Ditemukan 9451 data
23 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
., Undangundang Nomor 3 Tahun 1982,dinyatakan apabila perusahaan berbentuk perusahaan perorangan, makasebagai sarat kelengkapan administrasi dan halhal yang harus didaftarkan/dilampirkan adalah nomor dan tanggal bukti diri, di dalam penjelasanundangundang tersebut yang dimaksud bukti diri adalah seperti KTP, SIM,dan lainlain, dan tidak menjelaskan atau mensyaratkan bahwa seseorangyang akan berusaha di wilayah tertentu, ia harus orang yang berKTPdaerah tertentu, hal ini dibenarkan pula oleh katerangan
56 — 19
ketiga berdasarkan perjanjian dengannegara;sedangkan yang dimaksud perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomianyang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan az.as kekeluargaanataupun usahamasyarakat yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah Pusat maupun Daerah sesuaidengan ketentuan perundangundangan yang berlaku yang bertujuan memberikanmanfaat kemakmuran dan kesejahteraan seluruh kehidupan rakyat;Menimbang, bahwa baik dari keterangan Ahli Emma Sugema, SE. dari SPKPPerwakilan Propinsi Jawa Sarat
47 — 32
Bahwa perlu Termohon tegaskan pertengkaran dan perselisihan dalamrumah tangga adalah keniscayaan sehingga Termohon menganggapsecara umum Pemohon hanya memaksakan dalilnya yang menyebutkanselisin pendapat dan pertengkaran, sarat respon emosi marah atasperselingkuhan itu adalah penyebab ketidak harmonisan Pemohon danTermohon;Hal. 4 dari 62 Hal. Putusan No. 265/Padt.G/2020/PA.Plip4.
143 — 55
Putusan Nomor 1840/Pdt.G/2020/PA.CbdHalaman 21 dari37, Putusan Nomor 1840/Padt.G/2020/PA.CbdHalaman 21 dari 37, Putusan Nomor1840/Padt.G/2020/PA.CbdHalaman 21 dari 37, Putusan Nomor 1840/Pdt.G/2020/PA.CbdHalaman 21 dari37, Putusan Nomor 1840/Pdt.G/2020/PA.Cbddengan Tergugat, kKedua saksi tersebut bukan orang yang dilarang untukmenjadi saksi, (vide : pasal 22 PP Nomor 9 tahun 1975 Jo pasal 134 KH),telah dewasa dan atas pengetahuan sendiri, maka Majelis Hakim menyatakankesaksian tersebut telah memenuhi sarat
Pembanding/Penggugat II : AZHARI Diwakili Oleh : SUDIRMAN, S.H
Pembanding/Penggugat III : HALIL SUGIANTO Diwakili Oleh : SUDIRMAN, S.H
Pembanding/Penggugat IV : MIRA ANGGARINI Diwakili Oleh : SUDIRMAN, S.H
Pembanding/Penggugat V : GUSMAN IRAWAN Diwakili Oleh : SUDIRMAN, S.H
Pembanding/Penggugat VI : SYAMSUL PAHMI Diwakili Oleh : SUDIRMAN, S.H
Pembanding/Penggugat VII : HARDI MISWAN.SH Diwakili Oleh : SUDIRMAN, S.H
Pembanding/Penggugat VIII : LILIS APRINGGA ASTARI Diwakili Oleh : SUDIRMAN, S.H
Pembanding/Penggugat IX : NENDAR SISWANDI Diwakili Oleh : SUDIRMAN, S.H
Terbanding/Tergugat I : Ir. A. Hafaz Radjamat
Terbanding/Tergugat II : Gema Argita
Terbanding/Tergugat III : Irfan Candra
Terbanding/Tergugat IV : Enny Herianti
Terbanding/Tergugat V : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat
181 — 121
Atas Tanahtanggal 5 Mei 1989 maka kedudukan Tergugat 1 dalam surat tersebutadalah selaku Pihak Pembeli atau penerima pelepasan hak dari Amir Ali,sehingga sangat beralasan dan berdasarkan hukum Para Tergugatmenarik Tergugat 1 sebagai pihak dalam perkara aquo, hal itu dikarenakanTergugat 1 memiliki hubungan hukum dengan Surat Pernyataan PelepasanHak Atas Tanah tanggal 5 Mei 1989 maupaun Objek Sengketa, atas dasaritu maka gugatan Para Penggugat yang menarik Tergugat 1 sebagaiTergugat telan memenuhi sarat
H. MATRODJI MINAN
Tergugat:
1.Ahli Waris Muhanih yang diwakili oleh ABD ROSYID
2.M. SIANTURI
125 — 79
Bahwa oleh karena banyaknya dugaan indikasiindikasi kecurangan dalampengurusan tanah seluruh Ahli Waris sepakat untuk mencabut KuasaTergugat Rekonpensi II/Turut Tergugat Rekonpensi bukan lagi PenerimaKuasa yang sah semenjak tanggal 01 Februari 2016.PENERAPAN SURAT KUASA MUTLAK SARAT DENGANPENYALAHGUNAAN KEWENANGAN BERTENTANGAN DENGANINSTRUKSI MENDAGRI NO 14 TAHUN 1982;11.
39 — 19
untuk pembayaran belanjapenggandaan dan penjilidan Pandangan Umum FraksiFraksi DPRD, Nota108Jawaban, Pendapat Akhir FraksiFraksi DPRD dan Pendapat Akhir Walikotapada Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan KeuanganDaerah untuk kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentangPerubahan APBD Tahun Anggaran 2011 sesuai dengan Surat Pesanan(SP) No: 51/SP/PPKANGG/DPPKAD/X/2011 tanggal 14 Oktober 2011.102. 1 (satu) berkas Fotocopy Nominatif Uang makan (ULP) Triulan IVTahun Anggaran 2010 dan sarat
untuk pembayaran belanjapenggandaan dan penjilidan Pandangan Umum FraksiFraksi DPRD, Nota155Jawaban, Pendapat Akhir FraksiFraksi DPRD dan Pendapat Akhir Walikotapada Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan KeuanganDaerah untuk kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentangPerubahan APBD Tahun Anggaran 2011 sesuai dengan Surat Pesanan(SP) No: 51/SP/PPKANGG/DPPKAD/X/2011 tanggal 14 Oktober 2011.102. 1 (satu) berkas Fotocopy Nominatif Uang makan (ULP) Triulan IVTahun Anggaran 2010 dan sarat
untuk pembayaran belanja212penggandaan dan penjilidan Pandangan Umum FraksiFraksi DPRD, NotaJawaban, Pendapat Akhir FraksiFraksi DPRD dan Pendapat Akhir Walikotapada Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan KeuanganDaerah untuk kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentangPerubahan APBD Tahun Anggaran 2011 sesuai dengan Surat Pesanan(SP) No: 51/SP/PPKANGG/DPPKAD/X/2011 tanggal 14 Oktober 2011.102. 1 (satu) berkas Fotocopy Nominatif Uang makan (ULP) Triulan IVTahun Anggaran 2010 dan sarat
77 — 12
sejarah/cerita mengenai kronologis keberadaan hak adalahuntuk memahamkan setiap orang yang membaca tuntutan Penggugat,sehingga kebenaran materiil dan formil terpenuhi dan keadilan tercapaidengan tepat;Bahwa Tergugat memberanikan diri menceritakan masa lalu tersebut karenaseperti itulah fakta yang dialami Tergugat selama menikah denganPenggugat, dimana Tergugat harus menahan tangis setiap hari melihatsikap Penggugat yang tidak memperhatikan keluarga dan mencari/mempunyai gaya hidup yang tidak sehat (Sarat
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : MUHAMMAD ISA YEISHANSYAH,S.H
107 — 39
penyalahgunaanwewenang dan lebih jauh lagi tidak sematamatabertendensi menjadikan seseorang menjadi tersangka;(Videpasal 14 Ayat 1 Perkap 12 Tahun 2009 TentangManajemen Penyidikan Tindak Pidana); Bahwa ternadinya hubungan antara Tersangka denganpolisi penangkap yang dijadikan sebagai saksi penyidikyang saling bertolak belakang dimana keterangankesaksian ke dua orang saksi penangkap a quo di mukapersidangan dalam perkara yang dimohonkan banding aquo menurut hemat Penasehat Hukum Terdakwa selakuPembanding sarat
81 — 106 — Berkekuatan Hukum Tetap
putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 22 April 2008,Nomor: 363/PDT.G/2007/PN.TNG tersebut, yang selanjutnya tanpa dasarhukum yang dapat dipertanggungjawabkan mengadili sendiri denganmenyatakan gugatan Pemohon Kasasi semula Terbanding /Penggugattidak dapat diterima ;Tanpa mengurangi rasa hormat kami pada Pengadilan Tinggi Banten yangmemeriksa perkara ini, Subyektifitas Pengadilan Tinggi Banten tersebut bagikami menjadi contoh konkrit dan menunjukkan bagaimana kondisi peradilankita pada umumnya sarat
Dr.ORGENES IJIE, S.E., MM.
Tergugat:
WALIKOTA SORONG
224 — 346
.26/G/2021/PTUN.JPRfaktanya sampai dengan saat ini ABDUH AHMAD, S.Sos, tidak pernahdiberhentikan oleh Pemerintah Kota Sorong sebagai Aparatur SipilNegara (ASN), namun ABDUH AHMAD, S.Sos tetap menjabat sebagaiAnggota DPRD Kota Sorong periode 20192024, sehinggta telah jelasbahwa ABDUH AHMAD, S.Sos, telah menduduki 2 (dua) jabatansekaligus, yakni sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan sebagaiAnggota DPRD Kota Sorong periode 20192024; Bahwa akibat dikeluarkannya Surat Keputusan (obyek sengketa)yang sarat
Terbanding/Penggugat I : EDWARD SITORUS
Terbanding/Penggugat II : LAMRIA HUTASOIT
Terbanding/Penggugat III : MARUBAH BONI SORITUA SITORUS
Terbanding/Penggugat IV : SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS
54 — 38
Bahwa karena penerbitan 8 (delapan) SHM atas nama paraPenggugat hanya sebuah rekayasa saja yang didahului denganpenerbitan Surat Keterangan tanah atas nama Nuratmi tanggal 12Nopember 1990, Surat Penyerahan Ganti Rugi tanggal 25 Oktober2003 antara Kastari dan Edward Sitorus dan Surat Ganti Rugi tanggal25 Nopember 2012 antara Kasmidi dengan Sangkot PandapotanSitorus yang sarat dengan permainan rekayasa, maka Tergugat sangatyakin bahwa Para Penggugat sama sekali tidak mengetahui siapa dandimana percisnya
146 — 51
Perhimpunan Penghuni Rumah10.12.Bukti P6Bukti P7Bukti P8Bukti P9Bukti P10Bukti P11Bukti P12Susun Hunian dan Non Hunian Apartemen Mediterania MarinaResidences Jakarta (fotokopi dari fotokopi); Surat Undangan Rapat Umum dengan Nomor 092/PM/MMR/VII/10 tanggal 21 Juli 2010 (Fotokopi sesuai dengan asli); Surat Penggugat Nomor 148/YDA/Jkt/VII/2010 tertanggal 27Juli 2010 perihal : Permohonan untuk Menunda PemilihanPPRS (Perhimpunan Penghuni Rumah Susun) di ApartemenMediterania Marina Residences karena sarat
Terbanding/Tergugat : WIRADI WIJAYA
Terbanding/Turut Tergugat I : KEPALA KANTOR KELURAHAN PASIR KALIKI
Terbanding/Turut Tergugat II : KEPALA KANTOR KELURAHAN SUKARAJA
Terbanding/Turut Tergugat III : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG
41 — 34
Udara dihadapkan padakenyataan, banyaknya diajukan gugatan serta tuntutan terhadap tanahtanah yang dikuasai, baik oleh masyarakat yang mengaku sebagai Pemilikatau ahli Waris atau Ahli Waris Pengganti atau Kuasa dari Ahli Warisataupun sebagai Pembeli, para pembeli/spekulan tanah ini membeli tanahdengan harga yang jauh dari harga pasar karena mereka memangsengaja membeli tanah berikut masalahnya (siap berperkara/kasus)dengan cara melibatkan beberapa pejabat pada instansi terkait.Munculnya gugatan sarat
146 — 98
Konstruksi hukum, sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas,jeiasjelas membuktikan bahwa legalitas Penggugat sangat tidak jelasdisamping juga sarat dengan pelanggaran hukum karena disatu sisiPenggugat mendalilkan dirinya sebagai penyewa sedangkan disisi lain diamemposisikan dirinya sebagai pemilik tanahtanah yang disewanya yangsecara hukum tidak dapat dibenarkan karena Penggugat adalah orangasing;d.
315 — 182
Namun sampai saat iniHalaman 33 Putusan Nomor 2063/Pid.Sus/2008/PN Jkt.Utrtongkang tersebut belum pernah mengalami penuh karena bila tongkang sudahkelihatan sarat akan dicarikan pihak ketiga atau perusahaan yang bersediamenampung uutnuk memindahkan limbah dimaksud.Bahwa proses pemindahan dilakukan dengan cara memompa limbah berupa olibekas dan minyak bekas menggunakan alkon yang kemudian dialirkan melaluiselang untuk dipindah ke mobil tangki darat.Bahwa pihak ketiga yang menampung limbah perusahaan
28 — 6
Bahwa Termohon bersedia dicerai oleh Pemohon dengan sarat Pemohonharus memberikan :a. Nafkah terhutang selama 18 bulan @ Rp. 1.000.000, X 18 bulanRp. 18.000.000.;b. Mut ah Rp. 5.000.000,;c. Nafkah dah @ Rp. 1.000.000, X 3 bulan Rp. 3.000.000,;6. Bahwa kepergian Pemohon dari rumah kediaman bersama bukan ataskemauan Termohon melainkan diusir oleh Termohon;Dalam Rekonpensi :1. Bahwa apa yang termuat dalam Konpensi termuat dan tertulis dalamRekonpensi;.
ITON, DKK.
Tergugat:
PT. TRADEWIND INDONESIA
94 — 29
66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.SusPHI/2020/PN.Badg.e Ada Putusan Pengadilan sebelumnya yang sudah mempunyai kekuatantetap; e Ada gugatan Provisionil yang dikabulkan;e Dalam sengketa sengketa mengenai bezitrecht;Menimbang, bahwa terhadap petitum Para Penggugat angka 7yaitu menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahuluwalaupun terdapat upaya perlawanan, kasasi atau upaya hukum lainnya (uitvoerbaar bij voorraad), maka Mejelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada salahsatu sarat
104 — 21
Bahwa Pengkreditan Pajak dilakukan melalui SPT masa PPN dengan fakturpajak telah memenuhi syarat formil dan materiel, dimana dalam Pasal 13 ayat(5) UU No. 18 Tahun 2000 disebutkan sarat formil dan materiel SPT dinyatakansah apabila memenuhi syarat antara lain :1. Syarat formil :a. Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan BarangKena Pajak atau Jasa Kena Pajak.b. Nama, Alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak yang pembeli/penerimaBarang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.c.
145 — 144 — Berkekuatan Hukum Tetap
,Ph.D. tentang DugaanKorupsi Dalam Pembagunan Dermaga Labuhan Haji KabupatenLombok Timur Provinsi Nusa Tengara Barat (NTB) tanggal 14 Maret2014, yang pada pokok berkesimpulan bahwa tidak ada kerugianNegara dalam proyek tersebut dan pekerjaan proyek tersebut telahsesuai kesapakatan para pihak dan telah sesuai dengan ketentuanperaturan perudang undangan yang berlaku, yakni isu hukum yangsemula bermuatan hubungan keperdataan telah bergulir menjadikasus korupsi yang patut diduga sarat kepentingan politik
,Ph.D. tentang Dugaan Korupsi Dalam PembagunanDermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur ProvinsiNusa Tengara Barat (NTB) tanggal 14 Maret 2014, yangpada pokok berkesimpulan bahwa tidak ada kerugianNegara dalam proyek tersebut dan pekerjaan proyektersebut telah sesuai kesapakatan para pihak dan telahsesuai dengan ketentuan peraturan perudangundanganyang berlaku, yakni isu hukum yang semula bermuatanhubungan keperdataan telah bergulir menjadi kasuskorupsi yang patut diduga sarat kepentingan politik