Ditemukan 1347 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : btpn bpn bpp bain bpsk bppt bpjn bppã bapn
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 28-03-2022 — Putus : 06-06-2022 — Upload : 06-06-2022
Putusan PT MEDAN Nomor 88/Pdt/2022/PT MDN
Tanggal 6 Juni 2022 — Pembanding/Tergugat II : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN
Terbanding/Pembanding/Tergugat I : PT. BANK SUBENTRA Cq. MENTERI KEUANGAN RI. Cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA Cq. DIREKTORAT PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA DAN SISTEM INFORMASI
Terbanding/Penggugat : PT. MIRA MEDAN INDAH
Terbanding/Turut Tergugat : YAYASAN PERKUMPULAN RENANG MEDAN
Turut Terbanding/Tergugat III : NGARIJAN SALIM
50 — 32
  • sebagian;
  • Menyatakan perbuatan Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi merupakan perbuatan melawan hukum;
  • Menyatakan jual beli yang dilakukan oleh Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sesuai Akta Jual Beli Nomor 173/2017 tanggal 4 Agustus 2017 adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hokum;
  • Menyatakan Sertifikat Hak Pakai Nomor 289/Mesjid (sekarang Sertifikat Haku Guna Bangunan Nomor 496/Mesjid) adalah kekayaan Negara yang berasal dari kekayaan BPPN
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 06-12-2022 — Putus : 16-08-2023 — Upload : 21-08-2023
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1121/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL
Tanggal 16 Agustus 2023 — Kepala BPPN , Cq. Direktur PKNSI Direktorat Jenderal Pengelolaan Kekayaan Negara Dan Sistem Informasi / DJKN
89 — 72
  • Kepala BPPN , Cq. Direktur PKNSI Direktorat Jenderal Pengelolaan Kekayaan Negara Dan Sistem Informasi / DJKN
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 03-11-2010 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 06 K/TUN/2010
Tanggal 3 Nopember 2010 — 1. PT. BALI PASIFIC INVESTAMA, diwakili oleh AULIA BONANZA, DK VS MENTERI KEHUTANAN RI
63 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nusantara Energy dari pemilik lama melalui BPPN(Badan Penyehatan Perbankan Nasional) pada tahun 2004;Hal. 3 dari 32 hal. Put. No. 06 K/TUN/20105. Bahwa PT. KIANI WHUTANI LESTARI mendapatkan HPHTIberdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 838/KptsI/1992 jo.Keputusan Menteri Kehutanan No. 349/Kptsll/1995;6. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 838/Kpisll/1992 jo. Keputusan Menteri Kehutanan No. 349/KptsI/1995, kepadaPT.
    Nusantara Energy dari pemilik lama melalui lelang di BPPN(Badan Penyehatan Perbankan Nasional) pada tahun 2004,dan yang kemudian PT. Kertas Nusantara sebagai profit centrediperusahaan group dalam naungan Nusantara Energy Groupmempunyai kepentingan dalam perkara a quo, karena sangatmembutuhkan pasokan kayu dari areal HII PTI. Kiani HutaniHal. 23 dari 32 hal. Put. No. 06 K/TUN/2010Lestari untuk bahan baku pembuatan bubur kertas (pulp) yangdikelola oleh PT.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Tanah
Register : 06-12-2005 — Putus : 24-07-2006 — Upload : 23-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 356/PDT.G/2005/PN.JKT.PST.
Tanggal 24 Juli 2006 — IRAWATI WIJAYA, >< RISMAN JAHYA,Cs
139 — 35
  • bukan dengan secara melawan hokum dehingga sesuai denganPasal 165 HIR dan 285 Rbg, yakni akta ontentik, yaitu Akta yang dibuat oleh Para Pihak (PayAkte) atau secara jelasnya : Akta yang dibuat oleh Pejabat atas permintaan pihakpihak yangberkepentingan;Bahwa jelas terdapat fakt Vbuktibukti yang menyatakan bahwa keberadaan Penggugat diObyek yang dipermasalahkan tersebut tidaklah berdasarkan penyerobotan sebagai berikut : Bukti P2; Surat Tagihan pajak Bumi dan Bangunan tahun 2001;Bukti P7 Surat dari BPPN
Pengadilan PA TENGGARONG Perdata Agama
Register : 16-10-2020 — Putus : 24-11-2020 — Upload : 25-11-2020
Putusan PA TENGGARONG Nomor 1104/Pdt.G/2020/PA.Tgr
Tanggal 24 Nopember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
12 — 5
  • PUTUSANNomor 1104/Pdt.G/2020/PA.TgrooT . wD DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusandalam perkara Cerai Talak antara:es tempat dan tanggal lahir Handil Baru,02 Maret 1973, agama Islam, pekerjaan Usaha ServiceElektronik, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas,tempat kediaman di Jalan Bppn Handil li, Gang Kartini, Rt.09, Kelurahan Handil Baru,
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Putus : 29-08-2017 — Upload : 13-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 374 K/TUN/2017
Tanggal 29 Agustus 2017 — PT BUMI SERBA SEJAHTERA VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG BANTEN
75 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Beliau menjelaskan bahwa PT.PPA sudah tidak mengelola lagi semua berkas titipan aset dari BadanPenyehatan Perbankan Nasional (BPPN) sudah diserahkan kembalikepada Direktorat Kekayaan Negara Kementrian Keuangan RI. Atassaran beliau pun Penggugat telah mengirimkan surat tertanggal 08 Juni2016 tentang mohon Penjelasan dan Rekomendasi, namun sampai saatGugatan ini didaftar, Penggugat tidak mendapat jawaban.9. Bahwa disamping itu Penggugat juga menyurati pihak PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 20-01-2010 — Upload : 14-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1400 K/PDT/2009
Tanggal 20 Januari 2010 — ARNOLD KODONGAN, SH.,MBA vs H. Y. TUGIYONO MAKMUR
88 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Penetapan eksekusi tanpa meneliti terlebin dahulu keberadaannya,karena itu bukan merupakan asset perseroan;Bahwa selama ini Pembantah secara terus menerus menyelenggarakankebersihan lingkungan di kompleks Perumahan Bumi Eraskatermasukmenyelenggarakan keamanannya, atas biaya dan ongkosnya sendiri termasukmenyelenggarakan penerangan listrik bagi kKepentingan umum;Bahwa sungguhpun sedang menghadapi kesulitan keuangan sebagaiakibat dari pasca krisis ekonomi makro yang ditambah lagi dengan dimasukkanke BPPN
Pengadilan PN TULUNGAGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 30-08-2016 — Upload : 24-02-2017
Putusan PN TULUNGAGUNG Nomor 04/Pdt.G/2016/PN Tlg
Tanggal 30 Agustus 2016 — AGUNG WIBAWANTO melawan PT. BANK RAKYAT INDONESIA Tbk (BRI), dkk
55 — 12
  • Bahwa TERGUGAT juga belum melaksanakan Keputusan PresidenRepublik Indonesia Nomor 56 Tahun 2002 Tentang Restrukturisasi KreditUsaha Kecil dan Menengah, yang di dalamnya Pasal 1 ayat (1) ;Restrukturisasi kredit adalah upaya yang dilakukan Bank dan BadanPenyehatan Perbankan Nasional (BPPN) terhadap kredit Usaha Kecil danMenengah agar debitor Usaha Kecil dan Menengah dapat memenuhikewajibannya., dengan demikian TERGUGAT telah mengabaikankewajibannya melaksanakan peraturan perundang undangan terkaitUsahanya
    Perpanjangan jangka waktu kredit,Pengurangan tunggakan bunga kredit,Pengurangan tunggakan pokok kredit,Penambahan fasilitas kredit,~@ 295 Konvensasi kredit menjadi penyertaan modal,Bahwa TERGUGAT, tanpa melakukan restruturisasi bagi Nasabah Usahakecil, Menengah sebagaimana amanat Kepres Nomor 56 Tahun 2002Tentang restrukturisasi bagi Nasabah usaha kecil Menengah, sebagaimana diterangkan dalam ketentuan umum Resirukturisasi kredit adalahupaya yang dilakukan Bank dan Badan Penyehatan Perbankan Nasional(BPPN
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 15-06-2009 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 107 B/PK/PJK/2005
Tanggal 15 Juni 2009 — WELLY TANUWIJAYA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
28 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Seiring dengan keterbatasan waktupemeriksaan, keberatan serta banding, Bank yangbersangkutan belum dapat memenuhi permintaan PemohonPeninjauan Kembali sampai dengan Putusan Pengadilandibacakan, keterlambatan tersebut disebabkan olehkarena Pemohon Peninjauan Kembalil termasuk dalamdaftar debitur pengawasan Badan Penyehatan PerbankanNasional (BPPN), sehingga membutuhkan waktu yang lamauntuk memenuhi permintaan Termohon Peninjauan Kembalioleh karena proses birokrasi dan administrasi yangrelatif lama.Ad
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 26-06-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1849 K/Pid.Sus/2011
Tanggal 26 Juni 2013 — Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu ; Drs. Yanuar Mara, dk
116 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/jasa Tingkat PertamaKategori L4 yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian NegaraPerencanaan Pembangunan Nasional/BPPN tertanggal 06 Juli2006, atas nama: SUGIARTO;2. Sertifikat dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) sebagai buktitelah mengikuti Bimtek Manajemen Pelelangan dan UjianSertifikasi tertanggal 24 Mei 2006, atas nama SUGIARTO;3.
    Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/jasa Tingkat PertamaKategori L4 yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian NegaraPerencanaan Pembangunan Nasional/BPPN tertanggal 06 Juli2006, atas nama : EDDY HERMANTO;4. Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional Tingkat Pertama Kategori L4yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tertanggal 15 Mei 2008, atas nama: RAKHMATNOVAR RIAWAN, S.Stp;5.
    Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/jasa Tingkat PertamaKategori L4 yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian NegaraPerencanaan Pembangunan Nasional/BPPN tertanggal 31 Mei2007, atas nama : TOHARUDIN, ST;6. Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/jasa Tingkat PertamaKategori L4 yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian NegaraHal. 45 dari 82 hal. Put.
    No. 1849 K/Pid.Sus/20114610.11.12.13.14.Perencanaan Pembangunan Nasional/BPPN tertanggal 31 Mei2007, atas nama : ZUL AMRI;Berita Acara Penjelasan (Aanwijzing) Nomor: 18/Lelang/PanSetda/ 2008. tertanggal Kamis, 8 Mei 2008;Addendum Dokumen Lelang Nomor: 19/Lelang/PanSetda/2008,tertanggal Kamis, 8 Mei 2008;Photo Copy Pengumuman Penyelenggaraan Pelelangan UmumPasca Kualifikasi, Nomor: 04/PPBJSetda/2007 tanggal 3 Maret2007 (sebagai bukti Pengalaman melaksanakan PengadaanBarang/Jasa berupa Mobil Pemadam
Pengadilan PT KENDARI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 09-07-2018 — Putus : 03-07-2018 — Upload : 09-07-2018
Putusan PT KENDARI Nomor 33/PDT/2018/PT KDI
Tanggal 3 Juli 2018 — - Pembanding : PT BANK Panin Tbk Pusat Jakarta Cq PT. Bank Panin Tbk KCU Kendari,dkk. - Terbanding : Sitti Nurlina,dk.
135 — 35
  • Debitur merupakan Bank Dalam Likuidasi (BDL), Bank BekuOperasional (DBO), Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU) ataueks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN);6. Surat pernyataan dari kreditor selaku pemohon lelang yangisinyaakan bertanggungjawab apabila terjadi gugatan perdatadan/atau tuntutan pidana, dan7.
    Salinan/ foto copy surat pemberitahuan rencana pelaksanaanlelang kepada debitor oleh kreditor, kecuali debitor HakTanggungan adalah Bank Dalam Likuidasi, Bank BekuOperasional, Bank Beku Kegiatan Usaha atau Eks BPPN. Dalamhal pemilik jaminan bukan dreditor maka pemberitahuanpelaksanaan lelang juga disampaikan kepada pemilik jaminan;2. Bukti pengumuman lelang;3. SKT/SKPT dalam hal obyek yang dilelang berupa tanah atautanah dan bangunan;4.
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Putus : 12-04-2017 — Upload : 05-05-2017
Putusan PN SURABAYA Nomor 675/Pdt.G/2016/PN SBY
Tanggal 12 April 2017 — DIANA WIBISONO Lawan ONGKY WIRA SETIAWAN, dkk
88 — 44
  • Rantai Panca Daya, berkedudukandi Jakarta, yang kemudian posisinya adalah sama sama diagunkan secara HAKTANGUNGAN kepada Bank Umum Nasional kemudian pasca Bank UmumNasional dilikuidasi dan diambil alin Badan Penyehatan Perbankan Nasional(BPPN) lalu di cessie ke PT. OKANSA CAPITAL lalu oleh PT.
    Pada tahun 1997 PT BankUmum Nasional dilikuidasi oleh Pemerintah sehingga berada pada pengelolaan BadanPenyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Aset beberapa bank termasuk aset PT BankUmum Nasional (DL) dialinkan dalam bentuk cessie oleh BPPN kepada PT OkansaCapital, yang kemudian oleh PT Okansa Capital dialinkan lagi kepada YPH Holding,Ltd, cessie) yang kemudian oleh YPH Holding, Ltd, dialinkan lagi atas dasar cessiekepada Tergugat Il.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum
Putus : 17-01-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1136 K/Pid/2016
Tanggal 17 Januari 2017 — Hj. IDA DJUBAIDAH alias IDA MOKODOMPIT, DK
51 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Ida Djubaidah alias IdaMokodompit selaku Sekretaris YKK BUN menyerahkan kepada pihak BPPN(Badan Penyehatan Perbankan Nasional), berupa:1. 4.607.400 lembar saham PT.BUN yang tersimpan di dalam 3 almari;2. Deposito berjangka dengan nilai lebih dari Rop15.000.000.000,00 danPada Tahun 2003 setelah PT. BUN berstatus BBO ketika Terdakwa Hj. IdaDjubaidah alias ida Mokodompit sekretaris YKK BUN bersamasama denganTerdakwa 2 Drs.
    /Pid/2016.Bahwa pada bulan Maret 1998 status PT.BUN adalah BTO (Bank Take Offer)sehingga segala kebijakan masalah perbankan diambil alin oleh pejabatyang ditunjuk oleh otoritas pebankan kemudian pada bulan Agustus 1998 PT.BUN berubah statusnya menjadi BBO (Bank Beku Operasi) atau dilikuidasi,sehingga segala aktivitas perbankan diambil alin selurunnya oleh pemerintahsehingga pada bulan Februari 1999, Terdakwa Hj. da Djubaidah alias IdaMokodompit selaku Sekretaris YKK BUN menyerahkan kepada pihak BPPN
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 28-03-2012 — Putus : 13-03-2013 — Upload : 09-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 185 B/PK/PJK/2012
Tanggal 13 Maret 2013 — DIRJEN PAJAK VS PT. SUMBER DAYA WAHANA;
29 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 185/B/PK/PJK/2012 PENGURANG PENGHASILAN BRUTOMenurut TerbandingKoreksi Pengurang Penghasilan Bruto sebesar Rp2.270.827.543,00Koreksi positif atas Bunga Bank sebesar Rp1.351.584.766,00;iL:1Bahwa Pemohon Banding memberikan dokumen berupa fotocopyperjanjian kredit bank, pemberitahuan kewajiban bunga dari bnk exim,persetujuan rescheduling, nota debit dan pemberitahuan pengalihandari bank mandiri ke BPPN;Bahwa berdasarkan penelitian terhadap dokumen tersebut, Terbandingberpendapat bahwa
    Penghapusan atashutang bunga dilakukan Pemohon Banding karena mendapatkanfasilitas penghapusan bunga dari BPPN;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf k UndangUndangPajak Penghasilan, diatur bahwa keuntungan karena pembebasanutang termasuk objek pajak penghasilan;Bahwa berdasarkan hal tersebut, Terbanding berpendapat bahwa atashutang bunga yang dihapuskan harus dilaporkan oleh PemohonBanding sebagai penghasilan lainlain pada laporan Laba Rugi tahunterjadinya penghapusan/pembebasan hutang
Pengadilan PN PALEMBANG Perdata Tanah
Putus : 26-11-2014 — Upload : 16-12-2014
Putusan PN PALEMBANG Nomor 77 /Pdt.Bth/2014/PN.Plg.
Tanggal 26 Nopember 2014 — 1. KENNEDY 2. Dra. NOVA ROSSINI LAWAN 1. PT HARAPAN MAKMUR 2. HAIRUL ANWAR, S.E 3. PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG, DKK
75 — 13
  • Pemberian HakTanggungan;c. salinan/fotokopi Sertifikat Hak Atas Tanah yang dibebani HakTanggungan;d. salinan/fotokopi Perincian Hutang/jumlah kewajiban debitor yangharus dipenuhi;e. salinan/fotokopi bukti bahwa:1) debitor wanprestasi, antara lain suratsurat peringatan;2) debitor telah pailit, antara lain berupa putusan pailit, dan/ataupenetapan insolvensi (dalam hal Pemohon Lelang kreditorseparatis); atau3) debitor merupakan Bank Dalam Likuidasi, Bank Beku Operasional,Bank Beku Kegiatan Usaha, atau Eks BPPN
    PigDalam Likuidasi, Bank Beku Operasional, Bank Beku Kegiatan Usaha,atau Eks BPPN; danh. surat pernyataan dari kreditor selaku Pemohon Lelang yang isinyamenyatakan bahwa nilai limit ditetapbkan berdasarkan hasil penilaiandari Penilai dengan menyebutkan nama Penilai, nomor, dan tanggallaporan penilaian, dalam hal:1) bank kreditor akan ikut menjadi Peserta Lelang; atau2) nilai limit paling sedikit Rb300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).3) Terkait dengan angka 3 huruf b di atas, PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 02-04-2015 — Putus : 21-05-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 189 K/TUN/2015
Tanggal 21 Mei 2015 — TUAN IWAN SUTADI SIDARTA VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT., II. PT. PERMATA GADING;
41 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • United Capital Indonesia sebagai Turut Tergugat III; Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Cq. Menteri KeuanganRepublik Indonesia sebagai Turut Tergugat IV;Dalam Perkara Nomor 392/PDT.G/2006/PN.JAK.BAR. Turut Tergugat Il(sekarang Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara) dengan sengaja tidakdipanggil secara resmi melalui Pengadilan.
    United Capital Indonesia sebagai Turut Tergugat III; Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Cq. Menteri KeuanganRepublik Indonesia sebagai Turut Tergugat IV;Bahwa, didalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor013/PDT.G/2009/PN.Jkt.Bar, yaitu:Mengadili: Menolak Eksepsi Tergugat IV;Dalam Provisi: Menolak Provisi Penggugat;Dalam Pokok Perkara: Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian; Menyatakan Perbuatan Hukum Tergugat yang telah mengalinkan hakketiga bidang tanah Hak Milik:1.
Pengadilan PT PALANGKARAYA Perdata
Register : 03-05-2016 — Putus : 18-07-2016 — Upload : 01-10-2019
Putusan PT PALANGKARAYA Nomor 36/PDT/2016/PT PLK
Tanggal 18 Juli 2016 — Pembanding/Penggugat II : AHMAD BAIHAKI
Pembanding/Penggugat I : HJ. HANDAYANI
Terbanding/Tergugat II : KEMENTRIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA Cq. KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA (DJKN) KALIMANTAN TENGAH Cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) PANGKALANBUN
Terbanding/Tergugat III : EDDYANSYAH
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK DANAMON INDONESIA, Tbk. DSP Unit Pasar Indrasari
24 — 13
  • Debitur merupakan Bank Dalam Likuidasi, Bank BekuOperasional, Bank Beku Kegiatan Usaha, atau Eks BPPN;f. Salinan (fotocopy surat pernyataan dari kreditur selaku pemohonlelang yang Isinya akan bertanggungjawab apabilateriadigugatan perdata dan/atau tuntutan pidana;g.
    Salinan/fotocopy surat pemberitahuan rencana pelaksanaanlelang kepada debitur oteh kreditur, yang diserahkan ke KPKNLsebelum lelang dilaksanakan, kecuali debitur Hak Tanggunganadalah merupakan Bank Dalam Likuidasi, Bank BekuOperasional, Bank Beku Kegiatan Usaha, atau Eks 'BPPN; danSalinan/fotocopy surat pernyataan dari kreditur selaku pemohonlelang yang isinya menyatakan bahwanilai limit ditetapkanberdasarkan hasil penilaian dari penilai dengan menyebutkanHal. 34 dari 47 Hal.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 08-07-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 560 K/Pdt/2015
Tanggal 8 Juli 2015 — KHAIROEDIN PASARIBU VS PT. BANK SYARIAH BUKOPIN
101 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • EGP, BPPN tahun 1998:Pemindahan hak dari kreditor ke kreditor baru sah meskipun belumberlaku kepada debitur, sebelum diberitahukan secara resmi; Akte cessie harus diberitahukan kepada Debiur (Buku: Hukum Bicaraedisi ke 2, oleh Wawan Tunggul Alam, SH/Penerbitan: Milenia Popularjkt).
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Kepailitan
Putus : 18-05-2005 — Upload : 20-08-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4PK/N/2005
Tanggal 18 Mei 2005 — PT Polysindo Eka Perkasa Tbk; PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (PERSERO)
168 — 124 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., 19bahwa alasan Pemohon Peninjauankembali yang keberatan atas buktifoto copy tidak dapat dibenarkan, oleh karena pertimbangan Majelis HakimKasasi bertumpu pada bukti P. 9, dimana dalam bukti tersebut dinyatakan bahwaPT, Polysindo (Pemohon Peninjauankembali) mengaku mempunyai kewajibanUnsecured Commercial paper lebih dari US $ 400.000.000, (empat ratus jutadolar ) kepada para Kreditur termasuk BPPN. Pengakuan ini menunjukkanbahwa Pemohon Peninjauankembali mempunyai lebih dari dua Kreditur.
Pengadilan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Perdata
Register : 23-05-2016 — Putus : 22-12-2016 — Upload : 13-03-2017
Putusan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Nomor 32/Pdt.G/2016/PN Mkd
Tanggal 22 Desember 2016 — SUKIR, Melawan HARI BUDIARTO, Dkk
100 — 37
  • telah bermeterai cukuop dantelah sesuai dengan aslinya kecuali bukti bertanda T.l3, T.lIH, T.IM, danT.IHK6 berupa fotokopi sesuai dengan fotokopi (Tergugat Il tdak dapatmenunjukkan surat aslinya di persidangan);Menimbang, bahwa Tergugat Il selain mengajukan bukit surattersebut juga mengajukan seorang saksi bemama PRYO HARYATMOKOyang memberkan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagaiberikut: Bahwa berdasarkan fotokopi legalisasi surat kuasa untuk menjual karenayang asli diserahkan kepada BPPN
    Jual belitersebut hanya fiktif dan tidak ada aktanya karena tujuannya hanya akandiagunkan di Bank Mandir;Bahwa legalisasi ada legalisir dan copy sesuai dengan aslinya, dalam hallegalisasi artinya dlinat dan kemudian mengesahkan isi dan tanda tanganpihakpinak dimana dokumen itu dibuat oleh Notaris, karena yang aslinyadiserahkan ke BPPN.