kekuasaan orang tuanya;Menimbang, bahwa dengan mengingat uraian pertimbangan tersebut di atasserta mengingat kewajiban untuk mendidik dan memelihara anak adalah kewajibanorang tua, maka anak yang bernama ANAK, Perempuan, lahir di Denpasar padatanggal 15 Januari 2010 masih memerlukan kasih sayang dan perhatian dari orangtuanya;Menimbang, bahwa terhadap perselisihan akan pengasuhan dan status 1(Satu) orang anak yang bernama ANAK tersebut Majelis berpendapat bahwamemang benar masyarakat Bali menganut sistem

Hal yang menonjol dalam sistem iniadalah anak lakilaki. Dan anak lakilaki akan meneruskan keturunan keluarga(Sentana) itu, Sedang anak perempuan tidak demikian adanya. Namun dalam hukumadat Bali sifatnya fleksibel dimana anak perempuan dapat ditingkatkan kedudukannyasebagai anak sentana (Sentana rajeg), berarti ia dianggap telah beralin status daristatus perempuan ke status lakilaki. Sedangkan anak perempuan yang masih kecil /belum menikah tetap mengikuti status keturunan Bapaknya.

Selain itu berkaitandengan hubungan kepada leluhur, seorang anak wajib berdarma atau menghaturkandoa pada leluhurnya dari pihak bapak (purusa), juga berlaku apabila orang tua si anakmeninggal, anak wajib menyembahyanginya, hal ini merupakan salah satu prinsipdalam hukum adat Bali yang menganut sistem kebapaan (purusa).

Sehingga disinijelas menurut hemat Majelis bahwa kepurusa lebih mengedepankan kepada statusgaris keturunan atau hak waris dari si anak yaitu dalam garis keluarga purusa(ayahnya);Menimbang, bahwa oleh karena Si Anak yang lahir dalam masyarakat Ballyang menganut Sistem Patrilinial dimana istri dan anaknya berada dalam lingkungankeluarga lakilaki dan upacaraupacara yang menyangkut anak yang lahir tersebutdilakukan di keluarga lakilaki/Suami yang dimulai sejak anak itu baru dilahirkansampai dewasa dan

halhal yang dapatmenghapuskan kesalahan baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar olehkarena itu Anak mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya makasudah sepantasnya Anak dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya danoleh karena ancaman pidana dalam undangundang kesehatan bersifat kumulatif,maka selain pidana penjara, Anak juga dijatuhi pidana denda;Menimbang, bahwa terhadap pidana kumulatif, sebagaimana dalam ketentuanPasal 71 (ayat) 3 UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo demikian juga dengan tuntutanPenuntut Umum dengan pelatihan kerja di Dinas Sosial Kabupaten Ponorogo, Hakimmempertimbangkannya sebagai berikut;Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 196 UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan bersifat kumulatif berupa pidanapenjara dan denda, dan terhadap pidana kumulatif tersebut pidana denda digantidengan pelatinan kerja sebagaimana ketentuan Pasal 71 (ayat) 3 UndangUndangNomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak, maka berdasarkanpertimbangan tersebut Hakim tidak sependapat dengan rekomendasi dariPembimbing Kemasyarakatan dan tuntutan Penuntut Umum;Menimbang, bahwa dalam penjatuhan hukuman Hakim mempertimbangkanAnak juga sebagai korban karena salah pergaulan serta kurangnya pengawasanorang tua dan masyarakat, maka putusan yang akan dijatunkan untuk kepentinganyang terbaik bagi Anak sebagaimana yang diamanatkan dalam UndangUndangNomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

diharapkan dapat memperbaikidirinya; Anak belum pernah dihukum;Menimbang, bahwa dengan mengingat halhal yang memberatkan danmeringankan tersebut, putusan yang dijatuhkan ini telah dipandang patut dan adiluntuk memberi pelajaran kepada Anak dan diharapkan dapat mencegah perbuatansejenisnya yang akan di dilakukan oleh orang lain;Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 10/Pid.SusAnak/2019/PN PngMemperhatikan Pasal 196 UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 TentangKesehatan, UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan judexfacti Pengadilan Agama Serang pada alinea ke 1 halaman 12 dalamPutusan yang pada pokoknya menyatakan bahwa:Menimbang, bahwa Penetapan Berita Acara Ahli Waris tersebut No. 14/BAAK/PPPHP/2004/PASrg tertanggal 29 Juni 2004 produk PengadilanAgama Serang yang sistem pemeriksaannya sudah sesuai denganketentuan yang berlaku formil dan telah berkekuatan hukum tetap(inkrachtvangewijsde) maka Majelis Hakim tidak dapat menilai penetapantersebut.

Dan karenanya hanya memeriksa ahli warisnya saja yangdikenal berdasarkan keturunan Pasal 107 UndangUndang No. 7 Tahun1989 yaitu sepanjang peraturan itu tidak bertentangan dengan UndangUndang ini;Karena Hakim Tingkat pada Pengadilan Agama Serang tidak konsistendengan Pertimbangan Hukumnya; di satu sisi menyatakan bahwa:Penetapan Berita Acara Ahli Waris tersebut No. 14/BAAK/PPPHP/2004/PASrg tertanggal 29 Juni 2004 produk PengadilanAgama Serang yang sistem pemeriksaannya sudah sesuai denganketentuan

No. 482 K/AG/2009yang sistem pemeriksaannya sudah sesuai dengan ketentuan yangberlaku formil dan telah berkekuatan hukum tetap (inkrrachtvangewijsde)maka Majelis Hakim tidak dapat menilai penetapan tersebut, tetapi di sisilain dalam Amar Putusannya pada Poin (2) Menyatakan batal demi hukumBerita Acara Akta Ahli Waris No. 14/BAAK/2004/PASrg tanggal 29 Juni2004 Dengan segala akibat hukumnya sehingga harus dinyatakan dicabutdan batal demi hukum;12.Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat sangat keberatan denganpertimbangan

Karena Hakim Tingkat pada Pengadilan Agama Serang tidakkonsisten dengan Pertimbangan Hukumnya: di satu sisi menyatakanbahwa: "Penetapan Berita Acara Ahli Waris tersebut No. 14/BAAK/PPPHP/2004/PASrg tertanggal 29 Juni 2004 produk PengadilanAgama Serang yang sistem pemeriksaannya sudah sesuai denganketentuan yang berlaku formil dan telah berkekuatan hukum tetap(inkracht vangewijsde) maka Majelis Hakim tidak dapat menilaipenetapan tersebut, tetapi di sisi lain dalam amar putusannya padapoin (2) Menyatakan

Komplek Lutfia Tunggal Blok E No.90 Rt.10Desa Bincau Muara Kecamatan Martapura KotaKabupaten Banjar;Agama : IslamsPekerjaan : Swasta (Jaga Parkir);Pendidikan : Tsanawiyah (Kelas II/Tidak Tamat);Anak ditahan dalam perkara lain; Dipersidangan Anak menyatakan tidak didampingi Penasihat hukumnya namunoleh karena berdasarkan pasal 3 huruf c, pasal 23 ayat (1) dan pasal 55 ayat (1) UndangUndang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak wajib didampingi Advokat danberdasarkan Penetapan Hakim Nomor 9/Pid.SusAnak

Tanpa bermaksud mencampuri kewenangan yangdimiliki, agar klien dikenai sanksi Pidana penjara dengan tidak memberatkansebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (1) huruf e Undangundang RI Nomor 11Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, di persidanganPenuntut Umum telah mengajukan saksi saksi, dimana masingmasing saksidipersidangan telah menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:1.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas makakeseluruhan unsur hukum dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu pasal 363 ayat(1) ke4 dan ke5 Kitab Undangundang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Hakimberpendapat dan berkeyakinan bahwa Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal PenuntutUmum: == == === Menimbang bahwa selanjutnya yang dimaksud Anak dalam Pasal 1 ayat (3)UndangUndang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem

, Anak yangBerkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telahberumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yangdiduga melakukan tindak pidana;Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Anak lahirtanggal 26 Desember 1999 yang pada saat melakukan tindak pidana berusia 17 Tahun 3Bulan maka terhadap Anak diperiksa dan diadili dalam persidangan di Peradilan Anaksesuai dengan ketentuan UndangUndang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem

.> Bahwa akibat perbuatan Para Anak tersebut, mengakibatkan MushallaDarussalam di Perumahan Intan Jelita mengalami kerugian kuranglebin sebesar Rp 85.100,00 (delapan puluh lima ribu seratus rupiah);Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal363 Ayat (2) KUHP Jo UndangUndang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun2012 Tentang Sistem Peradilan Anak;Atau:Kedua;Bahwa Mereka Anak MUHAMMAD HAIRIL Als ARIL Bin RUSLI (Yangmasih berusia 16 (enam belas) tahun dan belum pernah menikah,berdasarkan

ambil tersebut, rencananya untuk Para Anak, Anak SaksiRESKI RAMADON Als RESKI dan Anak SURYA pergunakan untukmembeli rokok, minuman dan keperluan lainnya;Bahwa akibat perbuatan Para Anak tersebut, mengakibatkan MushallaDarussalam di Perumahan Intan Jelita mengalami kerugian kuranglebin sebesar Rp 85.100,00 (delapan puluh lima ribu seratus rupiah);Perbuatan Para Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 363 Ayat (1) ke4 KUHP Jo UndangUndang Republik IndonesiaNomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem

Als SUKRI Bin AZWAR dan Anak Ill EVALDIORAMADHAN Als PALDI Bin EDI CANDRA bersalah melakukantindakpidana Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagianHal. 11 dari 19 halaman, Putusan Nomor 25/PID.SUSAnak/2021/PT PBR.kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawanhukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua melanggarPasal 363 Ayat (1) ke4 KUHP Jo UndangUndang Republik IndonesiaNomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem

dengan pidana yang dijatunkan dan dimanatidak ada alasan Anak Pelaku 3 dikeluarkan dari tahanan, karenanyaharuslah dinyatakan Anak Pelaku 3 tetap dalam tahanan;Menimbang, bahwa karena Para Anak Pelaku dijatuhi pidana, makakepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke4 KUHP, UndangUndangHal. 17 dari 19 halaman, Putusan Nomor 25/PID.SUSAnak/2021/PT PBR.Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, UndangUndang Nomor 11Tahun 2012 tentang Sistem

pernbelianbarang dari Pemohon Banding untuk pelumas Idemitsu akan dilaksanakanmelalui Lucky Spring Pte Ltd, sedangkan untuk Pajak Pertambahan Nilainyaakan dibayarkan oleh PT Atlas Petrochern Indonesia sesuai dengan nilai PajakPertarnbahan Nilai dalam Rupiah yang tercantum di Faktur Pajak Standard, ~Pernohon Banding;Bahwa walaupun PT Atlas Petro chern Indonesia mernegang 10%saham Pemohon Banding, tetapi atas barang yang dibeli dari PernohonBanding, transaksi PT Atlas Petrochem Indonesia yang rnempunyaihubungan sistem

Koreksi Atas Kredit Pajak Pajak Pengh asilan Pasal TI Imporsebesar US$ 5,218Bahwa Terbanding melakukan Koreksi Kredit Pajak Pajak PenghasilanPasal 22 Impor sebesar US$ 5,218 dengan alasan pembayaran PajakPenghasilan Pasal 22 Impor yang dibayar oleh Pemohon Banding tidak adadalam sistem MP3/MPN;Halaman 10 dari 39 halaman.

Putusan Nomor 757/ B/PK/PJK/2013Bahwa Pemohon Banding telah meminta Bukti Pernyataan danKonfirmasi dari Bank of Tokyo Jakarta atas setoran Pajak Penghasilan Pasal22 yang menurut Terbanding tidak ada dalam sistem MP3/MPN;Bahwa Surat Konfirmasi dari Bank of Tokyo .Jakarta tanggal 23 April2008 telah menyatakan bahwa setoran Pajak Penghasilan Pasal 22 dimaksudsudah disetorkan oleh Bank of Tokyo Jakarta ke Kas Negara;Bahwa Surat Konfirrnasi tersebut talah diserahkan kepada pihakPemeriksa Pajak tahun 2006

;Bahwa alasan tidaak adanya pembayaran pajak penghasllan Pasal 22Impor sebesar US$ 5,28 dalam sistem MP3/MPN Kantor Pelayanan Pajakbukanlah dapat menyebabkan Pemohon Banding menjadi tidak berhak untukmengkreditkan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor, tetapi yang harusdiperhatikan adalah apakah terdapat kekeliruan pencatatan dalam sistemMP3/MPN di Kantor Pelayanan Pajak karena secara fakta Pemohon Bandingtelah membayar Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor ke Kas Negara melaluiBank of TokyoJakarta;Bahwa

paling rendah sarjana strata 1(satu) di bidang pangan, kimia, biokimia, teknikindustri, biologi, atau farmasi;d. memahami dan memiliki wawasan luasmengenai kehalalan produk menurut syariatIslam;e. mendahulukan kepentingan umat di ataskepentingan pribadi dan/atau golongan; danf. memperoleh sertifikat dari MUI.Pasal 15Auditor Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14bertugas:a. memeriksa dan mengkaji Bahan yang digunakan;b. memeriksa dan mengkaji proses pengolahan Produk;c. memeriksa dan mengkaji sistem

penyembelihan;d. meneliti lokasi Produk;e. meneliti peralatan, ruang produksi, danpenyimpanan;f. memeriksa pendistribusian dan penyajian Produk;g. memeriksa sistem jaminan halal Pelaku Usaha; danh. melaporkan hasil pemeriksaan dan/atau pengujiankepada LPH.Pasal 16Ketentuan lebih lanjut mengenai LPH diatur dalamPeraturan Pemerintah.BAB III...eettie,aSI PRESIDENREPUBLIK INDONESIAQBAB IIIBAHAN DAN PROSES PRODUK HALAL(1)(2)(3)(1)(2)Bagian KesatuBahanPasal 17Bahan yang digunakan dalam PPH terdiri atasbahan

tradisional, kosmetik, alat kesehatan,perbekalan kesehatan rumah tangga, makanan, dan minuman.Bentuk...eeiktie,aSI PRESIDENREPUBLIK INDONESIAFoBentuk kerja sama BPJPH dengan kementerian yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanianmisalnya dalam hal penetapan persyaratan rumah potonghewan/unggas dan unit potong hewan/unggas, pedomanpemotongan hewan/unggas dan penanganan daging hewan sertahasil ikutannya, pedoman sertifikasi kontrol veteriner pada unitusaha pangan asal hewan, dan sistem

jaminan mutu dankeamanan pangan hasil pertanian.Bentuk kerja sama BPJPH dengan lembaga pemerintah yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang standardisasidan akreditasi misalnya dalam hal persyaratan untukpemeriksaan, pengujian, auditor, lembaga pemeriksa, danlembaga sertifikasi dalam sistem JPH sesuai dengan standar yangditetapkan.Bentuk kerja sama BPJPH dengan lembaga pemerintah yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi,usaha mikro, kecil, dan menengah misalnya dalam

kebijaksanaan, hal ini merupakan sebuah pembuktian bahwa remisidan pembebasan bersyarat adalah hak asasi warga negara yang wajibdiberikan kepada setiap narapidana tanpa pengecualian, ketika hal ini tidakdiberikan justru akan menciderai nilainilai keadilan yang terkandung dalamPancasila itu sendiri;Pemberian remisi dan pembebasan bersyarat kepada narapidanamerupakan perintah dari undangundang sebagai rangsangan agarnarapidana bersedia menjalani pembinaan untuk mengubah perilaku sesuaidengan tujuan Sistem

Kepolisian, Kejaksaandan KPK di bidang penyidikan, Kejaksaan dan KPK di bidang penuntutan,Mahkamah Agung (MA) beserta lingkup peradilan di bawahnyamenyelenggarakan suatu pengadilan dan Kementerian Hukum & HAM(Kemenkumham) mengelola Rumah Tahanan (Rutan) dan LembagaPemasyarakatan (Lapas) sebagai tempat terpidana menjalani pemidanaan;Lembaga Pemasyarakatan sebagai sub sistem terakhir dari sistemperadilan pidana mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakanpembinaan terhadap narapidana yang menjalani

Bekerjasama dengan penegak hukum bukan merupakan hal yang mudah untukdilakukan karena di samping narapidana mendapatkan ancaman terhadapdirinya juga mendapat ancaman terhadap keluarganya;Oleh karenanya pemberian remisi dan pembebasan bersyarat tersebutmerupakan suatu bagian penting dari sistem negara hukum yangmenghargai hakhak asasi narapidana sebagai warga masyarakat yangdilindungi oleh hukum.

Mendesain sistem hukum di bidang pemerintahan daerah, otonomidaerah, pemekaran wilayah, dan Pemilukada;Halaman 13 dari 24 halaman. Putusan Nomor 36 P/HUM/20168.10.7. Memberikan advokasi, konsultasi dan bantuan hukum baikpembelaan di dalam maupun di luar pengadilan kepada seluruhlapisan masyarakat.

Bahwa sebagaimana yang diuraikan dalam angka 4 di atas tentunya haltersebut jelasjelas bertentangan dengan tujuan didirikannya Lapas,karena di dalam Lapas ada sebuah Sistem Pemasyarakatansebagaimana terdapat dalam Pasal 2 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yangberbunyi:Halaman 17 dari 24 halaman.

WIBOWO HAJAR SANTOSO dimana dari tugastanggung jawab terdakwa sebagai sopir, terdakwa memperoleh gajiuntuk setiap bulannya dengan tambahan bonus adalah melakukanpengiriman orderan barang sesuai dengan pesanan kebeberapa Tokolangganan, dengan sistem kerja yaitu dimulai dari saksi IWANSURYADI yang merupakan Sales yang melakukan pengecekkan keTokotoko yang telah menjadi konsumen dari PT.Arta Boga Cemerlangmencatat beberapa pesanan atau orderan kemudian dilaporkan kebagian Administrasi yaitu saksi NI

menerimapesanan barang dari PT.Arta Boga Cemerlang sehingga daripihak Toko tidak mau melakukan pembayaran namun dari pihakPerusahaan tetap menerima faktur pembayaran yang telahditandatangani;Bahwa saksi mengetahui terdakwa melakukan perbuatannyapada hari Jumat tanggal 11 April 2014 sekitar pukul 15.00 witahal 5 dari 23 halaman, putusan perkara pidana Nomor 510/Pid.B/2014/PN Dpsbertempat di PT.Arta Boga Cemerlang yang beralamat diJI.Gatot Subroto Timur No.7 Denpasar Timur;Bahwa sepengetahuan saksi sistem

menjualnya ke Toko lain denganmenandatangani faktur penjualan barang dengan tanda tanganpalsu dan uang hasil penjualan barang tersebut terdakwapergunakan untuk dirinya sendiri;Bahwa saksi mengetahui perbuatan terdakwa pada saat saksimelakukan tugasnya yaitu menagih uang kepada Tokotokoyang sebelumnya telah diantarkan pesanan sebelumnya olehterdakwa, namun dari keterangan beberapa Toko setelahmemesan kepada saksi selanjutnya tidak pernah menerimakiriman barang yang biasanya dikirimkan oleh terdakwa;Bahwa sistem

menjual barang perusahaanyang seharusnya diantar ke Toko yang memesan barangnamun barang tersebut dijual ke Toko lain tanpasepengetahuan dari Perusahaan sehingga dari informasitersebut saksi memberikan saran kepada perusahaan untukmelakukan pengecekkan ke tokotoko dan dari tokomenyatakan tidak pernah menerima barang sesuai denganpesanan sebelumnya selanjutnya beberapa toko membuat suratpernyataan pengakuan bahwa tokotoko tidak pernah menerimabarang selanjutnya dilaporkan ke pihak berwajib;Bahwa sistem

mengulangi atau melakukanperbuatan pidana lagi di waktu yang akan datangMenimbang bahwa perbuatan anak tersebut dalam melakukan perbuatanpidana yang dilakukan adalah atas rasa solidaritasnya dengan teman dananak tidak mempunyai peran yag signifikan terhadap kematian korbanSyahrul Romadhan serta ANtara Keluarga anak dan Korban telah ternadiperdamaian sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, maka sesualdengan asas Restoratif Justice dan Pasal 81 ayat (5) UndangUndang Nomor11 tahun 2021 tentang Sistem

JPU Mengabaikan asas Restoratif Justice.Bahwa dalam perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku disediakanmekanisme penyelesaian langsung dengan Keluarga korban yang dikenaldalam UndangUndang Nomor 11 tahun 2021 tentang Sistem PeradilanPidana anak yaitu DIVERSI. Dalam perkara a quo DIVERSI telahdilakukan dalam semua tingkatan proses hukum (adjudikasi) yaitu padaproses Penyidikan, Penuntutan dan Persidangan.

JPU mengabaikan Prinsip Pemidanaan AnakHal 17 dari 20 hal Putusan No: 10/PID.SUSANAK/2021/PT JMB Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (5) UndangUndang Nomor11 tahun 2021 tentang Sistem Peradilan Pidana anak, mengatakan bahwa pidana penjara terhadao anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.Meskipun JPU dalam Memori banding pada Lembar ke tiga alinea Keduatersadar bahwa dalil Memori banding pada lembar ke 1 (Satu) dan LembarKe 2 (dua) sudah tidak relevan lagi dengan perkara ini dengan tersadarkanJPU

pemahaman mengenai pemidanaan anak yang dalamperkara a quo telah tercapai keadilan korban dan masyarakat serta pemidanaanatas anak sesuai dengan peran anak yang tidak signifikan dalam perkara a quoyaitu ada beberapa perkara yang melibatkan anak yang selesai dengan teoripemidanaan restorative justice yaitu perspektif hukum yang ikut memasukkanpertangungjawaban terdakwa kepada korbannya sebagai bahan pertimbangandan juga penerapan ketentuan Pasal 81 ayat (5) UndangUndang Nomor 11tahun 2021 tentang Sistem

sendiri dalammemutus perkara ini dalam tingkat banding;Menimbang, bahwa dengan mengambil alin pertimbangan Hakim Anak TingkatPertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan PengadilanNegeri Jambi tanggal 11 Mei 2021 Nomor 9/Pid.SusAnak/2021/PN Jmb yangdimohonkan banding tersebut;Menimbang, bahwa karena anak dijatuhi pidana, maka kepadanyadibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;Memperhatikan, 358 ayat(2) KUHP, Pasalpasal dalam Undangundang Nomor 11Tahun 2012 tentang Sistem

IDRIS, setelah itu para terdakwa besertabarang buktinya dibawa ke Kantor Res Narkoba Polres Kendari untukpemeriksaan lebih lanjut;Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 645/Pid.Sus/2021/PN Kdi Bahwa para terdakwa memperoleh 65 (enam puluh lima) paket shabudari seseorang yang bernama ONA yang merupakan Narapidana LapasKelas Il A Kendari; Bahwa tujuan para terdakwa menerima 65 (enam puluh lima) paketshabu dari seseorang yang bernama ONA untuk diedarkan atas perintahdan arahan dari ONA dengan cara sistem tempel

IDRIS, setelah itu para terdakwa besertabarang buktinya dibawa ke Kantor Res Narkoba Polres Kendari untukpemeriksaan lebih lanjut; Bahwa para terdakwa memperoleh 65 (enam puluh lima) paket shabudari seseorang yang bernama ONA yang merupakan Narapidana LapasKelas Il A Kendari; Bahwa tujuan para terdakwa menerima 65 (enam puluh lima) paketshabu dari seseorang yang bernama ONA untuk diedarkan atas perintahdan arahan dari ONA dengan cara sistem tempel; Bahwa benar para terdakwa tidak memiliki izin dari

milik terdakwa II FERYFEBRYAN SAPUTRA Bin AWALUDDIN ABBAS, setelah itu terdakwabersama terdakwa II dan barang bukti yang ditemukan di bawa ke kantorPolres Kendari untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut; Bahwa terdakwa memperoleh 65 (enam puluh lima) paket shabu dariseseorang yang bernama ONA yang merupakan Narapidana Lapas Kelas IIA Kendari; Bahwa tujuan terdakwa menerima 65 (enam puluh lima) paket shabudari seseorang yang bernama ONA untuk diedarkan atas perintah danarahan dari ONA dengan cara sistem

IDRIS, setelah itu terdakwa bersamaterdakwa dan barang bukti yang ditemukan di bawa ke kantor PolresKendari untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut; Bahwa terdakwa memperoleh 65 (enam puluh lima) paket shabu dariseseorang yang bernama ONA yang merupakan Narapidana Lapas Kelas IIA Kendari; Bahwa tujuan terdakwa menerima 65 (enam puluh lima) paket shabudari seseorang yang bernama ONA untuk diedarkan atas perintah danarahan dari ONA dengan cara sistem tempel:;Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 645/Pid.Sus

milikterdakwa II FERY FEBRYAN SAPUTRA Bin AWALUDDIN ABBAS, setelahitu para terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke kantorPolres Kendari untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut; Bahwa para terdakwa memperoleh 65 (enam puluh lima) paket shabudari seseorang yang bernama ONA yang merupakan Narapidana LapasKelas Il A Kendari; Bahwa tujuan para terdakwa menerima 65 (enam puluh lima) paketshabu dari seseorang yang bernama ONA untuk diedarkan atas perintah danarahan dari ONA dengan cara sistem

No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan TranahliElektronik).Berdasarkan Pasal 1 butir 15 UU ITE, Akses adalah kegiatan melakukaninteraksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalamjaringan.Berdasarkan Penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi danTranahli Elektronik, Mendistribusikan adalah mengirimkan dan/ataumenyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronikkepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui

Sistem Elektronik.Berdasarkan Penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi danTransaksi Elektronik Mentransmisikan adalah mengirimkan InformasiElektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satupihak lain melalui Sistem Elektronik.Berdasarkan Pasal 1 butir 21 UU ITE, Orang adalah orangperseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing,maupun badan hukum.

dan/atau kelompok masyarakatterntenu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan(SARA) .Menyebarkan informasiAdalah tindakan untuk mendistribusikan dan/atau mentransmisikandan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan ataudokumen elektronik yang dimaksud dengan mendistribusikanHalaman 12 dari 32 halaman putusan nomor 360/Pid.Sus/2018/Pn.Jmbadalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronikdan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau pelbagaipihak melalui Sistem

Terhadap ketentuan mengenal alat buktiini, ada tambahan penjelasan terhadap pasala 5 yang diatur dalam UURI No 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undangundang RI no 11tahun 2008 tentang ITE sebagai berikut : Bahwa keberadaan informasielektronik dan/atau dokumen elektronik mengikat dan diakui sebagai alatbukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum terhadappenyelenggaraan sistem elektronik dan tranahli elektronik, terutamadalam pembuktian dan hal yang berkaitan dengan perbuatan hukumyang dilakukan

melalui sistem elektronik.

dan bahan yang berkhasiat obat, ketentuan mengenaipengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasidan alat kesehatan sesuai standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkandengan Peraturan Pemerintah, Anak tidak memiliki izin edar yang ditetapkanoleh Peraturan Pemerintah.Perbuatan Anak merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 196 Jo pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UndangUndang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo UURI Nomor 11 Tahun 2012tentang Sistem

Undang Undang Republik Indonesia Tahun2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsurunsurnya adalahsebagai berikut :1. Unsur Setiap orang;2. Unsur yang tidak memiliki kKeahlian dan kewenangan untukmelakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalamPasal 108;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

dewasa.Usia Anak yang masih tergolong dalam usia yang belum matang untuk memilihdan memilah mana yang baik dan mana yang benar dan masih gampangterpengaruh lingkungan, hal ini juga bisa mempengaruhi pola pikir Anak dalambersikap;Menimbang, bahwa meskipun perampasan kemerdekaan bagi seoranganak adalah pilihan terakhir yang diberikan kepada seorang anak pelaku danatas rekomendasikan Pembimbing Kemasyarakatan, Anak disarankan untukdiberi pidana pembinaan dalam lembaga mengingat Pasal 71 (1) huruf dtentang Sistem

Undang UndangRepublik Indonesia Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal71 Ayat (1) huruf c Undangundang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Pasal 78 Undang UndangundangRepublik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan PidanaHalaman 29 dari 31, Putusan Nomor 17/Pid.SusAnak/2018/PN MetAnak dan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidanaserta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1.

selama persidangan sebagaimana telahtercatat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap termuat danmerupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.SusAnak/2019/PN SdwMenimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut, para anak dapat dinyatakanbersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa batas minimum pembuktian sesuai ketentuan pasal183 KUHAP menganut ajaran sistem

terpenuhi dan MajelisHakim yakin akan kesalahan para anak, maka harus dinyatakan bahwa paraanak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana sebagaimana dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum yang dikualifisirsebagai tindak pidana secara bersamasama melakukan ancaman kekerasanmemaksa anak melakukan persetubuhan dengannya,Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.SusAnak/2019/PN SdwMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 60 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem

karena itu para anak harus dijatuhi hukumanpemidanaan;Menimbang, bahwa selain para anak dijatuhi pidana berupa pidanapenjara para anak juga oleh Pasal 81 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 35Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor 23 Tahun2002 Tentang Perlindungan Anak, anak juga dibebani untuk membayar dendayang paling banyak Rp.5.000.000.000, (lima milyar rupiah);Menimbang bahwa terhadap pidana denda bagi anak berdasarkan pasal71 ayat (3) Undang Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem

diri para anak dan sekaligus untuk mendidik para anak agar sadar ataskesalahannya tersebut (prevensi khusus) serta mendidik kepada masyarakatumum bahwa perbuatan yang dilakukan para anak tersebut tidak benar(prevensi umum) ;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 60 ayat (3) dan (4)UndangUndang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan PidanaAnak, Hakim kemudian mempertimbangkan hasil Penelitian Kemasyarakatanyang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan Kelas II Samarinda yang padaintinya

Balai Pemasyarakatan menyarankan Supaya para anak dapat diberikanpembinaan dalam lembaga dengan penempatan di LPKS Samarindaberdasarkan Pasal 71 dan 82 UndangUndang RI Nomor 11 Tahun 2012Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;Menimbang, bahwa terhadap hasil Penelitian Kemasyarakatan tersebut,Majelis Hakim berpendapat bahwa para anak telah terbukti melakukan tindakpidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dan mengenai bentukpemidanaan yang disarankan oleh Balai Pemasyarakatan tersebut MajelisHakim

yang diajukan oleh PenuntutUmum yang pada pokoknya mohon Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:MENUNTUT1 Menyatakan terdakwa BUDIYANTO RAHAYU Als BUDI Bin SIJOterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanapencurian dengan pemberatan dan percobaan pencurian,sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kesatu Pasal 363 ayat(1) ke4, dan ke5 KUHP jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tetang SistemPeradilan Pidana Anak dan Kedua Pasal 363 ayat (1) Ke3 KUHP joUU RI No. 11 Tahun 2012 tetang Sistem

Peradilan Pidana Anak danKetiga Pasal 363 ayat (1) Ke3 jo. 53 ayat(1) KUHP jo UU RI No. 11Tahun 2012 tetang Sistem Peradilan Pidana Anak.2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BUDIYANTO RAHAYU AlsBUDI Bin SIJO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun di LPKAKutoarjo dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, denganperintah terdakwa tetap ditahan.3 Menyatakan barang bukti berupa :1 1 (satu) does handphone Samsung Galaxy SIII Mini, warna biru, nomerimei : 356741/05/28 1439/8;2 1 (satu) does

NUR SAID melarikan diri ke daerah Palur.Bahwa perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat(1) ke4, dan ke5 Kitab UndangUndang Hukum Pidana UU RI No. 11 Tahun 2012tetang Sistem Peradilan Pidana Anak.DANKEDUABahwa Anak BUDIYANTO RAHAYU Als BUDI Bin SIJO, pada hari Sabtu tanggal 02April 2016 sekitar pukul 02.00 WIB di Rumah Dinas Danramil 12 Jumapolo KabupatenKaranganyar atau setidaktidaknya pada waktuwaktu tertentu dalam tahun 2016 atausetidaktidaknya dalam daerah hukum

dan percobaan pencurian adalah karena klien , hidupsebatang kara karena ayahnya meninggal dunia sedangkan ibunya bekerja diJakarta sehingga untuk mencukupi kebutuhan hidup seharihari klien inginmendapatkan uang dengan mudah dengan melakukan pencurian; ;e Karena klien sudah pernah dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) kali untukkasus pencurian maka Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikansebaiknya Anak diputus pidana penjara berdasarkan Pasal 79 Ayat (1) dan (2)UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Pasal 79 Ayat (2)UndangUndang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan pidana Anakditentukan bahwa pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 2(satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa, hal ini sesuaidengan ketentuan Pasal 79 Ayat (2);Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 81 Ayat (5) Undangundang RI Nomor11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ditentukan bahwa pidana penjaraterhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir, dan sebagaimana

Evaluasi teknis sistem gugur dengan ambang batas akandilakukan oleh Panitia Pengadaan Barang/ Jasaberdasarkan Spesifikasi Teknik yang ditawarkan PesertaPelelangan pada lembar perbandingan spesifikasi teknik,yang harus sesuai dengan brosur yang dilampirkanPeserta Pelelangan;Bobot setiap item peralatan yang dievaluasi adalahberbanding lurus dengan harga total, setiap item peralatandimaksud pada HPS terhadap total keseluruhan;.

Ahli menjelaskan yang dimaksud dengan pelelangan umumpascakualifikasi dengan metode evaluasi sistem gugur adalah :Halaman 67 dari 107 halamanPutusan Nomor 4/ Pid.Prap /2017 / PN. Sdka.

Evaluasi kualifikasi dilakukan dengan menggunakan metodepenilaian sistem gugur.c. Evaluasi kualifikasi dalam proses pascakualifikasi sudah merupakanajang kompetisi, maka data yang kurang tidak dapat dilengkapi.d. Tatacara evaluasi dilakukan sesuai dengan ketentuan dalamDokumen Pengadaan ini.e.

Evaluasi teknis dilakukan dengan sistem gugur,dengan ketentuan penilaian syarat teknis minimal dilakukan terhadap :melampirkan Nomor Daftar Register Alkes dari Kementerian Kesehatan.Bahwa dalam syarat teknis pada dokumen penawaran CV.

Panitia Pengadaanpada RSUD Gunung Sitoli yang secara tersistem di bawah LKPP, dimanaPanitia Pengadaan tidak dapat mengutakatik sistem tanoa adanya /DUserdan Password, setelah Panitia dan pendaftar secara otomatis mendapat /DUser barulah mereka bisa masuk ke dalam sistem karena semua terpusatpada LKPP, sehingga Panitia dan Penyedia barang harus mempunyaipassword agar Panitia dapat mengup/load penawaran dan sebagainya(Pasal 48 ayat (1) huruf a, b, c dan d), dimana metode yang dipergunakanadalah sistem

dengan KARTU KELUARGA nomor : 6106011508070020 yangdikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKabupaten Kapuas Hulu pada tanggal 10 Juli 2017, Lahir di Putussibau padatanggal 02 Nopember 2003 yang ditandatangani oleh Kepala DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu NUSANTARAGAWAT, S.Sos.Stare Perbuatan Para Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 363 ayat (1) Ke4 dan Ke5 KUPidana Jo Pasal 1 angka 3 UndangUndang RI nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

benar Anak sebelumnya tidak ada ijin kepada para pemiliknyasebelum mengambil barangbarang tersebut ;Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, para Anak I.II.II dapatdinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke4 dan Ke5KUPidana Jo Pasal 1 angka 3 UndangUndang RI nomor 11 Tahun 2012tentang Sistem

uraian pertimbangan diatas Hakim berpendapatbahwa unsur yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapaibarang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjatatau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatanpalsu telah terpenuhi ;Menimbang,bahwa karena Pasal 1 Angka 3 UU RI NO. 11 Tahun 2012tersebut bukan merupakan unsur maka Hakim akan menjelaskan pada bagianselanjutnya ;Menimbang,bahwa Pasal 1 angka 3 UndangUndang RI Nomor 11 Tahun2012 tentang Sistem

,pendampingan, pendidikan dan pelatihan sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan dimana Bapas wajib melakukan pengawasan dalamprogram pendidikan dan pembinaan ;Menimbang,bahwa pembinaan untuk mewujudkan keadilan Restoratifdengan menekankan pada pemulihan kembali ke keadaan semula bukanpembalasan dari tindakan / perbuatan yang telah para Anak lakukan ;Menimbang,bahwa Rekomendasi / saran merupakan pidana yangdimohonkan untuk Anak sebagaimana dalam Undangundang Nomor 11 tahun2012 tentang sistem

biaya perkara sesuai pasal 222Ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1981,para Anak harus dibebankan pula untukmembayar biaya perkara maka dalam perkara Aquo yang bertanggungjawabHalaman 29 dari 31 Putusan Nomor 9/Pid.SusAnak/2019/PN.Ptsuntuk membayar biaya perkara adalah orang tua Anak karena para Anak belummemiliki penghasilan dan para Anak masih dalam tanggung jawab orang tua ;Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke4 dan ke5 KUHP Jo Pasal 1Angka 3 UU RI No. 11 tahun 2012,Undangundang Nomor 11 Tahun 2012tentang Sistem

Bahwa mahar ibu Tergugat yang bernama Nurbaya jugaberupa sawah namun sawah tersebut sudah kembali kepada Muh.Shaleh karena sistem pemberian mahar yang berlaku di kampungsaat itu adalah sistem borog. Bahwa menurut saksi dulu masyarakat Bulukumba khususnyadi kampung tersebut menganut faham mahar dengan sistem borogyang berarti bahwa mahar akan kembali kepada orangtua apabilaanak lakilakinya atau istri dari anak lakilakinya tersebut lebih dulumeninggal dunia daripada orangtuanya.

Gani untuk kedua istrinya semuanyamasih sistem borog sehingga mahar untuk istri pertama yangbernama Nurbaya telah kembali kepada Muh. Shaleh (ayah H. Abd.Gani) karena dia meninggal dunia lebih dulu. Bahwa luas keseluruhan sawah dari H. Abd. Gani yang beradadi Desa TerangTerang adalah kurang lebih 1 hektar. Bahwa sawahsawah tersebut sebagian diperoleh daripembagian warisan orangtuanya dan ada juga yang dibelinya dariorang yang bernama Macoada.Hal. 17 dari 33 hal. Pen. No.344/Pdt.G/2016/PA BIk.2.

persidangan.Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan konfirmasi didepan persidangan mengenai makna atau pengertian mahar dengan statusborog, namun baik Penggugat maupun Tergugat samasama tidak dapatmemberikan penjelasan mengenai hal tersebut, yang memberikanketerangan mengenai hal tersebut adalah saksi pertama Penggugat dan jugasaksi pertama Tergugat dengan memberikan keterangan bahwa dulu adatdalam masyarakat Bulukumba khususnya di Kampung TerangTerang padatahun 1960 menganut faham mahar dengan sistem

Hal ini sejalan pula dengan Pasal35 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan bahwa maharhanya dapat dikembalikan separuh apabila terjadi perceraian sebelum terjadikumpul (qablad dukhul).Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas, maka pemberlakuan mahar dengan sistem borog sepertiyang diterapkan dalam adat masyarakat Bulukumba di Kampung TerangTerang pada zaman dulu pada tahun 1960 yang membatasi hak istriterhadap mahar sebagaimana pengertian tersebut di atas

Setelah ituuang taruhan tersebut oleh Terdakwa disetorkan ke Bank BRI untuk di deposito dandikirimkan kepada Bandarnya sesuai dengan jumlah uang yang diterima ;Bahwa Terdakwa memasukkan angka taruhan tersebut ke dalam situs Toto Jitumenggunakan handphone milik Terdakwa dan setelah beberapa lama kemudianselanjutnya Terdakwa yang memasang angka taruhan tersebut ke dalam sistem juditogel secara On Line di internet menggunakan Handphone milik Terdakwa dansetelah beberapa lama kemudian barulah Terdakwa

Selanjutnya Terdakwamasuk kembali ke dalam sistem online menggunakan Handphone milik Terdakwadan beberapa jam kemudian angkanya keluar, uang hasil Kemenangan taruhantersebut akan langsung masuk ke dalam rekening milik Terdakwa sesuai denganangka yang kena atau keluar kemudian Terdakwa melihatlinat buku rekapanTerdakwa dan mencocokan angkaangka siapa yang keluar dan setelah Terdakwamencocokkan maka Terdakwa langsung menarik uang kKemenangan tersebut darirekening BRI milik Terdakwa sesuai dengan yang

menang dan langsungmembayarkannya kepada pemenang dan memberikan upah kepada MatheusDaman yang pada saat itu merupakan agen ;Bahwa sistem pembayaran dan pembelian kupon dalam permainan juditogel secara online dilakukan sebagai berikut: harga kupon yang dipasang daribandar untuk setiap angka, untuk 2 (dua) angka sebesar Rp. 710,00 (tujuh ratusHalaman 17 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.B/2018/PN Lbjsepuluh rupiah), untuk 3 (tiga) angka sebesar Rp. 460,00 (empat ratus enam puluhrupiah), untuk 4 (empat

Selanjutnya Terdakwa masukkembali ke dalam sistem judi togel online menggunakan Handphone milik Terdakwadan beberapa jam kemudian apabila ada pemenangnya, uang hasil kemenangantarunhan tersebut akan langsung masuk ke dalam rekening milik Terdakwa sesuaiHalaman 20 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.B/2018/P.N Lbjdengan angka yang kena atau keluar, kKemudian Terdakwa melihatlinat buku rekapanTerdakwa dan mencocokan angkaangka siapa yang keluar dan setelah Terdakwamencocokkan maka Terdakwa langsung menarik

uang kemenangan tersebut di saldoATM BRI milik Terdakwa sesuai dengan yang kena dan langsung membayarkannyakepada pemenangnya ataupun menyerahkan uang tersebut melalul MATHEUSDAMAN ;Menimbang, bahwa sistem pembayaran dan pembelian kupon dalampermainan judi togel secara online dilakukan sebagai berikut, harga Kupon yangdipasang dari bandar untuk setiap angka yaitu untuk 2 (dua) angka sebesar Rp. 710,00(tujuh ratus sepuluh rupiah), untuk 3 (tiga) angka sebesar Rp. 460,00 (empat ratusenam puluh rupiah

Kot Pihak keluarga Anak XXXX XXXX XXXXXXX XXX XXXXX dan pihakkeluarga Anak Korban XXXX XXXXXXX XXXXXXK XXXXXXX telahsepakat untuk menikahkan Anak XXXX XXXX XXXXXXX XXX XXXXXdengan Anak Korban XXXX XXXXXXX XXXXKX XXKXXKXKX;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan halhal yang memberatkanserta halhal yang meringankan tersebut di atas, dan dengan memperhatikanhasil penelitian kemasyarakatan terhadap Anak, Tuntutan Penuntut Umum,permohonan dari Anak orang tua Anak serta dengan menghubungkannya asasdari sistem

peradilan anak, yaitu asas restorative justice dan asas ultimumremedium sebagaimana tertuang dalam Penjelasan Umum UndangUndangNomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, maka Hakimberpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap Anak haruslahhukuman yang tidak hanya dapat membuat Anak jera/tidak mengulangi lagi,namun juga dapat menjadi pembelajaraan agar Anak dapat menjadi manusiayang berguna baik bagi dirinya sendiri, bagi keluarga, bagi masyarakat dan bagibangsa ini, serta dapat memulihkan

tatanan kehidupan dalam bermasyarat yangsempat dirusak oleh perbuatan Anak, dimana Pidana Penjara merupakanpilinan atau jalan terakhir dalam menjatuhkan hukuman atas perbuatan Anak;Menimbang, bahwa lebih lanjut Hakim berpendapat bahwa falsafahpemidanaan dewasa ini, khususnya dalam Sistem Peradilan Anak, ditujukanbukan bersifat pembalasan kepada Anak tetapi berorientasi lebih kepada upayaupaya untuk membina, mengubah, memperbaiki dan memperhatikankelangsungan masa depan Anak agar kelak menjadi anggota

Anak Korban dengan Anak serta fakta di persidangan bahwa baikkeluarga Anak Korban maupun keluarga Anak XXXX XXXX XXXXXXKX XXXXXXXX berkeinginan untuk menikahkan Anak XXXX XXXXK XXXXXXXK XXXXXXXX dengan Anak Korban XXXX XXXXXXX XXXXKX XXXXXXX, tanpabermaksud untuk mendahului ada atau tidak adanya Penetapan Hakim Perdatamengenai dispensasi menikah terhadap mereka, maka dengan mengacu padaasas restorative justice dan asas u/timum remedium yang dianut dalam UndangUndang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Anak, Hakimberpendapat masih ada hukuman selain pidana penjara yang pantas dan adiluntuk dijatuhkan terhadap Anak yaitu pidana dengan syarat pengawasansebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) b ke3 UndangUndang Nomor 11tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 31/Pid.Sus.Anak/2019/PN.