tanggung renteng sebesar Rp. 4.451.000, (empat juta empat ratus lima puluh satu rupiah) ; Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh PaniteraPengadilan Negeri Oelamasi yang menyatakan bahwa pada tanggal 07 Juli 2014Kuasa Tergugat I dan Tergugat II/Pembanding I dan Pembanding II telahmengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan NegeriOelamasi Nomor : 38/Pdt.G/2013/ PN.OLM tanggal 03 Juli 2014 diperiksa kembali dan diputus dalam pengadilan tingkat banding ; Membaca risalah

diberitahukandengan cara seksama kepada Kuasa Terbanding pada tanggal 09 Oktober 2014 dankepada Turut Terbanding tanggal 30 September 2014 ; Membaca surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Terbandingtertanggal 02 Oktober 2014, yang diterima di Panitera Muda Perdata tanggal 28Oktober 2014 dan surat Kontra Memori Banding tersebut telah pula diberitahukandengan cara seksama pada tanggal 31 Oktober 2014 kepada Kuasa Pembanding Idan Pembanding II, (semula Tergugat I dan Tergugat II) ; Membaca risalah

.:.ceceeeee eee eee sees FerQugat;Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu tersebut;Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tertanggal 25Maret 2019 yang dilampiri Risalah penyelesaian Mediasi Dinas Tenaga Kerjadan Transmigrasi Kota Palu tertanggal 14 Februari 2018, yang diterima dandidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri

diajukan setelah melalui Proses Bipartit danMediasi Tripartit yang melibatkan Mediator dari Dinas Koperasi, UsahaMikro Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Palu, namun tidak tercapaikesepakatan antara Para Penggugat dengan Tergugat guna mengakhiriPerselisihan Hubungan Industrial antara kedua belah pihak;Bahwa Mediator dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah danTenaga Kerja Kota Palu telah mengeluarkan Anjuran dengan No.565/023/K.UMKMNAKER/HI tertanggal 21 Januari 2019 dan telah pulamenerbitkan Risalah

Gugatan para Penggugat cacat formil karena surat gugatan tidak dilampiridengan risalah mediator atau konsiliator, oleh karena itu berdasarkanketentuan Pasal 83 ayat (1) UU No.2 Tahun 2004 tentang penyelesaianperselisihan hubungan industrial, gugatan para Penggugat harusdikembalikan kepada para Penggugat;2.

Gugatan para Penggugat adalah cacat hukum (cacat formil) karenagugatan para Penggugat yang diterima oleh Tergugat sama sekali tidakdilampiri risalah mediasi, sesuai dengan ketentuan pasal 83 ayat (1) UUNomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrialsehingga sudah sepatutnya gugatan dinyatakan untuk ditolak atau setidaktidaknya tidak dapat diterima 9niet onvankelijke verklaard);3.

l : Gugatan para Penggugat cacat formil; Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 15/Pdt.SusPHI/2019/PN.PaluEksepsi Il : Gugatan para Penggugat cacat hukum;Eksepsi Ill : Gugatan para Penggugat error in persona;Eksepsi IV : Gugatan para Penggugat kabur(obscure libel);Menimbang, bahwa mengenai eksepsi gugatan para Penggugat cacatformil yang tidak dilampiri risalah mediator setelah Majelis Hakim telisik lebihmendalam berkas perkara yang masuk ke Kepaniteraan PHI ternyata adarisalah dari mediator sehingga eksepsi

terhadap benda11tidak bergerak dijadikan obyek sengketa harus menyebut batasbatasdari benda yang dijadikan obyek sengketa.Bahwa apabila tidak menyebut batasbatas maka gugatan terancamdengan putusan gugatan tidak dapat diterima.Bahwa dengan adanya hal tersebut maka Penjualan Lelang EksekusiHak Tanggungan pada tanggal 16 Januari 2015 adalah cacat hukumsehingga batal demi hukum atau setidaktidaknya dapat dibatalkan. .Bahwa oleh karena penjualan lelang eksekusi hak tanggungan tidaksah dan cacat hukum maka Risalah

Lelang No. 085/2015 a/n NurRahmad Hutanto (Tergugat Ill) juga cacat hukum sehingga batal demihukum atau setidaktidaknya dapat dibatalkan.12.Bahwa oleh karena Risalah Lelang No. 085/2015 a/n Nur RahmadHutanto (Tergugat Ill) cacat hukum, maka perubahan balik namaterhadap Sertipikat Hak Milik No. 1146 Desa Puntukrejo, KecamatanNgargoyoso, Kabupaten Karanganyar dari a/n SUWARJOJOYOWIYONO bin PAWIROSENTONO berubah menjadi a/n NURRAHMAD HUTANTO juga cacat hukum sehingga tidak mempunyaikekuatan hukum.13

Menyatakan menurut hukum Risalah Lelang No. 085/2015 a/n Tergugatll, NUR RAHMAD HUTANTO adalah cacat hukum sehingga sehinggabatal demi hukum atau setidaktidaknya dapat dibatalkan.7. Menyatakan menurut hukum perubahan balik nama terhadap SertipikatHak Milik No. 1146 Desa Puntukrejo, Kecamatan Ngargoyoso,Kabupaten Karanganyar dari a/n SUWARJO JOYOWIYONO binPAWIROSENTONO berubah menjadi a/n NUR RAHMAD HUTANTOadalah cacat hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hokum.8.

telah mengajukan permohonan lelang kepada pihakTergugat Il selaku Pejabat lelang, yang kemudian diterbitkan SuratPenetapan Lelang dari Tergugat Il tentang Hari dan Tanggal Lelang,dan atas penetapan hari dan tanggal lelang tersebut, Tergugat menyampaikan pemberitahuan lelang kepada Para Penggugat danTergugat telah pula mengumumkan pelelangan tersebut di SuratKabar.Dengan demikian, secara hukum pelaksanaan Lelang Eksekusi HakTanggungan yang telah dilaksanakan pada tanggal 16 Januari 2015sebagaimana Risalah

Menyatakan sah dan berharga Risalah Lelang Nomor: 085/2015tanggal 16 Januari 2015;4.

themulia.com) tertanggal 16 Juni 2014 yang menyatakan bahwa alasan Penggugat di PHK adalah karena Penggugat memilikikinerja yang tidak baik selama bekerja di perusahaan Tergugat;Bahwa alasan PHK dalam email tersebut di atas sangat tidak masuk akaldan tidak pernah dibuktikan oleh Tergugat selama Perundingan Bipartitberlangsung karena Tergugat tidak pernah menunjukkan hasil evaluasikerja Penggugat selama bekerja di perusahaan Tergugat sampai denganPHK terjadi;Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2014 melalui Risalah

kinerja tidak baikdari Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) yang kemudian dipakaisebagai pertimbangan untuk menyatakan bahwa pemutusan hubungankerja yang dilakukan Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) terhadapPemohon Kasasi (dahulu Penggugat) adalah sah;Bahwa yang perlu menjadi catatan penting atas alat bukti surat T.6, T.7,dan 1.8 yang disebut Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) sebagaiRisalah Rapat tidaklah memuat tanda tangan dari si pembuatnya, yangmana menimbulkan pertanyaan karena bukankah sebuah risalah

rapatpada umumnya memuat tanda tangan para peserta rapat, sehinggadengan demikian menjadi jelas dan terang bahwa rapat tersebut memangbenarbenar terjadi, dengan tidak dilengkapinya Risalah Rapat dengantandatangan dari pembuat dan pesertanya maka kebenaran dari alatbukti tersebut patut dipertanyakan;Bahwa alat bukti surat T.6, T.7, T.8 dan T.9 pun melahirkan pertanyaanlainnya mengingat tidak satupun saksi di bawah sumpah dari PemohonKasasi (dahulu Penggugat) (yaitu saksi R.

Moch Basuki Rahmat, saksiWidi Atmoko, dan saksi Putu Sugianto yang ketiganya adalah mantanpekerja Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) pernah melihat formatrisalah rapat sebagaimana yang ditunjukkan alat bukti surat T.6, T.7, T.8dan T.9 selama mereka bekerja pada Termohon Kasasi (dahuluTergugat), sehingga Apakah Risalah Rapat Ini Memang BenarBenarAda? Atau Sengaja Dibuat untuk kepentingan Termohon Kasasi (dahuluTergugat) di dalam persidangan perkara a quo?

dariTermohon Kasasi (dahulu Tergugat) lainnya yang ingin Pemohon Kasasi(dahulu Penggugat) komentari adalah alat bukti surat T.10 yang apabiladicermati dari Berita Acara Persidangan di Tingkat Pertama, alat buktisurat T.10 ini tertunda pemeriksaan nya selama 2 (dua) kali oleh MajelisHakim Judex Facti dengan alasan belum ditandatangani, maka meskialat bukti surat T.10 memuat tandatangan dari si pembuat dokumen(peserta rapat) tetap patut mendapat pertanyaan yang samasebagaimana pertanyaan di atas, Apakah Risalah

., Notaris di Malang;selain itu, dari uraian dalil angka 11 huruf b dan c di atas,Nampak ternyata dinyatakan dan dibuktikan sendiri oleh parapenggugatkalau obyek jaminan kredit a quo telah dilelangoleh tergugat Il selaku KPKNL Malang;berikutnya, pelelangan a quo yang dilakukan oleh tergugat Il,ternyata benar telah laku terjual dan telahmenunjuk/ditentukan pemenang lelangnya pada saatpelaksanaan lelang kedua, satu dan lain hal sebagaimanaKutipan Risalah Lelang nomor 968/47/2019 tertanggal 18Desember

Gugatan Penggugat tidak berdasar hukumBahwa berdasarkan Risalah Lelang Nomor 968/47/2019 tanggal 04Desember 2019 bahwa Sebidang tanah dan bangunan, SHM No. 2454luas tanah 424 m2 atas nama 1. Hendrawati Endah Noven 2. RamadeaAdrindrata Zainal 3. Kyranaya Adrinea Zainal, terletak di KelurahanHalaman 12 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN MIig3.Pisangcandi Kecamatan Sukun Kota Malang, telah beralih kepadapemenang lelang Sdr.

Dean Novita Dewi Puspasai, SH)3.2.Bahwa berdasarkan Risalah Lelang Nomor 968/47/2019, telahdilakukan pelelangan terhadap objek perkara a quo yaitu pada hariRabu tanggal 4 Desember 2019, dan telah ditetapkan sebagaipemenang lelang adalah Sdr. Johanes Budijanto Widjaja.

dan/atau memerintahkan kepadaTergugat dan Tergugat II untuk menangguhkan rencana penjuaklanlelang benda jaminan berupa tanah SHM No. 2454 milik Para Penggugattersebut diatas sampai dengan perkara ini diputus dan mempunyaikekuatan hukum tetap adalah dalil yang mengadaada bahwa faktahukumnya lelang telah dilaksanakan oleh KPKNL Malang (Tergugat II)telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku maka tindakanhukum yang dilakukan oleh KPKNL Malang adalah sah menurut hukumdan oleh karenanya Risalah

DALAM POKOK PERKARA:iL.2.Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya.Menyatakan bahwa tindakan TERGUGAT II adalah sah menuruthukumMenyatakan Risalah Lelang Nomor 968/47/2019 tanggal 04 Desember2019 adalah sah dan berharga.Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara5.

Pelaksanaan lelang tersebut tidak dilengkapi dengan Surat KeteranganPendaftaran Tanah (SKPT)Putusan Perkara No. 43/Pdt.G/2021/PN.Plg Halaman : 14 dari 25.5.6.Bahwa perlu Tergugat Ill sampaikan, Tergugat telah mengajukanpermohonan lelang eksekusi hak tanggungan dimaksud kepada Tergugat IIIsebagaimana tercantum dalam risalah lelang sebagai berikut:a. Risalah Lelang Nomor 259/14/2019 tanggal 16 April 2019, dalampelaksanaan lelang tidak ada yang mengajukan penawaran (TAP).b.

Risalah Lelang Nomor 339/14/2019 tanggal 14 Mei 2019, dalampelaksanaan lelang ditetapkan sebagai pemenang lelang adalah DodiHaryanto in casu Turut Tergugat sebagai pembeli lelang denganpenawaran tertinggi yang telah melampaui harga limit.Bahwa untuk lebih jelasnya dan guna menanggapi dalildalil Penggugat, makadapat Tergugat III Sampaikan penjelasan sebagai berikut:Tergugat Ill terbukti melaksanakan lelang sesuai dengan ketentuan PMKNomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.10.11.12

dan tidakberdasar hukum karena sesuai dengan dokumen persyaratan permohonanlelang, Tergugat telah menyampaikan Pemberitahuan Pelaksanaan Lelangkepada Penggugat melalui surat Nomor 133/05/TGS/PG19 tanggal 7 Mei2019 hal Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang Ulang Jaminan Debitur PT BPRTri Gunung Selatan atas nama Endang Agustin.Bahwa dalam lelang a quo, barang jaminan utang Penggugat sebagai objeklelang telah laku terjual kepada Dodi Haryanto (Pembeli Lelang) in casu TurutTergugat dan dituangkan dalam Risalah

Menyatakan proses lelang a quo dan Risalah Lelang Nomor 339/14/2019 tanggal 14 Mei 2019 adalah sah dan berlaku menurut hukum;5. Menyatakan menolak permohonan pembayaran ganti kerugian dimohonkanPenggugat untuk seluruhnya;6. Menyatakan menolak permohonan uitvoerbar bij voorraad yang dimohonkanoleh Penggugat;7.

Risalah panggilan Rp. 125.000.4. Redaksi Rp. 5.000.5. Materai Rp. 6.000.a +Jumlah Rp. 216.00.( Dua ratus enam belkas ribu rupiah )

Bahwa pada saat Lelang Hak Tanggungan yang dilaksanakan TurutTerlawan dihadirijuga peserta lain yakni Ernawati Sumantri, sebagaimanaHal. 12 dari 52 hal Pts.No.76/PDT/2016/PT.SMRtertuang dalam salinan Risalah Lelang 052/2013 tanggal 16 April 2013 danpada saat itu Terlawan disahkan sebagai pembeli pada pelaksanaanlelang (pemenang lelang);3.

Bahwa berdasarkan Risalah Lelang 052/2013 Tanggal 16 April 2013 sejaktanggal 12 Mei 2013 SHM 1021 menjadi atas nama Terlawan I.Dalam Pokok Perkara GUGATAN PERLAWAN PARA PELAWAN TIDAK BENAR DAN BERALASAN 4. Bahwa pada salinan Risalah Lelang Nomor 052/2013 tertanggal 16 April2013, menyebutkan pihak pemohon lelang terhadap SHM 1021 atas namaTerlawan III adalah Terlawan IV;5. Bahwa Terlawan Ill bukanlah ahli waris H.

Mahmudin HM (Terlawan 1);Bahwa pelaksanaan lelang atas objek perkara sesuai Risalah Lelang Nomor: 052/2013 tanggal 16 April 2013 didasarkan pada ketentuanketentuanmengenai Lelang yang berlaku sebagaimana yang tertuang dalam LembagaNegara Tahun 1940 Nomor : 56 sebagaimana beberapa kali diubah terakhirdengan Staatblad 1941:3) jis Peraturan Menteri Keuangan Nomor93/PMK.06/2010 tanggal 23 April 2010 tentang Petunjuk PelaksanaanLelang.

Menyatakan sah menurut hukum Risalah Lelang Nomor : 052/2013 tanggal16 April 2013;4. Menghukum Para Pelawan untuk membayar seluruh biaya perkara yangtimbul dalam perkara ini.Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yangseadiladilnya (Ex Aequo Et Bono).Menimbang, bahwa Turut Terlawan II mengajukan jawaban dipersidangan dengan suratnya tertanggal 02 April 2015 sebagai berikut :A. Dalam Eksepsi1.

IVtertanggal 21 April 2010, tanggal 19 Mei 2010, tanggal 26 Juli 2010, dantanggal 18 Agustus 2010 agar supaya Terlawan III melunasi pinjamannyayang dibebani hak tanggungan tersebut, tidak dilunasi oleh Terlawan Ill,sehingga Terlawan III meminta bantuan Turut Terlawan untuk diadakanlelang atas hak tanggungan atas obyek sengketa tanah dan bangunansesual Sertifikat Hak Milik Nomor 1021/Kel.Gunung Sari Ilir seluas 105m2; Bahwa dalam pelaksanaan lelang umum ternyata dimenangkan olehTerlawan sesuai dengan risalah

Bahwa ditegaskan dalam Pasal 1 angka 8 Undangundang No. 51Tahun 2009 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menyebutkanbahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan ataupejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkanperaturan perundangundangan yang berlaku ;Penjualan lelang eksekusi hak tanggungan atas SHM No. 929 /Desa Kenali Asam Bawah adalah berdasarkan Surat PenetapanLelang dan Risalah Lelang yang diterbitkan TERGUGAT Ill danproses balik nama SHM No. 929 / Desa Kenali Asam Bawah

PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KWALITAS SELAKU PIHAK .1.Bahwa Penggugat tidak mempunyai kwalitas selaku pihak, karenaterhadap objek a quo sudah beralih kepemilikan kepada Tergugat Ilmelalui mekanisme lelang eksekusi hak tanggungan yang telahdilaksanakan oleh Tergugat Ill pada tanggal 7 Juli 2015sebagaimana kutipan risalah lelang nomor 546/2015 tanggal 7 Juli2015..

sudah diatas harga limit yang ditentukan oleh Penjual sehinggatelah sah secara hukum.Oleh karena itu alil/alasan Penggugat tersebutsudah sepatutnya ditolak/dikesampingkan oleh Majelis Hakim yangmemeriksa perkara a quo..Bahwa perlu Tergugat Ill tegaskan bahwa pelaksanaan lelang yangdilakukan oleh Tergugat Ill atas permohonan Tergugat telah sesuiadengan ketentuan dan peraturan yang berlaku maka tindakan hukumyang dilakukan oleh Tergugat Ill dan Tergugat adalah sah menuruthukum dan oleh karenanya Risalah

Fotokopi Koran Harian Tribun Jambi tertanggal 23 Juni 2015 tetangPengumuman Lelang kedua Eksekudi Hak Tanggungan, selanjutnyapada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I/+1;Halaman 27 dari 39, Putusan Perdata Nomor: 23/Padt.G/2016/PN.Jmb10.11.Fotokopi kwitansi Nomor :546/2015 yang dikeluarkan oleh KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jambi tertanggal 14 Juli2015 , selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.Il2;Formulir permohonan Kutipan Risalah lelang yang diajukan

olehCrisna Dian Kusuma tertanggal 20 Agustus 2015 , selanjutnya padafotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I3;Fotokopi Kutipan Risalah lelang Nomor: 546/2016 tertanggal 20Agustus 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberitanda T.k4;Fotokopi Bukti Penyetoran/slip setoran Bank BRI tertanggal 14 Juli2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.Il5;Fotokopi bukti penerimaan negara / tagihan Penerimaan Negara atasPendapatan Bea Lelang tertanggal 15 Juli 2015

Bahwa TERLAWAN Ill selaku Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang(PKNL) Semarang telah melakukan Lelang Eksekusi terhadap harta pailitPT KERTAS BLABAK MAGELANG (dalam Pailit), dengan menjual dimuka1310.umum berdasarkan RISALAH LELANG No.1843/2013 tertanggal 27Nopember 2013 Jo RISALAH LELANG No.202 .5/2013 tertanggal 19Desember 2013 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang;Bahwa TERLAWAN Il menolak secara tegas dalildalil PELAWANmengajukan perkara A quo, ke Pengadilan Negeri Semarang , karenasecara

Kertas BlabakHal 17 dari 49 Putusan Nomor 329/Pdt.G/2014/PN.Smg1818Magelang (Dalam Pailit) yang ternyata Risalah Lelang dengan tidak adapeminat.Maka secara hukum dalil PELAWAN yang menyatakan dalam STATUSPIDANA, adalah sangat PREMATUR karena belum ada PUTUSANdalam perkara tindak pidana yang menyatakan TERLAWAN Il,TERLAWAN II dan TERLAWAN Ill, adalah selaku TERSANGKA danTERDAKWA di pengadilan yang diduga melakukan Perbuatan MelawanHukum dalam perkara aquo.Oleh karenanya dalil PELAWAN harus ditolak

Niaga Smg pada Pengadilan NegeriSemarang tertanggal 7 Oktober 2013, telah melaksanakan lelangeksekusi dimuka umum pada tahap:e Lelang keI diumumkan pada Harian Wawasan hari Rabu, tanggal13 Nopember 2013 dengan harga limit lelang sebesarRp 150.000.000.000,, diadakan Pengadilan Niaga pada PengadilanNegeri Semarang dengan Salinan Risalah Lelang No. 1843/2013tertanggal 27 Nopember 2013 dengan ketentuan TIDAK ADAPEMINAT.e Lelang keIIl diumumkan pada Harian Wawasan 12 Desember 2013dengan harga limit lelang

sebesar Rp 130.000.000.000,, diadakan27XX.Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang denganSalinan Risalah Lelang No. 202 5/2013 tertanggal 19 Desember2013 dengan ketentuan TIDAK ADA PEMINAT.e Lelang keIIl diumumkan pada Harian Wawasan hari Selasa 4Februari 2014 dengan harga limit Rp 3.000.000.000 (tiga milyarrupiah), diadakan Pengadilan Niaga pada Pengadilan NegeriSemarang dengan Salinan Risalah Lelang No. 113/2014 tertanggal11 Februari 2014 sebagian tanah dengan ketentuan ADA PEMINAT.e Lelang

Niaga.Smg tanggal 17 Maret 2011 jo Putusan MahkamahAgung No. 445k/PDT.SUS/2011 tanggal 5 Januari 2012 jo PutusanPeninjauan kembali No. 62/Pailit/PK/2012, tanggal 2 Nopember 2012 ;Bahwa Terlawan Ill selaku Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang(KPKNL) Semarang telah melakukan lelang Eksekusi terhadap harta PailitPT Kertas Blabak Magelang (dalam Pailit) dengan menjual dimuka umumberdasarkan Risalah Lelang No. 1843/2013 tanggal 13 Nopember 2013 joRisalah Lelang No. 202.5/2013 tanggal 19 Desember

Mandiri (Tergugat V),kemudian karena Tergugat Ill tidak mampu membayar utangnya makaTergugat V meminta kepada Tergugat VI (dahulu PUPN Cabang Riau) untukmelakukan lelang atas tanah tersebut dan Tergugat VI melanjutkan kepadaHalaman 5 dari 37 halaman Putusan Nomor 1017K/Pdt/2017Tergugat VII (dahulu Kantor Lelang Negara Pekanbaru) untuk melakukanlelang atas tanah tersebut, kemudian oleh Tergugat VII tanah tersebutdilelang yang mana lelang tersebut dimenangkan oleh Tergugat Il, hal inisesuai dengan risalah

serta Sertifikat Hak Milik Pengganti Nomor 321:e Risalah lelang Nomor 112/19911992; Sertifikat Hak Milik Nomor 266 Propinsi Riau, Kotamadya Pekanbaru,Kecamatan Bukit Raya Kelurahan Simpang Tiga, tanggal 21 April 1992atas nama Tergugat , Gambar Situasi No: 4511/1984 Provinsi Riau,Kotamadya Pekanbaru Kecamatan Bukit Raya Kelurahan SimpangTiga, tanggal 28 Agustus 1984;e Semua suratsurat lain atas tanah tanah objek perkara yang dimilikioleh Para Tergugat dan pihak lainnya;adalah tidak sah dan/atau batal

Menyatakan Risalah Lelang Nomor 112/19911992 tanggal 25 November1991 adalah tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidakmempunyai kekuatan hukum;.

Salim, Tumijan, Bagong dan Mohammad (Mohammadadalah ketua RT pada waktu itu);Bahwa apabila posita Penggugat pada gugatannya halaman 2 dan halaman3 Nomor 1 s/d Nomor 5 dihubungkan dengan petitum gugatan halaman 9Nomor 6 yang menyatakan Risalah lelang Nomor 112/19911992 tanggal 25November 1991 adalah tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidakmempunyai kekuatan hukum; jelas terjadi kekaburan tentang apakah yangdigugat olen Penggugat apakah pemilikan hak atas tanah atau pembatalanlelang yang

"Menyatakan Risalah lelang Nomor 112/19911992 tanggal 25 November1991 adalah tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidakmempunyai kekuatan hukum;2. "Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 266 Provinsi Riau Kota MadyaPekanbaru Kec. Bukit Raya Kel. Simpang Tiga tanggal 21 April 1992 atasnama Tergugat Gambar Situasi Nomor 4511/ 1984 Provinsi Riau KotaMadya Pekanbaru Kec. Bukit Raya Kel.

(Selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa)Bahwa atas Obyek sengketa Telah selesai dilakukan lelang oleh kantorlelang (in casu Tergugat Ill) dan pada pelelangan tersebut telah keluarsebagai pemenang lelang/pembeli lelang atas obyek jaminan adalah RatriIndri Hapsari berdasarkan atas Salinan Risalah lelang Nomor 667/25/2017tanggal 17 Oktober 2017 sehingga dengan sendirinya Objek Sengketatelah beralin kepemilikan menjadi milik pemenang lelang yang dalam haladalah Ratri Indri Hapsari dan BUKAN dimiliki

pemberitahuankepada masyarakat tentang akan adanya Lelangdengan maksud untuk menghimpun peminat lelangdan pemberitahuan kepada pihak yangberkepentingan.Pasal 43 ayat 1:Pengumuman Lelang dilaksanakan melalui suratkabar harian yang terbit di kota/kabupaten tempatbarang berada.Bahwa adanya pengumuman lelang tersebut melalui media massa jelasbertujuan untuk mengumumkan kepada khalayak/masyarakat luas akanadanya pelelangan atas Objek Sengketa pada tanggal 20 Oktober 2016,sebagaimana tercatat dalam Salinan Risalah

Ratri Indri Hapsari berdasarkanHal 23 dari 38 Hal Putusan No. 798/PDT/2018/PT.DKI17.dan tercatat dalam Salinan Risalah lelang Nomor 667/25/2017 tanggal17 Oktober 2017;Bahwa berdasarkan uraianuraian Tergugat II tersebut diatas, maka jelassekali atas tindakan pelelangan yang dilakukan atas Objek Sengketasudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku tentang HakTanggungan sebagai pelunasan kewajiban Tergugat kepada TergugatIl, Sehingga Permohonan Lelang yang diajukan oleh Tergugat II telahsesuai menurut

Menyatakan sah dan berharga menurut hukum lelang yang dilakukan olehTergugat Ill yang tercatat dalam Salinan Risalah Lelang Nomor 667/25/2017Hal 26 dari 38 Hal Putusan No. 798/PDT/2018/PT.DKITanggal 17 Oktober 2017, terhadap obyek sengketa yang menjadi JaminanKredit: Sebidang tanah sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak GunaBangunan Nomor 703/Duren Tiga, luas 546 m2. sebagaimana terurai dalamgambar situasi No. 1166/1996 tertanggal 1331996, setempat terletakKampung Duren Tiga, RT/RW. 007/06, Mampang

Bahwa apa yang menjadi pokok gugatan Penggugat khususnya yangditujukan kepada Tergugat Ill adalah berkaitan dengan keberatanPenggugat atas pelaksanaan lelang yang telah dilaksanakan oleh TergugatIll tanggal 17 Oktober 2017 sesuai dengan Risalah Lelang Nomor:667/25/2017, karena menurut Penggugat, dasar perjanjian pengikatankredit antara Tergugat dengan Tergugat II adalah cacat hukum karenadisertai dengan akalakalan Para Tergugat, dengan memerintahkanPenggugat untuk menandatangani hutang piutang tanpa

Kebayoran Baru,Jakarta Selatan;Selanjutnya disebut sebagai ................06 TERGUGAT;Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang Kelas IAtersebut;Telah membaca berkas perkara ini;Telah memperhatikan bukti bukti yang diajukan para pihak ke persidangan;Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;Halaman 1 dari 27 Putusan PHI Nomor 41/Pdt.SUSPHI/2017/PN Pdg.TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Mei2017 yang dilampiri anjuran atau risalah

Hanya yang jadi persoaolan adalah masalah besaranangkanya saja.Dalam pertemuan tersebut PENGGUGAT menyampaikan apakah bolehmembuat risalah yang dijawab oleh Bp. Rahmat Cin silakan.Tapi ketika disodori resume Risalah Rapat , Bp. Rahmat Cin tidak maumenandatanganinya. Bahkan ketika PENGGUGAT minta Bp. Rahmat CinHalaman 4 dari 27 Putusan PHI Nomor 41/Pdt.SUSPHI/2017/PN Pdg.20.Bilesbes23%untuk mengubah redaksinya juga tidak mau ( ini terjadi dihadapan Sdr.Oktavius dan Sdr.

Penggugatdengan Tonny M Rasyid tanggal 9 Desember 2016, diberi tanda bukti P19;Foto copy tanpa Asli, Copy Screenshoot Komunikasi Via WA antara Penggugatdengan Tonny Rasyid awal Februari 2017, diberi tanda bukti P20;Foto Copy tanpa Asli, Surat permintaan Perundingan Bipartit dari Penggugatke Tergugat tertanggal 4 Januari 2017, diberi tanda bukti P21;Foto copy tanpa Asli, Surat permintaan Perundingan Bipartit Il dari Penggugatke Tergugat tertanggal 10 Januari 2017, diberi tanda bukti P22;Foto copy tanpa Asli, Risalah

Perundingan Bipartit tertanggal 16 Januari, diberitanda bukti P23;Foto ccpy tanpa Asli, Surat Permohonan Pencatatan Perselisihan HubunganIndustrial ke Kantor Dinas tenaga Kerja Kabupaten Padang Pariamantertanggal 27 Januari 2017, diberi tanda bukti P24;Foto copy dari Asli, Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrialdari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat tertanggal09 Mei, diberi tanda bukti P25;Halaman 13 dari 27 Putusan PHI Nomor 41/Pdt.SUSPHI/2017/PN Pdg.24s28.2a

Gubah Lingkungan Serasi pemilik baru menyatakanke pemilik lama bahwa Penggugat tidak dipakai sebagai karyawan, diberitanda bukti T4;Foto copy dari Asli, bukti pembayaran iuran BPJUS Penggugat ke Bank Mandiripada bulan Desember 2016, Januari 2017, diberi tanda bukti T5;Foto copy dari dari Asli, Akta Risalah Rapat PT.

.03/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Tata CaraPemeriksaan Pajak menyebutkan :"Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4)Wayjib Pajak menyampaikan surat tanggapan hasil Pemeriksaan yang berisitentang ketidaksetujuan atas sebagian atau seluruh hasil Pemeriksaan danhadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Pemeriksa Pajakmenggunakan surat tanggapan tersebut sebagai dasar untuk melakukanpembahasan akhir dengan Wayib Pajak dan hasil pembahasannya dituangkandalam risalah

:"Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22ayat (4) Wajib Pajak menyampaikan surat tanggapan hasil Pemeriksaanyang berisi tentang ketidaksetujuan atas sebagian atau seluruh hasilPemeriksaan dan hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan,Pemeriksa Pajak menggunakan surat tanggapan tersebut sebagai dasaruntuk melakukan pembahasan akhir dengan Wajib Pajak dan hasilpembahasannya dituangkan dalam risalah pembahasan dan beritaacara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, yang ditandatangani

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Tergugat) akanmenjelaskan skema pelaksanaan pemeriksaan sesuai denganPMK Nomor: 199/PMK.03/2007 dan Pasal 16 sampai denganPasal 20 PER19/PJ/2008 sebagai berikut:e Apabila Wajib Pajak hadir dan memberikan tanggapanAkan dibuat risalah pembahasan akhir hasil pemeriksaanyang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa dan Wajib Pajak,dimana dalam risalah tersebut ada 2 (dua) pilihan jika daripembahasan ini setuju maka dilanjutkan dengan pembuatanberita acara hasil pembahasan

ditingkatUPP dimana Tim Pembahas tersebut diluar dari TimPemeriksa;Setelah Tim Pembahas melakukan pembahasan maka dibuatrisalah Tim Pembahas yang ditandatangani oleh seluruhanggota Tim Pembahas yang kemudian Tim Pembahas wajibmembuat dan memberikan undangan kepada Wajib Pajakuntuk menandatangani Berita Acara Akhir Hasil Pembahasantersebut;Namun apabila Wajib Pajak tidak setuju maka Wajib Pajakdapat mengajukan permohonan pembahasan lagi untuktingkat berikutnya yaitu Tim Pembahas Kanwil dan hasilnyaadalah Risalah

Apabila Wajib Pajak tidak hadir namun ada tanggapanTim Pemeriksa membuat Berita Acara Ketidakhadiran WajibPajak yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa yangkemudian dibuat Risalah Pembahasan Akhir Hasil2715.16.Pemeriksaan, namun dengan adanya tanggapan dari WajibPajak maka Tim Pemeriksa wajib mempertimbangkan apayang ada didalam surat tanggapan untuk dituangkan dalamrisalah pembahasan akhir yang kemudian ditandatanganioleh Tim Pemeriksa dan tidak ditandatangani Wajib Pajakkarena sudah dibuat Berita

, yang setempatterletak dan dikenal di Kelurahan Legian, Kecamatan Kuta, KabupatenBadung, Provinsi Bali; Sifat individualnya dapat terlihat dari sertifikat yang telah dikeluarkanatau diterbitkan oleh Tergugat tidak ditujukan untuk umum tetapitertentu dengan menyebutkan individunya yakni PT Central BaliProperta diketahui dari copy Risalah Lelang No. 153/2015 tertanggal22 April 2015, berkedudukan di Kota Surabaya (Darmo Permai SelatanV Nomor 87, RT.004 RW.006, Kelurahan Pradah Kali Kendal,Kecamatan

kepada pihak Tergugat perihal: Keberatan terhadappelaksanaan lelang 22 April 2015 dari Asosiasi Debitur Bank danAsuransi (ADBDA)/Kuasa Hukum PT Cipaganti Asia Perkasa, yangdikirim via Agen Pengiriman Surat JNE;Surat Tembusan kepada pihak Tergugat perihal: Permohonan salinanRisalah Lelang tertanggal 24 April 2015 dari Asosiasi Debitur Bankdan Asuransi (ADBDA)/Kuasa Hukum PT Cipaganti Asia Perkasa;Surat tembusan kepada pihak Tergugat perihal: Keberatan atasPelaksanaan Lelang dan Permohonan Salinan Risalah

Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3/7 ayat (1)tidak dibuktikan dengan akta PPAT atau kutipan risalah lelangsebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, kecuali dalam keadaantertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2);c. Dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran peralihan ataupembebanan hak yang bersangkutan tidak lengkap;d. Tidak dipenuhi syarat lain yang ditentukan dalam peraturanperundangundangan yang bersangkutan;e.

Bahwa pertimbangan yang menyebutkan terbitnya objek sengketaa quo didasarkan atas suatu perbuatan perdata yang bersumberkepada risalah lelang, oleh karena itu objek sengketa a quo yangdiproses dan diterbitkan oleh Tergugat/Pembanding tersebut tidakdapat dikualifikasikan sebagai keputusan Tata Usaha Negara adalahpertimbangan yang menyesatkan hal mana objek sengketa adalahSertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 00039/KelurahanLegian, Surat Ukur Nomor 00468/2010, Tanggal 19 Mei 2010, Luas1.390 m*

Tinggi Tata Usaha Negara Denpasar No. 19/G/2015/PTUNDPS tanggal 22 Desember 2015:PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena PutusanJudex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sudah benar dantidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan:Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa bersumber dariperbuatan hukum perdata yaitu proses balik nama dari hasil lelang umum(Risalah

1 Agustus 2019dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian yang diterima d c didaftarkan di riKepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Nege TA Jayapura Kelaspada tanggal 5 Agustus 2019 dalam Register Nomor 33/Pdt.Sus telah PHI/2019/PN Jap,mengajukan gugatan sebagai berikut:1.

Bukti P13 Risalah Perundingan Penyelesaian Perselisihan Foto CopyHubungan Industrial Secara Bipartit, tanggal 7 Sesuai AsliJanuari 2019.Bahwa perundingan Bipartit tidak tercapaikesepakatan.14 Bukti P14 Risalah Perundingan Penyelesaian Perselisihan Foto CopyHubungan Industrial Secara Bipartit, tanggal 14 Sesuai AsliJanuari 2019.Bahwa perundingan Bipartit tidak tercapaikesepakatan.15.

Bukti P18 (Surat PTFI Nomor. 10614/IR/GEN/IV/ 2019, Foto Copytertanggal 10 April 2019 perihal Jawaban atas Sesuai AsliAnjuran Mediator, berupa Penolakan Atas AnjuranMediator.Penggugat menyatakan Menolak anjuran dariMediator.19 Bukti P19 Risalah penyelesaian perselisihan hubungan Foto Copy Hala man 11 dari 22 Putusan Nomor 33/Padt. usPHI/2019/PN Jap. Industrial, tanggal 01 April 2019 dari Mediator. Sesuai Asli20 Slip Gaji atas nama Sdr. Amon Omaleng, Bulan Foto CopyBukti P 204Februari 2019.

Bahwa Tergugat melalui Tergugat Il telan melakukan penjualan secaralelang atas Objek hak tanggungan kepada Tergugat Ill pada tanggal 8September 2011 dengan Risalah Lelang Nomor 628/2011, guna melunasipinjaman Penggugat kepada Tergugat . Perbuatan Tergugat menjualsecara Lelang melalui Tergugat Il, adalah tanpa prosedur lelang yangdibenarkan oleh hukum yaitu:a.

(Onrechtmatige daad) dan oleh karenanya Penjualan secara lelang atasobjek hak tanggungan oleh Tergugat melalui Tergugat Il kepada Tergugatlll adalah tidak sah dan batal demi hukum;Bahwa oleh karena Tergugat dan Tergugat Il telan melakukan perbuatanmelawan hukum maka penjualan secara lelang atas objek hak tanggungankepada Tergugat Ill berdasar Risalah lelang Nomor 628/2011 tanggal8 September 2011 dan segala suratsurat yang berhubungan denganpenjualan secara lelang Objek hak tanggungan oleh Tergugat

Nomor 1118 K/Pdt/201510.Menyatakan Hukumnya Para Tergugat Telah melakukan PerbuatanMelawan Hukum (Onrechtmatige daad);Menyatakan hukumnya penjualan secara Lelang atas Objek haktanggungan oleh Tergugat melaui Tergugat Il kKepada Tergugat Ill berdasarRisalah Lelang Nomor 628/2011 tanggal 8 September 2011 adalah tidaksah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;Menyatakan Hukumnya bahwa Risalah lelang Nomor 628/2011 tanggal8 September 2011 dan segala suratsurat yang berhubungan denganpenjualan

memerlukan perintah dari KetuaPengadilan Negeri;Bahwa sampai dengan setelah lelang dilaksanakan, Tergugat Rekonvensimasih menempati objek lelang dan tidak menepati janjinya untukmengosongkan atau menyuruh mengosongkan objek lelang sebagaimanatelah disepakati dalam Pasal 2 butir 12 APHT yang telah mempengaruhicalon peserta lelang untuk lelang berikutnya untuk mengikuti lelang karenafakta dilapangan menunjukkan bahwa sekalipun pemenang lelang yangberitikad baik dilindungi hukum tetapi ketika sudah terbit Risalah

Kelapa 2Belakang Hasrat Abadi, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika,Provinsi Papua,selanjutnyadisebut sebagai Tergugat;Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura Kelas 1A;Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;Setelah mendengar Penggugat;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 2Agustus2019 yang dilampin anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkandi Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan

Maka untuk itudibuatlah risalah perundingan penyelesaian perselisihan hubunganindustrial secara bipartit dengan kesimpulan bahwa pihak Penggugat danTergugat tidak terdapat kesepakatan sehingga perselisihan dalam halPemutusan Hubungan Kerja ini diajukan pada tingkat mediasi;Bahwa untuk itu pada tanggal 20 September 2013, Penggugat telahmendaftarkan perselisihan ini pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mimikadan untuk itu Mediator telah melakukan upaya mediasi diantara Penggugatdan Tergugat pada tanggal

Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo kepadanegara;Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yangseadiladilnya menurut hukum (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugattelah datang menghadap kuasa hukumnya di persidangan, akan tetapi Tergugattidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untukmewakilinyameskipun berdasarkan risalah panggilan sidang nomor 25/Pdt.SusPHI/2019/PN Jap tanggal 14 Agustus 2019,

pencatatan perselisihan tanggal 20September 2013, yang diberi tanda bukti P10;Fotokopi sesuai dengan aslinya memori mediasi, yang diberi tanda bukti P11;Fotokopi sesuai dengan aslinya surat panggilan mediasi, yang diberi tandabukti P12;Fotokopi sesuai dengan aslinya anjuran mediator dinas tenaga kerjaKabupaten Mimika tanggal 9 November 2013, yang diberi tanda bukti P13;Fotokopi sesuai dengan aslinya jawaban atas anjuran tanggal 17 Desember2013, yang diberi tanda bukti P14;Fotokopi sesuai dengan aslinya risalah

Pembanding dahulu Tergugat mengajukanpermohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri BengkuluNo.27/Pdt.G/2018/PN Bengkulu tanggal 11 Oktober 2018 dan membaca pula Aktapermohonan banding Nomor 27/Pdt.G/2018/PN Bgl yang dibuat oleh PaniteraPengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 23 Oktober 2018 yang menerangkanbahwa Pembanding dahulu Tergugat melalui kuasanya mengajukan permohonanbanding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No.27/Pdt.G/2018/PN Bgltanggal 11 Oktober 2018;Telah membaca Risalah

sekarang turut Terbanding IItanggal 29 Oktober 2018 ;Telah membaca memori Banding dari Pembanding semula Tergugat yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 25 Oktober2018, dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkankepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 29 Oktober 2018, kepadaturut Terbanding semula turut Tergugat pada tanggal 31 Oktober 2018 dankepada turut Terbanding II semula turut Tergugat II pada tanggal 29 Oktober 2018sebagaimana dalam Risalah

Pemberitahuan dan Penyerahan Memori BandingNomor 27/Pdt.G/2018/PN Bgl;Telah membaca Kontra memori Banding dari Terbanding semulaPenggugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu padatanggal 5 Nopember 2018, dan Kontra memori banding tersebut telahdiberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal12 Nopember 2018, sebagaimana dalam Risalah Pemberitahuan dan PenyerahanKontra Memori Banding Nomor 27/Pdt.G/2018/PN Bgl;Telah membaca Risalah Pemberitahuan memeriksa

Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 27/Pdt.G/2007/PN.Sby tanggal 5 Juli 2007 adalah cacad yuridis, untuk itu Penetapan Eksekusi No.09/Eks/2011/PN.Sby tertanggal 23 Maret 2011 dan risalah lelang No. 899/2011tertanggal 29 September 2011 mengandung cacad hukum dan harus dibatalkan;8.

Menyatakan Jual Lelang yang telah dilaksanakan oleh Tergugat I pada tanggal 29September 2011 sesuai dengan risalah lelang No.899/2011 atas rumah dan tanah milikPenggugat di Jalan Wonorejo Permai Utara Blok BB585, Komplek PerumahanNirwana Eksekutif, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Rungkut, Surabaya, SertifikatHak Guna Bangunan No. 2288, Surat Ukur No.1140/Wonorejo/2001, yangdimenangkan oleh Tergugat II adalah batal dan tidak mempunyai kekuatan hukumberlaku;6.

dan Turut Tergugat Vsecara tegas menolak seluruh dalil gugatan penggugat karena tidak benar ;Bahwa tidak benar Penggugat adalah pemilik rumah dan tanah di Jalan WonorejoPermai Blok BB585 Komplek Perumahan Nirvana Eksekutif Kelurahan WonorejoKecamatan Rungkut Surabaya, karena pemiliknya sekarang adalah Haryono (TergugatII) berdasarkan pembelian yang dilakukan melalui lelang di Kantor PelayananKekayaan Negara Dan Lelang Surabaya atas permintaan Pengadilan Negeri Surabaya,sebagaimana terurai dalam Risalah

Fotocopy Risalah Lelang No.899/2011 tanggal 29 September 2011, bukti T.I1 ;2. Fotocopy Surat Permohonan Lelang No. W14.U1/5617/Pdt/VII/2011 tanggal 19Agustus 2011 perihal Permintaan Hari dan Tanggal Eksekusi Lelang Ulang, buktiT.I2;3. Fotocopy Surat KPKNL Surabaya No. S2573/WKN.10/KNL.01/2011 tanggal 15September 2011 tentang penetapan jadwal lelang, bukti T.I3 ;4. Fotocopy Surat Penetapan Harga Limit Nomor: 09/Eks/2011/PN.Sby.

Fotocopy Risalah Lelang Nomor 899/2011 Tertanggal 29 September 2011, bukti T.I,TT.IU, IV, V11 ;12. Fotocopy Permintaan Hari & tanggal pelaksanann eksekusi Lelang perkara No. 09/Eks/2011/PN.Sby Jo. Nomor 27/Pdt.G/2007/PN.Sby dari Pengadilan Negeri Surabayakepada KPKNIL (Tergugat I), bukti TI, TT.II, IV, V12 ;13. Foto Rumah di JL. Raya Wonorejo Permai Blok BB585 (Perumahan NirwanaEksekutif) Rungkut Surabaya, bukti TI, TT.UI, IV, V13 ;14.