Ditemukan 11260 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Cg 620/2010 620/pdt.g/2012/pa.sbs 620/pdt.g/2015/pa.prg. 620/pdt.g/2014/pa.gtlo 620/pdt.g/2013/pa.prg. 620/pid.b/2015/pn sky 620/pid.b/2014/pn kag Pencurian
Pengadilan PN SANGATTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 29-01-2018 — Putus : 12-04-2018 — Upload : 04-12-2018
Putusan PN SANGATTA Nomor 9/Pdt.G/2018/PN.Sgt
Tanggal 12 April 2018 — PT. BINA KARYA NUANSA SEJAHTERA Melawan PEMRINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. KEMENTERIAN DALAM NEGERI, Cq. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, Cq. BUPATI KUTAI TIMUR, DKk
257 — 65
  • Usaha Perkebunan(IUP) dari Bupati Kutai Timur (Tergugat 1) sesuai surat Keputusan Nomor :500/057/Eko.2XIV2008 tentang pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP) dankemudian Tergugat Ill menindaklanjuti menerbitkan Hak Guna Usaha atas namaHalaman 38 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/ Pat.G/2018 / PN SgtTergugat Il, sehingga mengenai sengketa dalam perkara ini harus dilakukanpemeriksaan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara;Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 620
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 07-03-2018 — Putus : 05-04-2018 — Upload : 15-05-2018
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 31/G/2018/PTUN-SMG
Tanggal 5 April 2018 — Penggugat:
Suwondo
Tergugat:
Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri Satu Semarang
216 — 138
  • (fotocopy sesuai aslinya); Keputusan Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Semarang Nomor : 800/620.a/VII/ 2017 Tentang PembentukanPengurus Komite Sekolah SMA Negeri 1 Semarang Tahun2017/2018. (fotocopy sesuai aslinya);Surat Perintah Tugas Nomor : 800/02402 tanggal 9 Februari2018 beserta Lampiran Surat Perintah Tugas atas nama Dr.Hari Wuljanto, M.Si.
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Putus : 24-09-2008 — Upload : 21-11-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 262/Pdt.G/2008/PN.SBY
Tanggal 24 September 2008 —
42 — 17
  • yaitu suatupenetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, yangberdasarkan ketentuan pasal 1 angka 3 dan pasal 50 UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menjadi kompetensi absolut Peradilan TataUsaha Negara sehingga Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang untukmemeriksa dan memutus perkara a quo ;Ketentuan di atas sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Desember2000 Nomor 620
Pengadilan PT MEDAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 28-08-2019 — Putus : 05-11-2019 — Upload : 05-11-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 395/Pdt/2019/PT MDN
Tanggal 5 Nopember 2019 — Pembanding/Penggugat I : Ny. Sernita Sianturi
Terbanding/Tergugat I : TAMBOS TAMPUBOLON
Terbanding/Tergugat II : SUPRAYITNO
Terbanding/Tergugat III : ABIDIN S. PANGGABEAN, SH
Terbanding/Tergugat IV : PT BANK MUAMALAT INDONESIA
Turut Terbanding/Penggugat II : Ferry Junior Sianturi
64 — 48
  • Peraturan PemerintahNomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, disebutkan bahwa pemindahanhak atas tanah dilakukan melalui jual beli dapat didaftarkan, jika dibuktikan denganAkta Jual Beli yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku.36.Sedangkan berdasarkan Pasal 616 KUHPerdata telah disebutkan bahwa,Penyerahan atau penunjukan barang tak bergerak dilakukan denganpengumuman akta yang bersangkutan dengan cara seperti yang ditentukandalam Pasal 620
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 28-07-2020 — Putus : 17-09-2020 — Upload : 17-09-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 115/PDT/2020/PT SMR
Tanggal 17 September 2020 — Pembanding/Terbanding/Tergugat I : DIREKTUR PT. MAKMUR PERSADA INDONESIA Diwakili Oleh : DIREKTUR PT. MAKMUR PERSADA INDONESIA
Terbanding/Pembanding/Penggugat : SHAMAD ZALDY Diwakili Oleh : Hj. Nur'ain, SH
Terbanding/Tergugat II : PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
Terbanding/Turut Tergugat : KEPALA DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG KOTA BALIKPAPAN
204 — 146
  • dikeluarkan oleh badan atau Pejabat TataUsaha Negara yang berisi tindakan hukum tata negara yang berdasarkanputusan perundang undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individualdan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum,oleh karenanya sesuail kKewenangannya yang berhak untuk memeriksa danmengadilinya adalah Peradilan Tata Usaha Negara bukan Peradilan Umumatau Pengadilan Negeri Balikpapan.Hal mana dikuatkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia No. 620
Pengadilan PA BANTUL Perdata Agama
Register : 16-09-2015 — Putus : 02-02-2017 — Upload : 13-03-2017
Putusan PA BANTUL Nomor 985/Pdt.G/2015/PA.Btl
Tanggal 2 Februari 2017 — PENGGUGAT, TERGUGAT
88 — 24
  • Sebidang tanah sawah, Persil No.87, S.lll, Kurang lebih seluas :620 M2, yang terletak di Pedukuhan Brajan, Desa Wonokromo,Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul, dengan batas batas: Sebelah utara: parit. Sebelah timur :tanah milik Ndoro Bei. Sebelah selatan : tanah milik Barmawi. Sebelah barat : tanah milik Jamroni.5.
Pengadilan PN AMBON Perdata
Register : 09-03-2018 — Putus : 23-04-2018 — Upload : 03-07-2019
Putusan PN AMBON Nomor 48/Pdt.G/2018/PN Amb
Tanggal 23 April 2018 — Penggugat:
NY.PIETERSINA LEONORA PALIAMA
Tergugat:
SULTRA SUYAN LIE
Turut Tergugat:
1.KOPERASI SERBA USAHA SUMBER BERKAT
2.NOTARIS PPAT NY. ROSTIATI NAHUMARURY, SH
3.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAMADIA AMBON
4.ERIEKS PATTIRANE
5.PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI PERSERO
6.KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL AMBON
64 — 33
  • Putusan No. 48/Pdt.G/2017/PNAmbMenimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dan diputuskan dalampetitum 3 dan Petitum 4, bahwa tanah obyek sengketa tersebut adalah tanah milik sahdari Penggugat didasarkan pada alas Hak Sertifikat Hak Milik Nomor 620/Hative Keciltahun 1987, dengan Gambar Situasi Nomor 1613/1987 atas nama Ny.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Merek
Putus : 22-01-2015 — Upload : 30-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 715 K/Pdt.Sus-HKI/2014
Tanggal 22 Januari 2015 — PT ULTRASAKTI VS CV MAHESA PUSAKA ASLI
168 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • pemberian ijin edar adalahwewenang jabatan Tata Usaha Negara Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;Bahwa dengan demikian jelaslah bahwa substansi surat gugatan Penggugat adalahgugatan terhadap wewenang jabatan Tata Usaha Negara Tergugat II;Bahwa kewenangan pemeriksaan gugatan terhadap obyek gugatan wewenangjabatan Tata Usaha Negara tidak merupakan kompetensi pengadilan negeri/niaga;Bahwa terhadap hal tersebut juga pernah diputuskan dalam suatu Yurisprudensi,yaitu Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 620
Pengadilan PN MAUMERE Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 02-12-2013 — Upload : 19-08-2014
Putusan PN MAUMERE Nomor 28/Pdt.G/2013/PN.MMR
Tanggal 2 Desember 2013 — - SECUNDINA EVALINA MELAWAN MARSELUS BAGA, DKK
62 — 17
  • PADA HASIL REKAYASA DARITERGUGAT DAN OLEH KARENANYA SERTIFIKAT TERSEBUT HARUSDINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM;Bahwa bertitik tolak dari petitum yang demikian maka terbukti penggugatmengarahkan pada kinerja Turut Tergugat II sehingga penilaian terhadap KeputusanTata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II yang berwujud Sertifikatadalah merupakan kewenangan dari lembaga Peradilan Tata Usaha, bukan lembagaPeradilan Umum ( Hakim Perdata), oleh karena itu mempedomani pada YurisprudensiMARI No. 620
Pengadilan PT PALEMBANG Perdata
Register : 07-06-2021 — Putus : 22-07-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan PT PALEMBANG Nomor 68/PDT/2021/PT PLG
Tanggal 22 Juli 2021 — Pembanding/Penggugat I : Drs.Kenedi bin H.Baharuddin Diwakili Oleh : Insani S.H
Pembanding/Penggugat II : Hj.Beslina Binti H.Baharudin Diwakili Oleh : Insani S.H
Pembanding/Penggugat III : Sumarni Binti H.Baharudin Diwakili Oleh : Insani S.H
Pembanding/Penggugat IV : Devie firdaus Bin H.Baharuddin Diwakili Oleh : Insani S.H
Pembanding/Penggugat V : Lucia Kartika Handayani Binti H.Baharuddin Diwakili Oleh : Insani S.H
Pembanding/Penggugat VI : Dian Centry haygenia Binti H.Baharuddin Diwakili Oleh : Insani S.H
Terbanding/Tergugat I : Erwin Juliansyah
Terbanding/Tergugat II : MAHATRYWAN FHONI Diwakili Oleh : ILHAM PATAHILLAH,SH,MH,DKK
Terbanding/Tergugat III : Badan Pertanahan Nasional Agraria dan Tata Ruang Kota Lubuklinggau
Terbanding/Tergugat IV : ANDRI SUSENO,SH,M.Kn
39 — 22
  • sertipikat tersebut batal atautidak sah atau mencabut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara,maka Pengadilan Negeri tidak berwenang menyatakan sertipikathak atas tanah tidak sah dan atau membatalkan, mencabutsertipikat hak atas tanah, karena hal tersebut merupakankewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;BERHUBUNGAN PULA DENGAN YURISPRUDENSI MAHKAMAHAGUNG RI mengenai pembatalan sertipikat hak atas tanah yangdiajukan di Pengadilan Negeri tidak dapat diterima, antara lain:Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 620
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 06-06-2016 — Putus : 31-08-2016 — Upload : 30-01-2017
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 151/B/2016/PT.TUN.JKT.
Tanggal 31 Agustus 2016 — AGUNG SETIADI DKK ( 173 ORANG ).; 1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MAJALENGKA.; 2.KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI JAWA BARAT.;
81 — 47
  • Sertipikat Hak Milik No.620/Karangsambung, Luas : 930 M2, atasnama DJARSA 5 90+ 2 222 ono non non nn concen nnn nnn nce nenaSertipikat Hak Milik No.621/Karangsambung, Luas : 930 M2, atasNaira SUMARD n nnn nnn nrnnnr nem ne cnn neinSertipikat Hak Milik No.622/Karangsambung, Luas : 930 M2, atasnama ALI SUJIMAH 9 222 noo neo conse ncnn nnSertipikat Hak Milik No.623/Karangsambung, Luas : 940 M2, atasnama SALEH a 35 222 222 noe on no nnn cnn nen nce noncnnHal 168 dari 314 hal. Put.
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 09-08-2018 — Putus : 29-11-2018 — Upload : 12-03-2019
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 118/G/2018/PTUN.SMG
Tanggal 29 Nopember 2018 — Penggugat:
Tri Arsanto Nugroho
Tergugat:
Kepala Desa Wanglu, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten
59 — 24
  • Wanglu, Kecamatan Trucuk, KabupatenKlaten, yang diterbitkan oleh Tim PencalonanPengangkatan Perangkat Desa Wanglu, KecamatanTrucuk, pada Senin tanggal 30 April 2018; (Copy sesualAS i) 222222 n nnn nn nnn cnc ence nn nnn cen cece n en ec necesSurat Kepala Desa Wanglu, Kecamatan Trucuk,Kabupaten Klaten Nomor 141.3/7/20.02 tanggal 1 Mei2018, Perihal : Konsultasi dan Usulan Calon PerangkatDesa yang ditujukan kepada Camat Trucuk; (Copysesual Asli)Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa Nomor :141.3/620
Pengadilan PN MATARAM Perdata
Register : 18-03-2019 — Putus : 22-10-2019 — Upload : 04-11-2019
Putusan PN MATARAM Nomor 51/Pdt.G/2019/PN Mtr
Tanggal 22 Oktober 2019 — Penggugat melawan Tergugat
79 — 51
  • KetuaMajelis Hakim dan Anggota yang memeriksa, dan mengadili perkara a quoberkenan untuk menjatuhnkan PUTUSAN SELA terlebih dahulu sebelummemeriksa pokok perkara;(Vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 620 K/Pdt/1999 tanggal 29Desember 1999, yang kaidah hukumnya berbunyi, "Bila yang digugatadalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara dan Objek Gugatanmenyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, makayang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah Peradilan TataUsaha Negara bukan
Pengadilan PA PADANG Perdata Agama
Register : 07-08-2015 — Putus : 12-01-2016 — Upload : 19-06-2019
Putusan PA PADANG Nomor 0765/Pdt.G/2015/PA.Pdg
Tanggal 12 Januari 2016 — Penggugat melawan Tergugat
50 — 12
  • kepadaistri yang telah nusyuz dan oleh karena itu berhak mendapatkan hakhaknyasebagai isteri diceraikan oleh suaminya (Tergugat Rekonvensi);Menimbang, bahwa kewajiban memberi nafkah adalah kewajibanseorang Suami Ssepanjang isteri tidak nusyuz (Pasal 34 ayat (1) UU No. 1 Tahun1974 jo Pasal 80 KHI), kewajiban mana tidak pernah gugur meskipun terjadipisah rumah sebagaimana dalil fiqn dalam Kitab Al Muhazzab juzu II hal. 175yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis, berbunyi sebagai berikut :ls aaa wybo 620
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 07-11-2017 — Putus : 11-01-2018 — Upload : 23-01-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 696/PDT/2017/PT.DKI
Tanggal 11 Januari 2018 — VICTOR S.SIREGAR, SH,M.Hum >< DR.SYAFI'IN, SH.,MM.,MH
78 — 41
  • Ini artinya Nasihun bin Simansebagai pemilik tanah tidak mengakui penguasaan tanah seluas 4.000m2 oleh Penggugat, dan hal ini membuktikan bahwa belum ada /everingatas bagian tanah tersebut oleh Nasihun bin Siman kepada Penggugat(Pasal 616 jo Pasal 620 KUHPerdata).Fakta belum adanya /evering atas penguasaan tanah seluas 4.000 m2tersebut juga dapat dibuktikan dengan belum dilakukannya pemecahanHal 26 Put.
    No. 696/ Pdt/2017/PT.DKI6.Siman kepada Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi sebagaimanaketentuan Pasal 616 jo 620 KUHPerdata.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 23-06-2021 — Putus : 05-11-2021 — Upload : 17-11-2021
Putusan PN AMBON Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb
Tanggal 5 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
1.DEMIANUS E PALAPIA, SH
2.ENDANG ANAKODA, SH
3.WILLIAM MARCUS SEBASTIAN.SH
Terdakwa:
MUH.YUSUF RUMALEAN alias UCU
152 — 94
  • 2019
  • 1 (satu) Eksemplar asli Surat Perintah Membayar Langsung (Ls) No SPM : 169/SPM-LS/SKPKD/2019 Tanggal 29 Mei 2019
  • 1 (satu) Eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No : 169/SPP-LS/SKPKD/2019 Tanggal 29 Mei 2019
  • 1 (satu) Eksemplar asli Surat Perintah Pencairan Dana No : 4712/SP2D/2019 Tanggal 23 Desember 2019 Tahun anggaran 2019
  • 1 (satu) Eksemplar asli Surat Perintah Membayar Langsung (Ls) No SPM : 620
    /SPM-LS/SKPKD/2019 Tanggal 23 Desember 2019
  • 1 (satu) Eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No : 620/SPP-LS/SKPKD/2019 Tanggal 23 Desember 2019
  • 1 (satu) Eksemplar asli surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemrintah Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tanggal 27 Agustus 2019 Nomor 900/173/201 tentang penyaluran Dana Desa Tahap I (20%) dan Tahap II (40%) Tahun anggaran 2019 beserta Daftar lampiran
  • 1
    Surat Perintah Membayar Langsung (Ls) NoSPM : 169/SPMLS/SKPKD/2019 Tanggal 29 Mei 20191 (Satu) Eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Langsung BelanjaPengeluaran PPKD No : 169/SPPLS/SKPKD/2019 Tanggal 29 Mei2019Halaman 5 dari 270 Putusan Nomor 18/Pid.SusTPK/2021/PN Amb49.50.51.52.53.34.55.56.ST:58.89.60.61.62.1 (satu) Eksemplar asli Surat Perintahn Pencairan Dana No4712/SP2D/2019 Tanggal 23 Desember 2019 Tahun anggaran 20191 (satu) Eksemplar asli Surat Perintah Membayar Langsung (Ls) NoSPM : 620
    /SPMLS/SKPKD/2019 Tanggal 23 Desember 20191 (satu) Eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Langsung BelanjaPengeluaran PPKD No : 620/SPPLS/SKPKD/2019 Tanggal 23Desember 20191 (satu) Eksemplar asli surat Dinas Pemberdayaan MasyarakatPemrintah Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakTanggal 27 Agustus 2019 Nomor 900/173/201 tentang penyaluran DanaDesa Tahap (20%) dan Tahap II (40%) Tahun anggaran 2019 besertaDaftar lampiran1 (Satu) Eksemplar asli surat Sekretaris Daerah Pemerintah KabupatenSeram
    Perintah Pencairan Dana No : 1550/SP2D/2019Tanggal 29 Mei 2019 Tahun anggaran 20191 (satu) Eksemplar asli Surat Perintah Membayar Langsung (Ls) No SPM :169/SPMLS/SKPKD/2019 Tanggal 29 Mei 20191(satu) Eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Langsung BelanjaPengeluaran PPKD No : 169/SPPLS/SKPKD/2019 Tanggal 29 Mei 20191(satu) Eksemplar asli Surat Perintah Pencairan Dana No : 4712/SP2D/2019Tanggal 23 Desember 2019 Tahun anggaran 20191 (Satu) Eksemplar asli Surat Perintah Membayar Langsung (Ls) No SPM :620
    /SPMLS/SKPKD/2019 Tanggal 23 Desember 20191(satu) Eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Langsung BelanjaPengeluaran PPKD No : 620/SPPLS/SKPKD/2019 Tanggal 23 Desember20191 (Satu) Eksemplar asli surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat PemrintahDesa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tanggal 27Agustus 2019 Nomor 900/173/201 tentang penyaluran Dana Desa Tahap (20%) dan Tahap II (40%) Tahun anggaran 2019 beserta Daftar lampiran1(satu) Eksemplar asli surat Sekretaris Daerah Pemerintah KabupatenSeram
    /SPMLS/SKPKD/2019 Tanggal 23 Desember 201951. 1 (Satu) Eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Langsung BelanjaPengeluaran PPKD No : 620/SPPLS/SKPKD/2019 Tanggal 23Desember 201952. 1 (satu) Eksemplar asli surat Dinas Pemberdayaan MasyarakatPemrintah Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakTanggal 27 Agustus 2019 Nomor 900/173/201 tentang penyaluran DanaDesa Tahap (20%) dan Tahap II (40%) Tahun anggaran 2019 besertaDaftar lampiran53. 1 (satu) Eksemplar asli surat Sekretaris Daerah Pemerintah
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 23-11-2016 — Upload : 19-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 169 PK/PID.SUS/2016
Tanggal 23 Nopember 2016 — R. BAMBANG TRIANTORO
85 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Ruswanto, SH, MH. beserta lampirannya Nomor 499/SPPD/PKPRNTT/ XI /2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT 620 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Dapot Eskana Silalahi, ST. Nomor :496/SPT/PKPRNTT/XI/2013 tanggal O09 November 2013 yang di tandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si. 1 (satu) buah dan Surat Perintah PerjalananDinas a.n. Dapot Eskana Silalahi, ST. beserta lampirannya Nomor Hal. 95 dari 153 hal. Put.
    Abdulatif Nomor : 620/SPT/PKPRNTT/VII/2013 tanggal 08 Juli 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi,M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Drs. Abdulatif besertalampirannya Nomor : 620/SPPD/PKPRNTT/VII/2013, yang di tanda tangani olehIr Edo Iskandar, MT. 7551 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Nataniel Lapenangga Nomor :618/SPT/PKPRNTT/VII/2013 tanggal 08 Juli 2013 yang di tanda tangani olehDrs.
    Abdulatif Nomor : 620/SPT/PKPRNTT/VII/2013 tanggal 08 Juli 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Satriadi,M.Si 1 (Satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.n Drs. Abdulatif besertalampirannya Nomor : 620/SPPD/PKPRNTT/VII/2013, yang di tanda tangani olehIr Edo Iskandar, MT 10261 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Nataniel Lapenangga Nomor :618/SPT/PKPRNTT/VII/2013 tanggal 08 Juli 2013 yang di tanda tangani olehDrs.
Pengadilan PA NGANJUK Perdata Agama
Register : 21-08-2017 — Putus : 01-03-2018 — Upload : 07-12-2018
Putusan PA NGANJUK Nomor 1546/Pdt.G/2017/PA.NGJ
Tanggal 1 Maret 2018 — Penggugat melawan Tergugat
17 — 0
  • ditentukanPenggugat terlalu tinggi, sehingga Majelis Hakim sepakat untuk menetapkannafkah iddah bagi Penggugat yang harus dipenuhi Tergugat sebesar Rp2.000.000, dikalikan 3 = Rp 6.000.000, (enam juta rupiah) ;Menimbang, bahwa mengenai permintaan nafkah madliyah atau nafkahlampau yang dilalaikan Tergugat, Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuandalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 178 yang diambil alin sebagaipertimbangan hukum dalam perkara ini oleh Majelis Hakim yang berbuny/i:wyle yloj 620
Pengadilan PT KUPANG Pidana Umum Pembunuhan
Putus : 04-06-2015 — Upload : 21-08-2015
Putusan PT KUPANG Nomor 71/Pid/2015/PT.KPG
Tanggal 4 Juni 2015 — - YOSEPH JANU Alias TOTE AMA DADA, - MOTO DIMU Alias MOTO, - GAWI NIGA Alias NIGA Alias GAWI, - RAGA UMBU SAIRO Alias RAGA
53 — 24
  • diPengadilan Negeri Waikabubak tanggal 17 April tahun 2015 dan Kontramemori banding tersebut diserahkan oleh Jurusita Pengadilan NegeriWaikabubak kepada Terdakwa tanggal 20 April 2015 ;o= Demikian pula Jaksa Penuntut Umum mengajukan Memori Bandingtertanggal 10 April 2015 dan diterima di Pengadilan Negeri Waikabubak padatanggal 16 April 2015, dan memori banding tersebut diberitahukan /diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 20 April 2015;an= Membaca surat Panitera Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor : W26U9/620
Pengadilan PA JOMBANG Perdata Agama
Register : 01-06-2015 — Putus : 15-04-2016 — Upload : 12-08-2019
Putusan PA JOMBANG Nomor 1289/Pdt.G/2015/PA.Jbg
Tanggal 15 April 2016 — Penggugat melawan Tergugat
8 — 0
  • Kompilasi Hukum Islam suami berkewajiban memberikan nafkahkepada istrinya sesuai kKemampuannya dan kewajiban tersebut tetapberlaku kecuali istrinya nusyuZz ;Halaman 43 dari 52 halaman Putusan Nomor : 1289/Pdt.G/2015/PA.Jbg.Menimbang, bahwa berdasarkan pasal tersebut Majelis Hakimberpendapat bahwa nafkah lampau yang belum terbayarkan oleh suamikepada isteri adalah menjadi hutang suami, hal ini sesuai pula denganapa yang tercantum dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 178, yangberbunyi :wylo Yloj 620