun Anggaran 2012 tanggal 1 Nopember 2012sebesar Rp. 110.161.762.450,00 telah dilegalisir sesuai dengan aslinya.1 (satu) eksemplar Dokumen Nomor DPPA SKPD 1.09.05.00.19.01.5.2Formulir DPPA SKPD 2.2.1 untuk Kegitan Pembebasan Tanah, TanamTumbuh dan Bangun Tahun Anggaran 2012 tanggal 9 Februari 2012sebesar Rp. 68.161.762.450,00 telah dilegalisir sesuai dengan aslinya.1 (satu) eksemplar Dokumen Nomor DPPA SKPD 1.09.05.00.19.01.5.2Formulir
    DPPA SKPD 2.2.1 untuk Kegitan Pembebasan Tanah, TanamTumbuh dan Bangun Tahun Anggaran 2010 tanggal 9 Nopember 2010sebesar Rp. 48.657.956.880,00 telah dilegalisir sesuai dengan aslinya.1 (satu) eksemplar Dokumen Nomor DPPA SKPD 1.09.05.00.19.01.5.2Formulir DPPA SKPD 2.2.1 untuk Kegitan Pembebasan Tanah, TanamTumbuh dan Bangun Tahun Anggaran 2010 tanggal 8 Februari 2010sebesar Rp. 38.657.568.880,00 telah dilegalisir sesuai dengan aslinya.1 (satu) Eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 66/
    Abdul Haris, Hindi, Husaun,Amir dan Asri Unta tanggal 15 Nopember 2010, telah dilegalisir sesualdengan aslinya;1 (satu) eksemplar Dokumen Nomor DPPA SKPD 1.09.05.00.19.01.5.2Formulir DPPA SKPD 2.2.1 untuk Kegitan Pembebasan Tanah, TanamTumbuh dan Bangun Tahun Anggaran 2010 tanggal 9 Nopember 2010sebesar Rp. 48.657.956.880,00 telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;1 (satu) eksemplar Dokumen Nomor DPPA SKPD 1.09.05.00.19.01.5.2Formulir DPPA SKPD 2.2.1 untuk Kegitan Pembebasan Tanah, TanamTumbuh dan
    Abdul Haris, Hindi,Husaun, Amir dan Asri Unta tanggal 15 Nopember 2010, telah dilegalisirsesual dengan aslinya.1 (satu) eksemplar Dokumen Nomor DPPA SKPD 1.09.05.00.19.01.5.2Formulir DPPA SKPD 2.2.1 untuk Kegitan Pembebasan Tanah, TanamTumbuh dan Bangun Tahun Anggaran 2013 tanggal 24 Oktober 2010sebesar Rp. 52.397.809.372,00 telah dilegalisir sesuai dengan aslinya.1 (satu) eksemplar Dokumen Nomor DPPA SKPD 1.09.05.00.19.01.5.2Formulir DPPA SKPD 2.2.1 untuk Kegitan Pembebasan Tanah, TanamTumbuh dan
    Bangun Tahun Anggaran 2012 tanggal 1 Nopember 2012sebesar Rp. 110.161.762.450,00 telah dilegalisir sesual dengan aslinya.1 (satu) eksemplar Dokumen Nomor DPPA SKPD 1.09.05.00.19.01.5.2Formulir DPPA SKPD 2.2.1 untuk Kegitan Pembebasan Tanah, TanamTumbuh dan Bangun Tahun Anggaran 2012 tanggal 9 Februari 2012sebesar Rp. 68.161.762.450,00 telah dilegalisir sesuai dengan aslinya.1 (satu) eksemplar Dokumen Nomor DPPA SKPD 1.09.05.00.19.01.5.2Formulir DPPA SKPD 2.2.1 untuk Kegitan Pembebasan Tanah, TanamTumbuh
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 19-09-2017 — Upload : 23-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1526 K/PID.SUS/2017
Tanggal 19 September 2017 — MARIA ROSLIN MAROSA KOTEN
150 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 1526 K/PID.SUS/2017Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awal tahun 2014Terdakwa MARIA ROSLIN MAROSA KOTEN menerima DokumenPelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) BKBPPKabupaten Flores Timur Nomor 1.12.01.01.00.00.5.1, kemudian pada awalbulan September 2014 Terdakwa menerima Dokumen Pelaksanaan Anggaran(DPPA) Perubahan Nomor 1.12.01.01.00.00.5.1, sedangkan untuk tahun 2015DPA Nomor 1.12.01.00.00. 5.1 diterima Terdakwa pada awal Januari 2015.Khusus untuk Belanja
    LangsungBelanja Barang dan Jasa sebagaimanatertuang dalam dalam DPPA BKBPP tahun 2014 sebesar Rp2.562.725.800,00(Dua Miliar Lima ratus enam puluh dua juta tujuh ratus dua puluh lima ribudelapan ratus rupiah) dengan jumlah kegiatan sebanyak 40 (empat puluh) jeniskegiatan, dan untuk tahun 2015 Belanja LangsungBelanja Barang dan Jasasebagaimana tertuang dalam DPA Nomor 1.12.01.00.00.5.1 sebesarRp1.952.484.800,00 (Satu Miliar Sembilan ratus lima puluh dua juta empatratus delapan puluh empat ribu delapan
    Menetapkan barang bukti berupa :1. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan KerjaPerangkat Daerah (DPA SKPD) BKBPP Kabupaten Flores TimurTahun Anggaran 2014:2. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan KerjaPerangkat Daerah (DPA SKPD) BKBPP Kabupaten Flores TimurTahun Anggaran 2015;3. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan AnggaranSatuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) BKBPP KabupatenFlores Timur Tahun Anggaran 2014;Hal. 21 dari 45 hal. Put.
    No. 1526 K/PID.SUS/2017pada awal bulan September 2014 menerima DPPA Perubahan,sedangkan untuk tahun 2015 DPA diterima Terdakwa pada awalJanuari 2015;bahwa dana khusus untuk Belanja LangsungBelanja Barang danJasa sebagaimana tertuang dalam dalam DPPA BKBPP tahun 2014sebesar Rp2.562.725.800,00 ; untuk tahun 2015 sebesarRp1.952.484.800,00 ;bahwa atas dasar DPA Awal tahun 2014 tersebut selanjutnyaTerdakwa membuat dan mengajukan SPPUP untuk BelanjaLangsungBelanja Barang dan Jasa yang kemudian terbit SPMUPyang
    Flores TlmurTahun Anggaran 2015;3. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pelaksanaan PerubahanAnggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD)BKBPP Kab. Flores Timur Tahun Anggaran 2014;4. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pelaksanaan PerubahanAnggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) BKBPPKab. Flores Tlmur Tahun Anggaran 2015;5. 1 (satu) rangkap Fotocopi Petikan : Keputusan Bupati FloresTimur Nomor : BKD. 821.12/01/PP.PNS/2014 tentangHal. 41 dari 45 hal. Put.
Pengadilan PN POLEWALI Pidana Umum
Register : 10-03-2020 — Putus : 20-05-2020 — Upload : 17-06-2020
Putusan PN POLEWALI Nomor 29/Pid.B/2020/PN Pol
Tanggal 20 Mei 2020 — Penuntut Umum:
OKTAVIANUS STEVANUS TUMUJU, SH
Terdakwa:
DARMAN ARDI BONGGALOTONG Alias DARMAN
82 — 38
  • sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

    2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itudengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

    3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

    4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

    5. Menetapkan barang bukti berupa:

    - 1 (satu) rangkap foto copy DPPA

    Tamrin Ahmadnantinya akan memenangkan pengerjaan proyek tersebut, saat ituterdakwa memperlihnatkan DPPA SKPD (Dokumen PelaksanaanPerubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah) Tahun Anggaran2019;Bahwa atas hal yang disampaikan dan diperlihnatkan oleh terdakwatersebut selanjutnya saksi H.
    Terdakwa memperlihatkan DPPA (DaftarPelaksaaan Perubahan Anggaran) Tahun 2019 dan dalam DPPAtersebut memperlihatkan bahwa jumlah anggaran untuk pengerjaanTalud Kantor KPUD Kabupaten Mamasa sebesar Rp. 600.000.000,00(enam ratus juta rupiah)Bahwa selanjutnya terdakwa menyampaikan akan memberikan proyektersebut kepada saksi H. Thamrin Ahmad apabila saksi H.
    Tamrin Ahmadnantinya akan memenangkan pengerjaan proyek tersebut, Terdakwamengaku dekat dengan Bupati Mamasa dan telah diberikan proyek tersebutoleh Bupati Mamasa;Bahwa saat itu. terdakwa memperlihatkan DPPA SKPD (DokumenPelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah) TahunAnggaran 2019 kepada saksi H. Tamrin Ahmad untuk menyakinkan saksiH.
    TamrinAhmad nantinya akan memenangkan pengerjaan proyek tersebut, Terdakwamengaku dekat dengan Bupati Mamasa dan telah diberikan proyek tersebutoleh Bupati Mamasa, saat itu terdakwa memperlihatkan DPPA SKPD (DokumenPelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah) TahunAnggaran 2019 kepada saksi H.
    Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;Menetapkan barang bukti berupa: 1 (Satu) rangkap foto copy DPPA SKPD (Dokumen PelaksanaanPerubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah) TahunAnggaran 2019; 1 (Satu) lembar struk transfer melalui Agen Brilink Kios Fahri Sepakuandengan No. Ref : 100301898301, ke rekening atas nama IlhamHalaman 56 dari 58 halaman. Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN.
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-04-2016 — Putus : 08-06-2016 — Upload : 18-07-2016
Putusan PT PEKANBARU Nomor 13/PID.SUS-TPK/2016/PT.PBR
Tanggal 8 Juni 2016 — OBOS BASTAMAN Bin CECE SABANA (alm) alias ABAH
38 — 17
  • Ringkasan DPA/DPPA/DPALSKPD. Tertanda bendaharapengeluaran ISMAWATI, A. Md.Halaman 123 dari 292 Putusan Nomor 13/PID.SUSTPK/2016/PT.PBR1241241516171819Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKDNomor: 0659/SPP/LSLN/PPKD/VII/12 tahun 2012, tanggal 3 Agustus2012 Rincian Rencana Penggunaan, Kode rekening 5.1.5.09.05, UraianUKM Usaha Tahu Tempe atas nama Abdul Muni Jumlah Rp 35.000.000,tertanda bendahara pengeluaran ISMAWATI, A.
    Kepri) Nomor: 0127/NDTPBH/IV/2012 tanggal 20 April 2012 perihal Permohonan Bantuan.Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor:0664/SPP/LSLN/PPKD/VII/12 tahun 2012, Surat Pengantar kepada PPKDtanjungpinang tanggal 3 Agustus 2012 tertanda Bendahara pengeluaranISMAWATI,A.Md..135141516171819Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor:0664/SPP/LSLN/PPKD/VIII/12 tahun 2012, tanggal 3 Agustus 2012 RingkasanDPA/DPPA/DPALSKPD tertanda Bendahara pengeluaran
    Md.Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKDNomor: 0659/SPP/LSLN/PPKD/VII/12 tahun 2012, tanggal 3 Agustus2012 Ringkasan DPA/DPPA/DPALSKPD. Tertanda bendaharapengeluaran ISMAWATLI, A.
    Tahun 2012 Ringkasan DPA/DPPA/DPALSKPD Tanjungpinang 07 Agustus 2012 tertanda BendaharaPengeluaran ISMAWATI,A.Md.Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD nomor :0686/SPP/LSLN/PPKD/VII/12 Tahun 2012 kepada UKM Usaha TahuTempe an.EVI SUHARSINI tanggal 7 Agustus 2012 Tahun 2012 RincianRencana Penggunaan UKM Tahu Tempe an.
    Md.Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor:0659/SPP/LSLN/PPKD/VII/12 tahun 2012, tanggal 3 Agustus 2012Ringkasan DPA/DPPA/DPALSKPD. Tertanda bendahara pengeluaranISMAWATI, A.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 26-07-2018 — Putus : 12-09-2018 — Upload : 14-09-2018
Putusan PN PEKANBARU Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pbr
Tanggal 12 September 2018 — Penuntut Umum:
DYOFA YUDHISTIRA, SH
Terdakwa:
H. ABDUL WAHAB, S.H
67 — 26
  • atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorangmemberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran denganpotongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, yangbertentangan dengan kewajibannya yang dilakukan terdakwa dengancara sebagai berikut : Berawal pada Tahun 2014, Pemerintahn Daerah Kabupaten Pelalawanmengadakan Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga PendukungAdministrasi/Teknis Perkantoran berdasarkan Dokumen PelaksanaanPerubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA
    SKPD)Tahun Anggran 2014 tanggal 10 November 2014, NO DPPA SKPD 1.021.02.01 01 019 5 2, Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga PendukungAdministrasi/Teknis Perkantoran,Honorarium Tenaga Honor Dinas (77org x 12 bin), Jumlah Rp. 1.386.000.000,00 (satu miliyar tiga ratusdelapan puluh enam juta rupiah).
    SKPD)Tahun Anggran 2014 tanggal 10 November 2014, NO DPPA SKPD 1.021.02.01 01 019 5 2, Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga PendukungAdministrasi/Teknis Perkantoran, Honorarium Tenaga Honor Dinas (77org X 12 bin), Jumah Rp. 1.386.000.000,00 (satu miliyar tiga ratusdelapan puluh enam juta rupiah).
    diduga, bahwa hadiah ataujanji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yangberhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orangyang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan denganjabatannya, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut Berawal pada Tahun 2014, Pemerintahn Daerah Kabupaten Pelalawanmengadakan Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga PendukungAdministrasi/Teknis Perkantoran berdasarkan Dokumen PelaksanaanPerubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA
    SKPD)Tahun Anggran 2014 tanggal 10 November 2014, NO DPPA SKPD 1.021.02.01 01 019 5 2, Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga PendukungAdministrasi/Teknis Perkantoran,Honorarium Tenaga Honor Dinas (77org xX 12 bin), Jumah Rp. 1.386.000.000,00 (satu miliyar tiga ratusdelapan puluh enam juta rupiah).
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 15-07-2016 — Putus : 05-08-2016 — Upload : 02-09-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 31/PID.TPK/2016/PT PBR
Tanggal 5 Agustus 2016 — Pembanding/Penuntut Umum : SETYAWAN NUR CHALIQ, SH
Terbanding/Terdakwa : AHMAD RIJAL DALIMUNTE Alias MUNTE
76 — 27
  • 0130 / ND TPBH /IV/2012 tanggal 20 April 2012perihal permohonan bantuan atas nama ATTI DARMIATI dibantu sebesarRp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah).Surat permintaan pembayaran langsung belanja pengeluaran PPKDNomor : 0682/SPP/LSLN/PPKD/VIII/12 tahun 2012 tentang suratpengantar tanggal 7 agustus 2012 ditandatangani oleh ISMAWATI A.Mdselaku bendahara pengeluaran.Surat permintaan pembayaran langsung belanja pengeluaran PPKDNomor : 0682/SPP/LSLN/PPKD/VIII/12 tahun 2012 tentang ringkasanDPA/DPPA
    nomor : 0120 / ND TPBH /IV/2012 tanggal 19 April 2012perihal permohonan bantuan atas nama SULARNO dibantu sebesar Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah)Surat permintaan pembayaran langsung belanja pengeluaran PPKDNomor : O668/SPP/LSLN/PPKD/VIII/12 tahun 2012 tentang suratpengantar tanggal 3 agustus 2012 ditandatangani oleh ISMAWATI A.Mdselaku bendahara pengeluaran.Surat permintaan pembayaran langsung belanja pengeluaran PPKDNomor : 0668/SPP/LSLN/PPKD/VIII/12 tahun 2012 tentang ringkasanDPA/DPPA
    nomor : 0132 / ND TPBH /IV/2012 tanggal 20 April 2012perihal permohonan bantuan atas nama NANANG dibantu sebesar Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah)Surat permintaan pembayaran langsung belanja pengeluaran PPKDNomor : O666/SPP/LSLN/PPKD/VIII/12 tahun 2012 tentang suratpengantar tanggal 3 agustus 2012 ditandatangani oleh ISMAWATI A.Mdselaku bendahara pengeluaran.Surat permintaan pembayaran langsung belanja pengeluaran PPKDNomor : O0666/SPP/LSLN/PPKD/VIII/12 tahun 2012 tentang ringkasanDPA/DPPA
    Md.Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKDNomor: 0659/SPP/LSLN/PPKD/VIII/12 tahun 2012, tanggal 3 Agustus2012 Ringkasan DPA/DPPA/DPALSKPD. Tertanda bendaharapengeluaran ISMAWATI, A.
    Surat Permintaan Pembayaran Langsung BelanjaPengeluaran PPKD Nomor: 0659/SPP/LSLN/PPKD/VIII/12tahun 2012, tanggal 3 Agustus 2012 RingkasanDPA/DPPA/DPALSKPD. Tertanda bendaharapengeluaran ISMAWATI, A. Md.15.
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 15-07-2016 — Putus : 05-08-2016 — Upload : 23-08-2016
Putusan PT PEKANBARU Nomor 31/PID.SUS-TPK/2016/PT.PBR
Tanggal 5 Agustus 2016 — AHMAD RIJAL DALIMUNTE Alias MUNTE;
63 — 25
  • Md.Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor:0659/SPP/LSLN/PPKD/VII/12 tahun 2012, tanggal 3 Agustus 2012 RingkasanDPA/DPPA/DPALSKPD.
    Kepri) Nomor: 0129/NDTPBH/IV/2012 tanggal 20 April 2012 perihal Permohonan Bantuan.Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor:0691/SPP/LSLN/PPKD/VIII/12 tahun 2012, tanggal 8 Agustus 2012 SuratPengantar kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah tanjungpinang 08 Agustus2012 tertanda Bendahara pengeluaran ISMAWATI, A.Md.Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor:0691/SPP/LSLN/PPKD/VIII/12 tahun 2012, tanggal 8 Agustus 2012 RingkasanDPA/DPPA/DPALSKPD
    Md.Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKDNomor: 0659/SPP/LSLN/PPKD/VII/12 tahun 2012, tanggal 3 Agustus2012 Ringkasan DPA/DPPA/DPALSKPD. Tertanda bendaharapengeluaran ISMAWATI, A.
    Ringkasan DPA/DPPA/DPALSKPD tertanda Bendaharapengeluaran ISMAWATIA.Md.Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKDNomor: 0681/SPP/LSLN/PPKD/VIII/12 tahun 2012, Rincian RencanaPenggunaan Uraian UKM Usaha Tahu Tempe atas nama Tofik Jumlah Rp35.000.000, Tanjungpinang 7 Agustus 2012 tertanda bendaharapengeluaran ISMAWATIA.Md.Surat Perintah Pencairan Dana No.SP2D: 06502/SP2D/1.20.06.02/ 2012,tanggal 8 Agustus 2012 kepada UKM usaha tau tempe an.
    Ringkasan DPA/DPPA/DPALSKPD tertanda Bendaharapengeluaran ISMAWATILA.Md.Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKDNomor: 0664/SPP/LSLN/PPKD/VIII/12 tahun 2012, Rincian RencanaPenggunaan Uraian UKM Usaha Tahu Tempe atas nama Tofik Jumlah Rp35.000.000, Tanjungpinang 3 Agustus 2012 tertanda bendaharapengeluaran ISMAWATIA.Md.Surat Perintah Pencairan Dana nomor: 06518/SP2D/1.20.06.02/ 2012,tanggal 8 Agustus 2012 kepada UKM usaha tau tempe an.
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 02-12-2020 — Putus : 24-02-2021 — Upload : 23-03-2021
Putusan PN KENDARI Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kdi
Tanggal 24 Februari 2021 — Penuntut Umum:
BUSTANIL N. ARIFIN, SH
Terdakwa:
MUDIYANTO, S.E.,M.M.
161 — 93

  • 1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA SKPD) Pendapatan Tahun Anggaran 2018 Nomor DPPA SKPD : 3.01 01 01 00 00 4 tanggal 19 Nopember 2018, organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan;

    9.

    1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA SKPD) PendapatanTahun Anggaran 2019 Nomor DPPA SKPD : 3.01 01 01 00 00 4 tanggal 1 Nopember 2019, organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan;

    10.

    1 (satu) rangkap Buku Kas Umum (BKU) Bendahara Penerimaan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Konawe Tahun 2019;

    11.

    Konawe Tahun Anggaran 2018;1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA SKPD)Pendapatan Tahun Anggaran 2018 Nomor DPPA SKPD : 3.01 01 01 00 00 4tanggal 19 Nopember 2018, organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan;1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA SKPD)PendapatanTahun Anggaran 2019 Nomor DPPA SKPD : 3.01 01 01 00 00 4tanggal 1 Nopember 2019, organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan;1 (Satu) rangkap Buku Kas Umum (BKU) Bendahara Penerimaan Dinas Kelautandan
    KdiSetelah Saksi masuk sebagai Kadis di September Tahun 2019 barulalah adapemasukan PAD dari Dinas Perikanan sebagaimana yang saksi ketahui, adapununtuk TA. 2019 sesuai DPA/DPPA Dinas Perikanan Target PAD sesuai dengan 3tempat penghasil PAD sebesar Rp200.000.000, yakni:e Setoran TPI/PPI Rp. 100.000.000,e Setoran BBI Rp. 75.000.000,e Setoran DEPO Wawotobi Rp. 25.000.000,Namun dari jumlah Target PAD sebagaimana dalam DPA dan DPPA Sampai saatini tidak Tercapai Karena adanya Pemasukan PAD oleh Penyewa
    Sesuai dengan DPA/DPPA Tahun 2018 target PAD Dinas Kelautan dan PerikananSebesar Rp 50 Juta yang diharapkan dari Sewa Alat Berat jenis Eksavator Milik dariDinas Perikanan, namun karena kendala rusak sehingga tidak dapat mencapai Target.
    Konawe Tahun Anggaran 2018;1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA SKPD)Pendapatan Tahun Anggaran 2018 Nomor DPPA SKPD : 3.01 01 01 00 00 4 tanggal19 Nopember 2018, organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan;1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA SKPD)PendapatanTahun Anggaran 2019 Nomor DPPA SKPD : 3.01 01 01 00 00 4 tanggal1 Nopember 2019, organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan;1 (satu) rangkap Buku Kas Umum (BKU) Bendahara Penerimaan Dinas Kelautandan
    Konawe Tahun Anggaran 2018;1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA SKPD)Pendapatan Tahun Anggaran 2018 Nomor DPPA SKPD : 3.01 01 01 00 00 4tanggal 19 Nopember 2018, organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan;1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA SKPD)PendapatanTahun Anggaran 2019 Nomor DPPA SKPD : 3.01 01 01 00 00 4tanggal 1 Nopember 2019, organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan;1 (satu) rangkap Buku Kas Umum (BKU) Bendahara Penerimaan Dinas Kelautandan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-08-2017 — Putus : 19-12-2016 — Upload : 11-10-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 58/Pid.Sus-TPK / 2016/PN.Bdg
Tanggal 19 Desember 2016 — Drs. JAMALUDIN MALIK , MM Bin K.H RUJAI DAHLAN
91 — 23
  • Surat Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor 900/Kep.IIAKeu/2009tentang Pelimpahan Sebagaian Kewenangan Pejabat PenggunaAnggaran /Pengguna Barang Sekretariat Daerah Kabupaten TasikmalayaHalaman 3 dari 251 halaman Putusan Nomor : 58/Pid.SusTPK / 2016/PN.BdgKepada Para Kepala Bagian Di Lingkungan Sekretariat DaerahKabupaten Tasikmalaya Selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.7 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja PerangkatDaerah (DPPA SKPD) tahun anggaran 2011 dengan nomor
    Bahwa pada DPA/DPPA Bagian Umum Sekretariat Daerah KabupatenTasikmalaya Tahun Anggaran 2011 mempunyai anggaran untuk pengadaanmeubelair perlengkapan gedung kantor, dan peralatan gedung kantor sebagaiberikut : No Uraian Nomor DPA/DPPA Tanggal Nilai DPA(Rp)DPA1. Pengadaan 1.20.03.01.02.10.5.2 2001 426.775.000,00Mebeulair 20112. Pengadaan 1.20.03.01.02.09.5.2 2001 660.595.000,00Peralatan 2011Gedung Kantor 3.
    Pelaksanaan serta seleksi pelaksana penyedia barang/jasa pada kegiatanpengadaan barang jasa tersebut masih mengacu pada Perpres 54 tahun2010 mengingat anggaran tersebut tersedia pada DPA/DPPA pada tahun2012.diatasadalah untuk pengadaan Meubelair, peralatan gedung kantor danperlengkapan kantor..
    Bahwa pada DPA/DPPA Bagian Umum Sekretariat Daerah KabupatenTasikmalayaTahun Anggaran 2011 mempunyai anggaran untuk Pengadaanmeubelair perlengkapan gedung kantor, dan peralatan gedung kantor sebagaiberikut : No Uraian Nomor DPA/DPPA Tanggal Nilai DPA(Rp)DPAi; Pengadaan 1.20.03.01.02.10.5.2 2001 426.775.000,00Mebeulair 20112, Pengadaan 1.20.03.01.02.09.5.2 2001 660.595.000,00Peralatan 2011Gedung Kantor3.
    Pelaksanaan serta seleksi pelaksana penyedia barang/jasa pada kegiatanpengadaan barang jasa tersebut masih mengacu pada Perpres 54 tahun2010 mengingat anggaran tersebut tersedia pada DPA/DPPA pada tahun2011.Halaman 28 dari 251 halaman Putusan Nomor : 58/Pid.SusTPK / 2016/PN.Bdg. Bahwa peruntukkan dana sebagaimana dimaksud huruf a pada dakwaanSubsidair diatas adalah untuk pengadaan Meubelair, peralatan gedung kantordan perlengkapan kantor..
Pengadilan PT SEMARANG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 08-07-2014 — Upload : 29-04-2015
Putusan PT SEMARANG Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2014/PT.Smg
Tanggal 8 Juli 2014 — EDY SUTOYO, ST, MT
33 — 15
  • Bahwa pagu anggaran untuk kegiatan Pemeliharaan PrasaranaFisik Tersebar Di Kecamatan SeKabupaten Jepara TA 2009berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan KerjaPerangkat Daerah (DPA SKPD) TA. 2009 Nomor : 915/300/BLSKPD/2009 dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan AnggaranSatuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Nomor : 915/534/BLSKPD/2009 adalah sebesar Rp. 10.145.000.000, (sepuluhmilyar seratus empat puluh lima juta rupiah), sedangkan paguanggaran untuk kegiatan Pemeliharaan Prasarana Fisik Tersebar
    DiKecamatan SeKabupaten Jepara TA 2010 berdasarkan DokumenPelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPASKPD) TA. 2010 Nomor : 915/238/BLSKPD/2010 dan DokumenPelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah(DPPA SKPD) Nomor : 915/430/BLSKPD/2010 adalah sebesarRp.9.000.000.000, (sembilan milyar rupiah)..
Pengadilan PT PALANGKARAYA Pidana Khusus
Register : 18-12-2017 — Putus : 09-02-2018 — Upload : 18-07-2019
Putusan PT PALANGKARAYA Nomor 22/PID.TPK/2017/PT PLK
Tanggal 9 Februari 2018 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : YOHANES DEDY, SE. M.Si Diwakili Oleh : Dekie GG Kasenda SH MH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum I : ASHARI SYAM, SH.MH
Terbanding/Penuntut Umum II : Pintar Simbolon, SH
Terbanding/Penuntut Umum III : ABDUL RAHMAN, SH
131 — 80
  • Rincian Dokumen Pelaksanaan PerubahanAnggaran Belanja Tidak Langsung PejabatPengelola Keuangan Daerah Kabupaten SeruyanTahun Anggaran 2011 Nomor DPPA PPKD : 1.201.20 05 00 OO 5 1 Formulir DPPA PPKD 2.1(empat lembar) tanggal 10 Oktober 2011.15.5. Dokumen proses seleksi untuk mahasiswa/i utusan daerahKabupaten Seruyan untuk menjadi mahasiswa ProgramStudi Pendidikan Dokter Universitas Palangka Raya, yaitu :15.5.1.
    DPA SKPD : 1.20 0314 00 00 51;26.2. 5 (lima) lembar Dokumen Pelaksanaan PerubahanAnggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD)Pemerintah Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2011,Belanja Tidak Langsung, dengan No. DPA SKPD : 1.20 0314 00 00 51;26.3. 5 (lima) lembar Dokumen Pelaksanaan PerubahanAnggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD)Pemerintah Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2012,Belanja Tidak Langsung, dengan No.
    Rincian Dokumen Pelaksanaan PerubahanAnggaran Belanja Tidak Langsung PejabatPengelola Keuangan Daerah Kabupaten SeruyanTahun Anggaran 2011 Nomor DPPA PPKD : 1.201.20 05 00 00 5 1 Formulir DPPA PPKD 2.1 (empatlembar) tanggal 10 Oktober 2011.Dokumen proses seleksi untuk mahasiswa/i utusan daerahKabupaten Seruyan untuk menjadi mahasiswa Program StudiPendidikan Dokter Universitas Palangka Raya, yaitu :15.5.1.
    Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SatuanKerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) TahunAnggaran 2010 Belanja Tidak Langsung No. DPASKPD 1.20 06 02 00 OO 5 1 tanggal 20 Oktober2010;16.2.2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat PengelolaKeuangan Daerah (DPA PPKD) Tahun Anggaran2011 Belanja Tidak Langsung No. DPA PPKD 1.2003 00 00 5 1 tanggal 10 Januari 2011;16.2.3. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SatuanKerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) TahunAnggaran 2012 Belanja Tidak Langsung No.
    Putusan No. 22/PID.SUSTPK/2017/PT.PLK26.2. 5 (lima) lembar Dokumen Pelaksanaan Perubahan AnggaranSatuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) PemerintahKabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2011, Belanja TidakLangsung, dengan No. DPA SKPD : 1.20 03 14 00 00 5 1;26.3. 5 (lima) lembar Dokumen Pelaksanaan Perubahan AnggaranSatuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) PemerintahKabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2012, Belanja TidakLangsung, dengan No.
Pengadilan PT AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-01-2017 — Putus : 21-03-2016 — Upload : 01-02-2017
Putusan PT AMBON Nomor 2/PID.TPK/2016/PT AMB
Tanggal 21 Maret 2016 — TOMMY ANDRIES
84 — 21
  • Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Tahun Anggaran 2007 ;2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2008 ;3. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2008.4. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2009 ;5.
    Menyatakan barang Bukti, berupa :1) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) SatuanKerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum danPerhubungan Tahun Anggaran 2007.2) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan KerjaPerangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran2008.3) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) SatuanKerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum TahunAnggaran 2008.4) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Satuan KerjaPerangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran20095)
    Menyatakan alat bukti surat dan barang bukti, berupa :1.10.11.12.Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan KerjaPerangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan TahunAnggaran 2007.Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja PerangkatDaerah Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2008..
    Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan KerjaPerangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2008.Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja PerangkatDaerah Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2009..
    Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) SatuanKerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum danPerhubungan Tahun Anggaran 2007 ;2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan KerjaPerangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran2008 ;3. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) SatuanKerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum TahunAnggaran 2008.Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 02/PID.TPK/2016/PT AMB4.
    Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Satuan KerjaPerangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran2009 ;5. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPAL) SatuanKerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum TahunAnggaran 2009 ;6. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 4146/LS/2009 tanggal23122009 senilai Rp.1.662.086.500; keperluan untukpembayaran Pembayaran MC.01, MC.02, MC.03, MC.04,MC.05, dan MC.06 pembangunan Jembatan Gaa (DPAL) ;7.
Pengadilan PT PALU Pidana Khusus
Register : 10-07-2018 — Putus : 13-08-2018 — Upload : 27-05-2019
Putusan PT PALU Nomor 8/PID.TPK/2018/PT PAL
Tanggal 13 Agustus 2018 — Pembanding/Penuntut Umum : RISMANTO, SH.,MKN
Terbanding/Terdakwa : FADHLI HASMIN Alias FADHLI LEMBAH Alias FADHLI, ST
77 — 20
  • Prisma;
  • Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) TA. 2014, Belanja Langsung No. DPPA SKPD : 1.02 01 01 25 07 5 2;
  • Foto Copy SK. Bupati Touna No.: 188.45 / 14 / BPKAD Tentang Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas / Badan / Kantor / Unit Satuan Kerja Di Lingkungan PEMDA Kab.
    DPPA SKPD 1.02 01 01 25 07 5 2 pada UnitOrganisasi Dinas Kesehatan terdapat anggaran Pembuatan Saluran Depandan Samping Rumah Sakit Umum Wakai sebesar Rp. 412.531.000 (EmpatRatus Dua Belas Juta Lima Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah;e Bahwa pada tahun 2014 CV.
    Indy GitaPersada;18) Foto Copy Laporan Kemajuan Pekerjaan Penyedia Jasa CV.Prisma;19) Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan AnggaranSatuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) TA. 2014, BelanjaLangsung No. DPPA SKPD : 1.02 01 01 25 07 5 2;20) Foto Copy SK.
    Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan AnggaranSatuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) TA. 2014, BelanjaLangsung No. DPPA SKPD : 1.02 01 01 25 07 5 2;20. Foto Copy SK. Bupati Touna No.: 188.45 / 14 / BPKAD TentangBendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu padaDinas / Badan / Kantor / Unit Satuan Kerja Di Lingkungan PEMDA Kab.Touna TA. 2015;21.
    Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SatuanKerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) TA. 2014, Belanja Langsung No.DPPA SKPD : 1.02 01 01 25 07 52;20. Foto Copy SK. Bupati Touna No.: 188.45 / 14 / BPKAD TentangBendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu padaDinas / Badan / Kantor / Unit Satuan Kerja Di Lingkungan PEMDA Kab.Touna TA. 2015;21.