M E N G A D I L I Menerima permintaan banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum dan Penuntut Umum ; Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 05/Pid.Sus/Tipikor/2011/PN.Bjm, tanggal 9 September 2011 yang dimintakan banding tersebut tetapi dengan memperbaiki mengenai kualifikasi dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan bunyi selengkapnya sebagai berikut

Salinan amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Banjarmasin Nomor 05/PidSus/Tipikor/2011/ PN.Bjm, tanggaltanggal 9 September 2011,sebagai berikut : Halaman 2 dari 72 halamanPutusan Nomor : 13/PID.TPK/2011/PT.BJMMenyatakan terdakwa SYARIPUDDIN,AMd.

tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milikTerpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula daribarang yang menggantikan barangbarang tersebut";Bahwa jelaslah disebutkan dalam Pasal 18 Ayat 1 huruf a UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun2001, yaitu barang yang dapat dirampas adalah barang yang diperolehdari tindak pidana korupsi yang mana barangbarang tersebut menjadibukti bahwa Terdakwa Tipikor

Tegal Barat;Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkarasebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Jawa Tengah Nomor 3/Pid.SusTPK/2018/PT SMG tanggal 19Februari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;Mengubah putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSemarang Nomor 78/Pid.SusTPK/2017/PN Smg, tanggal 5 Desember2017, yang dimintakan banding tersebut sekedar

NIP.TOPOS DOOFON 1 OT paneer reese eeePEMBANDINGKasus Tipikor yang dialami oleh Penggugat, juga dialami oleh PegawaiNegeri Sipil yang lain di Kabupaten lain, dimana mereka juga terkenaUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi. Mereka dihukum penjara, bebas dari penjara dan diaktifkankembali sebagai Pegawai Negeri Sipil, antara lain1.

pengfgugatuntuk membayar biuayaperkara yang timbul dalam kedua tingkat Peradilan yang ditingkatbandingditetapkan sebesar Rp 150.000(seratus lima puluh ribu rupiah) ;Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2017oleh kami Ardy Djohan, SH. sebagai Hakim Ketua, Martua Rambe, SH MH danMasrimal, SH masingmasing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Acehsebagai Hakim anggota, berdasarkan surat penetapan Ketua PengadilanTinggi/Tipikor

Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sejaktanggal 28 Juli 2016 sampai dengan 26 Agustus 2016;Terdakwa menghadap sendiri;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Idi Nomor 86/Pid.Sus/2016/PN litanggal 28 April 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim; Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.Sus/2016/PN Idi tanggal 28 April2016 tentang penetapan hari sidang;Halaman 17 dari 12 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2016/PN Idi Berkas perkara dan suratsurat lain

., HakimHakim Ad Hoc Tipikor padaMahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umumpada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh HakimHakim Anggotatersebut, dan dibantu oleh Susilowati, SH. MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadirioleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.HakimHakim Anggota Ketua Majelis,Ttd/ MS. Lumme, SH. Ttd/ Dr. M. Hatta Ali, SH. MH.Ttd/ H. Syamsul Rakan Chaniago, SH. MH.Hal. 13 dari 13 hal. Put.

SoppengAgama : IslamPekerjaan : PNS (Kasi Keperawatan RSUDAjjappannge Kabupaten Soppeng)Pendidikan : S.1 Terdakwa ditahan oleh :Penyidik Kejaksaan Negeri Soppenge Dalam tahanan Rutan sejak Tanggal 23 Nopember 2012Sampai dengan tanggal 16 Desember 2012 ;Penuntut Umume Dalam tahanan Rutan sejak Tanggal 17 Desember 2012Sampai dengan tanggal 1 Januari 2013 ;Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Makasare Dalam tahanan Rutan sejak tanggal 2 Januari 2013Sampai dengan tanggal 31 Januari 2013;e

PUTUSANNomor : 1795 K/PID.SUS/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tindak pidana korupsi (Tipikor) dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : Nama Lengkap : EDI MARULI TUA SINAGA;Tempat Lahir : Huta Bayu;Umur/Tanggal Lahir : 50 tahun/ 13 September 1963;Jenis Kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat Tinggal : Nagori Butu Bayu Panei Raja Kecamatan DolokPardamean, Kabupaten Simalungun;Agama : Kristen Katholik;

Dr.Abdul Latief, S.H., M.Hum, Hakim AdHoc Tipikor pada Mahkamah Agungberpendapat lain dengan pertimbangan, yaitu:a Terlepas dari alasanalasan keberatan kasasi Jaksa/Penuntut Umumtersebut, Judex Facti telah salah menerapkan hukum atau menerapkanHal. 53 dari 53 hal.

Syamsul Rakan Chaniago,S.H., M.H., HakimHakim AdHoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota,dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga olehKetua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sri Asmarani,S.H. C.N. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum danTerdakwa.HakimHakim Anggota KetuaTtd/Prof.Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum TtdTtd/H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.,Dr. H. M.

Wakil ketua /Hakim Tinggi padaPengadilan Tinggi/tipikor Banda Aceh selaku~ Ketua Maajelis,Aswijon,.SH,MH.dan Sigit Sutanto,,.SH.MH., masingmasing HakimTinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Hakim Anggota,berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor39/Pen.Pdt/2018/PT.BNA., tanggal 25 April 2018, dan Putusan tersebutpada hari Senin Tanggal 28 Mei 2018, diucapkan dalam persidanganterbuka untuk umum oleh Hakim Ketua majelis dengan dihadiri paraHakim Anggota tersebut, lwan,.SH.Panitera

terhadap sesama warga binaandidalam Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Takengon;Oleh karena itu Pembanding mengajukan Permohonan Banding melalui KuasaPembanding yang dinyatakan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takengon,dan Permohonan Banding telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukanmenurut Undangundang, maka oleh karena itu Permohonan Banding tersebutdiatasdinyatakan dapat diterima;Berdasarkan segala sesuatu yang telah diuraikan diatas, maka sudahsewajarnyalah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor

Tipikor/2013/PT.BNA tanggal 26Juli 2013 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 26/Pid.Sus/2012/P.TIPIKOR.BNA.tanggal 14 Februari 2013 harus diperbaiki mengenai Pasal Dakwaan yangterbukti dan lamanya pidana sehingga berbunyi sebagai berikut :1. Menyatakan Terdakwa Suriani, S.Si., M.Kes. telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimanadakwaan Primair Penuntut Umum ;Hal. 7 dari 15 hal. Put.

Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 32/Pdt.G/2016/PN Trgatas permintaan bantuan delegasi dari Panitera Pengadilan NegeriTenggarong tanggal 10 Oktober 2017 Nomor W18U4/2837/Pdt.01.5/X/2017Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/Tipikor Jakarta Pusat, yang dibuat olehAHMAD AZWAR ANAS HAIQAL, Jurusita Pengganti pada PengadilanNegeri/Niaga/HAM/Tipikor Jakarta Pusat, telah memberitahukan danmenyerahkan kepada ANTON DEDI HERMANTO,SH.MH., WASHINTON E.PANGARIBUAN,SH. NUR RIDHOWATI,SH.

Relas Pemberitahuan dan Pernyerahan Memori Banding Nomor32/Pdt.G/2016/PN Trg atas permintaan bantuan delegasi dari PaniteraPengadilan Negeri Tenggarong tanggal 16 Nopember 2017 Nomor W18U4/3297/Pdt.01.5/XI/2017 Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/Tipikor JakartaPusat, yang dibuat oleh AHMAD AZWAR ANAS HAIQAL, JurusitaPengganti pada Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/Tipikor Jakarta Pusat, telahmemberitahukan dan menyerahkan Memori Banding kepada ANTON DEDIHERMANTO,SH.MH., WASHINTON E. PANGARIBUAN,SH.

Relas Pemberitahuan dan Pernyerahan Kontra Memori Banding Nomor32/Pdt.G/2016/PN Trg atas permintaan bantuan delegasi dari PaniteraPengadilan Negeri Tenggarong tanggal 12 Pebruari 2018 Nomor W18U4/678/Pdt.01.5/II/2018 Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/Tipikor JakartaPusat, yang dibuat oleh AHMAD AZWAR ANAS HAIQAL, JurusitaPengganti pada Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/Tipikor Jakarta Pusat, telahmemberitahukan dan menyerahkan Kontra Memori Banding kepadaANTON DEDI HERMANTO,SH.MH., WASHINTON E.

SELASA tanggal 27Maret 2018 untuk mempelajari berkas perkara banding tersebut dalamtenggang waktu 14 (empat belas) hari dari pemberitahuan ini, sebelumberkas perkara Nomor:32/Pdt.G/2016/PN.Trg tersebut dikirim ke PengadilanTinggi Kalimantan Timur di Samarinda;15.Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor32/Pdt.G/2016/PN.Trg, atas permintaan bantuan delegasi dari PaniteraPengadilan Negeri Tenggarong tanggal 22 Januari 2018 Nomor W418U4/349/Pdt.01.5/I/2018 pada Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/Tipikor

Pbr6 Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dumai sejak tanggal25 Agustus 2015 s/d tanggal 01 September 2015 ;7 Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 02September 2015 s/d tanggal 01 Oktober 2015 ;8 Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 02Oktober 2015 s/d tanggal 30 Nopember 2015 ;9 Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor pada Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 01Desember 2015 s/d tanggal 30 Desember 2015 ;10 Ketua Pengadilan

Tinggi/Tipikor pada Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 31Desember 2015 s/d tanggal 30 Januari 2016 ;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum HORAS SITORUS, SH, NANDISYUKRI, SH.MH, JUSTINUS TAMPUBOLON, SH, JAMES SIANTURI, SH.MH ,DANIEL SITORUS, SH ;Masingmasing selaku Advokat dan Advokad Magang padakantot Hukum Horas Sitoru,sSH & Rekan Advokad & Konsultan Hukum berkantor di JIn.Jawa Damai II No. 26 Kel.

Cemara No 441 KomplekBeringin Indah, PekanbaruRiau berdasarkan Surat Kuasa tanggal 20 Oktober 2015, yangdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 20 Oktober 2015dibawah Register Nomor : 1049/SK/TPK/2015/PN.PBR ;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;Telah membaca :1 Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 63/Pid.Sud/TIPIKOR/2014/PN.Pbr tanggal 02 September 2015 tentang PenunjukanMajelis Hakim; 2 Penetapan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

pada Pengadilan NegeriPekanbaru Nomor 63/Pid.Sus/TIPIKOR/2014/PN.Pbr tanggal 02 September 2015tentang Penetapan Hari Sidang; 3 Surat Pelimpahan Perkara dari Kepala Kejaksaan Negeri Pekanbaru Nomor : Reg.Perkara Nomor B 06 /N.4.13/Ft.1/9/2015 tanggal 02 September 2015; 4 Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum); 5 Keberatan atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dari Penasihat Hukumterdak Wa; 222 n nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn6 Pendapat/tanggapan Penuntut Umum atas Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa ;Telah

Halini telah bertentangan unsur kepastian hukum (rechtssicherkeit) unsurkemanfaatan (zweckmassigkeit) dan unsur keadilan (gerechtigkeit);Bahwa terhadap Putusan Kasasi (dalam berkas terpisah) atas namaTerdakwa Surdeni Sulaiman, SKM bin Sulaiman Ahmad Putusan kasasiNomor 853 K/Pid.Sus/2014 tertanggal 22 Oktober 2014 (saat ini telahdiajukan Permohonan Peninjauan Kembali oleh Pemohon yang telahdidaftarkan pada Pengadilan Negeri Tipikor Banda Aceh pada tanggal 02Oktober 2015);Kekhilafan dan kekeliruan

Anita Syafrida) dalam berkas terpisah;Bahwa di dalam Putusan Judex Facti Pengadilan Negeri/Tipikor BandaAceh Putusan Nomor 28/Pid.Sus/TPK/2013/PNBNA tanggal 11 November2013 atas nama Terdakwa Surdeni Sulaiman (perkara terpisah) telahdipertimbangkan dan tidak menjadikan persoalan hukum dan bukan suatuperbuatan melawan hukum, sebagaimana yang termuat di dalamPertimbangan Hukum di dalam Unsur Melawan Hukum pada halaman 102s/d halaman 106 dan pada pertimbangan Judex Facti Tingkat Pertama padahalaman

Secara hukum apa yang dilakukan oleh Judex Juris yang demikian tidakdapat dibenarkan dan telah bertentangan putusan satu dengan yang lainnyakhususnya terhadap Unsur Adanya Kerugian Keuangan Negara yangmenjadi salah satu unsur penting dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dari padaUndangUndang Tipikor tersebut;Bahwa berdasarkan aturan hukum, bila diputuskan dengan penerapanPasal 55 ayat (1) ke1 KUHP mengenai perbuatan yang dilakukan secarabersamasama, seharusnya pertimbangan hukum oleh Judex Juris denganMajelis

Nomor 25 PK/PID.SUS/2016Jaksa/Penuntut Umum, maupun di dalam Putusan Judex FactiPengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh;e Kemudian sebaliknya juga, yang anehnya dan sangat kontradiktif,terhadap alat CT Scan yang dipertimbangkan di dalam pertimbanganputusan kasasi Terdakwa Surdeni Sulaiman (berkas terpisah), secarahukum di dalam pertimbanganya juga tidak pernah dipersoalkanuntuk dimintakan pertanggungjawaban pidana kepada Pemohon PK(M. Saladin Akbar selaku Rekanan/ Direktur Utama PT.

Nomor 25 PK/PID.SUS/2016Bahwa bila dinubungkan antara Pertimbangan Judex Facti Tingkat PertamaPutusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut diatas, dengan Pertimbangan Hukum Judex Juris pada halaman 64 point satumengenai Terdakwa M.

HUBUNGAN INDUSTRIAL TERSEBUT ;Telah membaca suratsurat yang berkaitan dengan pemeriksaanperkara ini ;Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;Telan memperhatikan bukti Surat Penggugat maupun Tergugat ;Telah mendengar keterangan saksisaksi Penggugat dan Tergugat ;Telah membaca kesimpulan masingmasing pihak ;TENTANG DUDUK PERKARA ;Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya tertanggal 26Oktober 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan HubunganIndustrial padaPengadilanNegeri/PHI/Tipikor

WIBISONO, S.SosSalinan Resmi Putusan ini sesuai dengan aslinyaSebanyak 34 (tiga puluh empat) lembar di berikan kepada PENGGUGATPengadilan Negeri/PHI/Tipikor BengkuluHalaman 34 dari 35 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.SusPHI/2018/PN BglAn. PaniteraPanitera Muda PHI,A. WIBISONO, S.SosNIP. 19601224 198102 1 002 Halaman 35 dari 35 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.SusPHI/2018/PN Bgl

diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa,maka Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa alasan banding Penasihat Hukum Terdakwa dalammemori bandingnya adalah keberatan terhadap putusan yang dijatuhkan oleh MajelisHakim Pengadilan Tingkat Pertama, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:1 Bahwa Judex Factie telah tidak secara cermat mempertimbangkan substansipleidoi (nota pembelaan) Terdakwa dalam pertimbangan hukum putusannya;2 Bahwa Judex Factie Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan Negeri Palu telahtidak cermat dan keliru dalam pertimbangan hukum pada unsur dengantujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;3 Bahwa Judex Factie Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palu telahtidak cermat dan keliru dalam pertimbangan hukum pada unsurmenyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanyakarena jabatan atau kedudukan;4 Bahwa Judex Factie Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palu telahkeliru dan salah dalam pertimbangan

Menyatakan agar Terdakwa membayar biaya perkara Rp5.000,00 (lima riburupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Banjarmasin Nomor6/Pid.Sus/Tipikor/2011/PN.BJM tanggal 9 September2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa Abdul Hadi, SP bin Aspan terbukti secara sah danmenyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimanapasal 3 UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasantindak pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (limaribu Rupiah).Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin Nomor 12/Pid.Sus/2011/PT.BJMtanggal 17 November 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :Menerima permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnyaserta Penuntut Umum ;Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Banjarmasin tanggal 9 September 2011, Nomor 06/Pid.Sus/Tipikor/

HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagaiHakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dulhusin, S.H., M.H. PaniteraPengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidanadan Jaksa/Penuntut Umum.HakimHakim Anggota : Ketua,ttd./Prof.Dr.H. Abdul Latif, S.H..M.Hum. ttd/Dr.H.M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.ttd./H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.Panitera Pengganti,ttd./Dulhusin, S.H., M.H.Untuk SalinanMahkamah Agung RI.a.n.

Batupuaro, Kota Baubaudengan Surat Kuasa Khusus yang telahditandatangani oleh Penasihat Hukum Terdakwatersebut tanggal 21Desember2018 dan telah didaftarkan dalam buku Daftar Register di Kepaniteraan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri KendariNomor02/Tipikor/2019/PN.Kdi tanggal 3Januari 2019 dan Terdakwa 2 didampingioleh Advokat/Penasihat Hukumnya bernama LA DASMAN, SH, Advokat/Konsultanhukum pada kantor LA DASMAN, SH & ASSOCIATES beralamat di Jin.Abunawas Lrg. Ansel, Kel.

Kadia Kota Kendari dengan Surat KuasaKhusus yang telah ditandatangani oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebuttanggal 8 Januari 2019 dan telah didaftarkan dalam buku Daftar Register diKepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri KendariNomor 05/Tipikor/2019/PN.Kdi tanggal 8 Januari 2019;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;Setelah membaca:e Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriKendari Nomor79/Pid.SusTPK/2018/PN.Kdi, tanggal 13 Desember

(lima ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari pada hariSenin, tanggal 22 April 2019, oleh kami RUDI SUPARMONO, SH, MH sebagaiHakim Ketua, MULYONO DWI PURWANTO,Ak., SH, M.AB, CFE dan DARWINPANJAITAN, SH masingmasing Hakim Ad Hoc Tipikor sebagai HakimAnggota,putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hariSelasa tanggal 23 April 2019,oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh paraHakim

Redaksi : Rp 5.000,Jumlah : Rp 151.000Terbilang : Seratus lima puluh satu ribu rupiah.Salinan Resmi Penetapan ini sesuai dengan aslinyaSebanyak 15 (lima belas) lembar diberikan untuk Kepentingan DinasPengadilan Negeri/PHI/Tipikor BengkuluPanitera,JOKO SUTRISNO, SH,.MHNIP. 19620210 199103 1 006Halaman 15 dari Halaman 15Penetapan Nomor : 398/Pdt.P/2018/PN Bgl