Ditemukan 11605 data
Urut Berdasarkan
Register : 23-06-2020 — Putus : 26-08-2020 — Upload : 11-09-2020
Putusan PN BEKASI Nomor 470/Pid.B/2020/PN Bks Tanggal 26 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
MUHAMMAD ZAKI, SH
Terdakwa:
BUDI SANTOSO Bin MUKTAR
47 — 7
MUHAMMAD ZAKI, SH
Terdakwa:
BUDI SANTOSO Bin MUKTAR
47 — 7
Setiap Orang.Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap orang adalah Subyek hukumberupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum,didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakankepadanya dalam surat Dakwaan, untuk itu penekanan setiap orang ini adalahadanya Subyek hukum tersebut, dan tentang Apakah ia terbukti atau tidakmelakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tergantung padapembuktian pada unsur materiel Dakwaan tersebut;Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap
Register : 23-06-2014 — Putus : 28-08-2014 — Upload : 21-11-2014
Putusan PN TEMANGGUNG Nomor 58/Pid.B/2014/PN Tmg Tanggal 28 Agustus 2014 — 1. SABDO PRABOWO bin KOEMBINO
2. SANTOSO bin BUDI DHARMO
3. SOPYANTO bin ABU UMAR
56 — 31
56 — 31
;Menimbang, bahwa atas permohonan yang telah disampaikan Penuntut Umumtersebut, Terdakwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan selanjutnya PenuntutUmum membacakan Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik sebagai berikut :Bahwa saksi mengerti diperiksa karena telah mengalami kerugian karenadidatangi oleh beberapa orang lakilaki dengan pakaian preman dan orangtersebut mengaku dari Mabes utusan Kapolda yang meminta uang untukmembangun pos di wilayah Ngadirejo dengan penekanan jika saksi tidakmemberi
Register : 20-11-2007 — Putus : 23-01-2008 — Upload : 04-10-2011
Putusan DILMIL II 10 SEMARANG Nomor 07-K / PM.II-10 / AD / I / 2008 Tanggal 23 Januari 2008 — Prada Lalu Syamsul Rizal Sabri Putra
72 — 35
72 — 35
.= Bahwa benar dengan demikian tindakan atau caracara yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi 2seperti mengancam merupakan tindakan penekanan agarobjek yang dikehendaki mau menyerahkan barangataudalam rangka memudahkan mengambil sesuatu daritempat yang diinginkan oleh pelaku tersebut.= Bahwa benar dompet maupun hand phone yangdiambil Terdakwa seluruhnya adalah milik Saksi 2.Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke3 dalam dakwaan kedua telah terpenuhi.106MenimbangMenimbangOleh karena semua
Register : 31-03-2021 — Putus : 04-08-2021 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 332/Pdt.Bth/2021/PN Dps Tanggal 4 Agustus 2021 — Penggugat:
PT Kagum Sinar Hotelindo
Tergugat:
PT Bank ICBC Indonesia
111 — 73
PT Kagum Sinar Hotelindo
Tergugat:
PT Bank ICBC Indonesia
111 — 73
Angka 2 Huruf FBab Il Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis PeradilanHalaman 18 dari 50 Hal Putusan Nomor 332/Pdt.Bth/2021/PN DpsPerdata Umum, selengkapnya kami kutipkan denganpenebalan sebagai penekanan, yaitu:Pasal 147 ayat (1) RBgoara pihak boleh dibantu atau diwakili oleh orangorangyang secara khusus dan tertulis diberi Kuasa untuk itukecuali bila pemberi kuasa hadir sendiri.
Register : 15-10-2015 — Putus : 16-12-2015 — Upload : 16-05-2016
Putusan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Nomor 230/Pid.Sus/2015/PN Mkd Tanggal 16 Desember 2015 — SUPRIHATIN Als. UPIL Bin PETRUS TARSUN
57 — 12
57 — 12
Unsur Setiap OrangMenimbang bahwa Penuntut Umum dalam tuntutannya dan Penasihathukum Terdakwa dalam nota pembelaannya menyatakan pada pokoknyabahwa unsur setiap orang telah terpenuhi oleh Terdakwa;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkanapakah unsur setiap orang sebagai berikut :Bahwa Setiap Orang adalah orang perorangan atau individuyang merupakan subjek hukum (natuurlijk persoon) dankepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidanayang dilakukan, dengan demikian penekanan
Register : 16-04-2015 — Putus : 22-12-2015 — Upload : 07-11-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 171/Pdt.G/2015/PN.Bdg. Tanggal 22 Desember 2015 — ACIM SURACIM LAWAN PEMERINTAH R.I.Cq.MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BPN R.L.Cq.KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI JAWA BARAT.Cg.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG
56 — 8
56 — 8
Bahwa dalamkeadaan pisik dan kesehatan Bapak Acim Suracim yang sedemikian rupa,Kuasa Penggugat Intervensi dengan didampingi oleh seseorang lainnyatelah melanggar Hak Privasi yang dapat dikategorikan sebagai Pelanggaranterhadap Hak Asasi Manusia dengan cara melakukan penekanan secaraverbal (Interogasi) kepada orang tua yang sudah pikun dandalam keadaankesehatan yang terganggu, dengan demikian Kuasa Penggugat Intervensidapat diduga telah melanggar, Pasal29 ayat(1), Pasal 30, Pasal 31 ayat(1) dan (2
Putus : 05-06-2009 — Upload : 20-10-2011
Putusan DILMIL III 12 SURABAYA Nomor 98-K/PM.III-12/AD/VI/2009 Tanggal 5 Juni 2009 — - ADITYAWARMAN, KAPTEN KAV NRP 11980054471175
71 — 74
71 — 74
Susu Heni (saksi 10).Bahwa Saksi dalam memeriksa terhadap Saksi 10 sudah sesuaidengan prosedur , tidak ada penekanan, pengarahan, dankekerasan maupun ancaman kekerasan, semua jawaban adalahdari Saksi 10, dan BAP ditandatangani oleh saksi 10 setelahsebelumnya Saksi 10 membaca terlebih dahulu.23Bahwa Saksi 10 dalam pemeriksaan menyatakan kenal denganTerdakwa pada tanggal 6 Juni 2008 saat Saksi 10 malam ituberada di rumah Saksi 2 dan yang mengenalkan T denganSaksi 10 adalah Saksi 2.Bahwa pada saat Saksi
Putus : 05-09-2019 — Upload : 26-12-2019
Putusan PN DUMAI Nomor 236/Pid.Sus/2019/PN Dum Tanggal 5 September 2019 — Jaksa Penuntut Umum :
Maiman Limbong, S.H
Terdakwa :
Rofiza Bin Alm. Muhammad Nazir
221 — 77
221 — 77
kapal telah menandatangani SuratPernyataan yang diantaranya mengaturlarangan bagi awak kapal untukmembawa barang dagangan dan barangbarang yang dilarang olehpemerintah;Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum di atas MajelisHakim berpendapat bahwa sudah cukup alasan mengapa barangtersebut disembunyikan oleh saksi Kelvin Eka Putra bin Alisbardi danTerdakwa;Menimbang, bahwa dalam Undang Undang Nomor 10 Tahun1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah di ubah dengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006, penekanan
Putus : 25-03-2015 — Upload : 13-04-2015
Putusan DILMIL I 06 BANJARMASIN Nomor 06-K/PM I-06/AD/II/2015 Tanggal 25 Maret 2015 —
199 — 121
199 — 121
sajasecara psikologis akan berpengaruh terhadap kehidupan Prajurityang lain di sekitarnya, oleh karena itu hal ini tidak bisa dibiarkan danperlu ditindak tegas agar perbuatan yang sama tidak diikuti olehPrajurit yang lain.Bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah melakukan perbuatansusila dengan Saksi2 yang merupakan isteri dari Saksi1, artinyaTerdakwa telah melakukan perbuatan dengan isteri atasannya,padahal dapat diyakini Terdakwa telah mengetahui bahwa perbuatansemacam ini sudah sering mendapat penekanan
Putus : 27-11-2014 — Upload : 14-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 676/B/PK/PJK/2014 Tanggal 27 Nopember 2014 — DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI vs PT. VICTORINDO ALAM LESTARI
163 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
163 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
Lain halnya dibidang impordimana UU 17/2006 memberikan penekanan berimbang antara pelayanandan pengawasan, sementara dibidang ekspor lebih ditekankan adalah sisipelayanannya sehingga walaupun Pasal 8 ayat (2) PMK 214/2008mengatur untuk dilayani eksportasi yang tidak memenuhi kondisi Pasal 7ayat (5) PMK 214/2008, dengan memegang prinsip UU 17/2006 makapelayanan tetap diberikan dengan pertimbangan hal tersebut tetap tidakmenghilangkan kewajiban eksportir dalam membayar Bea Keluar sesuaidengan yang
Register : 05-06-2012 — Putus : 28-08-2012 — Upload : 08-05-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 919/PID.B/2012/PN.JKT.PST Tanggal 28 Agustus 2012 — AHMAD SURYANA dan SAHRIL
95 — 27
95 — 27
Saksi SUBOWO, di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :Bahwa benar pemeriksaan saksisaksi yang terdapat dalamBerkas perkara untuk Terdakwa AHMAD SURYANA danTerdakwa SAHRIL dilakukan oleh Tim Penyidik.Bahwa benar saksi memeriksa Terdakwa AHMAD SURYANAdan para saksi penangkap.Bahwa benar pemeriksaan terhadap Terdakwa AHMADSURYANA tidak ada penekanan dan tidak ada paksaan.Benar pada saat diperiksa Terdakwa AHMAD SURYANAmemberikan keterangan sesuai dengan yang dituangkandalam
Putus : 25-06-2012 — Upload : 30-07-2012
Putusan DILMILTI I MEDAN Nomor 48-K/PMT-I/BDG/AD/V/2012 Tanggal 25 Juni 2012 — ALFIANSYAH
Serma / 21970143980275
Ba Sub Unit Intel 2-1
Kodim 1011/Klk
79 — 26
79 — 26
Bahwa berdasarkan Surat Telegram Pangdam XIl/Tpr Nomor STR/82/2012tanggal 28 Maret 2012 yang pada pokoknya menyatakan Komando atas telahberulang kali memberikan petunjuk dan penekanan baik lisan maupun tertulisdalam rangka pencegahan, menghindari penyalahgunaan nakotika, psikotropika,prekursor dan zat adiktif lainnya, namun kenyataannya sampai saat ini masihbanyak anggota di jajaran Kodam XIlI/Tpr yang terlibat, guna memberikan efekjera bagi pengedar, penyimpan, penjual maupun penggunanarkotika,psikotropika
Register : 27-08-2019 — Putus : 17-02-2020 — Upload : 26-03-2020
Putusan PN TAMIANG LAYANG Nomor 22/Pdt.G/2019/PN Tml Tanggal 17 Februari 2020 — TINI RUSDIHATIE
598 — 404
598 — 404
hingga meninggalnya tanggal 26 September2018 itu maka dua sertifikat tanah yang dititipkan padaPenggugat untuk diurus peralihan Haknya kepada atasnama Tergugat II dan Tergugat III tersebut tadi terlupakandan baru diketahui adanya di dalam penguasaan Penggugatkarena oleh Penggugat menghubungkan keberadaan kedua Putusan Nomor 22/Pdt.G/2002/PN.Tml hal.16 dari 49 hal.Sertifikat (SHM) nomor 1063 dan SHM 1064 tersebutdengan hal hutang piutang; Bahwa Penggugat telah melakukan wupayaupayapemaksaan dan penekanan
Putus : 21-06-2017 — Upload : 18-07-2017
Putusan DILMIL I 05 PONTIANAK Nomor 24-K/PM. I-05/AD/IV/2017 Tanggal 21 Juni 2017 — Nikodemus Ketaren, Serka NRP 21020241020382
180 — 106
180 — 106
tanpaKlarifikasi berita guyonan yang Terdakwa buat.Bahwa Terdakwa tidak menyangka berita akan disebarkan lagioleh Saksi1 yaitu Terdakwa kenal pada saat samasama dinas diDenkav2/BC dan Saksi3 (Terdakwa tidak kenal), setelahmengetahui bahwa Saksi1 dan Saksi3 yang ikut menyebarkaninformasi palsu/berita bohong tersebut.Bahwa Terdakwa tidak pernah membaca UU ITE No. 11 tahunHal 18 dari 36 Hal Putusan No. 24K/PM.I05/AD/IV/20172008 tentang aturan penggunaan transaksi elektronik tersebut,akan tetapi pernah mendapat penekanan
Register : 20-08-2013 — Putus : 23-09-2013 — Upload : 11-11-2013
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 24/G/2013/PTUN.JPR Tanggal 23 September 2013 — AHYANI MUSAIDAH, SH., MH.;
VS
KEPALA KEJAKSAAN TINGGI PAPUA
92 — 44
92 — 44
pribadi kepada Pemerintah KabupatenSupiori sebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh jutarupiah) tujuan untuk merehabilitasi rumah dinas.Bantuan sudah direalisasi oleh PemerintahKabupaten Supiori;e Oknum yang bersangkutan (Penggugat)merekayasa Surat fitnah terhadap beberapa pejabatPemerintah Kabupaten Supiori;e Penggugat melakukan kerjasama dengan kelompokLSM gadungan alias status tidak jelas denganmengidentifikasikan datadata yang tidak akuratdan benar yang dipakai oleh kelompok dimaksuduntuk melakukan penekanan
Register : 15-11-2021 — Putus : 08-02-2022 — Upload : 08-02-2022
Putusan PA TUBAN Nomor 2466/Pdt.G/2021/PA.Tbn Tanggal 8 Februari 2022 — Penggugat melawan Tergugat
62 — 46
62 — 46
Jikalau Termohon menyangkal rumah tangganya seringterjadi perselisihan dan pertengkaran dengan penekanan dalil masihmelakukan hubungan suami istri, Termohon tidak mampu menjelaskanadakah korelasi yang jelas persetubuhan dengan kerukunan karenaada sebagian persetubuhan dalam rumah tangga yang karena dipicusikap emosi pada pasangan, bahkan dalam kasus perkosaan punterjadi bukan karena kerukunan, namun ada sifat merasa lebihsuperior, hal ini tentu tidak bisa dijadikan alasan masih rukun.3.
Register : 27-05-2019 — Putus : 29-05-2019 — Upload : 19-06-2019
Putusan DILMIL III 16 MAKASSAR Nomor 43-K/PM III-16/AD/V/2019 Tanggal 29 Mei 2019 — Terdakwa tersebut di atas yaitu: Borong, Sertu NRP 31960707120477
Oditur Militer Hasta Sukidi, S.H. Mayor Chk NRP 2920087290970
Penasihat Hukum Darwis, S.H. Mayor Chk NRP 636559
96 — 46
96 — 46
Bahwa sifat dari perobuatan Terdakwa adalahkesengajaan tidak mentaati perintah atasan dalam hal iniSurat Telegram Pangdam XIV/Hsn Nomor: STR/32/2019tanggal 4 Februari 2019 tentang Penekanan UlangNetralitas TNI di Jajaran Kodam XIV/Hsn dan penekananpenekanan dari Atasan baik dalam pelaksanaan apelbersama maupun upacara yang selalumenekankan/memerintahkan agar anggota INI netral dalamHal.35 dari 39 hal. Putusan Nomor 43K/PM III16/AD/V/2019Menimbangpemilu.
Register : 30-04-2020 — Putus : 21-09-2020 — Upload : 09-10-2020
Putusan PN MAKASSAR Nomor 613/Pid.Sus/2020/PN Mks Tanggal 21 September 2020 — Penuntut Umum:
HELMY TAMBUKU, SH.
Terdakwa:
RASMI YUSRAN ALIAS AMI
49 — 8
HELMY TAMBUKU, SH.
Terdakwa:
RASMI YUSRAN ALIAS AMI
49 — 8
Jadi penekanan unsur ini pada adanya subyek hukum tersebut,Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa penutut umum telahmegajukan seorang perempuan bernama RASMI YUSRAN als AMI, namuntentang apakah TERDAKWA telah melakukan atau tidak melakukan perbuatanyang didakwakan kepadanya akan sangat bergantung pada unsur materiil daridakwaan tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas TERDAKWA padapersidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang, Surat DakwaanPenuntut Umum, faktafakta
Putus : 25-04-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 355 K/Pdt/2017 Tanggal 25 April 2017 — Ny. EPI YULIANA VS PT. ASTRA SEDAYA FINANCE, DKK
74 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
74 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
Mobil tersebut telah diikat dengan JaminanFidusia dan telah terbit Sertifikat Jaminan Fidusia;Bahwa tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT REKONVENSImelakukan penekanan kepada PENGGUGAT REKONVENSI danPENGGUGAT REKONVENSI II untuk mengembalikan BPKB milikTERGUGAT REKONVENSI dan tindakan dari TERGUGAT REKONVENSIyang menguasai atau menyimpan kendaraan jaminan milik dariPENGGUGAT REKONVENSI adalah jelas merupakan tindakan melawanhukum (Vide Pasal 1365 KUHPerdata).
Putus : 21-04-2016 — Upload : 21-06-2016
Putusan PTUN AMBON Nomor 2/G/2016/PTUN.ABN Tanggal 21 April 2016 — CV. FRELA, berkedudukan di Jalan Perumda No. 161 Ohoijang, Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku, berdasarkan Akta Pendirian Nomor 2 Tanggal 14 Januari 2010 oleh Notaris Crysdy Lewerissa, S.H., dalam hal ini diwakili oleh :
Nama : FREDEK METENGUN, S.Sos. ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Pekerjaan : Direktur Utama CV. Frela ;
Tempat tinggal : Jalan Dihir, Samping Polres Tual, Kota Tual, Provinsi Maluku ;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada AGUSTINUS DADIARA, S.H. dan RONY ZADRACH SAMLOY, S.H., keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum, beralamat di Jalan Gajah Atas, Benteng Atas, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Desember 2015 ;
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;
L A W A N :
KEPALA DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN MALUKU TENGGARA, berkedudukan di Jalan Merdeka Raya, ohoijang, Langgur, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara ;
Dalam hal ini diwakili oleh :
1. P. B. ROY RAHAJAAN, S.H., M.Si., jabatan Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara ;
2. DEBBIE P. J. BUNGA, S.H., jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara ;
3. GREGORIUS RENRUSUN, S.H., jabatan Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara ;
4. T. L. U. KOEDOEBOEN, S.H., M.Kn., Kepala Sub Bagian Informasi dan Dokumentasi Hukum Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara ;
5. ABIGAIL UBRA, S.H., Staf Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara ;
6. HANY AGNES ELMAS, S.H., Staf Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara ;
7. ALFIN Y. WELERUBUN, S.H., Staf Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara ;
Kesemuanya masing-masing adalah Pegawai Negeri Sipil, berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Jenderal Soedirman, Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 094/Disbunhut-Malra/20/2016 tertanggal 17 Februari 2016 ;
Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;
263 — 75
263 — 75
danPerubahan terakhir Perpres No.4 Tahun 2015 pada Pasal 19huruf (a) Ssampai dengan huruf (1) yang telah diadopsi kedalam dokumen pengadaan ketiga paket pekerjaan tersebut ;Bahwa evaluasi penawaran dilakukan mulai tanggal 14 Juni2015 sampai dengan penetapan pemenang pada tanggal 1Agustus 2015 adalah waktu yang cukup panjang dalamsejarah proses evaluasi penawaran sebab penawaran terlamaadalah selama 49 hari kalender ;Bahwa selama tenggat waktu 49 hari tersebut Penggugatmenilai telah terjadi intimidasi, penekanan