Perbuatan terdakwa dan Terdakwa Il Sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas UndangUndang No. 31 tahun = 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KitabUndangUndang Hukum Pidana.

Menyatakan terdakwa GERSON LAPENANGGA dan Terdakwa IlAULU DOMINGGUS BLEGUR ierbukti bersalah melakukan tindakpidana yang melakukan atau yang turut serta melakukan secaramelawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atauorang lain atau suatu Korporasi yang dapat merugikan keuangannegara atau perekonomian negara sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang No. 31tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yangtelah diubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 20 Tahun2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang No. 31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1)ke1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana dalam Dakwaan Primairdan oleh karena itu terdakwa harus dibebaskan dari DakwaanSubsidiair. 2.

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UU RI Nomor 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telahdiubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP. Bahwa Jaksa Penuntut Umum juga tidak sependapat dengan putusanMajelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Kupang mengenai lamanya penjatuhan pidana yang dijatuhkankepada Terdakwa .

menumbuhkan rasa memiliki atasoutput yang dihasilkan.e Bahwa akibat perbuatan terdakwa sebagaimana kesimpulan hasil auditperhitungan kerugian negara yang dikeluarkan oleh Inspektorat PemerintahKabupaten Brebes, dengan surat nomor 700/0061/Rhs/2015 tanggal 07December 2015, negara dirugikan sebesar Rp. 130.250.000, (Seratus tigapuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaktidaknya sekitarjumlah tersebut.Perbuatan terdakwa SAID Bin AKYAS (ALM) sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal

2 ayat (1) jo pasal 18 Undang Undang R.I.

Gapoktan Mitra Tani mengalami kerugianNegara sebesar Rp. 130.250.000, ( seratus tiga puluh juta dua ratus lima puluhribu rupiah ) atau setidak tidaknya sekitar jumlah itu.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta persidangan di atass kemudian akandipertimbangkan apakah peruatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa diajukan kepersidangan dan kepadanya telah di dakwa :PRIMAIR : Melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak

Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiSUBSIDIAIR : Melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;Menimbang, bahwa sesuai dengan bentuk surat dakwaan Majelis akanmempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, dan apabila dakwaan primairtidak terbukti baru akan dipertimbangkan dakwaan subsidair :Menimbang, bahwa adapun dakwaan PRIMAIR yaitu melanggar Pasal

2 Ayat(1) Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan unsurunsur sebagai berikut1.

Gubernur Sumatera Barat No. 168.a/II/PKSDM10PK/Bappeda/2008 tanggal 31 Maret 2008 tentang Petunjuk Teknis Kredit Mikro NagariTahun 2008, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara yakni keuanganNagari Alahan Mati, Kecamatan Simpang Alahan Mati, Kabupaten Pasaman sebesarRp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil AuditBPKP Perwakilan Propinsi Sumatera Barat Nomor : LHA170/PW03/5/2012 tanggal 29Mei 2012 ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

2 ayat(1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;SUBSIDAIR :Bahwa Terdakwa HEPPI HARDI, B.Sc.

EPI terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3)UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 dalam dakwaan Primair;2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HEPPI HARDI, B.Sc. Pgl.

alasanalasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurutundangundang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/JaksaPenuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang yangtelah menjatuhkan putusan yang amarnya menguatkan putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang, telah salah menafsikan unsur delik*barang siapa pada Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3)UndangUndang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UndangUndang No. 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengakibatkan dakwaan PrimairPenuntut Umum tidak terbukti;36Sesuai dengan bunyi Pasal 1 ayat 3 UndangUndang No. 31 Tahun 1999 yangtelah diubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentangPerubahan UndangUndang No. 31 Tahun 1999

LARESSA tersebut diatas diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndangHalaman 17 dari 45 Putusan Nomor 44/Pid.SusTPK/2015/PT PAL 18Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 ayat (1) keI Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.SUBSIDIAIR:Bahwa Terdakwa ABD. AJIS A.

LARESSA tidak terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimanadiatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) keIl Jo. Pasal 64ayat (1) KUHP, yang didakwakan pada Dakwaan Primair ;2.

oleh Terdakwa untuk membuktikan kesalahanTerdakwa ;Yang ada adalah pertimbangan hukum dalam perkara Terdakwa lain, olehkarena itu Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sendiri unsurunsurtindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwaberdasarkan keterangan saksisaksi, buktibukti surat dan keterangan terdakwayang terdapat dalam berita acara persidangan di Pengadilan tingkat pertama ;Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan subsidiaritas yaitu :Primer : Pasal

2 ayat 1 jo Pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No. 20 Tahun2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55ayat 1 ke 1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP ;Subsider : Pasal 2 jo Pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No. 20 Tahun2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55ayat 1 ke 1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP ;Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkandakwaan primer terlebin

2 ayat (1) = jo.

Pasal 18 ayat (1) ~~ hurufa,b,ayat(2),ayat(3)jo.Pasal 4 Undang Undang RI Nomor = :3l1011Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah Undang Undang RINomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang UndangNomor : 31 Tahun 1999 jo.Pasal 55 ayat(1) ke 1 KUHP ;Subsidiair : Bahwa ia Terdakwa Mochamad Syafei Bin M.

2 ayat (1) jo.

Pasal55 ayat (1) ke1 KUHP ;Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbanganpertimbangan tsb diatas dimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum baikdakwaan Primair maupun dakwaan Subsidair tidak terbukti,berdasarkan pasal 191 ayat (1) KUHAP Terdakwa harusdibebaskan =;Menimbang, bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka hakTerdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat martabatnyaharus dipulihkan ;Menimbang, bahwa karena Terdakwa dibebaskan maka biayaperkara dibebankan kepada Negara ;Mengingat Pasal 2 ayat (1) jo

Pasal 18 ayat (1) huruf a,b, ayat (2), ayat (3) jo. Pasal 4 Undang Undang RI Nomor: 31Tahun 1999 = Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah Undang Undang RINomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang UndangNomor : 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP~ danPasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3)jo.

., Bin Mat Rusin (Alm), tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, sebagaimana

Membebaskan terdakwa Herman Faizal, S.E., Bin Mat Rusin (Alm), dari Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;
c.

hasilperhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsipelaksanaan proyek pembangunan terminal Tipe C di Kecamatan PutriHijau dan Kecamatan Giri Mulya Kabupaten Bengkulu Utara TahunAnggaran 2006, yang ditanda tangani oleh Tim Penghitungan KerugianKeuangan Negara Walben Damanik selaku Pembantu PenanggungJawab, Indriyo Husodo selaku Pengendali Teknis, Diana M selaku KetuaTim dan Lina Maryani selaku Anggota Tim ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurutketentuan Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat(3) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas UndangUndang No. 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;SUBSIDAIR :Bahwa ia Terdakwa Nusyirwan Ramli selaku Direktur CV Bonafiabersamasama dengan saksi Dasmilijanto Tjatur Putro, A.Md (diperiksa dalamberkas perkara terpisah) selaku Pemimpin Kegiatan

Ramli Razak dariDakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b,ayat (2) dan ayat (3) UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP ;2. Menyatakan Terdakwa Nusyirwan Ramli bin A.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa telah mengakibatkan KerugianKeuangan Negara sebesar Rp. 376.917.208, (tiga ratus tujuh puluhenam juta sembilan ratus tujuh belas ribu dua ratus delapan rupiah)atau setidak tidaknya sekitar jumlah itu;Perbuatan Terdakwa INDRAJAYA YOTJE sebagaimana diuraikan diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambahdengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang PemberantasanTindak

Menyatakaan Terdakwa, INDRAJAYA YOTJE, terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimanadiatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah denganUndang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi;Halaman 15 dari 23: halaman Putusan Perkara Nomor 3/Pid.SusTPK/2019/PT PAL2.

Lapis Penetrasi : Rp. 113.184.702.57,Jumlah Total : Rp. 250.307.944,80.Nilai Pekerjaan Perkerasan Netnya adalah : Rp. 250.307.944,80, (Rp.963.000 + Rp. 16.341.930,99,) = Rp. 233.003.013,81, (Dua ratus tiga puluhtiga juta tiga ribu tiga belas rupiah delapan puluh satu sen),Perbuatan Terdakwa Syamsiah tersebut sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah diubah denganUndangUndang Nomor

No. 340 K/PIDSUS/2009Perbuatan Terdakwa Syamsiah tersebut sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah diubahdengan Undan Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atasUndangUndang Nomor: 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidanakorupsi jo pasal 56 ayat (1),(2) KUHP JO Pasal 64 ayat (1) KUHP.SUBSIDIAIR:Bahwa ia Terdakwa SYAMSIAH selaku Direktris CV Bina Karyaberdasarkan akta

THAMRIN IDRIS Terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1), (2) dan ayat (3) Undang - undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang - undang No. 20 Tahun 2001 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Primair.;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RADIUS PRAWIRA, A.Md. Bin H.

UDIN tidakterbukti secara sah dan menyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 (1) UUNo. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana dalam Dakwaan Primair kami.Membebaskan terdakwa YAYAT. S Bin S.

UDIN daridakwaan Primair melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 18(1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah denganUU No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi.Menyatakan terdakwa YAYAT. S Bin S.

2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 Undangundang No. 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan. Undangundang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndang Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi;SUBSIDAIR: Melanggar Pasal 3 Jo.

Begitu juga apabila dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan seterusnyatidak perlu lagi dibuktikan ;Menimbang, bahwa Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Jo.

MASDUKI, saksi MARGELAP, saksiHASAN SAMSURI dan saksi AGUS AFANDI Alias AGUS GUNDUL untukalokasi bulan Juni, Juli, Agustus, September Tahun 2012 dan raskin alokasi ke13, dalam hal ini negara dirugikan sebesar Rp190.717.500,00 (seratussembilan puluh juta tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus Rupiah);Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana yangtelah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 jo.Pasal 55 Ayat (1) ke1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana jo. Pasal 64 Ayat(1) Kitab UndangUndang Hukum Pidana;SUBSIDAIR :Bahwa ia Terdakwa HENKI NOVALIDIANTA BIN HAFANDI sebagaiSatker Raskin Perum Bulog Sub Divre Madura bersamasama dengan saksiBADRI MUNIR BIN H.

Menyatakan Terdakwa HENKI NOVALIDIANTA BIN HAFANDI bersalahmelakukan tindak pidana Korupsi Secara bersamasama, sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana yang telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat(1) ke1 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaanPRIMAIR Jaksa Penuntut Umum;2.

2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31tahun 1999, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UUNo. 20 tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo. pasal 64 ayat (1)KUHP, sebagaimana dalam dakwaan PRIMAIR Jaksa Penuntut Umum;Menjatuhkan pidanaterhadap Terdakwa HENKI NOVALIDIANTA BINHAFANDI berupa pidana penjara selama : 4 (EMPAT) TAHUN,dikurangkan masa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementaradengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan DENDA sebesar :Hal. 32 dari 48 hal.

No. 1354 K/PID.SUS/2017Halhal yang memberatkan : Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasankorupsi;Halhal yang meringankan : Terdakwa belum pernah dihukum;Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 jo UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana jo.

ALEK ROHMANU telah terbukti bersalahmelakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam DakwaanPrimair, melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor 3116Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs. H.

Selain dan selebihnya harus dikuatkan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sedang ditahan di Rumah TahananNegara maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti secara sah danmeyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana korupsi, maka Terdakwa harusdibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan sebagaimanatercantum pada amar putusan di bawah ini;Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun2001, UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 48Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, KUHAP, serta peraturan perundangundanganyang berkenaan dengan perkara ini;MENGADILIe Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan PenuntutUmum tersebut;e Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Samarinda tanggal 27

Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 29 Juli 2021 Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana pokok berupa pidana penjara, serta menguatkan untuk selain dan selebihnya, sehingga amar putusan selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAT JAI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Berlanjut sebagaimana yang diatur dan diancam pasal

2 ayat (1) jo. pasal 18 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;

Binti WARDJAN terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsiyang dilakukan secara bersamasama dan berlanjut sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1)jo. Pasal 18 Undangundang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimanadiubah dan ditambah dengan Undangundang RI Nomor 20 Tahun 2001tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 (1) Ke 1KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROSILAH, S.E.,M.Si.

,M.Si., Binti Wardjan Tidak Terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan Tindak Pidanaberdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undangundang RINomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah denganUndangundang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo. Pasal 55 (1) Ke1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP,Subsidair Pasal 3 ayat (1) jo.

Penasihat Hukum Terdakwa dan kontra memori banding dari PenasihatHukum Terdakwa, serta salinan resmi putusan Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Semarang Nomor 78/Pid.SusTPK/2017/PN Smg, tanggal5 Desember 2017 maka Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi JawaTengah akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;Menimbang bahwa, terhadap pertimbangan hukum Majelis HakimTipikor pada Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara a quo, khususnyayang berkaitan dengan tidak terpenuhinya dakwaan primair Pasal

2 ayat (1)jo. pasal 18 Undangundang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubahdan ditambah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

Jeremias David HKaiba,ST dan Andy Joko Prasetyo telah memperkaya diri Fransiskus XaveriusSasanto selaku Direktur CV PUTRA JAYA atau orang lain atau suatu Korporasidan mengakibatkan negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Sarmimengalami kerugian sebesar Rp.2.830.635.454, (dua miliard delapan ratus tigapuluh juta enam ratus tiga puluh lima ribu empat ratus lima puluh empatrupiah)atau setidaktidaknya sejumlah itu.Perbuatan Terdakwa DAVID MAINATU sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1), Ayat (2)dan Ayat (3) Undangundang RI Nomor.31 Tahun 1999 sebagiaman telah diubah dan ditambah denganUndangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiJo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPidana.ATAUKEDUA:Bahwa ia terdakwa DAVID MAINATU selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS)sebagai Staf pada Subdin Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sarmiberdasarkan SK Bupati Kabupaten Sarmi nomor SK.813.2123 tanggal 14 Agustus2005, pada suatu hari dan jam yang

Penuntut Umum dengan tuntutanhukum yang pada pokoknya sebagai berikut:1 Menyatakan terdakwa DAVID MAINATU terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana orang yang melakukan, yang menyuruhmelakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yakni perbuatan Setiaporang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangannegara atau perekonomian negara, sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal

2 Ayat (1) Jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHP dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum.2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DAVID MAINATU berupa pidanapenjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanansementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan

di luar daridokumen lelang dan kontrak kerja yang sudah ada, sehingga telahmenyebabkan keugian bagi Negara yakni sebesar Rp139.775.000,00(seratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)serta memperkaya saksi Syamsul Bahri Rp3.150.000,00 (selisih pemberianSyamsul Bahri ke Fikri Tani) dengan total kerugian Negara yaituRp52.925.000,00 (Lima puluh dua juta sembilan ratus dua puluh lima riburupiah);Bahwa perbuatan tersangka melanggar dan diancam dengan pidanapenjara dalam Pasal

2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 TahunHal. 4 dari 22 hal.

SIDIK Terbukti bersalah secara sah danmeyakinkan telah melakukan tindak pidana KORUPSI sebagaimanadimaksudkan dalam pasal 2 Ayat (1) Jo pasal 18 UndangUndang Nomor 31Hal. 10 dari 22 hal. Put.

Korupsisebagaimana telah diubah dengan Undangundang No. 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas Undangundang No. 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi, yang mana Majelis Hakim telah mencampuradukkanpembuktian unsur melawan hukum dengan unsur penyalahgunaanwewenang, yang mana unsur penyalahgunaan wewenang tidak terdapatdalam Pasal 2 ayat (1) sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 19/PIDTPK/2021/PT MKSBahwa kemudian Majelis Hakim dalam pembuktian dakwaan Primairyakni Pasal

2 ayat (1) Jo. pasal 18 Undangundang No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangundang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangundangNo. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, padapembuktian unsur Melawan hukum, dengan serta merta telah menentukanbahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap di persidangan perbuatanterdakwa yang dilakukan dalam perkara ini adalah perbuatan penyalahgunaanwewenang dan bukan perbuatan melawan

DakwaanSubsidair, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Bandingpada Pengadilan Tinggi Makassar sependapat dan dapat menyetujui putusanMajelis Hakim tingkat pertama, tetapi mengenai unsurunsur tindak pidanadalam Dakwaan Primair tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tindak PidanaKorupsi Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis hakim tingkatpertama, dan mempunyai pendapat tersendiri, yang akan diuraikan sebagaiberikut:Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primair, Terdakwa didakwamelanggar Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan Undangundang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1.

Unsur Setiap orang.Menimbang, bahwa setiap orang merupakan unsur dari Pasal 2 ayat(1) jo Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangundangNomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang didakwakandengan menunjuk kepada subyek hukum, sehingga sebelum membuktikanunsurunsur lainnya dalam pasal dimaksud maka haruslah terlebin dahuludibuktikan apakah

Menyatakan Terdakwa Ilmastin, S.Pd.I bin Rusli HS terbukti secara sahdan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan Tindak PidanaKorupsi Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3)UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsisebagaimana Dakwaan Primair;2.

waktu dan menurut caracara Serta syaratsyarat yangditentukan dalam UndangUndang, oleh karena itu permohonan bandingtersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori bandingtertanggal 19 Oktober 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :1.Bahwa pertimbangan dan putusan Hakim Pengadilan Negeri TindakPidana Korupsi Banda Aceh berpendapat serta berkeyakinan bahwaIImastin, S.Pdi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana melanggar Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1)huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 yangtelah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang didakwakanPenuntut Umum dalam dakwaan Primair adalah tepat menurut hukum danseyogyanya dikuatkan.Bahwa hukuman Uang Pengganti dan Subsidair Uang pengganti yangdijatunkan Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banda

PN Bnayangdimintakan banding tersebutharuslah dikuatkan;Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan maka Terdakwa tetapberada dalam tahanan;Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa beradadalam tahanan patutlahdikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalahdan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayarbiayaperkara dalam tingkat banding;Memperhatikan, Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat(2) dan ayat (3) Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) UU RI Nomor 31Tahun 1999 Jo UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1SUBSIDIAIR :wenenon Bahwa terdakwa RONNY FELIX CHANDRA selaku Direktur PT.

Yang apabila dakwaan primair terbukti, maka dakwaan subsidair dan lebih subsidairtidak perlu dipertimbangkan lagi, dan sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti makamajelis akan mempertimbangankan atas dakwaan subsidair selengkapnya sebagaimana akandiuraikan dibawah ini.Menimbang bahwa dalam dakwaan primair terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidanakorupsi sebagimana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat 1 huruf b UU No.31 tahun 1999sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No

.20 tahun 2001 tentang pemberantasantindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat I ke1 KUHP.Menimbang bahwa pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat 1 huruf b UU No.31 tahun 1999sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang pemberantasantindak pidana korupsi yang rumusannya berbunyi Setiap orang yang secara melawan hukummelakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapatmerugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana paling singkat

4 tahun danpaling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 Milyarrupiah.Menimbang bahwa dengan demikian unsur unsur pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 ayat 1 huruf b UUNo.31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 tahun 2001 jopasal 55 ayat I ke1 KUHP tersebut adalah :Setiap orangSecara melawan hukumMelakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasiDapat merugikan keuangan negara ataupun perekonomian negara.Mereka yang

2 ayat 1 jo pasal 18 ayat 1 huruf b UU No.31 tahun 1999 sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan UU No.20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat I ke1 KUHP tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KUHAP dan peraturan lain yang berkaitan denganperkara ini..