Hadjon,dalam bukunya Pengantar Hukum Administrasi Negara, terbitan tahun 2002,Halaman 13 dari 20 halaman.

Hadjon, dalam bukunyaPengantar Hukum Administrasi Negara, terbitan tahun 2002, hal, 274 :"Asas kecermatan mengandung arti, bahwa suatu keputusan harus dipersiapkan dandiambil dengan cermat.Halaman 15 dari 20 halaman. Putusan Nomor 17 PK/TUN/2010Berdasarkan alasan tersebut, Putusan Mahkamah Agung harus dibatalkan.

Hadjon SH, yang diajukan oleh Pemohon Keberatan padasaat persidangan ajudikasi non litigasi di Komisi Informasi Jawa Timuryaitu Permintaan informasi dalam konteks partisipasi harus relevandan konstekstual sehingga jika informasi tersebut meyangkut hakhakpihak lain juga harus diperhatikan bahwa hakhak pihak lain tersebutjuga harus dilindungi secara cermat;7.

Hadjon, SH yang diajukan Pemohon Keberatandalam sidang ajudikasi non litigasi di Komisi Informasi, alasansuatu badan hukum atau orang pribadi meminta permohonansuatu informasi kepada instansi publik dan bagi pemerintahuntuk menyetujui pemohonan informasi, yang diatur di Pasal 4ayat 3 menjadi sangat penting karena permohonan informasipublik landasan dari UU KIP ini adalah untuk demokrasi yangbisa mengarahkan pemerintahan untuk menjadi goodgovernance dan yang paling penting adalah partisipasi darimasyarakat

Menyatakkan anak kedua belah pihak bernama : Maria Teresa Hadjon, perempuan, lahir tanggal 21 November 2017 di Makassar berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sampai dewasa, dengan tanpa menutup kemungkinan bagi Tergugat untuk berhubungan dengan anak tersebut ;
4. Menetapkan biaya hidup dan pendidikan anak kedua belah pihak tersebut ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
5.

TANGGAPAN TERHADAP BUKTI BARU YANG DIAJUKAN OLEHPEMBANDING DAHULUNYA PENGGUGATBahwa bukti baru yang diajukan oleh Pembanding dahulunya Penggugat berupaSurat Keterangan Lembaga Adat Kabupaten Flores Timur diragukankebenarannya serta tidak mengandung nilai pembuktian dengan alasan : Bahwa surat tersebut tidak disertai dengan bukti pendukung bahwaLambertus Tulen Hadjon adalah benar sebagai ketua lembaga adatKabupaten Flores Timur.

Bahwa adanya pertentangan antara isi Surat serta akibat yang ditanggungpada bagian terakhir dari isi Surat yang dibuat, sehingga jika benarLambertus Tulen Hadjon adalah ketua lembaga adat, maka tanggung jawabatas isi Surat bukan oleh Lambertus Tulen Hadjon sebagai pribadi, namunharus menjadi tanggung jawab lembaga adat, dengan demikian surat a quosesungguhnya adalah surat yang dibuat sebagai bukti yang di dasari denganmenyelundupkan fungsi lembaga adat kabupaten flores timur untukmemenuhi keserakahan

Hadjon berpendapat bahwaantara kerugian dengan keputusan TUN tersebut harus ada hubungankausal. Sebagai perbandingan, dalam Algemene Wet Bestuursrecht (AWB)di Belanda disyaratkan bahwa kerugian itu adalah akibat langsung dariKeputusan TUN;(linat: Philipus M. Hadjon, dkk, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia,cet.10, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008, hal.324);Lebih lanjut menurut Dr. S.E. Marbun, S.H.

1.504.939.046,00sudah dibayar 2 (dua) kali atau 200 % = Rp3.009.878.092 (tiga miliar sembilanjuta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan puluh dua Rupiah);Bahwa dijatuhkannya lagi sanksi administratif (administratieve sanctie) berupamembayar jumlah pajak yang kurang dibayar ditambah denda sebesar 48 %setelah kepada Wajib Pajak pelanggar peraturan perpajakan tersebut dijatuhkanhukuman denda sebesar 200 % dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar,adalah sebagaimana pendapat ahli Prof.DR.PHILIPUS M HADJON

L.J.J.Rogier tersebut nampaknya adalah sejalan dengan pendapatahli Prof.DR.Philipus M Hadjon, SH. yang terhadap kasus ini menerapkan asas Nebis in idem secara analogi (karena asas ini lazimnya hanya digunakan didalamhukum pidana), ahli berpendapat:Asas Ne bis in idem mengandung makna: suatu perkara yang telah diputus olehpengadilan dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tidakdapat dituntut untuk kedua kalinya dengan kasus yang sama.Bagi Wajib Pajak incasu putusan tersebut merupakan

Philipus Hadjon ,S.H.);. bahwa berdasar pendapat ahli pertambangan kementerian esdm pusatsdr. Sony Heru Prasetyo, di bawah sumpah menerangkan titik koordinattidak berubah akan tetapi soal penerbitan ijin tambang harus sesuaiwilayah kabupaten maupun kab.kota yang berada di wilayah yangmempunyai wewenang dari segi wilayah dan akibat dari penerbitan di luarwilayah, baik itu Sk.

Philipus M Hadjon, SH.,yang menyatakan:KTUN Cacat wewenang dari segi wilayah dan waktu, berakibat pada bataldemi hukum putusan, ex tunc (perbuatan dan akibat dianggap tidak pernahada) sehingga sehingga tidak perlu adanya putusan pembatalan;Dan apabila dikaitkan dengan saksi ahli Sony Heru Prasetyo (ahlipertambangan) titik koordinat tetap akan tetapi penerbitan izin harus sesuaihalaman 23 dari 67 halaman. Putusan Nomor 96/B/2017/PTTUN Mks.wilayah Kabupaten atau Kab.

Putusan Nomor 96/B/2017/PTTUN Mks.Karena pemegang hak penggugat batal atau batal demi hukum sejakawal diterbitkan/waktu dulu (ex tunc) yang berarti perbuatan danakibatnya di anggap tidak pernah ada (vide pendapat ahli administrasiProf.Dr.Philipus M Hadjon,S.H) dan didukung bukti T.Il Inter1 sampaidengan bukti T.Il Inter96 Dan Saksi Fakta Alexsander Giri DanMuharddin masingmasing penduduk sekaligus pegawai dinas esdm KabKonawe).2.

Philipus Hadjon ,S.H.).5. Bahwa berdasar pendapat ahli sdr. Sony Heru Prasetyo, di bawah sumpahmenerangkan titik koordinat tidak berubah akan tetapi soal penerbitan ijintambang harus sesuai wilayah kabupaten maupun kab.kota yang berada diwilayah yang mempunyai wewenang dari segi wilayah dan akibat daripenerbitan di luar wilayah, baik itu SK.

Philipus M Hadjon, SH.

PUTUSANNomor 39 PK/Pdt/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telahmemutus sebagai berikut dalam perkara:SURYADI TANDIO, bertempat tinggal di Jalan PelabuhanNomor 40 RT O2 Kelurahan Pelabuhan, KecamatanSamarinda llir, Kota Samarinda, dalam hal ini memberi kuasakepada: Pieter Hadjon, S.H., M.H., dan kawankawan, ParaAdvokat, beralamat di Graha SA Office Building Lantai 3Ruang 309, Jalan Raya Gubeng Nomor 1921,

Hadjon, SH. dansurat Mahkamah Agung R.I. Nomor : 32/Tuaka.TUN/XI/2013 tertanggal 11Nopember 2013 perihal : Permohonan Perlindungan Hukum ( KepastianHukum bagi Investor di Indonesia ), yang ditandatangani oleh Ketua KamarTata Usaha Negara pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, ditujukankepada Sdr. HM. SUNDORO SASONGKO ( Direktur PT. Manunggal SentralBaja ) Jl.

Hadjon, S.H.dkk, Gajah Mada University, 1993, Cetakan ke 9,oe4.Ss6.7.Bukti T 3Bukti T 4Bukti T 5Bukti T 6Bukti T 7Bab 4, hal 125. (fotokopi sesuai dengan asli) ;Naskah Rekomendasi Penetapan Satuan RuangGeografis Trowulan Sebagai kawasan CagarBudaya Peringkat Nasional tanggal 21 September2013, Dokumen Nomor Ka0010/TANCB/21/09/2013. (fotokopi tanpa asli) ;Surat Deputi Bidang Usaha Industri PrimerKementerian Badan Usaha Milik Negara kepadaPresiden Direktur PT.

HADJON, S.H. dibawah sumpah menurutagama yang dianutnya untuk memberikan keterangan sesuai dengankeahliannya dan 2 (dua) orang saksi yang bernama H, MULYADL, S.H.dan KOPAN dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya untuk memberikanketerangan yang sebenarbenarnya, yaitu : Prof. Dr. PHILIPUS M. HADJON, S.H.

Philipus M Hadjon, SH dan ahli Dr.Firdaus, SH.,MH dipersidangan samasama berpendapat bahwa keputusan objeksengketa termasuk keputusan yang bersifat kongkrit dan umum akan tetapi ahli Dr.Firdaus, SH.

Philipus M Hadjon, SH berpendapat keputusan objek sengketa tersebut dapatdigugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila keputusan tersebut menimbulkankerugian bagi orang atau badan hukum perdata dan Penggugat adalah pihak yangsudah memperoleh beberapa perizinan untuk pendirian pabrik besi dan baja akantetapi karena adanya keputusan objek sengketa Penggugat kehilangan harapanuntuk memperoleh perizinan yangMenimbang, bahwa terhadap perbedaan tersebut Majelis Hakimberpedoman pada ketentuan perundangundangan

Hadjon, S.H.;Nanik Nurhayati, S.H.;Moh. Mirajtullah Mahyuddin, S.H., M.H.;Halaman 1 dari 49 halaman. Putusan Nomor 248 K/TUN/2016Kesemuanya berkewarganegaraan' Indonesia, pekerjaanAdvokat, beralamat di Lantai II PT. Industri Litfindo Nusantara(ILIN), Jalan Raya Manukan Kulon Nomor 60 Blok E3,Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juli2015;Selanjutnya Drs. Ben. D.

Hadjon, S.H., memberi kuasasubstitusi kepada Rizal Pasolong, S.H., kewarganegaraanIndonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan PattimuraNomor 26 E, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Substitusitanggal 30 Maret 2016;Para Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/Para Penggugat;melawan:. Bupati Kabupaten Buton Selatan, berkedudukan di JalanGajah Mada, Kelurahan Laompo, Kecamatan Batauga,Kabupaten Buton Selatan, dalam hal ini memberi kuasakepada:1.

Hadjon, S.H., yang selainmenyampaikan pendapainya di muka persidangan di Pengadilan Tata UsahaNegara Kendari juga menyampaikan pendapat hukum secara tertulis baik diPengadilan Tata Usaha Negara Kendari maupun di tingkat banding: Maknapengukuhan berbeda dengan pembentukan.

Hadjon, S.H., yang selain menyampaikan pendapatnya di mukapersidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari juga menyampaikanpendapat hukum secara tertulis baik di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendarimaupun di tingkat banding, yang menyatakan: Makna pengukuhan berbedadengan pembentukan. Pengukuhan berkaitan dengan objek yang sudah adasedangkan pembentukan beranjak dari ketidakadaan. Atas dasar itu hakikatpengukuhan adalah deklaratif dan bukan konstitutif.

Hadjon, S.H., yang memberi keterangan di muka persidanganantara lain menyatakan: Ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor 23 Tahun2014 hanya memberi kesempatan pada pemerintah pusat dan pemerintahprovinsi berarti pemerintah kabupaten tidak berwenang; Undangundang berlaku sejak diundangkannya, termasuk UndangUndangNomor 23 Tahun 2014; Berdasarkan hierarki perundangundangan berlaku asas Lex superiorderogat legi infrerori; Pasal 14 ayat (1) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan

Hadjon, S.H., danHalaman 1 dari 9 hal. Put.

PUTUSANNomor 2456 K/Pdt/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:Suryadi Tandio, bertempat tinggal di Jalan Pelabuhan No.40RT.02, Kelurahan Pelabuhan, Kecamatan Samarinda llir, KotaSamarinda, dalam hal ini memberi kuasa kepada Pieter Hadjon,SH.,MH., dan kawankawan Advokat dan Konsultan Hukum,berkantor di Pieter Hadjon, SH.

Kota Kupang ;HANS TANOF, bertempat tinggal di Rt.02/Rw.01 KelurahanManutapen, Kecamatan Alak, Kota Kupang ;ARKIANUS KOTA, bertempat tinggal di Rt.17/Rw.06 KelurahanAlak, Kecamatan Alak, Kota Kupang ;LUKMAN RETE, bertempat tinggal di Rt.11/Rw.04 KelurahanNamosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang ;YEFRIANUS MENDA, bertempat tinggal di Rt.17/Rw.06IKelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang ;JOHAN DENNY SCHELLING, bertempat tinggal Rt.28/Rw.10Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang ;KAROLUS KAMARA HADJON

Nelson Mokola, Penggugat 132 Karolus Kamara Hadjon,Penggugat 133 Semus Max Lodowyk Baitanu dan Penggugat 144Bartholomeus Saingo, menurut hukum tidak tepat bertindak sebagai subyekPenggugat dalam perkara ini, karena semuanya telah menarik diri untukHal. 39 dari 44 hal. Put.

KAROLUS KAMARA HADJON. IR, 133. SEMUS MAXLODEWYK BAITANU, 134. AGUSTINUS M.RWU GA, 135, GERTRUIDAPJAWA, 136. LUTHER RONA BIHA, 137. CHRISTOFEL BELLEH. ST, 138.ARNOLD POLCE BISSILISIN, 1389. EDISSON NEVRIE DENI C KEDOH, 140.MUSTOPO WARSO, 141. DANIEL LAWA, 142. RIDOLOF S. F. NAKMOFA,143. AURELIUS HUBERTUS ENDO.ST, 144. BARTHOLOMEUS ZAINGO, 145.LUIS MELTON O.THERIK, 146. NIKOLAS RADJA, 147. CASIMIRO CORREIADOREGO, 148. SYAABAN ABDULAH, 149. ASDIN.ST, 150. AMIN TATDJIMANGNGI, 151.

Hadjon, S.H.),atau sebagaimana dinyatakan Jimly Asshiddigie sebagai berikut:Mengapa hakim tidak boleh dikaitkan dengan pegawai negeri? Pegawainegeri harus dibedakan dari penyandang fungsi kekuasaan negara(governing function) di bidang penghakiman lebih tepat disebut pegawainegara atau pejabat negara sebagai lawan kata pejabat negeri. Pegawalnegeri pada pokoknya menduduki jabatan negeri, sedangkan jabatannegara diduduki oleh pejabat negara.

Hadjon,S.H.);Kedua, bolehkah menyamakan gaji hakim dengan gaji PNSsebagaimana Objek Permohonan ?Pasal 79 ayat (2) UU ASN menyatakan secara tegas bahwa gajiPNS dibayarkan sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab,dan risiko pekerjaan;Sampai pada titik ini, tidak terhindarkan kesimpulan bahwamenyamakan gaji pokok hakim dengan gaji pokok PNS berartimenyamakan beban kerja, tanggung jawab, dan risiko pekerjaanhakim dengan beban kerja, tanggung jawab, dan risikopekerjaan PNS.

Hadjon, S.H.)

Hadjon, S.H.);3. Bahwa kata sesuai dengan kemampuan keuangan negara dalamObjek Permohonan juga telah mengubah dan menambah norma dariketentuan tentang rumah dinas milik negara dan kendaraan dinasmilik negara yang diberikan kepada hakim dalam melaksanakantugasnya sebagaimana telah ditentukan secara tegas (expressisverbis) dalam UU Kekuasaan Kehakiman, UU Peradilan Umum, UUPeradilan Agama, dan UU PTUN;Halaman 25 dari 67 halaman.

Hadjon, S.H.(Bukti P68);Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebuttelah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 30 April 2018,berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah AgungNomor 23/PERPSG/IV/23P/HUM/2018, tanggal 17 April 2018;Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut,Termohon tidak mengajukan jawaban dan tenggang waktu untukHalaman 51 dari 67 halaman.

Hadjon, S.H.

Hadjon, S.H. yang diajukan dalampersidangan tanggal 24 September 2007 (Vide Bukti T2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8149).Keterangan saksi ahli dari Oey Hoei Tiong, S.H., LL.M.

Hadjon dalam bukunya Phillipus M.

Hadjon (ed.al), yangberjudul Pengantar Hukum Administrasi di Indonesia, halaman: 143 dan321, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim,dinyatakan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara terikat adalah KeputusanTata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Badan/Pejabat Tata UsahaNegara berdasar peraturan perundangundangan yang berlaku, dimanaBadan/Pejabat Tata Usaha Negara terikat pada ketentuan tersebut, tanpakemungkinan untuk melakukan pilihan, dan pengujiannya adalah denganhukum tertulis

Philipus M Hadjon, SH, Secara praktekkeputusan yang didasarkan pada kewenangan terikat (gebondenbeschikking) selain harus diuji dengan peraturan perundangundangan,juga harus diuji dengan AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik.

Philipus M Hadjon, SH dan contoh kasus diatas, sangat tidak beralasan dan tidak memenuhi rasa keadilan PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Jambi dalam memutus perkara a quo.Dimana Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi.

Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gadjah MadaUniversity Press, Yogyakarta menyatakan:Halaman 17 dari 20 hal. Put. Nomor 2814 K/Pdt/2017bahwa setiap tindakan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu ataskewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaituatribusi, delegasi, dan mandat.

Hadjon pada dasarnyamembuat perbedaan antara delegasi dan mandat. Dalam hal delegasimengenai prosedur pelimpahannya berasal dari suatu organ pemerintahankepada organ pemerintahan yang lainnya dengan Peraturan Perundangundangan, dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih kedelegataris. Pemberi delegasi tidak dapat menggunakan wewenang itu lagi,kecuali setelah ada pencabutan dengan berpegang dengan asas "contrariesactus.

Putusan Nomor 1089/B/PK/PJK/2014Bahwa dijatuhnkannya lagi sanksi administratif (administratieve sanctie)berupa membayar jumlah pajak yang kurang dibayar ditambah dendasebesar 48 % setelah kepada Wajib Pajak pelanggar peraturan perpajakantersebut dijatuhkan hukuman denda sebesar 200 % dari jumlah pajak yangtidak atau kurang dibayar, adalah sebagaimana pendapat abhiProf.DR.PHILIPUS M HADJON, SH, bertentangan dengan ratio legis (thesprit of law) Undangundang Nomor 28 Tahun 2007 tentang PerubahanKetiga

L.J.J.Rogier tersebut nampaknya adalah sejalan denganpendapat ahli Prof.DR.Philipus M Hadjon, SH. yang terhadap kasus inimenerapkan asas Ne bis in idem secara analogi (karena asas ini lazimnyahanya digunakan didalam hukum pidana), ahli berpendapat:Asas Ne bis in idem mengandung makna: suatu perkara yangtelah diputus oleh pengadilan dengan putusan yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap tidak dapat dituntut untukHalaman 17 dari 22 halaman.

2014Il.sudah dibayar 2 (dua) kali atau 200 % = Rp.126.500.848, (seratus dua puluh enamjuta lima ratus ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah);Bahwa dijatuhkannya lagi sanksi administratif (administratieve sanctie) berupamembayar jumlah pajak yang kurang dibayar ditambah denda sebesar 48 %setelah kepada Wajib Pajak pelanggar peraturan perpajakan tersebut dijatuhkanhukuman denda sebesar 200 % dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar,adalah sebagaimana pendapat ahli Prof.DR.Philipus M Hadjon

L.J.J.Rogier tersebut nampaknya adalah sejalan dengan pendapatahli Prof.DR.Philipus M Hadjon, SH. yang terhadap kasus ini menerapkan asas Nebis in idem secara analogi (karena asas ini lazimnya hanya digunakan didalamhukum pidana), ahli berpendapat:Asas Ne bis in idem mengandung makna: suatu perkara yang telah diputus olehpengadilan dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tidakdapat dituntut untuk kedua kalinya dengan kasus yang sama.Bagi Wajib Pajak incasu putusan tersebut merupakan