Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana KorupsiTingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal17 Juni 2016 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2016;Terdakwa di persidangan pengadilan Tipikor tingkat pertamadidampingi Penasihat Hukumnya DEMIANUS WANEY. SH.MH.,Advokat N.I.A (Peradi ) 94.10379 yang berkedudukan dikantorAdvokatDEMIANUS WANEY.

SH.MH& Partner berlamat di KompleksSwafen Permai Nomor : 17 Manokwari yang telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri ManokwariNomor : 18/Leg.SK/2016/PN.Mnk tanggal10Februari 2016, untuk pemeriksaan ditingkat banding Terdakwatelah mencabut Surat Kuasanya terhadap Penasihat Hukumnyatertanggal 16 Mei 2016; Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut; Telah membaca Surat Penetepan Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Bandingdi Jayapura Nomor : 28/

Penuntut Umum sejak tanggal 02 April 2013 sampai dengan21 April 2013 dengan status Tahanan Kota 5Majelis Hakim Tindak Pidana Tipikor pada Pengadilan NegeriMakassar sejak tanggal 13 Mei 2013 sampai dengan tanggal11 Juni 2013 dengan status Tahanan kota ;Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 12 Juni 2013 sampaidengan tanggal 10 Agustus 2019 5hal1 dari 89 hal.Put.Nomor 48/Pid.Sus.TPK/2016/PT.MKSTerdakwa di persidangan didampingi Team Penasihat Hukum

M.KesTempat Lahir : Ujung PandangUmur/Tanggal Lahir : 36 tahun / 25 Oktober 1976.Jenis Kelamin > LakilakiKewarganegaraan : IndonesiaTempat Tinggal : Barugae Kelurahan Padaidi KecamatanMattiro Bulu Kabupaten PinrangAgama : IslamPekerjaan : PNS (Kepala Puskesmas )Pendidikan : $.2Terdakwa dilakukan penahanan :1.2sPenyidik tidak dilakukan penahanan ;Penuntut Umum sejak tanggal 02 April 2013 sampai dengan21 April 2013 dengan status Tahanan Kota ;Majelis Hakim Tindak Pidana Tipikor pada Pengadilan NegeriMakassar

sejak tanggal 13 Mei 2013 sampai dengan tanggal11 Juni 2013 dengan status Tahanan kota ;Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 12 Juni 2013 sampaidengan tanggal 10 Agustus 20138 ;Terdakwa di persidangan didampingi Team Penasihat Hukum,yang terdiri dari : 1.

2009 senilai Rp42.000.000,00 (empat puluh dua jutarupiah);31 Uang Tunai sebesar Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah);Dari Uang Tunai sebesar Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah) tersebutyaitu sebesar Rp62.800.000,00 (enam puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah)dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;Membebankan Terdakwa masingmasing membayar biaya perkara sebesarRp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 06/TIPIKOR

masingmasing pada tanggal 20 Mei2013 dan tanggal 17 Mei 2013;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukankepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 24 April 2013 dan Jaksa/Penuntut Umummengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 April 2013 akan tetapi Pemohon kasasitidak mengajukan memori kasasi sebagaimana dijelaskan dalam Surat KeteranganPanitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri PekanbaruNo. 13/KET/TMS/ TIPIKOR

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 08 Oktober 2013Nomor 26/Pen.Pid/2013/PT.JBI, tentang penunjukan Majelis Hakimuntuk memeriksa dan mengadili perkara Tipikor dalam tingkat banding ;ll. Suratsurat pemeriksaan di Persidangan serta salinan resmi putusanPengadilan Tipikor Jambi tanggal 06 September 2013 Nomor : 18/Pid.Sus/2013/PN.JBIl, yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;1.

/Pdt.SusPHI/2018/PN.BglTelan membaca suratsurat yang berkaitan dengan pemeriksaanperkara inl ;Telanh mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;Telah memperhatikan bukti Surat penggugat maupun tergugat ;Telah mendengar keterangan saksisaksi Penggugat dan tergugat ;Telah membaca kesimpulan masingmasing pihak ;TENTANG DUDUK PERKARA ;Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya tertanggal 8Agustus 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor

DONO RAHARQJO, S.H,.M.HPaniteraPenggantiDTOSUKASIH, SHBengkulu, 8 Nopember 2018Salinan Resmi Putusan ini sebanyak 36 (tiga puluh enam) lembarDiberikan kepada PENGGUGATPengadilan Negeri/PHI/Tipikor BengkuluPanitera Muda PHI,A. WIBISONO, S.SosNIP. 19601224 198102 1 002 Halaman 36 dari 36 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.SusPHI/2018/PN.Bgl

Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Kota Bandung yangHalaman 21 dari 33 halaman Putusan No. 55/G/2019/PTUN.BDGbertugas melaksanakan kewenangan Kepala Badan LingkupEvaluasi Kinerja Disiplin Dan Kesejahteraan Pegawai ; Bahwa BKPP Kota Bandung pernah mengeluarkan suratpemberhentian sementara ketika Penggugat ditahan dalam kasusoperasi tangkap tangan oleh Polrestabes Bandung ; Bahwa Saksi bersama Tim telah melakukan pengkajian terhadapstatus kepegawaian Penggugat berkenaan dengan putusan dariPengadilan Tipikor

Sekda)mengenai putusan dari Pengadilan Tipikor dan dampaknya untukPenggugat putusan tersebut bisa dijatuhi Pemberhentian TidakDengan Hormat sesuai dengan Pasal 87 UU No. 5 Tahun 2014 ; Bahwa Sebelum dikeluarkan SK Pemberhentian Tidak DenganHormat Walikota Bandung pernah menerbitkan SK untuk pengaktifankembali bagi Penggugat dan SK pengaktifan kembali tersebutdilaporkan kepada BKN Provinsi Jawa Barat, namun muncul suratdari BKN Provinsi Jawa Barat bahwa Penggugat tidak dapat kembalibertugas dan haruS

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung danAHMAD PANANI, SH Hakim AdHoc Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Bangka Belitung, putusan mana pada hari dan tanggal itujuga diucapkan dalam persidangan yang terobuka untuk umum oleh HakimKetua Majelis tersebut yang dihadiri oleh HakimHakim Anggota tersebutyang dibantu oleh TATI SUWARTI Panitera Pengganti Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanpa dihadiri oleh JaksaPenuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.HakimHakim Anggota Tipikor

, Ketua Majelis Hakim Tipikor,1.MARTINI MARJA SH, MH.

Melaporkan Kepala Desa ke TIPIKOR tentang PRONAd. Melakukan tindakan meresahkan dalam masyarakat terhadapkasus PRONA14. Bahwa Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3Tahun 2015 Tentang Perangkat Desa pasal 14: Pemberhentianperangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5)huruf b dan c, dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:b.

Bahwa Kepala Dusun Sepayung Luar pernah keberatan atasperintah Kepala Desa Sepayung untuk memungut biaya pronapadatahun 2018;Bahwa bentuk keberatannya yaitu protes kepada Kepala DesaSepayung karena tidak melakukan pengukuran tanah milik wargayang telah membayar biaya pendaftaran prona;Bahwa saksi pernah menanyakan kepada BPN terkait prona padatahun 2018 dan pihak BPN menyatakan tahun 2018 tidak adaprona di Dusun Sepayung Luar;Bahwa Kepala Dusun Sepayung Luar pernah melaporkan KepalaDesa Sepayung ke Tipikor

Hambali bin M.Nur; 1 (satu) lembar KK, Surat Permohonan Jadi Kepala Dusun, dan KTP yangditandatangani oleh saksi Asnawi Mangku Alam bin Yusup ;Dikembalikan kepada saksi Asnawi Mangku Alam bin Yusup ; Uang sebesar Rp.3.600.000, (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dirampasuntuk Negara ;Dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas ;Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebanyak Rp. 5.000 (limaribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Palembang No.13/TIPIKOR

Hoc Tipikor pada Mahkamah Agungsebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terobuka untuk umum pada hariitu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut, dandibantu oleh Ny. Mariana Sondang MP., SH., MH. Panitera Pengganti dengantidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;HakimHakim Anggota : Ketua,ttd./ . ttd./H. Syamsul Rakan Chaniago, SH., MH Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.ttd./Leopold Luhut Hutagalung, SH., MH.Panitera Pengganti :Ttd./Ny.

Perpanjangan penahanan I (pertama) oleh Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 11 April 2015 s/d tanggal 10 Mei2015;4. Perpanjangan penahanan II (kedua) oleh Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 11 Mei 2015 s/d tanggal 09 Juni2015; Halaman 1 dari 132 Putusan No. 54/Pid.SusT PK/2015/PN.KPG5. Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Juni 2015 sampai dengan tanggal 27 Juni2015;6.

Perpanjangan penahanan I (pertama) oleh Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 28 Juni 2015 s/d tanggal27 Juli2015;7. Perpanjangan penahanan II (kedua) oleh Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 28 Juli 2015 s/d tanggal 26Agustus 2015;8. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang, sejaktanggal 21 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 19 September 2015 ;9.

Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang seja tanggal20 September 2015 sampai dengan tanggal 18 November 2015 ;10. Perpanjangan tahap pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikorpada Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 19 Nopember 2015 sampaidengan tanggal 18 Desember 2015 ;11.

Perpanjangan tahap kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor padaPengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 19 Desember 2015 sampai dengantanggal 17 Januari 2016;Terdakwa dalam perkara ini di dampingi oleh Penasihat Hukum bernamaNeil Aldrin E. Foeh. S.H.,M.H dan A Luis Balun, S.H beralamat di Kantor hukumNEIL ALDRIN & PARTNERS Law Firm berdasarkan surat kuasa khusus tanggal11 Februari 2015 ;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang;Setelah membaca :1.

Pidana Korupsi Jo Undangundang Nomor 20 Tahun 2001Tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat(1) ke1 KUHP.TUNTUTAN : Penuntut Umum telah mengajukan danmembacakan Tuntutannya terhadap Terdakwa dipersidangan,sebagaimana surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No.NO.REG.PERKARA : PDS02/RP9/Ft.1/01/2016, tertanggal 11April 2016, yang dibacakan dipersidangan pada tanggal danhari itu juga yang pada pokoknya memohon kepada MajelisHakim Tipikor

Tipikor/2015/PN.Kdi:TuntutanHal. 25 dari 32 hal. Put. No. 2227 K/PID.SUS/20161. Menyatakan Terdakwa Drs.

PUTUSANNo. 1240 K/PID.SUS/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAHAGUNGmemeriksa perkara pidana khusus Tipikor dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : AMAR HAMZAH ;Tempat lahir : Padang Sidempuan;Umur/Tanggallahir : 29 tahun/01 Maret 1984 ;Jenis kelamin : Lakilaki ;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat tinggal : Simpang V Pasar Il Jalan Mesjid GangSedulur, Kelurahan Helvetia, KecamatanMedan Helvetia, Kotamadya Medan;Agama : Islam ;Pekerjaan

Mohamad Askin, S.H., dan MS.Lumme, S.H., HakimHakim Ad Hoc TIPIKOR pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dandiucapkan dalam sidang terobuka untuk umum pada hari itu juga oleh KetuaMajelis dengan dihadiri oleh HakimHakim Anggota tersebut, dibantu olehHal. 31 dari 32 hal. Put. No. 1240 K/Pid.Sus/2015Emmy Evelina Marpaung, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri olehPemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.HakimHakim Anggota : Ketua:ttd./ Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H. ttd./Dr.

tanggal 4 Maret2017;Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2017 sampai dengan13 April 2017;Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 14 April2017 sampai dengan 13 Mei 2017;Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2017 sampai dengan tanggal 28 Mei2017 ;Majelis Hakim sejak tanggal23 Mei 2017 sampai dengan tanggal 21 Juni2017;Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 22 Juni2017 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2017;Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor

Banda Aceh sejaktanggal 21 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 19 September 2017;Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sejaktanggal 20 September 2017 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2017;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Taufik M.

PUTUSANNO. 24/PID.SUS/2012/P.TIPIKORBNADEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Acehyang memeriksa, mengadili dan memutus perkaraperkara pidana pada pengadilantingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : ADMAN, SH.M.Si;Tempat lahir : Pidie;Umur atau tanggal lahir : 51 tahun/ 07 Agustus 1960;Jenis kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Gampong Cot Rheng Kec.

PRINT490/N.1.12/Fd.2/09/2012 dengan jenis penahanan kota sejak tanggal 13 September 2012 sampaidengan 02 Oktober 2012;5 Hakim Pengadilan Tipikor Banda Aceh, tanggal 19 September 2012 No.24/Pen.Pid. Sus/2012/PNBNA, dengan jenis penahanan kota sejak tanggal 19September 2012 sampai dengan 18 Oktober 2012;Terdakwa tersebut didampingi oleh Penasihat Hukumnya H.

Haltersebut bersesuaian dengan Laporan Hasil Audit Dalam RangkaPenghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak PidanaKorupsi (Tipikor) Penerimaan / Penyaluran Bantuan Dana Bergulir dariLembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro, Kecil,Menengah (LPDBKUMKM) kepada KSP Amar Sejahtera di KotaMakassar Tahun 2011 s/d 2013 Nomor : SR704/PW21/5/2016 tanggal26 Oktober 2016 dengan temuan Hasil Penghitungan Kerugiankeuangan Negara yaitu. dari kerugian Negara sebesar Rp.5.000.000.000, (Lima

Haltersebut bersesuaian dengan Laporan Hasil Audit Dalam RangkaPenghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak PidanaKorupsi (Tipikor) Penerimaan / Penyaluran Bantuan Dana Bergulir dariLembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro, Kecil,Menengah (LPDBKUMKM) kepada KSP Amar Sejahtera di KotaMakassar Tahun 2011 s/d 2013 Nomor : SR704/PW21/5/2016 tanggal26 Oktober 2016 dengan temuan Hasil Penghitungan Kerugiankeuangan Negara yaitu. dari kerugian Negara sebesarRp. 5.000.000.000, (Lima

Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Yogyakarta, tanggal 26 Mei 2016,Nomor : 10 /Pen.Pid.SusTPK/2016/PN.Yyk tentang penunjukan MajelisHakim yang mengadili perkara ini; Surat Penunjukan Tugas Panitera Pengganti oleh Panitera PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, tanggaltanggal 26 Mei 2016, Nomor : 10 /Pen.Pid.SusTPK/2016/PN. Yyk;Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor tanggal 30 Mei 20 Mei2016Nomor :10/Pen.Pid.SusTPK/2016/PN.

Oleh karennya patut untuk ditolak atau dikesampingkan olehMajelis Hakim Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh, karena Hakim yangmengadili perkara ini pada Pengadilan Negeri Jantho (Judex Factie) telahtepat dan benar dalam menyimpulkan perkara ini dengan mencermati faktafakta, mempertimbangkan buktibukti dan saksisaksi.2.

mengajukanpembuktian dalam perkara a quo.14.Bahwa oleh karena judex factie dalam memutuskan perkara telahmenerapkan hukum dan/atau telah menerapkan hukum sebagaimanamestinya, maka mohon kepada Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi/TipikorBanda Aceh berkenan menguatkan putusan Pengadilan Negeri JanthoNomor 4/Pdt.G/2019/PNJth, tanggal tanggal 28 Agustus 2019, yangdimohonkan Banding tersebut;Berdasarkan alasanalasan yang telah Terbanding kemukakan di atas,maka mohon kepada Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi/Tipikor

Tanggal 17 Nopember 2001;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri tersebut; Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Semarang, tentangPenunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara yang bersangkutan; Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang terlampir pada berkasperkara;" Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum ;" Telah mendengar Keterangan Saksisaksi, Keterangan Terdakwa serta BarangBukti yang diajukan dipersidangan; Telah mendengar Tuntutan Pidana

MARPAUNG, SH., masingmasing Hakim Ad Hoc Tipikor selakuHakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umumpada hari itu juga KAMIS, tanggal 1 Maret 2012 oleh Hakim Ketua Maijelis tersebut,dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh JAHYA AMUJADI, SH., selakuPanitera Pengganti dan dihadiri oleh Penuntut Umum, serta dihadiri pula olehterdakwa yang didampingi oleh Tim Penasihat Hukum terdakwa.HakimHakim Anggota tsb, Hakim Ketua Majelis tsb,1. MARSIDIN NAWAWI, SH. MH.

Pdg juncto Nomor8/TIPIKOR/2016/PT. PDG tanggal 23 September 2016;Membaca Akta Pemberitahuan putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi Padang kepada Terdakwa Nomor 3/Pid.SusTPK/2016/PN Pdg juncto Nomor 8/TIPIKOR/2016/PT.

Bahwa menurut terori penghukuman, hukuman terhadap pelakukejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua yaitu : Sebagai pembelajaran bagi pelaku agar pelaku menjadi jera daninsyaf dan agar tidak mengulangi lagi perbuatannya/kejahatanyang sama; Melindungi masyarakat dari kejahatan yang menimpa mereka daripelaku kejahatan;Bahwa dari kedua teori tersebut dihubungkan dengan Putusan BandingTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor8/TIPIKOR/2016/PT.Pdg tanggal O06 September 2016

Bahwa Judex Factie Telah Keliru Dalam Menerapkan Hukum;Bahwa putusan Judex Facti yang memeriksa perkara aquo, terdapatkekeliruan dan kehilafan dalam menerapkan hukum yang nyata, hal initampak secara jelas yaitu;Bahwa Judex Facti dalam pertimbangannya:Pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor8/TIPIKOR/2016/PT.Pdgtanggal 23 Juni 2016;Menimbang, bahwa dakwaan Primair, Penuntut Umum menyatakanPerbuatan Terdakwa melanggar Pasal 2 Ayat (1) UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 yang telah diubah dan

Dengan demikian, tidak terpenuhinya unsur setiap orangdalam diri Terdakwa seharusnya Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaanprimair dan subsidair;Bahwa lebih lanjut, terdapat kekeliruan dan ketidakcermatan dalampertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam Putusan Nomor8/TIPIKOR/2016/PT.Pdg dalam mempertimbangkan unsur setiap orangsebagaimana pertimbangan hukum dalam halaman 103 sampai dengan104 yang menyatakan bahwa :Menimbang

Nomor 302 K/Pid.Sus/2017Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Padang Nomor 8/TIPIKOR/2016/PT.PDG tanggal 06September 2016 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Padang Nomor 03/Pid.Sus/TPK/2016/PN Pdg tanggal23 Juni 2016;MENGADILI SENDIRI1. Menyatakan Terdakwa BASTIAN M. SINAGA, S.T., bin M.E. SINAGA telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaKorupsi secara bersamasama;2.