SILALAHI (DPO) sejumlah Rp.425.402.400,tersebut untuk kepentingan pribadinya bukan untuk kepentingan proyekpembangunan,peningkatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan sarana danPrasarana Transportasi Jalan Arjuna Raya kelurahan Mekarjaya,kecamatan Sukmajaya Kota Depok;= Bahwa dalam perkembangannya berdasarkan hasil temuanyang ditemukan oleh Tim BPK terdapat penerbitan SuratPerintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditandatangani olehterdakwa selaku Kepala bagian keuangan Kota Depok untukpembayaran pekerjaan rehabiltasi

terbitdalam beberapa kali tetapi dengan nomor dan tanggal SP2D (Surat PerintahPencairan Dana) yang berbeda, akan tetapi dalam kontrak Nomor: 602/379/XI/DPU/2008 tanggal 17 November 2008 telah diterbitkan dengan Nomor yangsama;= Bahwa dalam perkembangannya berdasarkan hasil temuan yang ditemukanoleh Tim BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) terdapat penerbitan SuratPerintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditandatangani oleh terdakwa selakuKepala bagian keuangan Sekretariat Daerah Kota Depok untuk pembayaranpekerjaan rehabiltasi

Memerintahkan Terdakwa I GALIB ABBAS Alias GALIB, Terdakwa II ARFIAN; Terdakwa III ANWAR PATTAJALING Alias NUAR, menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabiltasi medis di Rumah Sakit Madani Palu selama 4 (Empat) bulan dan Terdakwa IV WINARKO EFENDI Alias PAK WIN menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabiltasi medis di Rumah Sakit Madani Paluselama 3 (Tiga) bulan yang diperhitungkan dengan masa pidana yang dijatuhkan;6.

Memerintahkan Terdakwa GALIB ABBAS Alias GALIB, Terdakwa II ARFIAN;Terdakwa III ANWAR PATTAJALING Alias NUAR, menjalani pengobatan danperawatan melalui rehabiltasi medis di Rumah Sakit Madani Palu selama 4(Empat) bulan dan Terdakwa IV WINARKO EFENDI Alias PAK WIN menjalanipengobatan dan perawatan melalui rehabiltasi medis di Rumah Sakit MadaniPaluselama 3 (Tiga) bulan yang diperhitungkan dengan masa pidana yang dijatuhkan;.

Sus/2019/PN TimMenimbang, bahwa menurut SEMA No. 4 Tahun 2010 ditentukan dalamhal Hakim mengharuskan Terdakwa direhabilitasi, yang dapat ditempatkanantara lain pada : Lembaga rehabiltasi medis dan sosial yang dikelola dan/ataudibina dan diawasi oleh Badan Narkotika Nasional, Rumah SakitKetergantungan Obat (RSKO) Cibubur, Jakarta, Rumah Sakit Jiwa di seluruhIndonesia (Depkes RI) dan Panti Rehabilitasi Departemen Sosial RI dan UnitPelaksana Teknis Daerah (UPTD);Menimbang, bahwa oleh karena di Provinsi

Papua belum tersediaLembaga rehabiltasi medis dan sosial yang dikelola dan/atau dibina dan diawasioleh Badan Narkotika Nasional, Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) danPanti Rehabilitasi Departemen Sosial RI dan Unit Pelaksana Teknis Daerah(UPTD), maka untuk memenuhi kehendak ketentuan tersebut Hakim akanmenentukan tempat rehabilitasi medis dan sosial bagi Terdakwa;Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi meringankanRobinson yang pada pokonya menyatakan bahwa Terdakwa telah terdaftarsebagai

Kepada Natalis Yati (SDN 01Panjang Utara) untuk keperluan pembayarantahap Ill pekerjaan rehabiltasi gedung SDN/S(DAK) Tahun 2009 berdasarkan kontrak Nomor067/SPPB/DAKSD/08/2009 tanggal 1 Juli 2009dengan syarat adalah laporan kemajuan fisik30%, SPJ penggunaan Tahap ke II. dan Photophoto pelaksanaan kegiatan.Termin keIV sesuai dengan Surat PerintahMembayar (SPM) Nomor. 1.01.01/1905/LS/2009tertanggal 17 Desember 2009 dengan nominal Rp.31.150.160, (Tiga puluh satu juta seratuslima puluh ribu seratus

Panjang Utara BandarLampung.36.1 (satu) bundel laporan pencairan 30 persen tahap37Il APBN / APBD Tahun ANggaran 2009, tentangpekerjaan kegiatan rehabiltasi gedung SD (DAK)Tahun Anggaran 2009.

kuasa pengguna anggaranSKPD Dinas Pendidikan Kota BandarLampung Di Bandar Lampung tanggal12 November 2009 oleh Tina Rianti,SE, MMselaku Bendahara Pengeluaran.35.1 (satu) bundel Sertifikat Bulanantentang rehabilitasi gedung SD(DAK) Tahun anggaran 2009 Bulan keTiga yang dikeluarkan olehPemerintah Kota Bandar Lampung DinasPendidikan, yang ditujukan untuk SDN1 Panjang Utara Bandar Lampung.36.1 (satu) bundel laporan pencairan 30persen tahap II APBN / APBD TahunANggaran 2009, tentang pekerjaankegiatan rehabiltasi

Kota Bandar Lampung Di Bandar LampungPage 63 of 68 Nomor:49/Pid./2011/PT.TK.64tanggal 12 November 2009 oleh Tina Rianti, SE,MMselaku Bendahara Pengeluaran.35.1 (satu) bundel Sertifikat Bulanan tentangrehabilitasi gedung SD (DAK) Tahun anggaran2009 Bulan ke Tiga yang dikeluarkan olehPemerintah Kota Bandar Lampung Dinas Pendidikan,yang ditujukan untuk SDN 1 Panjang Utara BandarLampung.36.1 (satu) bundel laporan pencairan 30 persentahap Il APBN / APBD Tahun ANggaran = 2009,tentang pekerjaan kegiatan rehabiltasi

Ikhsan Taufik sesuai fakta hukum merupakan korban penyalahgunaannarkotika, seyogyanya dihindari disparitas pemidanaan yang signifikan yaituTerdakwa Mhd.lkhsan Taufik dijatuhi hukuman dengan rehabiltasi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan Tinggiberpendapat bahwa terhadap Terdakwa sebaiknya dilakukan rehabilitasi medisdan sosial dengan tujuan agar Terdakwa terbebas dari perbuatan kriminal dan daripenyalahgunaannarkotika;Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti melakukan

untuk menikah (poligami) dengan calon isteri kedua (Sumiati Duka binti Hamid Lalu);

MARINAV saksi Achmad Vendy.N danPejabat Pemeriksa Rehabiltasi Kapal Patroli Kantor KSOP Nunukansaksi MUHAMAD NOR dan diketahuil oleh Kepala Kantor KSOP yaituterdakwa NASIR ALI menyatakan telah menyelesaikan pekerjaandengan baik, cukup dan peralatan yang diadakan adalah baru atautidak cacat sebanyak 2 (dua) unit sesuai SPR No.107/2/06/KSOP.NNK13 tanggal 21 Nopember 2013 selanjutnyaterdakwa NASIR ALI membuat Berita Acara Serah Terima BarangNomor : PL.106/3/02/KSOP.NNK13 tanggal 16 Desember 2013 yangditandatangani

MARINAV saksi Achmad Vendy.N danPejabat Pemeriksa Rehabiltasi Kapal Patroli Kantor KSOP Nunukansaksi MUHAMAD NOR dan diketahui oleh Kepala Kantor KSOP yaituterdakwa NASIR ALI menyatakan telah menyelesaikan pekerjaandengan baik, cukup dan peralatan yang diadakan adalah baru atautidak cacat sebanyak 2 (dua) unit sesuai SPR No.107/2/06/KSOP.NNK13 tanggal 21 Nopember 2013, hasil yangHalaman 15 dari 41 Putusan Perkara Nomor 32/Pid.SusTPK/2020/PN Smrdituangkan tersebut tidak sesuai dengan keadaan fisik

MARINAV saksi Achmad Vendy.N danPejabat Pemeriksa Rehabiltasi Kapal Patroli Kantor KSOP Nunukansaksi MUHAMAD NOR dan diketahui oleh Kepala Kantor KSOP yaituterdakwa NASIR ALI menyatakan telah menyelesaikan pekerjaandengan baik, cukup dan peralatan yang diadakan adalah baru atautidak cacat sebanyak 2 (dua) unit sesuai SPR No.107/2/06/KSOP.NNK13 tanggal 21 Nopember 2013 selanjutnyaterdakwa NASIR ALI membuat Berita Acara Serah Terima BarangNomor : PL.106/3/02/KSOP.NNK13 tanggal 16 Desember 2013 yangditandatangani

undangundang, oleh karena itu permohonan bandingtersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umumtelah disampaikan dengan alasanalasan sebagaimana termuat dalam memoribandingnya tertanggal April 2020 yang pada pokoknya menyatakan halhalsebagai berikut :Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum sangat keberatan terhadapputusan Pengadilan Negeri Purwodadi yang menjatuhkan putusan 2 (dua) tahundan terdakwa menjalani pengobatan/atau perawatan inap melalui rehabiltasi

Ikhsan Taufik sesuai fakta hukum merupakan korban penyalahgunaannarkotika, seyogyanya dihindari disparitas pemidanaan yang signifikan yaituTerdakwa Mhd.lkhsan Taufik dijatuhi hukuman dengan rehabiltasi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan Tinggiberpendapat bahwa terhadap Terdakwa sebaiknya dilakukan rehabilitasi medisdan sosial dengan tujuan agar Terdakwa terbebas dari perbuatan kriminal dan daripenyalahgunaan narkotika;Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti melakukan

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tidak mendukungprogram pemerintah sejak diberlakukannya UU No. 35 Tahun 2009sebagaimana yang tertuang dan termaktub dalam UndangUndang aquoyakni, Menjamin Upaya Pengaturan Rehabilitasi Medis dan Sosial dandipertegas kembali dalam Pasal 54 yang berbunyi Pecandu Narkotikadan Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medisdan rehabiltasi sosial.6.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tidak mendukungprogram pemerintah sejak diberlakukannya UU No. 35 Tahun 2009sebagaimana yang tertuang dan termaktub dalam UndangUndang aquoyakni, Menjamin Upaya Pengaturan Rehabilitasi Medis dan Sosial dandipertegas kembali dalam Pasal 54 yang berbunyi Pecandu Narkotikadan Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medisdan rehabiltasi sosial.6.

Luthfi Palauntuk menjalani rehabiltasi lanjutan di Balai Rehabiltasi BNN Baddoka;Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2019/PN Gto Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Badan NarkotikaNasional Provinsi Gorontalo dan keterangan tersebut adalah benar; Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan denganadanya i peristiwa penangkapan terhadap Terdakwaterkaitpenyalahgunaan

Bahwa Tergugat adalah orang yang suka menggunakanobatobatan terlarang (Narkoba) hal mana Tergugat sudahbeberapa kali masuk pusat rehabiltasi Narkoba sehingga halini pula yang membuat Penggugat semakin tidak nyamandalam berumah tangga dengan Tergugat;Bahwapuncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugatterjadi pada akhir tahun 2014, penyebabnya adalah dikarenakanPenggugat sudah tidak tahan lagi dengan sifat dan sikap Tergugattidak pernah bisa berubah ditambah lagi Tergugat yang saat itusuka menjuali

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I IRWAN SAKULA, S.IP dan Terdakwa II SUDJITO LAIYA, S.Pd telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahguna Narkotika Golongan bagi diri sendiri;
2. Memerintahkan kepada Terdakwa I IRWAN SAKULA, S IP dan Terdakwa II SUDJITO LAIYA, S.Pd untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui Rehabilitasi masing-masing selama 5 (lima) bulan di Fasilitas Rehabiltasi Medis Rs.

Menjatuhkan putusan dengan hukuman rehabiltasi medis : Di Pusat Rahabilatsi Narkotika LIDO Medis ; Rumah Sakit Jambi ;3.

tindak pidana Narkotika ; Perbuatan terdakwa telah mencoreng intitusi Kepolisian yangseharusnya terdakwa menjadi contoh yang baik bagi masyarakat ;19Halhal yang meringankan ; Terdakwa berlaku sopan didalam persidangan ; Terdakwa masih muda sehingga diharapkan terdakwa dapatmenginsyafi akan perbuatannya tersebut sehingga menjadi seseorang yanglebih baik dikemudian hari ; Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;Menimbang, bahwa dalam Pembelaannya Penasihat Hukum terdakwameminta supaya terdakwa dijatuhi rehabiltasi

Menetapkan masa rehabiltasi yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;5. Memerintahkan terdakwa tetap berada di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Provinsi Kalimantan selatan untuk menjalani pengobatan dan / atau perawatan melalui rehabilitasi;6.

Menetapkan masa rehabiltasi yang dijalani oleh terdakwa dikurangkandari pidana yang dijatuhkan;5. Memerintahkan terdakwa tetap berada di Rumah Sakit Jiwa SambangLinum Provinsi Kalimantan selatan untuk menjalani pengobatan dan /atau perawatan melalui rehabilitasi;6.

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas makaMajelis Hakim tidak sependapat dengan Pembelaan Penasihat Hukumterdakwa ;Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwaagar terhadap Terdakwa dilakukan rehabilitasi Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut :Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatasbahwa perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa adalah memiliki,menyimpan dan menguasai Narkotika golongan dalam bentuk tanaman, makatidak mungkin dilakukan rehabiltasi

foto copy (surat pengantar) surat permintaanpembayaran langsung (SPPLS) Nomor : 900/788/DisdikLU/01/2009tanggal 08 September 2009 sebesar Rp.117.318.600, (seratus tujuhbelas juta tiga ratus delapan belas ribu enam ratus rupiah) atas namaSDN Kebon Dalam Abung Tinggi13.1(satu) lembar asli surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor :900/2108/21LU/VI/2009 tanggal 05 Agustus 2009 jumlah yang dicairkanRp.78.212.400, (tujun puluh delapan juta dua ratus dua belas ribuempat ratus rupiah) untuk keperluan rehabiltasi

No. 257 K/Pid.Sus/2012ribu empat ratus rupiah) untuk keperluan rehabiltasi sedang/beratbangunan sekolah SDN Kebun Dalam Abung Tinggi kepada Reponadi(Kepala Sekolah SDN Kebon Dalam).14.1 (satu) lembar bukti kas pengeluaran (BKP) nomor : 222 sebesarRp.78.212.400, tanggal 05 Agustus 2009.15.1 (satu) lembar foto copy surat perintah membayar (SPM) tahunanggaran 2009 nomor SPM: 900/788/DisdikLU/01/2009 tanggal 23 Juli2009 sebesar Rp. 78.212.400, (tujuh puluh delapan juta dua ratus duabelas ribu empat ratus

copy (surat pengantar) surat permintaanpembayaran langsung (SPPLS) Nomor : 900/788/DisdikLU/01/2009tanggal 08 September 2009 sebesar Rp.117.318.600, (seratus tujuhbelas juta tiga ratus delapan belas ribu enam ratus rupiah) atas namaSDN Kebon Dalam Abung Tinggi.13.1 (satu) lembar asli surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor :900/2108/21 LU/VI/2009 tanggal O05 Agustus 2009 jumlah yangdicairkan Rp.78.212.400, (tujuh puluh delapan juta dua ratus dua belasribu empat ratus rupiah) untuk keperluan rehabiltasi

dan apakah benar bahwa Tergugat sekarang meninggalkanPenggugat dan anaknya;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Petrus Pati yangmerupakan bapak kandung dari Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwasetelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal satu rumah di BTN Cipta Mandirilalu Kemudian karena Tergugat terlibat kasus penggunaan obatobatan terlarangmaka Tergugat sempat ditangkap oleh pihak kepolisian di rumahnya tersebut dansekarang ini Tergugat sedang berada di Bogor karena menjalani rehabiltasi