YTG/PLTP Cibuni) ditangani oleh Badan PenyehatanPerbankan Nasional (BPPN). BPPN dalam Program Pelelangan Aset Kredit (PPAK)telah menjual Hak Tagih atas kewajiban PT. YTG kepada PT. Bhinneka MakmurInvestama, dan kemudian dibeli oleh Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan (YPK)PT.PLN (Persero).Sejak diterbitkannya Keppres 15/2002 yang merupakan pencairan atas Keppres 39/1997PT. YTG mulai melakukan usahausaha untuk dapat meneruskan kembali aktifitasoperasional di lapangan.PT.

Bahwa besaran nilai Hak Tagih sebagaimana tercantum dalam dokumen Hak tagihsemenjak beralih dari Bank BTN ke BPPN dan ke Bhineka Makmur Investamadilanjutkan ke YPKPT. PLN (Persero) dan terakhir ke PT. AIE adalah sebesar Rp.21.005.093.460, (dua puluh satu milyar lima juta sembilan puluh tiga ribu empatratus enam puluh rupiah).Bahwa ketika Hak Tagih masih ditangan YPKPT. PLN (Persero) dan belum beralihke PT. AIE, PT. YTG pernah bermmegosiasi untuk menyelesaikan Hak tagih tersebutdengan YPKPT.

PT BANK MODERN (BANK BEKU OPERASI) Qq BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL (BPPN), dahulu beralamat di Wisma Bank Danamon, 3. SUSANAWATY, dahulu beralamat di Perumahan Kota Modern, 4. SRI LESTARI ROESPINOEDJI, S.H.

PT BANK MODERN (BANK BEKU OPERASI) QqBADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL(BPPN), dahulu beralamat di Wisma Bank Danamon lantai30 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 4446, Jakarta, qq PTPPA gq Kementerian Keuangan, gq Pemerintah RI,beralamat di Gedung Syafrudin Prawiranegara lantai 9,Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 24, Jakarta Pusat,dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr.

B/02/Set/BPGS/01/2000, yangditujukan kepada Kepala KantorPertanahan Jakarta Pusat yang padaintinya bahwa pada saat ini masihdilakukan pembicaraan mendalamantara BPGS dan BPPN untuk mencaripenyelesaian masalah yang dihadapiHal. 45 dari 64 hal. Put.

Selanjutnya berdasarkan Surat SekretarisBPGS tanggal 5 Januari 2000 No.B/02/Set/BPGSS/01/2000 yang ditujukankepada Kepala Kantor Pertanahan JakartaPusat yang pada intinya bahwa pada saatint masih dilakukan pembicaraan mendalamantara BPGS dan BPPN untuk ~~ mencaripenyelesaian masalah yang dihadapi paramitra kerja BPGS termasuk PT. INDOBUILDCO,oleh karena itu apabila ada penyampaiansurat ke Kantor Pertanahan diminta agardimohon petunjuk BPN Pusat;7.

Robert Jeffrey Lumempouw,MSi., merespon usulan tersebut dengan meminta AliMazi, S.H. untuk terlebih dahulu memintarekomendasi kepada BPPN karena sertifikat HGB No.27/Gelora adalah dalam jaminan BPPN, tanpa memintarekomendasi dari Sekretariat Negara, padahal dalamsuratnya tertanggal 10 Juni 2002 No. S556/LD/BPP/0602, BPPN menganjurkan agar tetapmeminta rekomendasi dari Badan Pengelola GeloraBung Karno ataupun instansi lainnya.

Barata Indonesia (Persero)sebagai berikut :Restrukturisasi hutang BPPN sebesar Rp. 21996.129.600,Relokasi sebesar Rp. 32.986.222.962,82,Restrukturisasi hutang karyawan sebesar Rp. 9.675.796.971,Dana Pensiun sebesar Rp. 9. 726.423.354,Modal Kerja sebesar Rp. 9.636.499. 112.18,Bahwa pada tanggal 12 Januari 2012, sesuai laporanhasil audit investigasi dalam rangka PerhitunganKeuangan Negara terkait tindak pidana korupsi tahun2004 Nomor surat SR17/D6/02/2012, BadanPengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP

Menimbang, terhadap pendapat Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum maupunTerdakwa secara khusus tidak mengajukan tanggapan dalam pembelaannya;Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan pada bagian sebelumnya, majelis berpendapatbahwa PT Barata telah mendapat Surat Persetujuan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara(BUMN) Nomor: S501/MBU/2003 tanggal 9 Desember 2003 untuk melakukan penjualan dengancara penawaran secara terbuka tanpa lelang, mengingat keadaan asset yang sedang dalam jaminanpada BPPN dan

Barata Indonesia (Persero) dan anak perusahaan dari Kantor AkuntanPublik SUPOYO, EDDY & REKAN1 (satu) buah binder warna biru yang berisi catatan rapat, pada halam pertamatertulis 29/1 RADIR1 (satu) bendel fotocopy salinan Komite Kebijakan Sektor Keuangan Nomor :KEP.01/K.KKSK/04/2001 tanggal 11 April 2011, beserta surat menyurat terkaitdengan restrukturisasi BPPN, BII, Tiga Pilar dan PT Basinale ;10 1 (satu) bendel Kronologis Kestrukturisasi Hutang PT.

Barata Indonesia(persero) dengan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)Hal 469 dr 448 Putusan No.82/Pid.Sus/2012/PN.Sby470470111213141516171819201 (satu) bendel fotocopy Kronologis Restrukturisasi Hutang PT. BarataIndonesia (persero) dengan BPPN2 (dua) buku Legal Audit Pemeriksaan Hukum terkait Penjualan Aktiva TetapNon Produktif berupa tanah dan bangunan denga kondisi apa adanya namuntidak termasuk bangunan konstruksi pabrik dan mesinmesin produksi yangberada di Jl.

BarataIndonesia , Juni 20102 (dua) lembar Perjanjian Penyerahan & Penanganan Perkara tanggal 7 Maret20013 (tiga) lembar dokumen masalah Truba Jurong1 (satu) bendel Nota Dinas Nomor : ND91/BPPN/1103, tanggal 13 November2003 (berisi surat menyurat terkait dengan Restrukturisasi dengan BPPN danKonsorsium BIITiga Pilar)21ae232425262728aD30332331 (satu) Bendel Restrukturisasi Tahap 2 dalam Kerangka Rencana Strategis200220062 (dua) buah flashdisk merk Sandisk Cruzer Mikro kapasitas 4 GB danflashdisk berwarna

No. 2239 K/PID.SUS/2012 subject : RE: MUP and RGMS 1 set print out email, Folder : BPPN Loan Buy Back, dari Agusta Susanto, 468. subject : MUP and RGMS469 1 set print out email, Folder : BPPN Loan Buy Back, dari Agusta Susanto,: subject : MUP and RGMS470 1 set print out email, Folder : BPPN Loan Buy Back, dari Agusta Susanto,: subject : IIS, MUP and RGMS474 1 set print out email, Folder : BPPN Loan Buy Back, dari Agusta Susanto,: subject : BPPN Loan472 1 set print out email, Folder : BPPN Loan Buy

email, Folder : BPPN Loan Buy Back, dari Gozali, Rizal, subject :477.

out email, Folder : BPPN Loan Buy Back, dari Agusta Susanto,: subject : RE: MUP and RGMS468 1 set print out email, Folder : BPPN Loan Buy Back, dari Agusta Susanto,: subject : MUP and RGMS469 1 set print out email, Folder : BPPN Loan Buy Back, dari Agusta Susanto,: subject : MUP and RGMS470 1 set print out email, Folder : BPPN Loan Buy Back, dari Agusta Susanto,. subject : IIS, MUP and RGMS474 1 set print out email, Folder : BPPN Loan Buy Back, dari Agusta Susanto,: subject : BPPN Loan472 1 set

print out email, Folder : BPPN Loan Buy Back, dari Benny Setiawan,: subject : RE: lelang Tuah Sakato di BPPN1 set print out email, Folder : BPPN Loan Buy Back, dari Cayson Chia, subject :473.

KEMENTERIAN KEUANGAN RI cq BADANPENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL (BPPN), yangdiwakili oleh Kiagus Ahmad Badaruddin, SekretarisJenderal Kementerian Keuangan RI atas nama MenteriKeuangan, berkedudukan di Jalan Lapangan BantengTimur Nomor 24 Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikuasa kepada Indra Surya, S.H., LL.M., dan kawankawan,masingmasing selaku Pejabat dan Pegawai pada BiroBantuan Hukum Sekjen Kementerian Keuangan RI,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 September2014;Para Turut Termohon Kasasi

OOO, .SPMU tanggal 15 September 2004 No. 1038/BT/2004 Rp.1.543.110. 100, .Bahwa dengan berdasar kan pada Keppres 18 Tahun 2000tentang Pedoman Pel aksanaan Pengadaan Barang/Jasa InstansiPemerintah, Pasal 12 ayat 1 huruf c, dan Surat KeputusanBersama Menteri Keuangan RI dan Kepala BPPN Nomor : S42/A/2000 dan Nomor : S2262/D. 2/05/2000 tanggal 3 Me 2000maka proyek pengadaan alat catheterisasi j antung di RSUD AWSj ahranie tahun 2003 tidak bisa dil akukan dengan pemi i hanlangsung atau penunj ukan langsung

SAID selaku PimpinanProyek, tidak melaksanakan sesuai dengan Surat KeputusanBersama Menteri Keuangan RI dan Kepala BPPN Nomor : S42/A/2000 dan Nomor : S2262/0.2/05/ 2000 tanggal 3 Mei 2000tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keppres RI Nomor 18Tahun 2000 tentang Pengadaan Barang / Jasa InstansiPemerintah, Bab angka (6), yaitu tidak bolehmemperhitungkan biaya tak terduga, biaya lain lain danPajak Penghasilan Penyedia Barang / Jasa (PPH).

Siemens Indonesia sesuai dengan bukti pembayaranyaitu SPMU tanggal 21 Januari 2004 No. 003/BT/2004 Rp.3.086.220.200, SPMU tanggal 24 =Juni 2004 No. 0324/BTL/2004 Rp.10.801.770.000, SPMU tanggal 15 September 2004 No. 1038/BT/2004 Rp.1.543.110.100, Bahwa dengan berdasarkan pada Keppres 18 Tahun 2000tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / JasaInstansi Pemerintah, Pasal 12 ayat 1 huruf c, dan SuratKeputusan Bersama Menteri Keuangan RI dan Kepala BPPN NomorS42/N2000 dan Nomor : S2262/0.2/05/2000

SAID selaku Pimpinan Proyek, tidakmelaksanakan sesuai dengan Surat Keputusan Bersama MenteriKeuangan RI dan Kepala BPPN Nomor : S42/A/2000 dan Nomor :$2262/0.2/05/2000 tanggal 3 Mei 2000 tentang petunjukteknis pelaksanaan Keppres RI Nomor 18 Tahun 2000 tentangPengadaan Barang / Jasa Instansi Pemerintah, Bab angka(6), yaitu. tidak boleh memperhitungkan biaya tak terduga,biaya lain lain dan Pajak Penghasilan Penyedia Barang /Jasa (PPH).

Atas tanah yang dibebani HakTanggungan;4) Salinan/fotocopy Perincian Hutang/jumlah kewajiban debitoryang harus dipenuhi;5) Salinan/fotocopy bukti bahwa:Hal 13 dari 24 hal putusan Nomor 51/Pdt/2018/PT SMGa) Debitor wanprestasi, antara lain suratsurat peringatan;b) Debitor telah apailit, antara lain berupa putusan pailit, dan/atau penetapan insolvasi (dalam hal Permohonan Lelangkreditor separatis); atauc) Debitor merupakan Bank Dalam Likuidasi, Bank BekuOperasional, Bank Beku Kegiatan Usaha atau Eks BPPN

;6) Surat pernyataan dari kreditor selaku Pemohon Lelang yangisinya akan bertanggung jawab apabila terjadi gugatan perdatadan/atau tuntutan pidana;7) Salinan/fotocopy surat pemberitahuan rencana pelaksanaanlelangkepada debitor oleh kreditor, yang diserahkan ke KPKNLsebelum lelang dilaksanakan, kecuali debitor Hak Tanggunganadalah Bank Dalam Likuidasi, Bank Beku Operasional, BankBeku Kegiatan Usaha atau Eks BPPN; dan8) Surat pernyataan dari kreditor selaku Pemohon Lelang yangisinya menyatakan bahwa

saksi ;e Bahwa benar, Pelawan pernah membeli rumah yang beralamat di Jalan DarmawangsaVIII No. 75 Jakarta Selatan dan saksi pernah datang ke rumah tersebut Hal 11 dari 24 Hal.Put.No.489/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel12Bahwa ketika rumah itu dibeli, pada saat itu saksi masih menjabat Direktur InvestasiABIL dan berkantor di Singapura, Thailan dan Jakarta Indonesia, dimana ABILmasuk ke Indonesia dengan tujuan untuk melakukan Investasi maupun pembiayaanInvestasi yang antara lain pembelian piutang yang dijual BPPN

ABIL di Indonesia bergerak di Bidang Investasi melalui BPPN dan PT.ABIL memang benar telah memberikan pembiayaan Investasi, tetapi saksi tidakmenangani langsung karena penawaran Investasi cukup banyak ;Bahwa PT. ABIL pernah membeli beberapa Perusahaan sekitar 28 s/d 29 Perusahaandengan nilai sebesar Rp. 45 Milyar ;Bahwa Perusahaan yang dibeli ada yang dikelola oleh PT.

Selanjutnya, dikarenakan Bank Duta masukdalam salah satu bank yang bermasalah, maka segala pengurusanpiutangnya diserahkan kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional(BPPN) dan pada saat BPPN dibubarkan, maka segala pengurusanterkait aset piutang Bank Duta beralih kepada Kementerian Keuangancq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq. Direktorat PengelolaanKekayaan Negara dan Sistem Informasi (PKNSI).b.

Salinan/ fotocopy surat pemberitahuan rencana pelaksanaan lelang kepadadebitur olehkreditur,yangdiserahkan keKPKNLsebelumlelangdilaksanakan,kecualidebitur HakTanggungan adalah merupakan BankDalam Likuidasi,BankBekuOperasional, BankBekuKegiatanUsaha,atauEks BPPN;dan;h.

yangmengatur sebagai berikut:Dokumenpersyaratan lelangyangbersifat khususuntuklelangeksekusisebagaiberikut:Lelang Eksekusi Pasal 6 UndangUndang HakTanggungan (UUHT)terdiri dari:Salinan/ fotocopysurat pemberitahuan rencana pelaksanaan lelang kepadadebituroleh kreditur,yang diserahkanke KPKNLsebelumlelang dilaksanakan,Halaman 24 dari 37 halaman Putusan Nomor 54/Pdt/2017/PT.TJK27.kecualidebitur HakTanggunganadalahmerupakanBankDalam Likuidasasi,BankBeku Operasional, Bank Beku Kegiatan Usaha, atau eks BPPN

TERGUGAT, TANGGAL LAHIR 27 JANUARI 1982, agama Islam,pekerjaan Bank BPPN, tempat kediaman di jALAN Sambu 5 No.90, Rt.03, RW. 01, Kelurahan 26 Ilir, Kecamatan Ilir Barat KotaPalembang;, dihadapan persidangan memberikan keterangandibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa saksi adalah teman PENGGUGAT dan kenal denganTergugat;Putusan Nomor : 1071/Pdt.G/2016/PA.Plg halaman 7 dari 19 Halaman Bahwa sewaktu PENGGUGAT dan Tergugat menikah saksi tidakhadir, tapi saksi tahu mereka nikah di rumah

Purigraha Asripermai No..01 tanggal 02 Nopember2011 , selanjutnya Sianna Sutinah Rustanto menunjuk Sugeng Hermawan,SH, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 04 Juni 2015 , oleh karenaitu Penggugat mempunyai Legal Standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara aquo .Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P3 dan P4 dapatdisimpulkan bahwa berdasarkan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie ) No.11 tanggal 11 Nopember 2003 Badan Penyehatan PerbankanNasional ( BPPN ) memiliki piutang kepada

United CapitalIndonesia dan BPPN(para termohon eksekusi dan para turut termohon eksekusi) yang mana isipermohonan memohon agar dalam tempo 8 (delapan) hari sejak diberikantegoran, para pihak seperti tersebut di atas segera mengosongkan danmenyerahkan tanah yang dimaksud;e Bahwa karena pembangunan rumah tersebut masih diteruskan olehtersangka, PT. Permata Gading kemudian surat somasi yang ditujukan kepadaterdakwa sebanyak 3 kali yaitu :1.

United CapitalIndonesia dan BPPN (para termohon eksekusi dan para turut termohoneksekusi) yang mana isi permohonan memohon agar dalam tempo 8 (delapan)hari sejak diberikan tegoran, para pihak seperti tersebut di atas segeramengosongkan dan menyerahkan tanah yang dimaksud;e Bahwa karena pembangunan rumah tersebut masih diteruskan olehtersangka, PT. Permata Gading kemudian surat somasi yang ditujukan kepadaterdakwa sebanyak 3 kali yaitu 1.

/PN Bppn Menimbang, bahwa selanjutnya apakah berdasarkan fakta fakta hukum yang diperolehdi persidangan tersebut, permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak, maka Hakimakan mempertimbangkannya sebagai berikut ; Menimbang, bahwa Pasal 52 Ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2006 TentangAdministrasi Kependudukan mengatur bahwa Pencatatan perubahan namadilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon, lebihlanjut di dalam Pasal 2 Ayat (2) Huruf a Peraturan Presiden RI No. 25 Tahun 2008Tentang

setelah membaca dan meneliti memori kasasitanggal 5 April 2019 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti dalamhal ini Pengadilan Tinggi Banten yang membatalkan putusan PengadilanNegeri Tangerang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangansebagai berikut:Bahwa objek perjanjian kredit tidak sah karena tidak menyebutkanobjek tertentu, juga tidak melibatkan Tergugat II sebagai pihak pengembang;Bahwa PT Bank Danamon (kreditur) telah liquidasi dialinkan kepadaBadan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN

/PN Bppn Menimbang, bahwa selanjutnya apakah berdasarkan fakta fakta hukum yang diperolehdi persidangan tersebut, permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak, maka Hakimakan mempertimbangkannya sebagai berikut ; Menimbang, bahwa Pasal 52 Ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2006 TentangAdministrasi Kependudukan mengatur bahwa Pencatatan perubahan namadilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon, lebihlanjut di dalam Pasal 2 Ayat (2) Huruf a Peraturan Presiden RI No. 25 Tahun 2008Tentang

Tergugat dengan surat teguran No. 0505/TPHI/DBHA/IV/1998 yangisinya meminta ketegasan Tergugat untuk menyerahkan rumah susun yangtelah dibayar lunas oleh Penggugat (bukti P3) ;Bahwa pada tanggal 18 Agustus 1999, Penggugat telah mengirimkansurat No. 0267/TPHI/DBHA/XI/1999 mengenai perkembangan pembangunandengan time schedule sarusun Laguna Pluit dan dalam jawaban surat Tergugattanggal 6 Agustus 1999 menjelaskan bahwa pelaksanaan pembangunantersebut akan dilanjutkan setelah ada persetujuan dari pihak BPPN

BANK UMUMNASIONAL ;Bahwa sesuai dengan Surat Badan Penyehatan PerbankanNasional Kantor Medan tanggal 13 November 2000 No.PPH 1152/LGL CP/Mdn/BPPN/1100. Pembebanan HakTanggungan No. 3129/1996 telah dicabut/dihapuskan ;Bahwa sesuai dengan Akta Jual Beli yang dibuat olehLINA SUSANTY, SH No. 170/2005 tanggal 26 September10.11.222005, Sertipikat Hak Guna Bangunan tersebut beralihhaknya kepada PT.

BANK UMUMNASIONAL ;Bahwa sesuai dengan Surat Badan Penyehatan PerbankanNasional Kantor Medan tanggal 13 November 2000 No.PPH 1152/LGL CP/Mdn/BPPN/1100. Pembebanan HakTanggungan No. 3129/1996 telah dicabut/dihapuskan ;Bahwa sesuai dengan Akta Jual Beli yang dibuat olehLINA SUSANTY, SH No. 171/2005 tanggal 26 September23haknya kepada PT. SEJAHTERA LILYANA JAYA ;12. Bahwa tidak benar Sertipikat Hak Guna Bangunan No.301/Tuah Karya dan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.302/Tuah Karya An. PT.

PPH 1152/LGL CP/Mdn/BPPN/1100 PembebananHak Tanggungan No. 3129/1996 telah dicabut /dihapuskan.Bahwa sesuai dengan Akta Jual Beli yang dibuatoleh LINA SUSANTY, SH No. 170/2005 tanggal 26September 2005, Sertipikat Hak Guna Bangunantersebut beralih haknya kepada PT. SEJAHTERALILYANA JAYA.Bahwa benar Tergugat menerbitkan Sertipikat HakGuna Bangunan No. 302 seluas + 71.000 m2sebagaimana yang diuraikan dalam gambar situasitanggal 2 Juni 1988 No. 654/1998 An.

PPH1152/LGL CP/Mdn/BPPN/1100. Pembebanan HakTanggungan No. 3129/1996 telahdicabut/dihapuskan.Akta Jual Beli yang dibuat oleh LINA SUSANTY,SH No. 170/2005 tanggal 26 September 2005,Sertipikat Hak Guna Bangunan tersebut beralihhaknya kepada PT.

Bahwa Terdakwa pada tanggal 4 November2009 telah meninghgalkan kesatuan tanpa ijinKomandan Kesatuan, awalnya pada jam 10.00 Witatanggal tersebut Terdakwa dijemput Sdri.Estijanda beranak dua di depan Koperasi Kodim0609/Bppn, selanjutnya berangkat mencaritempat kos di Manggar Sari, kemudian tinggalsatu kost kurang lebih satu bulan.Cc.