Bahwa Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa a quodimaksudkan dalam rangka penegakan peraturan perundangundanganyang berlaku dimana Pemerintah Atasan mengamanatkan kepada Tergugatselaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk memberhentikanPegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman berdasarkan putusanPutusan Nomor : 140/G/2019/PTUNMDN Halaman 30pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindakpidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang adahubungannya

PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya,dan JF ahli utama; ataub.

PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JF selainJF ahli utama;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai proseduralyang dipermasalahan Penggugat diatas terlebin dahulu Majelis Hakim akanmempertimbangkan dari aspek subtansinya agar dapat diketahui apakahpresedural penerbitan Objek Sengketa berakibat terjadinya kesalahan subtansidari penerbitan Objek Sengketa;Menimbang, bahwa dalam Persidangan telah terungkap fakta yangmenunjukan bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri

2014 TentangAdministrasi Pemerintahan;Putusan Nomor : 140/G/2019/PTUNMDN Halaman 53Menimbang, bahwa sejalan dengan pendapat hukum diatas,Pemerintah Republik Indonesia juga menghendaki pemberlakuan KeputusanPTDH sebagai PNS terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan,sebagaimana diamanatkan Pemerintah melalui Surat Menteri PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor:B/50/M.SM.00.00/2019, tanggal 28 februari 2019 mengenai PetunjukPelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK

Fotocopy, Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Nomor: 188.4/001/SATPOL PP/2021, Tanggal 4 Januari 2021 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tahun Anggaran 2021 pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupten Bangka;

CHAIRUL ANWAR, B.Ac, S.Sos sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).ASWIN ARIANTO sebagai Bendahara Pengeluaran.IRDAM, SE sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK).SUHARMUN, S.T sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).A Me weHAIDIR SAWALUDIN sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu.Adapun tugas kewajiban dan wewenang Terdakwa SUHARMUN, S.T bin M.

CHAIRUL ANWAR, B.Ac, S.Sos sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).ASWIN ARIANTO sebagai Bendahara Pengeluaran.IRDAM, SE sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK).SUHARMUN, S.T sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).Aw &eHAIDIR SAWALUDIN sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu.Adapun tugas kewajiban dan wewenang Terdakwa SUHARMUN, S.T bin M.

No. 1324 K/Pid.Sus/2013ASWIN ARIANTO sebagai Bendahara Pengeluaran.IRDAM, SE sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu.JUNAIDI sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK).AF SSSUHARMUN, S.T sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lebong Nomor: 331 Tahun 2010tanggal 11 Oktober 2010 tentang Pengganti Pejabat Kuasa Anggaran dan BendaharaPengeluaran Pembantu Bagian Perlengkapan Sekta Kabupaten Lebong adalah sebagaiberikut:1.

Sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK);SUHARMUN, S.T. Sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);Hal. 77 dari 79 hal. Put. No. 1324 K/Pid.Sus/2013e ERO BONAPARTE, S.Kom. sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan(PPTK);e HAIDIR SAWALUDIN sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu.

ASIKIN NGILE, SH, Advokat / Pengacara praktek, beralamat di JI.Nusa Indah No.58 Rt.05 Rw.03 Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan,berdasarkan Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor : 1 /Pid.Sus.Anak / 2016 / PN.Ktb tanggal 27 Januari 2016 tentang PenunjukkanPenasihat Hukum untuk mendampingi Anak di persidangan, kKemudian Anakdidampingi pula oleh : AAHMAD TAMAMI, SE petugas Pembantu PembimbingKemasyarakatan (PPK) Kotabaru) untuk menerangkan hasil penelitiankemasyarakatan (LITMAS) dan

Unit Kerja Badan Kesatuan Bangsadan Politik Kabupaten Simalungun tidak pernah melakukan kesalahanapapun;Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Jabatan JA sesuaiPeraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang ManajemenPegawai Negeri Sipil pemberhentiannya seharusnya melalaui proseduryang telah diatur pada Ketentuan Pasal 266 ayat (1) huruf b yangberbunyi:Pasal 266(1) Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yangmelakukan tindak pidana/ penyelewengan diusulkan oleh: PyBkepada PPK

PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya,dan JF ahli utama; ataub.

PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JF selainJF ahli utama;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai proceduralyang dipermasalahan Penggugat diatas, terlebin dahulu Majelis Hakim akanmempertimbangkan dari aspek subtansinya agar dapat diketahul apakahpresedural penerbitan objek sengketa berakibat terjadinya kesalahan subtansidari penerbitan objek sengketa sebagaimana telah didalilkan Penggugat dalamposita gugatan halaman 8 yang menyatakan penerbitan objek sengketa a quocacat

Tentang Ketentuan Pelaksanaan PeraturanPemerintah Nomor : 53 Tahun 2010, Tentang Disiplin Pegawai NegeriSipil, dalam angka 6.a ayat (1) yang menyebutkan : PPK DAERAHKABUPATEN / KOTA MENETAPKAN PENJATUHAN HUKUMANDISIPLIN BAGI (angka 1) PNS Daerah Kabupaten / Kota yangmenduduki Jabatan : (huruf e) : Eungsional umum golongan ruang IV.a sampai IV/c, dilingkungannya untuk jenis hukuman : (angka 7) : Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tuga) tahun ;.

Oleh karena itu berdasarkanPeraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 21 Tahun 2010,Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun2010, Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Penggugat hanya dikenakansatu jenis hukuman saja, yakni berdasarkan Peraturan Kepala BadanKepegawaian Negara Nomor : 21 Tahun 2010, tentang KetentuanPelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2010, TentangDisiplin Pegawai Negeri Sipil, dalam angka 6.a ayat (1) yangmenyebutkan : PPK Daerah Kabupaten

dilingkungannya untuk jenis hukuman : (angka 7)Penurunan Pangkat setingkat lebin rendah selama 3 (tiga)24.Bahwa oleh karena itu berdasarkan ketentuan sebagaimana yangPenggugat uraikan diatas, jelas Objek Sengketa II dan Objek Sengketa IIIyang dikeluarkan Tergugat adalah bertentangan dengan Peraturan kepalaBadan Kepegawaian Negara Nomor : 21 Tahun 2010, Tentang KetentuanPelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2010, tentangDisiplin Pegawai Negeri Sipil, dalam angka 6.a ayat (1) yangmenyebutkan : PPK

Pasemah Air Keruh Kabupaten Empat Lawang sebesar Rp 131.180.000,- (seratus tiga puluh satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah) kepada rekanan CV MANDALA SAAKTI dengan nomor Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) : 2299/DTP3-LS/2010 tanggal 09 Desember 2010;

Gelai Kecamatan Pasemah Air Keruh KabupatenEmpat Lawang sebesar Rp 131.180.000, (Seratus tiga puluh satujuta seratus delapan puluh ribu rupiah) kepada rekanan CVMANDALA SAKTI dengan nomor Surat Perintah Pencairan Dana(SP2D) : 2299/DTP3LS/2010 tanggal 09 Desember 2010;16.1 (satu) Surat Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan,Peternakan dan Perikanan Kabupaten Empat Lawang Nomor :521.2/05/KEP/TAPANAKPRIK/2010 tanggal 16 Pebruari 2010beserta lampirannya tentang Penunjukan Pejabat PenatausahaanKeuangan (PPK

Gelai Kecamatan Pasemah Air Keruh Kabupaten EmpatLawang sebesar Rp 131.180.000, (seratus tiga puluh satu jutaseratus delapan puluh ribu rupiah) kepada rekanan CV MANDALASAAKTI dengan nomor Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) :2299/DTP3LS/2010 tanggal 09 Desember 2010;1 (Satu) Surat Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Peternakandan Perikanan Kabupaten Empat Lawang Nomor521.2/05/KEP/TAPANAKPRIK/2010 tanggal 16 Pebruari 2010 besertalampirannya tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan(PPK

Gelai Kecamatan Pasemah Air Keruh KabupatenEmpat Lawang sebesar Rp 131.180.000, (Seratus tiga puluh satujuta seratus delapan puluh ribu rupiah) kepada rekanan CVMANDALA SAAKTI dengan nomor Surat Perintah Pencairan Dana(SP2D) : 2299/DTP3LS/2010 tanggal 09 Desember 2010;1 (satu) Surat Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan,Peternakan dan Perikanan Kabupaten Empat Lawang Nomor :521.2/05/KEP/TAPANAKPRIK/2010 tanggal 16 Pebruari 2010beserta lampirannya tentang Penunjukan Pejabat PenatausahaanKeuangan (PPK

apakah di Dinas PU Pemkot Bontang ada proyek tanpaSPK;Bahwa Penggugat/Kontraktor mengerjakan proyek bukan berdasarkanpenunjukan langsung maupun secara Lelang dan Saksi tidak tahu dasardari Penggugat/ Kontraktor mengerjakan proyek tersebut;Bahwa nilai proyek yang tidak dilelang atau penunjukan langsung adalahdibawah Rp. 50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) dan sedangkan diatasRp.50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) harus mengikuti Lelang;Bahwa Saksi tidak ingat lagi siapa yang menjabat sebagai PPK

Dinas PUPemkot Bontang saat itu;Bahwa yang menujuk PPK adalah adalah Kepala Dinas yang ditunjuk daristaf sampai dengan Kasi (Kepala Seksi) yang menjadi PPK;Bahwa Saksi mengenal Sdr.

Putusan Nomor 664/C/PK/PJK/2012DAFTAR KONTRAK PROYEK DAN PEMBAYARAN TERMIN PERIODEJANUARI S/D AGUSTUS 2008; NilaiKontrak Realisasi PPN DipungutProyek 2008 Pembayaran Bendaharawan(DPP+PPK)Nama Proyek Tgl.y a sp nest rer Se AST Bete aan AGST PembangunanjalanKawor Apr08 24,744,034,050 4,948,806,80019,795,227,250) 449,891,527) 1,799,566,114Oksibil TA 2008 Pembangunan Jin.

DAMIANUS LEANDER;e Bahwa namun demikian, pada tanggal 23 Juli 2014 BNPB Pusatmenerangkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) harusnya dari pusatyakni dari BNPB, namun kemudian berdasarkan surat Bupati SikkaNomor BPBD.1360/239/VII/2014 tanggal 24 Juli 2014 dibuatlah usulannama pengelola keuangan Dana Siap Pakai BNPB yang ditujukankepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI di Jakartadengan susunan namanama sebagai berikut: Terdakwa SILVANUSM.TIBO, SH, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK

MANSYUR sebagaipenyedia barang berupa bahan bangunan semen dan seng serta Sdri.LUSIA YETTI SUSANTI sebagai pelaksana pembangunan MCK tanpadidukung dokumendokumen pendukung diantaranya kontrak kerjamaupun dokumen pendukung lainnya atas rekomendasi langsung darikepala pelaksana BPBD Kabupaten Sikka sekaligus sebagai PPK yaituSdr. SILVANUS M. TIBO;e Bahwa Saksi menerangkan setelah didesak oleh Kepala PelaksanaBPBD Kabupaten Sikka sekaligus PPK dalam hal ini Sdr.

Dan saya melakukan pembayaran terhadap pekerjaan yangtelah dikerjakan tersebut atas perintah dari Kepala Pelaksana BPBDsekaligus PPK (Sdr. SILVANUS M.TIBO) untuk melakukan pembayaran;e Bahwa pada saat membuat pertanggungjawaban Saksi berkonsultasidengan Kepala Pelaksana (Sdr. SILVANUS M. TIBO), oleh karenapekerjaan yang dikerjakan Sdri. LUSIA YETTI SUSANTI tidak bisa dibuatpertanggungjawaban karena tidak disiapkan dokumen pendukungnya,kemudian Sdr. SILVANUS M. TIBO menghubungi Sdri.

EDUARDUS DESA PANTE;e Bahwa Kaitan Terdakwa adalah Sebagai Kepala BPBD Kabupaten Sikkadan juga sebagai PPK dalam hal penggunaan dana siap pakaipermakanan tahap II dari BNPB Dasarnya adalah Surat KeputusanSekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor138e Tahun 2014 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen danBendahara Pengeluaran Pembantu Untuk Penanganan Darurat WilayahPropinsi, Kabupaten/Kota Di Indonesia tanggal 02 Juni 2014;e Terdakwa menerangkan bahwa tugas Terdakwa selaku PPK

dalamPenggunaan Dana Siap Pakai dari BNPB Pusat adalah sebagai berikutMembuat RAB; Merivisi RAB; Penandatangan MoU dan Berita Acaratentang Penyerahan DSP; Memerintahkan Bendahara untukpenandatangan cek dan melakukan pencairan uang; Memberikan tugaskepada Staf; Bahwa yang menjadi Kuasa Pengguna Anggaran adalah adalahSekretaris Utama BNPB.e Bahwa disamping itu tupoksi terdakwa selaku PPK yaitu melakukanperencanaan, melakukan pengawasan, dan melakukanHalaman 125 dari 190 Hal.

sanksi Daftar Hitam dari PA/KPAdalam hal ini Tergugat , yakni Surat Keputusan Kuasa PenggunaAnggaran Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor: 004448/IT2/HK.00.00.LK/2014 tanggal 21 Januari 2014.Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Kepala LKPP Nomor7 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Operasional Daftar HitamPengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur bahwa, PA/KPAmengirimkan dokumen Penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada:penyedia barang/jasa dan/atau Penerbit Jaminan yang dikenakanDaftar Hitam;PPK

Petunjuk TeknisOperasional Daftar Hitam, tidak mengatur adanya upaya pembelaan,banding, sanggahan dalam proses penetapan sanksi Daftar Hitam.Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala LKPP Nomor 7 Tahun 2011tentang Petunjuk Teknis Operasional Daftar Hitam, telah diatur tata carapenetapan sanksi Daftar Hitam, yakni sebagai berikut: Pasal 5PA/KPA berwenang menetapkan Daftar Hitam terhadap PenyediaBarang/Jasa dan/atau Penerbit Jaminan pada penyelenggaraanPengadaan Barang/Jasa di K/L/D/I.e Pasal 7 ayat (1)PPK

/ULP/Pejabat Pengadaan mengusulkan penetapan sanksi DaftarHitam kepada PA/KPA.e Pasal 81) PA/KPA setelah mendapatkan usulan dari PPK/PokjaULP/Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud dalamPasal 7, membuat penetapan sanksi Daftar Hitam.2) Penetapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditembuskan kepada PPK/ULP/Pejabat Pengadaan danLKPP.e Pasal 10 ayat (1)Kepala LKPP mengumumkan penetapan Sanksi Daftar Hitam melaluiPortal Pengadaan Nasional.e Pasal 4 ayat (7)Sanksi Daftar Hitam berlaku sejak tanggal

sanksi daftar hitam dari PA/KPAdalam hal ini Tergugat , yakni Surat Keputusan Kuasa PenggunaAnggaran Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor: 004448/IT2/HK.00.00.LK/2014 tanggal 21 Januari 2014.Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Kepala LKPP Nomor7 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Operasional Daftar HitamPengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur bahwa, PA/KPAmengirimkan dokumen Penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada:penyedia barang/jasa dan/atau Penerbit Jaminan yang dikenakanDaftar Hitam;PPK

Untuk pelaksana anggotadewan, surat perintah diterbitkan/ditandatangani olehpimpinan, sedangkan untuk pendampingan suratperintah diterbitkan/ditandatangani oleh SekretarisDewan.Jika kelengkapan telah terpenuhi Verifikatormeneruskan ke Pejabat Penatausahaan Keuangan(PPK). Selanjutnya PPK memverifikasi nota dinastersebut mengenai :Jenis kegiatan,b.

Kesesuaian anggaran;Cc.SetelahKetersediaan uang di kas bendahara pengeluaran;diverifikasi, PPK mendisposisi ke bendaharapengeluaran untuk mencairakan anggaran danmengadministrasikan.a.

Selanjutnya Nota dinas diserahkan ke Sekwan, laluSekwan mendisposisi ke PPK untuk mengecek diDPA jika sesuai maka agar dicairkan. Setelah diPPK, sebelum pencairan maka permohonan/notadinas tadi diverifikasi oleh petugas verifikasi (sdri.WIDANINGSIH) antara lain mengenai besar biaya.. Setelah diverifikasi, PPK memerintahkan bendaharapengeluaran untuk dicairkan.Setelah dicairkan oleh Bendahara Pengeluaran, uangdiserahkan kepada Bendahara PengeluaranPembantu.

Untuk pelaksana anggota dewan, surat perintah diterbitkan/ditandatangani oleh pimpinan, sedangkan untuk pendampingan surat perintahditerbitkan/ditandatangani oleh Sekretaris Dewan.e Jika kelengkapan telah terpenuhi Verifikator meneruskan ke PejabatPenatausahaan Keuangan (PPK). Selanjutnya PPK memverifikasi nota dinastersebut mengenai :a. Jenis kegiatan,b.

Kesesuaian anggaran;e Ketersediaan uang di kas bendahara pengeluaran;e Setelah diverifikasi, PPK mendisposisi ke bendahara pengeluaranuntuk mencairakan anggaran dan mengadministrasikan.

Foto copy Perjanjian kerjasama Nomor : 1105 / PPK / PLA.3 / SPK / 2010 antara PPKOM Direktorat Pengelolaan Lahan Direktorat Jederal PLA dengan Kelompok Tani PERTALA tentang Bantuan sosial pengembangan UPPO di Kabupaten Pemalang.6. Foto copy ringkasan kontrak antara Direktorat Jenderal PLA direktorat pengelolaan lahan dengan kelompok tani PERTALA dengan nomor SPK / kontrak : 1105 / PPK / PLA.3 / SPK / 11 / 2010.7. Foto copy surat dari Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab.

Foto copy Perjanjian kerjasama Nomor : 1105 / PPK / PLA.3 / SPK / 2010 antaraPPKOM Direktorat Pengelolaan Lahan Direktorat Jederal PLA dengan Kelompok TaniPERTALA tentang Bantuan sosial pengembangan UPPO di Kabupaten Pemalang.6. Foto copy ringkasan kontrak antara Direktorat Jenderal PLA direktorat pengelolaanlahan dengan kelompok tani PERTALA dengan nomor SPK / kontrak : 1105 / PPK /PLA.3 / SPK/ 11/2010.7. Foto copy surat dari Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab.

Pemalang Tahun Anggaran 2010 denganjumlah dana bantuan sosial sebesar Rp. 322.500.000, (tiga ratus dua puluh dua juta limaratus ribu rupiah).Bahwa pada tanggal 9 Nopember 2010 ditandatangani Perjanjian Kerjasama Nomor :1105/PPK/PLA.3/SPK/11/2010 antara Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat JenderalPengelolaan Lahan dan Air dengan AGUS IBNU KURDI, S.H.I Bin H. YUSUF LATIFselaku ketua Kelompok Tani PERTALA, dengan kewajiban AGUS IBNU KURDI, S.H.IBin H.

Foto copy Perjanjian kerjasama Nomor : 1105 / PPK / PLA.3 / SPK / 2010 antaraPPKOM Direktorat Pengelolaan Lahan Direktorat Jederal PLA dengan KelompokTani PERTALA tentang Bantuan sosial pengembangan UPPO di KabupatenPemalang.66Foto copy ringkasan kontrak antara Direktorat Jenderal PLA direktoratpengelolaan lahan dengan kelompok tani PERTALA dengan nomor SPK / kontrak: 1105 / PPK/ PLA.3 / SPK/ 11 / 2010.Foto copy surat dari Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab.

YUSUF LATIF selakuketua Kelompok Tani PERTALA telah menandatangani Perjanjian Kerjasama Nomor1105/PPK/PLA.3/SPK/11/2010 dengan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat JenderalPengelolaan Lahan dan Air, dan kewajiban saksi AGUS IBNU KURDI, S.H.I Bin H.

Penggugat:
1.Salamah
2.Hudari
3.Nining Suningrat
4.Ahmad Triyadi
5.Deni Badri
6.Rubihat
7.Sakhroni
Tergugat:
Alwi Setiawan
Turut Tergugat:
1.Badan Pertanahan Nasional Kantor Kabupaten Serang
2.Direktorat Jendral Bina Marga Kementrian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia
3.Departemen Keuangan RI Pejabat Pembuat Komitmen PPK

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam RangkaPelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara:Pasal 1 Ayat (6) Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnyadisingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untukmelaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawabpenggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yangbersangkutan;Pasal 9 Ayat (1) Dalam pelaksanaan anggaran pada Satker, KPAmemiliki tugas dan wewenang:b. menetapkan PPK

Melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi ataspertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dalam rangkapenyusunan laporan keuangan; Pasal 13 Ayat (1) Dalam melakukan tindakan yang dapatmengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara, PPK memilikitugas dan wewenang:g. menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagihkepada negara;k. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaankegiatan; dan. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengantindakan yang mengakibatkan

Nomor: 1335 K/Pid.Sus/201514.1 (satu) lembar kuitansi honor Kuasa Pengguna Anggaran(KPA) perbulan Rp1.110.000,00 dibayar dari bulan Maretsampai dengan Mei tahun 2013 yang ditandatangani oleh Putu Suarjana;15.1 (satu) lembar kuitansi honor Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) perbulan Rp930.000,00 dari bulan Maret sampaidengan Mei tahun 2013 yang ditandatangani oleh AriusAbami;16.1 (satu) lembar kuitansi honor Bendahara Pengeluaranbulan Maret sampai dengan Mei 2013 Rp2.790.000;17.1 (satu) lembar kuitansi

KPPN selakukuasa BUN;Bahwa dapat saksi terangkan, di Kejari Wamena, sebagai KuasaPengguna Anggaran (KPA) adalah Terdakwa PUTU SUARJANA,S.H(Kajari Wamena) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ARIUS ABAMI(Kasubbag Bin Kejari Wamena), Pejabat Penandatangan Surat PerintahMembayar (PPSPM) ARIUS ABAMI (Kasubbag Bin Kejari Wamena),Bendaharawan Gaji ORGENIS ASSO, Bendahara Penerimaan SHELLYA.

Jayawijaya yang dilakukan secarafiktif senilai lebih kurang Rp5 milyar yang dilakukan oleh Kadis Pariwisatadan Kabag Humas) dan sedangkan Penyidikannya adalah hasil dariPenyelidikan diatas dengan tersangkanya RATNA ISBUDIARTI, SH selakuKadis pariwisata dan MARTEN MADLAMA, Sp.D selaku PPK,;Dan masih ada 1 (satu) perkara Tipikor lagi yakni Penyelidikan yaknidugaan penyimpangan dana pembangkit listrik tenaga mikro hidro diKabupaten Yalimo senilai lebih kurang Rp5 milyar;.

Register : 0061, jenisPekerjaan pembuatan Site Pile tebing Sungai Tamiang diKota Kuala Simpang, Kecamatan Kota Kuala Simpang,Kabupaten Aceh Tamiang, Jumlah Rp1.564.888.000,00;3 (lembar) lembar Register Agenda PPK Dinas PengairanAceh untuk pencatatatan penerimaan dokumen SPPLS danlampirannya, No.

No. 1891 K/Pid.Sus/201462(Dikembalikan kepada383940414243tentang Penunjukan/Penetapan Pembantu PejabatPenatausahaan Keuangan (PPK) Pembantu BendaharaPenerimaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pembantupemegang barang, dan Pembantu Pengurus Barang padaDinas Pengairan Tahun Anggaran 2009, dan Lampirannya;yang berhak yaitu saksi Drs.

Register : 0061, jenisPekerjaan pembuatan Site Pile tebing Sungai Tamiang di28293031Kota Kuala Simpang, Kecamatan Kota Kuala Simpang,Kabupaten Aceh Tamiang, Jumlah Rp1.564.888.000,00;3 (lembar) lembar Register Agenda PPK Dinas PengairanAceh untuk pencatatatan penerimaan dokumen SPPLS danlampirannya, No.

lembar dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD)No : 054/PPKA /2009, tanggal 20 April 2009, besertalampirannya;3 (tiga) lembar dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD)No : 099/PPKA /2009, tanggal O1 juli 2009, besertalampirannya;3 (tiga) lembar dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD)No : 199/PPKA /2009, tanggal 28 Oktober 2009, besertalampirannya;4 (empat) lembar Surat Keputusan Kepala DinasPengairan No : 900A/KPTS/16/2009, tanggal 28 Mei 2009,tentang Penunjukan/Penetapan Pembantu PejabatPenatausahaan Keuangan (PPK

dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD) No : 054/PPKA/2009, tanggal 20 April 2009, beserta lampirannya;3 (tiga) lembar dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD) No : 099/PPKA/2009, tanggal 01 Juli 2009, beserta lampirannya;3 (tiga) lembar dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD) No : 199/PPKA/2009, tanggal 28 Oktober 2009, beserta lampirannya;4 (empat) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Pengairan No : 900A/KPTS/16/2009, tanggal 28 Mei 2009, tentang Penunjukan/Penetapan Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK

Kimia Farma TD tersebut,MADIONO selaku PPK menolak usulan calon pemenang tersebut danberusaha agar dapat menetapkan PT.

Madiono, MPH (KabagPerencanaan selaku PPK) kepada Dirut PT Putra LakopaperkasaNomor PL.01.01/1/1280/2007 tanggal 7 Desember 2007 TentangPenjelasan Atas sanggahan PT.

MADIONO, MPH (Kepala BagianPerencanaan Biro Perencanaan dan Anggaran Sekretariat JenderalDepkes selaku PPK / Pejabat Pembuat Komitmen), secara tegasmenyatakan "bahwa ia tidak kenal dengan Terdakwa, dalamHal. 355 dari 409 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2013menjalankan tugasnya sebagai PPK/Pejabat Pembuat Komitmen,saksi tidak pernah dipengaruhi oleh Terdakwa dan Terdakwa tidakpernah menemui saksi ataupun meminta tolong kepada saksi, agarPT. Kimia Farma Trading and Distribution (PT.

Selaku PPK/Pejabat Pembuat Komitmendalam pengadaan alat rontgen portable dan dalam menetapkan PT.Kimia Farma Trading and Distribution (PT.

Atas pelaksanaan uji fungsi alat rontgen tersebut, Usertelah mengirimkan surat tanggapan kepada PPK/Pejabat PembuatKomitmen yang isinya menyatakan "bahwa alat rontgen yangdipresentasikan atau ditawarkan oleh PT. KFTD dan PT.

terdakwa melakukan penelitian, setelah diteliti permintaanpencairan dana DIPA tahun 2007, terdakwa menandatangani jumlah maksimum pencairan dana,Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Belanja LS, dan kemudian saksi Wawan Revalino, SEmelanjutkan persyaratan pencairan Dana DIPA Tahun 2009, DIPA tahun 2010 dan dokumenpendukungnya tersebut ke penguji SPP (Surat Perintah Pembayaran ) yaitu saksi Afri Elmi, SEsetelah diteliti kelengkapan dokumennya oleh penguji saksi Afri Elmi, SE, selanjutnya diteruskanke PPK

(Pejabat Pembuat Komitmen ) yaitu saksi Ali Rahman, SH.MH, dan dari PPK diteruskanke Pejabat Penerbit SPM (Surat Perintah Membayar) yaitu saksi Melvita, S.Ag, selanjutnya saksiMelvita,S.Ag menguji semua kelengkapan SPM tersebut, yang mana di dalam DIPA tersebuttidak ada menyebutkan peruntukan dana untuk Program Studi, akan tetapi didalam DIPA tahun2009 dan DIPA tahun 2010 tersebut hanya mengatur secara umum peruntukan dana DIPA 2009,DIPA 2010, begitu juga di dalam RKAKL tahun 2009 dan RKAKL tahun

di STAIN Bukittinggi sejak tahun 2006 sampaidengan November 2010 ; 777 77722222222 oon nnnBahwa yang mengangkat saksi menjadi PPK adalah Terdakwa selaku Ketua STAIN ;Bahwa pada masa saksi menjadi PPK, jabatn PPK hanya orang, semestinya untuk setiapBidang ada PPK tersendiri ;Bahwa jabatan Saksi menjabat PPK karena selain memiliki sertifikat keahlian barang danjasa, juga terkait dengan jabatan struktural, yaitu saksi sebagai Pembantu Ketua II ;Bahwa tugas Saksi Pembantu Ketua II yaitu membantu Ketua

Berkenaan dengankeuangan ada PPK yang lebih banyak berperan ;Bahwa Tim untuk kegiatan DIPA STAIN Bukittinggi adalah KPA, PPK, Penguji SPP,Penandatangan SPM 5Bahwa yang mengSKkan Tim DIPA tersebut adalah Ketua STAIN Bukittinggi ; Bahwa dalam pencairan anggaran DIPA tugas KPA, mengeluarkan SK Kegiatan, SuratPernyataan Menjalankan Tugas, Surat Setoran Pajak, Surat Pertanggungjawaban Mutlak,Amprah yang ditandatangani PPK dan Bendahara, sesudah lengkap dibawa ke PengujiSPP untuk menguji kelengkapan bahan

Fotokopi ljasan Sekolah Dasar Negeri Sumberpasir, Kecamatan pakis, KabupatenMalang, Nomor : Lamp.1putusan Menteri PPK. tanggal 14 03 1952/ No.9088.tanggal 03 Nopember 1956,a.n. RUFIAH, (PI.6);g. Fotokopi Duplikat Akta Nikah dari Kementrian Agama Kantor Urusan AgamaKecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Nomor :KK.15.35.07/PW.01/120/2014,tanggal 15 Januari 2014, a.n.

Membebankan biaya perkara kepada sponsor (PPK Kabupaten MalukuTengah untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 91.000,00 (Sembilanpuluh satu ribu rupiah).Demikian penetapan ini dijatunkan pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus2017. bertepatan dengan tanggal 8 Djulhijjanh 1438 H oleh kami, HARISANUPUOLAT, S.HI..M.H.. sebagai Hakim, penetapan tersebut telah dibacakan olehHakim dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu, dibantu oleh NAWALRincian Biaya Perkara:1.2.24Biaya PendaftaranBiaya ProsesBiaya