Ditemukan 9451 data
111 — 12
Nahwa dengan adanya perbedaan tanggal tersebut maka jelas bahwa suratpernyataan tukar menukar setumpak sawah tersebut hanyalah sebuahREKAYASA BELAKA dan jelas surat bukti yang PALSU dan dijadikanSEBAGAI SARAT UTAMA pembuatan sertifikat No.05, SU tanggal 2110.11.Desember 2002, No.4/Surantih/2002 atas nama NURJANA tersebut juga tidaksah dan batal demi hukum;Bahwa Surat Pernyataan Tukar Menukar Setumpak Sawah antaraNURJANAH dan YUSUS tersebut jika terjadi pada tahun 1997 maka itumerupakan SURAT PALSU
Terbanding/Tergugat I : PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
Terbanding/Tergugat II : PEMERINTAH DESA BILEBANTE
Terbanding/Tergugat III : KEPALA DUSUN BILEBANTE
Terbanding/Turut Tergugat : BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN LOMBOK TENGAH
49 — 36
Hal ini sangatlah terang danjelas menunjukkan bahwa pengklaiman yang dilakukan olehPembanding/Sebelumnya Penggugat adalah merupakan pengklaimanyang asalasalan dan tanpa sandaran kebenaran yang sesuai denganfakta sebenarnya, atau dikenal dengan sebutan pengklaiman yangtidak didasari atas Iktikad Baik, karena sangat sarat dengan nuansaKetidak Logisan Yang Hakiki.B. URAIAN KONTRA MEMORI BANDING.1.
56 — 40
, sehin jelaslah bahPenggugat tersebut hanya mengusahai dan bukan memiliki alas hakterhadap tanah aquo dimana menurut hukum penerbitan sertipiktidak ada merugikan kepentingan Penggugat SEHINGGA PENGGUGATTIDAK BERHAK ATAS TANAH TERPERKARA, karena yang berhakadalah orang yang terdaftar namanya dalam sertipikat aquo, dengandemikian Penggugat belum mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatandalam perkara a quo, karenamenggugat tanpa alasan dan dasarhukumkepemilikan yang jelas dan sarat dengan REKAYASA
M A W A R D I
Tergugat:
KEPALA DESA KESAMBIRAMPAK
Intervensi:
WAHYU CANDRA ADINATA
247 — 141
yang mau diberhentikannya awalnya 12orang mengerucut menjadi 8 orang, termasuk orang yang tidak memenuhipersyaratan tanggal 27 Januari 2020, yang diberhentikan sepihak tadi tidakmasuk kerja akhirnya kepala Desa membuat surat ke kecamatan dankecamatan mengeluarkan rekomendasi akhirnya dengan surat Kepala Desapada tanggal 13 Pebruari 2020 terbitlah surat rekomendasi pemberhentiansebagai dasar dari surat Keputusan Kepala Desa tetang pemberhentianPerangkat Desa, yang 4 orang dianggap tidak memenuhi sarat
102 — 71
TENTANG EKSEPSIBahwa setelah mencermati gugatan Penggugat tertanggal 2 Februari 2015,maka secara terang dan nyata gugatan tersebut sarat dengan nuansa CacatFormil. Adapun hal tersebut dapat Tergugat II uraikan sebagai berikut :1.
Terbanding/Tergugat III : Ati Yuliati Binti H. Enang Hidayat
53 — 24
BDG sebelah Sarat : Gang Galan setapak);8. Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT dan TERGUGAT II secaratanggung renteng membayar ganti kerugian materil yang ditaksir sebesarRp 1.070.000.000, (Satu milyar tujuh puluh juta rupiah) dan kerugian morilsebesar Rp 1.000.000.000, (Satu milyar rupiah) kepada PENGGUGATsekaligus dan seketika;9.
144 — 80
atas tanah yang bukan miliknya, yang dirugikan adalah pemiliktanah tersebut ;Bahwa PPJB terjadi karena objek dibeli dengan menggunakan kredit Bank atauobjek masih ada keterkaitan dengan pihak lain contohnya adalah harta warisan, bisasaja sipenjual merupakan ahli waris namun masih perlu proses, sehingga ditempuhlahperikatan PPJB ;Bahwa suatu perjanjian yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak dapatdibatalkan, apalagi bila diproses PPJB tersebut bertentangan dengan Pasal 1320KUHPerdata, tentang sarat
kepemilikannya disaat telah ditanda tangani Akta Jual Belinya ;e Bahwa pengertian PPJB adalah perjanjian untuk mengikatkan diri antara dua belahpihak yang satu untuk menjual dan yang satu untuk membeli, namun dalam hal iniobjek yang diperjual belikan belum beralih, sampai pada fase AJB barulah objektersebut beralih kepemilikannya;e Bahwa suatu perjanjian yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak dapat dibatalkan,apalagi bila diproses PPJB tersebut bertentangan dengan Pasal 1320 KUHPerdata,tentang sarat
600 — 515
pernahmendaftarkan haknya atas tanah redtribusi yang mereka terimakepada instansi pemerintah terkait yaitu Kantor Pendaftaran Tanah.Disamping itu pra penerima redtribusi tidak melakukan kewajibanHalaman 31 Putusan Nomor 85/Pdt.G/2019/PN.Dpk8.68.78.88.9berupa pembayaran pajak kepada Negara sebagaimana ditentukanoleh peraturan UndangUndang yang berlaku.Bahwa dengan tidak dipenuhinya syaratsyarat seperti disebutkandiatas maka hak para Penggugat yang menerima reditribusi atastanah a quo tidak memenuhi sarat
Hal ini sesuai dengan sarat Kepala DirektoratAgraria Provinsi Jawa Barat tertanggal 18 juli 1975 No.A.604/DR/L1/4/1975 yang pada pokoknya menyatakan tidakkeberatan atas tanah tersebut di kembalikan kepada pihak MohamadTaher Bakrie. Demikian juga dengan surat Bupati Kepala DaerahTingkat Il Bogor No.
89 — 21
saksi diberitahu oleh para penggugat kalau objeksengketa itu pernah diperkarakan antara TANDI RANO sebagaiPenggugat melawan dengan RANGNGAN dkk sebagai Tergugat ; Bahwa letak objek yang diperkarakan waktu itu masih satulokasi dengan objek sengketa yang sekarang (Sawah Tandung)tetapi yang sekarang tidak masuk perkara yang dulu ; Bahwa saksi tahu batasbatas objek perkara yang digugat TANDI RANO yaitu Utara dengan Pangi, Buttubalo ; selatan dengan Salukuang, Tippongan ; vimut dengan tanah Kolongan ; sarat
122 — 23
Menghukum Tergugat Rekonpensi atau siapa saja yang menguasasi danmenempati banguan rumah yang berdiri di atas tanah Setifikat Hak Miliknomor 6939/Thehok seluas 140 m2 yang terletak di jalan Rd.Wijaya lorong$D.183 RT.23 Kelurahan Thehok, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi,untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonpensi dalam keadaan baikdan tanpa sarat apapun juga..
17 — 3
Penggugat dengan Tergugat;Menimbang, bahwa sesuai teori pembuktian maka kepada Penggugatdibebankan wajib bukti dalil gugatan yang dibantah oleh Tergugat dan kepadaTergugat dibebankan wajib bukti atas dalil bantahannya;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugatmengajukan bukti surat, berupa P.1, sampai P.14, P.1 sampai P.6, P.9,P.10masingmasing bukti tersebut bermeterai cukup, dinazegelen kator pos, namununtuk P.3, P.9, P.10 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya sehingga tidakterpenuhi sarat
123 — 35
Bahwa dengan tidak sahnya surat kuasa khusus tertanggal 12 April 2017 aquoyang menjadi dasar diajukannya gugatan aquo, maka secara hukum gugatanaquo adalah tidak memenuhi sarat formal, oleh karenanya sangat beralasanhukum untuk menolak seluruh gugatan Penggugat, dan atau setidaktidaknyadinyatakan tidak dapat diterima.. JAWABAN POKOK PERKARA :. Bahwa Tergugat A adalah membantah dan menolak dengan tegas dalilgugatan Penggugat, kecuali yang diakui dengan tegas oleh Tergugat A..
88 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 20 PK/Pdt/2015pertimbangan hukum Judex Facti padahal pertimbangan hukum PutusanPengadilan Negeri Makassar Nomor 18/Pdt.G/2010/PN.Mks tanggal 2November 2010 sarat berbagai kekeliruan nyata. yakni langsungmengesampingkan begitu saja seluruh bukti alas hak Tergugat/PemohonPeninjauan Kembali atas tanah perkara dan faktafakta dalam beberapaPutusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, hanya denganalasan terdapat salah satu bukti yang dinyatakan palsu dalam perkarapidana;Kekeliruan
26 — 22
status perkawinan Pemohon dan Termohon menjadi cerai danatau talak ;Menyatakan Hukum anak anak Pemohon dan Termohon tetap menjadikewajiban dan tanggung jawab bersama Pemohon dan Termohon;DALAM REKONVENSIMenolak seluruh dalil dalil Rekonvesi Penggugat Rekonvensi/ termohonKonvensi untuk seluruhnya;Menyatakan hukum perbuatan Termohon pindah Tugas di Kendaridengan tanpa izin / tanpa sepengetahuan Pemohon adalah perbuatanmelanggar Norma Agama Islam dan sesuai syariat islam wajib untukdiceraikan tanpa sarat
49 — 15
Somasi yang telahdilayangkan oleh Tergugat III dan IV tersebut pun sarat dengan pernyataankebohongan, dimana Pembangunan objek waris tersebut ternyata jugamemakai dana milik Penggugat sebesar Rp. 20.168.000.
Suyitno
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung
Intervensi:
Hj. NURPELAM, Dkk
235 — 125
Arsadunnas tidak berdasarkan data fisik dan data yuridis yangtidak benar dan sarat rekayasa merupakan anggapan yangmengadaada dan tidak berdasar;Halaman 35 Putusan Nomor 45/G/2021/PTUN. BLBerdasarkan uraian dasar dan fakta hukum pada Eksepsi dan PokokPerkara tersebut di atas, mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan TataUsaha Negara Bandar Lampung cq. Majelis Hakim Pengadilan Tata UsahaNegara Bandar Lampung yang memeriksa, mengadili, dan memutuskanperkara ini berkenan untuk memutuskan.Ill.
PROF DR O C KALIGIS S H M H
Tergugat:
1.MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
2.PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Ir. H. Joko Widodo
131 — 39
dari jabatannya.Gubernur DKI Jakarta merupakan Pejabat Tata Usaha Negara danpermasalahan mengenai pengangkatan Bambang Widjojanto yangditerbitkan oleh Gubernur DKI Jakarta merupakan permasalahanmengenai Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang telah bersifatkonkrit, individual dan final, sehingga permintaan untukmembatalkan atau memberhentikan Bambang Widjojanto sebagaiKetua Komite Pencegahan Korupsi dikategorikan sebagai sengketatata usaha negara, mengingat pembatalan atau pemberhentiantersebut sarat
20 — 12
sudah tidaklagi terlaksana dengan baik saya sering mencoba mengalah itu pun tidakmembuat istri Saya berubah juga, dan say memutuskan menjatuhkan Talak 3pada istri saya di rumah Eka Ramadhani saya sampaikan kepada EkaRamadhani kamu saksinya dan kepada Bambang Hutabarat saya bilang sekarang kamu bebas sama dia ;Point : 16Pada kak Butet dan kak Indah saya bilang sama mereka kaLaut masih adakesempatan untuk rujuk lagi dengan syarat istri saya harus menikah terlebihdahulu sama orang lain dan saya punya sarat
62 — 16
Surat KeteranganKepala Desa Rancamanyar tertanggal 25 Agustus 1972 ;Telah memenuhi kentuan Undang undang yang berlaku mengenai sarat syahnyakepemilikan tanah, TERGUGAT I menurut hukum sebagai pemegang sertifikat sertifikat dimaksud telah dijamin secara hukum merupakan bukti otentik dan mutlak,kekuatan daripada sertifikat hak milik sesuai dengan apa yang ditentukan oleh UUPokok Agraria serta peraturan pelaksanaanya, bahwa sertipikat tanah adalah vanaterkuat dan tertinaai sebaaai bukti kepastian hukum
Terbanding/Tergugat II : Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta
Terbanding/Tergugat III : PT PLN (Persero)
Terbanding/Tergugat I : Pemerintah Kelurahan Bambu Apus
Terbanding/Tergugat IV : Kantor Pertanahan Kota Administratif Jakarta Timur
Turut Terbanding/Penggugat II : NAMIN BIN BAGOL Diwakili Oleh : GALA ADI PRASETIO, SH
Turut Terbanding/Penggugat III : NAMOT BINTI BAGOL Diwakili Oleh : GALA ADI PRASETIO, SH
52 — 31
Hal ini jugaterindikasi dari struktur posita gugatan dan tuntutan ganti rugi yangnominalnya sangat fantastis, tidak dapat diterima akal sehat manusia,sangat dipaksakan dan mengadaada, sementara di sisi lain daligugatannya sangat tidak berdasar hukum dan fakta sebenarnya ;Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, terungkap fakta hukum dimanatindakan Tergugat Rekonvensi sarat dengan pelanggaran normanormaHalaman 27 dari 49 Hal. Put.