Ditemukan 11605 data
174 — 53
Golongan Nomor urut 53Undangundang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun2009 tentang Narkotika, sedangkan Metamphetamine(MET) terdaftar dalam lampiran Narkotika Golongan Nomor urut 61 UndangUndang Republik IndonesiaNomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari dokteratau instansi manapun untuk menggunakan ataumengkonsumsi Narkotika jenis apapun.Hal 32 dari Hal 57 Putusan No:07K/PM.103/AL/I/2020Menimbang26.27.Bahwa benar Terdakwa sudah sering menerimapengarahan dan penekanan
73 — 35
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah siapasaja, Orang atau manusia sebagai subyek hukum, orang tersebut harus mampubertanggung jawab, yang didakwa melakukan perbuatan pidana tertentusebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan, oleh sebab itu penekanan Barangsiapa ini adalah keberadaan Subyek hukum tersebut, tentang apakah dia ParaTerdakwa terbukti atau tidak melakukan perbuatan tersebut, tergantung padapembuktian unsurunsur materiil dari Dakwaan;Halaman 28 dari Putusan No. 237/
WIRAYUDA TARIHORAN, SH
Terdakwa:
IKA UNARI DEWI ALS KIKI
46 — 37
Untuk itu, penekanan unsur barangSiapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orangyang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegahterjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa(error in persona), dan tentang apakah ia terbukti atau tidakmelakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akanbergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaantersebut;Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umummengajukan seorang perempuan yang bernama IKA UNARIDEWI Alias KIKI sebagai Terdakwa
86 — 53
Tanda kematian :Lebam mayat pada tubuh bagian dada depan, warna merah keunguan,yang hilang pada penekanan;Kuku mayat pada rahang, leher anggota gerak atas dan bawah yangrelatif mudah dilawan disertai jarijari tangan yang basah dan berkerutdengan kuku pucat kebiruan.Tanda pembusukan belum terbentuk.7.
1.GDE ANCANA, SH
2.FITRIANI HASAN, SH.
Terdakwa:
Ririn Arsandi Als Ririn Bin Akio
69 — 44
Untuk itu, penekanan unsur barangSiapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut, dan tentang apakah ia terbuktiatau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantungpada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalamperkara ini adalah Terdakwa Ririn Arsandi als Ririn bin Akio yangidentitasnya telah sesuai dengan Surat Dakwaan dan berdasarkan keteranganpara saksi dan keterangan terdakwa yang membenarkan identitas terdakwamaka
35 — 26
PIRNGADI Kota Medan/FKUSUdengan mengingat sumpah jabatan dengan hasil pemeriksaan :Ringkasan Pemeriksaan Luar :24 Dijumpai lebam mayat pada daerah leher bagian belakang, punggung, pinggang, sertaanggota gerak atas dan bawah bagian belakang yang hilang pada penekanan.
125 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
Di samping itu, hukuman pidana perpajakan padahakekatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan padaaspek pencegahan (deterence aspect) dan dalam upayameningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function);8.
Negara;Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlinat jelas banwa TermohonPeninjauan Kembali (Semula Terbanding) telah menggunakan dasar hukumyang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UndangUndangPeradilan Tata Usaha Negara agar dapat dilaksanakan dalam UndangUndang Pengadilan Pajak yang mana memiliki hukum acara sendiri yangsudah jelas dan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (Sumber: http://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PPBerita/PP%20dibawah%20MA.pdf) sangatlah jelasdiberi penekanan
Di samping itu, hukuman pidana perpajakan padahakikatnya lebin mengedepankan dan memiliki penekanan pada aspekpencegahan (deterrence aspect) dan dalam upaya untuk meningkatkanshock therapy serta aspek pendidikan (education aspect), sehinggatujuan utama dari hukuman pidana pajak adalah agar PemohonPeninjauan Kembali tidak meninggalkan atau mengesampingkanmengenai penuaian dan pemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukumdi bidang perpajakan dalam menggalakan fungsi penerimaan Negara(budgetair function
208 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlinat jelas banwa TermohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menggunakan dasar hukumyang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UndangUndangPeradilan Tata Usaha Negara agar dapat dilaksanakan dalam UndangUndang Pengadilan Pajak yang mana memiliki hukum acara sendiri yangsudah jelas dan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (Sumber:http://www.setpp.depkeu.go.id/DataF ile/PP Berita/PP%20dibawah%20MA.pdf) sangatlah jelas diberi penekanan
Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankan danmemiliki penekanan pada aspek pencegahan (deference aspect) dan dalamupaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaanNegara (budgetair function);Bahwa dasar hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak, yaitu Pasal 13 ayat(5) dan 15 ayat (4) UndangUndang KUP Nomor 28 Tahun 2007 menjaditidak relevan dalam hal ini karena Putusan Mahkamah Agung
Di samping itu, hukuman pidana perpajakan padahakekatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan pada aspekpencegahan (deterrence aspect) dan dalam upaya untuk meningkatkan shocktherapy serta aspek pendidikan (education aspect), sehingga tujuan utamadari hukuman pidana pajak adalan agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penunaian dan pemenuhanakan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajakan dalam menggalakanfungsi penerimaan Negara (budgetair function
86 — 11
perbuatan Terlawan/dahuluPenggugat dengan melapor kepada kepala parit, kepala Dusun,Kepala Desa Penjuru dan kepada kepolisian;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim telaah dari masingmasing pihak, baik itu Pelawan/dahulu Tergugat maupunTerlawan/dahulu Penggugat, didapati fakta bahwaPelawan/dahulu Tergugat telah menggunakan segala cara untukmenguasai tanah milik Terlawan/Dahulu Penggugat, salah satubuktinya adalah meminta pihak kepolisian Sungai Guntung untukmembuat Surat Pernyataan dan melakukan penekanan
Terbanding/Pembanding/Intervensi I : IRIN SOBIRIN Diwakili Oleh : H.Nanang Komarudin,SH
Terbanding/Penggugat : Abdul Ghofur Alias Dulgopur
156 — 164
Irin Sobirin aliasSobirin Deya (Tergugat Konpensi), Rosidin, Sodiroh dan Sodirunsehingga merupakan ahli waris karena Ikhlas bin Deya sudah meninggaldunia; Bahwa karena obyek sengketa sudah dibeli almarhum Ikhlas bin Deyamaka obyek sengketa milik ahli waris Ikhlas bin Deya; Bahwa sepeninggal orang tua Tergugat tahun 1991 obyek sengketapengelolaannya diserahkan kepada Sodirun karena ahli waris yang lainmempunyai kesibukan; Bahwa sejak tahun 2020 Tergugat Konpensi/Tergugat Intersvensi telahmelakukan penekanan
68 — 34
Tanggapan tentang dakwaan dan tuntutanBahwa Oditur Militer telah yakin akan dakwaan terhadapTerdakwa dan tuntutannya dengan tidak melebihi ancaman pidanadalam pasal yang didakwakan itu sah saja, kemudian terkait denganpidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, sesuaidengan Surat Telegram yaitu ST Panglima TNI Nomor ST/398/2009tanggal 22 Juli 2009 tentang penekanan kepada Prajurit yangterlibat kasus penyalahgunaan narkotika, psikotropika, prekursor danzat adiktif lainnya untuk ditindak tegas
44 — 10
masih baru" ; Bahwa, terhadap Surat Pemberitahuan dari Tergugat tertanggal 09 Februari 2012 No :0360/LglCCR/Eks/ZRSQ/II/2012 Perihal : Pemberitahuan Lelang tersebut, KemudianPenggugat mengajukan keberatan dengan surat Penggugat tertanggal 24 Februari 2012yang intinya meminta kebijakan/itikad baik dari Tergugat ; Bahwa, Namun Tergugat memberikan jawaban melalui surat tertanggal 27 Februari2012, No: 005/ConsCollExt/I/2012 Perihal : Surat Pemberitahuan yang intinya :Tidak bijaksana bahkan terkesan ada penekanan
TUMPAK MANGASI SITOHANG, SH
Terdakwa:
EDI SUSANTO Als BOGEL
25 — 20
Untukitu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebutsebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegahterjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (error inpersona), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatanyang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsurmateriel dari dakwaan tersebut;Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukanseorang Perempuan yang bernama EDI SUSANTO Alias BOGEL sebagaiTerdakwa
163 — 56
Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnyamenunjukkan prilaku seorang Prajurit yang masa bodoh, tidakpeduli dan tidak mau tahu adanya larangan keras dariPemerintah dan penekanan dari Kesatuannya tentang bahayapenyalahgunaan Narkotika, padahal Terdakwa telahmengetahui bahwa setiap bentuk penyalahgunaan narkotikasangat dilarang, namun pada kenyataanya hal ini tidakTerdakwa hiraukan melainkan Terdakwa malah ikut melibatkandiri dalam penyalahgunaan narkotika tersebut.3.
38 — 8
dan sisi nilai mutah yangdiberikan;Menimbang bahwa dilihat dari sisi cara memberikan maka pemberianmutah harus dilakukan dengan cara yang baik dan etika yang santun, karenaakan bertentangan atau berlawanan dengan asas kepatutan jika memberisesuatu kepada orang lain tetapi cara memberikannya menyakiti hatipenerima;Menimbang bahwa dilihat dari sisi nilai jumlah mutah harus patutmempunyai hubungan yang erat dengan asas sesuai kemampuan yang bisadiketahui menurut syariat, adat dan akal, akan tetapi penekanan
260 — 170
:Bahwa saksi adalah Anggota Polisi berpangkat Brigadir adalah PenyidikPembantu pada Bareskrim Polri ;Bahwa benar saksi pernah memeriksa saksi Irawan Eddy Riantriko sekitarbulan Oktober 2012 siang hari dan pemeriksaan dilakukan dengan cara tanyajawab, disamping saksi ada Kompol Nur Aini Jamal;Bahwa dalam pemeriksaan saksi Irawan Eddy Riantriko menjawab denganspontan dan dalam pemeriksaan tidak ada penekanan phisik maupunancaman ;Bahwa setelah selesai BAP dibuat diberikan kepada saksi Irawan EddyRiantriko
169 — 23
Unsur Setiap orang :Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orangperorangan atau individu yang merupakan subjek hukum (natuurlijk persoon)dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yangdilakukan, dengan demikian penekanan unsur setiap orang bertitik tolak darikemampuan dan pribadi seseorang sebagai subyek hukum untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukanMenimbang bahwa berdasarkan pembenaran terdakwa terhadappemeriksaan identitasnya pada sidang pertama
50 — 3
Dengan demikian penekanan unsur setiap orangbertitik tolak dari kemampuan dan pribadi seseorang sebagai subyek hukum untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya ;Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukanElanda Dicky Saputra bin Sunanto selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatuperistiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi maupun keteranganTerdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara in, Terdakwa memilikikemampuan
76 — 33
Bahwa selaku prajurit TNI, Terdakwa telah sering menerimapengarahan ataupun penekanan dari pimpinan TNI melalui pimpinan dikesatuannya tentang sangat dilarang dan sangat berbahayanya prajuritTNI terlibat dalam masalah penyalahgunaan narkotika, termasukdiantaranya mengkonsumsi sabusabu, dan juga ancaman pemecatandari dinas militer bagi prajurit yang terlibat dalam masalah narkotika.MenimbangMenimbang25 Bahwa dengan adanya efek yang merusak mental dan kejiwaanpemakainya, ditambah lagi dengan ancaman
37 — 10
Penyidik pun mengatakan pemeriksaanterhadap Terdakwa tidak ada penekanan dan atau paksaan, dan keterangan PenyidikTersebut tidak dibantah oleh Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya, sehingga Hakimberpendapat pencabutan keterangan Terdakwa dalam perkara ini tidak beralasan dan tidakdapat diterima dan dapat dijadikan sebagai petunjuk dalam menentukan bersalah atautidaknya Terdakwa dan ini merupakan petunjuk atas kesalahan terdakwa didalammemberikan keterangan, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung