., sepanjang mengenai pelelangan tanah sengketa dan besarnya gantirugi immaterial dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagianserta memutuskan sesuai pertimbangannya dalam halaman 1425 putusanPengadilan Tinggi Denpasar dan amar putusan halaman 2527 berpendapatmemperbaiki putusan Pengadilan Negeri Denpasar dan MenyatakanTergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, Menyatakankepemilikan atas nama (Nominee) Turut Tergugat terhadap tanah sengketaseluas 27.850 m?

kewenangan karena dalam perkara incasu sesungguhnya telah nampak keraguan dari Putusan Majelis HakimPengadilan Tinggi Denpasar, Bali karena hanya mengabulkan gugatanPenggugat sebagian dan lebih dari apa yang tidak dimintakan oleh ParaTermohon Kasasi tanpa memperhatikan Hak Dari Pemohon Kasasimelainkan mengabaikan begitu saja hak Pemohon Kasasi pada hal secaraprinsip sengketa perdata selalu timbul karena adanya perebutan hak yangsama juga menjadi Hak Pemohon Kasasi yakni samasama berhak atashasil pelelangan

tanah sengketa jika tanah sengketa harus dilelang, samasama menderita kerugian Materiil dan Immateriil sesuai putusan MajelisHakim Pengadilan Tinggi Denpasar.

BPRAdil Jaya Arta dan KPKNL Semarang wajib menunda pelelangan tanah objeksengketa yang menjadi jaminan hutang dengan hak tanggungan sampaidengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;Bahwa, berhubung adanya kekewatiran terhadap kemungkinan besartergugat akan menjual atau memindahtangankan harta peninggalan tersebutkepada pihak lain, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua MajelisHalaman 3 dari 10 hal. Put.

Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim dapat mengambil keputusan adalah sebagai berikut:1.2.Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya ;Menyatakan menurut hukum Tergugat hanya mengembalikan uang pinjamanPenggugat hanya sebesar Rp. 40.000.000,00 ( empat puluh juta rupiah);Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengembalikan sertifikat Nomor : 210atas nama orang tua Tergugat Il Nasir Ishak kepada Tergugat dalam keadaanHalaman 7 20 halaman Nomor 1/Pdt.G.S/2018/PN Ttebaik dan menolak permintaan eksekusi dan Pelelangan

tanah dan bangunanmilik Nasir Ishak yang terletak di Kelurahan Fitu tersebut ;Membebankan biaya tetap kepada Penggugatnya ;Apabila Majelis Hakim berasumsi lain mohon keadilan menurut hukumnya; Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat Il melaluikuasanya mengajukan jawaban pada tanggal 22 Pebruari 2018 yang padapokoknya.

Bahwa Penggugat telah berulang kali memperingatkanTergugat untuk tidak melakukan pelelangan, karenayang seharusnyadilelang tersebut hanya 1 (satu)kavling saja yakni kavling No. 6 seluas kurang lebih158 M2 , bukan semuanya sebagaimana yangTergugat perbuat selama ini ;Bahwa atas perbuatan Tergugat untuk melakukanproses pelelangan tanah milik Penggugat yang dibantuoleh Turut Tergugat dan Turut Tergugat Il tanpadidasarkan pada aturan hukum yang benar, jelasPenggugat merasa dirugikan dan perrbuatan tersebutmerupakan

Bahwa dengan berjalannya waktu,ternyata Penggugat tidak dapat melakukan kewajibannya kepada Tergugat,sehingga Tergugat akhirnya mengajukan permohonan Eksekusi HakTanggungan atas jaminan melalui Kantor Pelayanan Piutang dan LelangNegara (KP2LN) Kota Bogor.22.Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugathalaman (3) poin (12) yang menyatakan ....perouatanTergugat untuk melakukan proses pelelangan tanah milikmilik Penggugat dibantu Turut tergugat dan TurutTergugat Il tanpa didasarkan aturan hukum

Pembayaran hasilsewa Tanah Kas Desa (TKD) dari penyewa kepada panitia lelang untuk 1tahun di depan.Pembayaran hasil penyewaan tanah kas desa dari panitia lelang kepadabendahara desa yaitu Rudi Hartoyo selaku Kaur Pembangunan.Adapun yang menjadi tugas dan wewenang Ketua Panitia Lelang Aset DesaPuri adalah :a.Melaksanakan pelelangan Tanah Kas Desa (TKD) sesuai dengankeputusan hasil rapat pemerintah desa, BPD dan panitia lelang untukmenentukan harga ;mencari calon penyewa sesuai harga yang diputuskan

Melaksanakan pelelangan Tanah Kas Desa (TKD) sesuai dengankeputusan hasil rapat pemerintah desa, BPD dan panitia lelang untukmenentukan harga ;b. mencari calon penyewa sesuai harga yang diputuskan dari hasil rapat ;Cc. menerima pembayaran hasil lelang.Bahwa sebelum menyewakan tanah ada 2 (dua) kali rapat pembahasanuntuk menentukan harga sewa.

Melaksanakan pelelangan tanah kas desa sesuai dengan keputusanhasil rapat pemerintah desa, BPD dan panitia lelang untuk menentukanharga ;2. mencari calon penyewa sesuai harga yang diputuskan dari hasil rapat ;3. menerima pembayaran hasil lelang ;Bahwa Pernah ada kegiatan lelang aset desa yaitu lelang tanah kas desapada tahun 2015 2016 untuk disewakan.

Melaksanakan pelelangan Tanah Kas Desa (TKD) sesuai dengankeputusan hasil rapat Pemerintah Desa, BPD dan Panitia Lelanguntuk menentukan harga ;b. Mencari calon penyewa sesuai harga yang diputuskan dari hasilrapat ;c.

Melaksanakan pelelangan Tanah Kas Desa (TKD) sesuai dengankeputusan hasil rapat Pemerintah Desa, BPD dan Panitia Lelanguntuk menentukan harga ;2. Mencari calon penyewa sesuai harga yang diputuskan dari hasil rapat;3.

Menghukum Tergugat Ill untuk membantu proses pelelangan tanah SHMNomor : 1399 dan bangunan yang berdiri di atasnya milik Tergugat tersebut ;7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secaratanggung renteng sebesar Rp. 814.000, (delapan ratus empat belas riburupiah) ;8.

Hal tersebut terbukti dari Petugas Lelang dari KantorLelang Pamekasan sudah tidak lagi mendatangi Penggugat, sebagai tindaklanjut dari pemberitahuan rencana pelelangan tanah sengketa pada awalHal. 5 dari 11 hal. Put. No.1757 K/Pdt/2011.19.20.21bulan Desember 2009 yang lalu. Sehingga Sertipikat Hak Milik tanahsengketa, pada saat ini sudah kembali berada di tangan Tergugat.Bahwa oleh karena penyerahan Sertipikat Hak Milik tanah sengketa olehRusnani (orang tua Turut Tergugat) kepada Hj.

Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi MARI dan ketentuanHukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia,terhadap gugatan Penggugat yang kekurangan pihak ataupara pihaknya tidak lengkap sudah seharusnyadinyatakan tidak dapat diterima ;EKSEPSI TERGUGAT 111.Bahwa pelelangan tanah obyek sengketa dilakukan sesuaidengan ketentuan hukum yang berlaku~ dan melaluiprosedur yang berjenjang.

Tuban.Bahwa dalam tahun 2011 saldo akhir uang desa sebesar Rp 492.862.225.tersebut berasal dari uang pendapatan asli desa Ngadirejo yang berusumber dari hasilusaha Pompaniasasi / Pengoperasian HIPPA (Himpunan petani pemakai air) dan hasildari Pelelangan tanah kas desa / bekas tanah bengkok perangkat Desa Ngadirejo yangkosong.Bahwa benar saksi menerangkan yang telah menerima semua uang kas desaNgadirejo pada tahun 2011 selanjutnya dikelola dan dikeluarkan sendiri oleh terdakwaSULISTYOWATI Kepala Desa

uang kas desa milik Ds.Ngadirejo sebesar Rp 180.890.450LPJ tahun 2011 terdapat saldo akhir / uang kas desa milik Ds.Ngadirejo sebesar Rp 492.862.225 ,Bahwa saldo uang kas desa milik Desa Ngadirejo sebesar Rp492.862.225, (empat ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus enam puluh dua ribudua ratus dua puluh lima rupiah) tersebut berasal dari uang pendapatan asli desa(PAD) Ngadirejo yang bersumber dari hasil usaha Pompaniasasi / Pengoperasian33HIPPA ( Himpunan petani pemakai air) dan hasil dari Pelelangan

tanah kas desa /bekas tanah bengkok perangkat Desa Ngadirejo yang kosong.Bahwa semua pendapatan asli Desa (PAD) Ngadirejo yang masuk diDesa Ngadirejo yang menerima adalah terdakwa SULISTYOWATI selaku KadesNgadirejo sejak terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Ngadirejo, dan uang kasDesa Ngadirejo sejumlah Rp. 492.862.225, (empat ratus sembilan puluh dua jutadelapan ratus enam puluh dua ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) tersebut ada padapenguasaan terdakwa yang selanjutnya atas dasar jabatan terdakwa

tanah kas desa /bekas tanah bengkok perangkat Desa Ngadirejo yang kosong tersebut sangatbertentangan dengan Pasal 16 huruf f,g , h dan pasal 68 (1) huruf a sertapasal 69 huruf g PP RI No. 72 Tahun 2005 tentang Desa.Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa telah merugikan keuangan Negaraatau Daerah atau Desa Ngadirejo Kecamatan Widang Kabupaten Tuban kurang lebihsebesar Rp 492.862.225, (empat ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus enampuluh dua ribu dua ratus dua puluh lima rupiah).

tanah kas desa /bekas tanah bengkok perangkat Desa Ngadirejo yang kosong.Menimbang, Bahwa benar telah dilakukan klarifikasi dengan terdakwaSULISTYOWATI, dan terdakwa mengakui bahwa uang saldo masih dipakai terdakwa,dan terdakwa membuat surat pernyataan tertanggal 12 Juni 2012, akanmengembalikan uang kas Desa Ngadirejo sejumlah Rp 492.862.225, (empatratus sembilan puluh dua juta delapan ratus enam puluh dua ribu dua ratus dua puluhlima rupiah) pada akhir bulan Juni 2012, namun saat saat ini perkara

PT.Curah Laju Utama, Surat Turut Tergugat Nomor S780/WKN.0O7/KNL.02/2019tanggal 10 April 2019 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pelaksanaan Lelangdan Surat Turut Tergugat II Nomor 207/BLS/IV/2019 tentang LaporanPerkembangan SPK tanggal 18 April 2019.Bahwa untuk penyelesaian perselisinan antara Penggugat dengan Tergugatbelum melalui musyawarah dan selanjutnya belum melalui penyelesaian diBadan Arbitrase Syariah Nasional.Bahwa tindakan Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II yang akanmelakukan pelelangan

tanah agunan seperti tersebut pada point 3 di atasadalah tindakan berlawanan dengan ketentuan hukum yang berlaku danatau tindakan premature.Berdasarkan apa yang kami uraikan tersebut di atas, mohon kiranyaMajelis Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadiliperkara ini menetapkan/memutuskan:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.Menyatakan tindakan Tergugat, Turut Tergugat , II untuk melakukanpelelangan tanah agunan Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum.Menyatakan

Bahwaberdasarkan Risalah Lelang No. 91/2012 tanggal 2 Februari 2012,Tergugat adalah selaku Pemenang atas pelelangan tanah seluas 2 HAyang dilakukan oleh KPKNL (Kantor Pelayanan Kekataan Negara danLelang) Bogor dan dalam pelelangan tersebut Suratsurat tanah tidakada/masih di kuasai oleh Termohon Lelang in casu Penggugat;5. Bahwa selain melelang tanah seluas 2 HA, KPKLN juga telah melelangtanah milik Penggugat seluas 5.000 M2 di lokasi yang sama hanya beda Halaman 11 dari 27 hlm.

Putusan No.: 336/PDT.G/2017/PN.CBIForm02/SOP/06.3/20172216.Risalah Lelang No. 91/2012 tanggal 2 Februari 2012, Tergugat adalahselaku Pemenang atas pelelangan tanah seluas 2 HA yang dilakukanoleh KPKNL (Kantor Pelayanan Kekataan Negara dan Lelang) Bogor dandalam pelelangan tersebut Suratsurat tanah tidak ada/masih di kuasaioleh Termohon Lelang in casu Penggugat;17.

nama baik Penggugatsebagai seorang wiraswasta sehingga namanya menjadi tercemar baikdimata relasinya maupun di masyarakat tetangga tempat tinggalnyayang dapat dinilai dengan uang sebesar Rp1.000.000.000, (satumilyar rupiah); Total kerugian Materiil dan imateriil Ro1.104.000.000,;Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas Penggugat mohonkepada Pengadilan Negeri Pekalongan agar memberikan putusan sebagaiberikut:1.2.1.Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menetapkan proses pelelangan

Tanah rumah Sertifikat Hak Guna Bangunannomor: 00075 Pekalongan atas nama Budiono, luas tanah 104 meter2, yangterletak di Desa Kedungwuni Timur Kec.

ParaPemohon Kasasi akan dilelang seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertamamaupun Majelis Hakim Tingkat Banding menerima dalildalil Para PemohonKasasi dan menolak gugatan Penggugat dan sebaliknya mengabulkangugatan Rekonvensi Para Pemohon Kasasi;Bahwa penyitaan dan perampasan tanah milik Para Pemohon Kasasi telahdilakukan secara keliru dan melawan hukum yang telah merugikan hakhakPara Pemohon Kasasi sebagai pemilik sah dari tanah yang disita, dirampas,dan dilelang tersebut;Penyitaan, perampasan dan pelelangan

tanah milik Para Pemohon Kasasi,atas dasar kesalahan Terpidana Effendi bin Syeh Kasim (kasus korupsi diBRI Sintang) adalah suatu keliruan yang besar dalam penegakan hukum.Karena antara Effendi bin Syeh Kasim dengan Para Pemohon Kasasi tidakada hubungan hukum;Bahwa Majelis Hakim yang memutus perkara Terdakwa Effendi bin SyehKasim dalam putusan perkara Nomor 76/Pid.B/1998/PN Stg. tanggal 13Januari 1999 telah juga keliru memutuskan merampas tanah milik ParaPemohon Kasasi, karena tidak ada fakta dan

tanah milik Para Pemohon Kasasi tersebut,seharusnya juga tidak bisa terlaksana karena tanahtanah yang dilelangtersebut tidak ada sertifikat aslinya, yang ada hanyalah foto copy sertifikat,sedangkan sertifikat asli dari tanah milik Para Pemohon Kasasi tersebutberada ditangan Para Pemohon Kasasi sendiri;Bahwa Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK. 07/2006tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang berbunyi sebagai berikut:Penjual/Pemilik barang wajib memperlihatkan atau menyerahkan asilidokumen

tujuan untuk mengamankan keuangan Negara,majelis berpendapat tanah tersebut dirampas untuk Negara;Dengan demikian sudah seharusnya Termohon Kasasi IV tidak melaksanakan/mengabulkan permohonan dari pihak Termohon Kasasi di dalam mengajukanpenerbitan sertifikat pengganti karena hilang, hal ini disebabkan karena tidakadanya satupun halhal yang bisa dijadikan dasar bukti atas peralihan hakhakdari Para Pemohon Kasasi kepada Effendi bin Syeh Kasim, siapapun dan pihakmanapun juga;Bahwa di dalam proses pelelangan

tanah milik Para Pemohon Kasasi,Termohon Kasasi TV telah melanggar hakhak Para Pemohon Kasasidengan menerbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) diatasSertifikat Hak Milik Para pemohon kasasi, demi kelancaran prosespelelangan tersebut dan SKPT ini diterbitkan oleh Termohon Kasasi IV ataspermohonan Termohon Kasasi Ill dan tanpa seijin maupun sepengetahuandari seluruh Para pemohon kasasi;Peralinan hak sertifikat tanah milik Para pemohon kasasi menjadi atas namaTermohon Kasasi oleh pihak Termohon

tidak berhasil, sehingga harusselalu berurusan dengan Turut Tergugat V ;Bahwa pada tanggal 15 Claret 199B ayah Penggugat meninggal dunia,sebagaimana surat kematian (formulir pelaporan kematian) dari Kantor KelurahanCikini, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat No.61.006334, tanggal 16 Maret 1998 (BuktiP.11);Bahwa kemudian Penggugat sebagai penghuni tanah dan bangunan a quomendapat pemberitahuan dari Turut Tergugat V melalui surat No.S56/ WPN.03/KL.06/2001, tanggal 6 Februari 2001 (Bukti P.12) mengenai pelelangan

tanah danbangunan a quo, namun Penggugat telah mengajukan surat permohonan pembatalan/peniadaan lelang atas tanah dan bangunan a quo, tanggal 14 Februari 2001 (BuktiP.13) dasar laporan polisi No.Pol.380/B/II 2001/SATGA OPS B tanggal 13 Februari2001 (Bukti P.14) ;Bahwa dengan demikian jelaslah perbuatan yang dilakukan oleh Tergugatkepada Penggugat merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikanPenggugat, ditambah lagi bahwa ayah Penggugat semasa hidupnya tidak pernahberdomisili di atas

Bahwa pada tanggal 04 Agustus 1999 Kantor Lelang Negara (PUPN) telahmengadakan pelelangan tanah pertanian milik Penggugat dengan Sertifikat Hak MilikNo. 52 seluas 2935 M2 di Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan ;II. Bahwa pelelangan mana dilakukan tanpa memberitahukan terlebih dahulu terhadapPenggugat dan Penggugat baru mengetahui berikut pada bulan Oktober 1999 ; Ill.

Nasution Nomor 64RT. 001 RW. 003 Kelurahan Pakemitan Kecamatan Cinambo KotaBandung tersebut adalah Hak Tanggungan Pelawan atas kewajibanTerlawan sampai dengan Terlawan V untuk membayar uang sejumlahRp1.270.000.000,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh juta rupiah)tersebut;Menghukum Terlawan sampai dengan Terlawan V membayar uangsejumlah Rp1.270.000.000,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh jutarupiah) kepada Pelawan yang dibayar sebelum pelelangan tanah danbangunan Bioskop Mawar sebagaimana dalam

Memerintahkan TergugatIV dan TergugatV untuk tidak melakukanproses pelelangan tanah dan bangunan milik Penggugat yang terletak diTaman Tirta Golf BSD Blok F Nomor 32, Lengkong Karya, Serpong,Tangerang dengan segala akibat hukumnya sampai adanya putusandalam perkara ini yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);. Memerintahkan Tergugat!

Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutusperkara ini berkenan menjatuhkan putusan provisi (provisional arrest)sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 180 HIR jo. yurisprudensiMahkamah Agung RI Nomor 1070 K/Sip/1972, tanggal 14 Mei 1973agar selama dalam proses pemeriksaan perkara a quo berlangsung,Majelis Hakim mengambil tindakan sementara melalui penetapanMajelis Hakim dengan perintah agar TergugatV intuk menangguhkanterlebih dahulu segala proses pelelangan tanah dan bangunan milikPenggugat

MajelisHakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan menjatuhkanputusan dengan amar putusan sebagai berikut:4647DALAM PROVISI:1.Memerintahkan TergugatV untuk menangguhkan terlebih dahulu segalaproses pelelangan tanah dan bangunan milik Penggugat yang terletak diTaman Tirta Golf BSD Blok F Nomor 32, Lengkong Karya, Serpong,Tangerang yang telah dilaksanakan TergugatV pada hari Kamis, tanggal21 Agustus 2014 dengan segala akibat hukumnya sampai adanyaputusan dalam perkara ini yang berkekuatan

TergugatIVdan TergugatV untuk tidak melakukan proses pelelangan tanah danbangunan milik Penggugat yang terletak di Taman Tirta Golf BSD Blok FNomor 32, Lengkong Karya, Serpong, Tangerang dengan segala akibathukumnya sampai adanya putusan dalam perkara ini yang berkekuatanhukum tetap (inkracht van gewijsde);Halaman 47 dari 111 putusan Nomor 53/PDT/2016/PT.BTN483.Memerintahkan Tergugat!

tanah dan bangunan milik TergugatIntervensi tersebut ternyata Tergugat Intervensi telahmenggunakan upaya hukum dengan mengajukan gugatanperdata ke Pengadilan Negeri Tangerang maka TurutTergugat IntervensiIIl mengajukan permohonan pembatalanpelelangan tanah dan bangunan milik Tergugat Intervensikepada Turut Tergugat Intervensi V;Selanjutnya pada tanggal 20 Juni 2014 Turut TergugatIntervensi Ill secara melawan hukum kembali mengirimkansurat permohonan lelang dengan nomor 0863/RMG/CCR/V1/2014 kepada

Menghukum Tergugat Il untuk tidak melakukan pelelangan tanah danbangunan yang terletak di Lorong II Desa Mon Geudong Kecamatan BandaSakti Kota Lhokseumawe dengan Sertifikat Hak Milik No. 648, yang batasbatasnya sebagai berikut :e Sebelah Barat : berbatas dengan tanah/rumah Nurdin (Alm);e Sebelah Timur : berbatas dengan tanah/rumah SyarifahMarhamah;e Sebelah Utara : berbatas dengan tanah/rumah M. Jamil (Alm);e Sebelah Selatan : berbatas dengan Lorong II Kp. MonGeudong;9.

penggugat menyatakan tidak akan mengajukan suatuketerangan apapun lagi dan memohon agar pengadilan menjatuhkan putusannya.Bahwa tentang jalannya proses pemeriksaan di persidangan, semuanya telahtercatat di dalam berita acara yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari putusan ini.PERTIMBANGAN HUKUMNYADalam Provisi.Menimbang, bahwa para penggugat telah mengajukan gugatan provisi padapokoknya menuntut kepada Majelis Hakim agar memerintahkan Tergugat III untuk tidakmelakukan pelelangan

tanah beserta bangunan seluas 695 M?

Bahwa gugatan perkara aquo kabur posita tidak jelas tumpang tindihantara posita kontradiksi antara posita dengan petitum;Menimbang bahwa atas eksepsi Tergugat I dan Tergugat MIItersebut,Penggugat menyatakan tetap pada gugatannnya karena gugatannyasudah tepat bahwa perkara aquo dasar gugatan alah pelelangan tanah milikPenggugat yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dan tidak perlumelibatkan Direktorat Jendral Kekayaan Negara;Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan eksepsi tersebut

SENGKETA BERUPA BENDA TETAPTENTANG TANAH38YANG BERADA DI WILAYAH HKUM PENGADILAN NEGERI MANADO;Menimbang bahwa dalam eksepsinya Tergugat I dan II menyatakanperkara aquo tidak berwenang diadili oleh Pengadilan Negeri Manado,karenaobyek sengketa tentang benda tetap berupa tanah yang berada di wilayahPengadilan Negeri Airmadidi di Minahasa Utara;Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat menyatakanperkara aquo adalah tepat diajukan di Pengadilan Negeri Manado karena dasargugatan Penggugat adalah pelelangan

tanah milik Penggugat yang dilakukanoleh Tergugat I dan Tergugat II yang dilaksanakan di Manado;Menimbang bahwa berdasarkan pasal 142 ayat (5) Rbg.Bahwa gugatanyang obyeknya tentang benda tetap berupa tanah maka gugatannya haruslahdiajukan di wilayah hukum tempat tanah tersebut berada;Menimbang bahwa obyek perkara aquo adalah tentang tanah milik danatas nama Penggugat yang dikenal dengan3.